cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 37   38   39   40   41 
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN KARENA KETERLAMBATAN PENERBANGAN (Suatu Penelitian Pada PT. Lion Grup Cabang Banda Aceh) Cut Israviana Rizqya; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tanggungjawab maskapai penerbangan PT. Lion Grup terhadap penumpang akibat keterlambatan penerbangan dan untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila hak konpensasi atas keterlambatan penerbangan tidak dipenuhi. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggungjawab maskapai penerbangan PT. Lion Grup Cabang Banda Aceh atas keterlambatan belum sepenuhnya dilaksanakan, karena hak penumpang terhadap informasi atas penyebab keterlambatan dan lamanya waktu keterlambatan, namun konpensasi atas pemberian ganti kerugian bagi penumpang telah sesuai dengan peraturan yang Menteri Perhubungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila hak konpensasi atas keterlambatan penerbangan tidak dipenuhi adalah dengan 3 (tiga) cara, yaitu menuntut ganti kerugian secara pribadi kepada pihak maskapai penerbangan, mendapat pendampingan dari Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKa), dan menuntut ke pengadilan. Disarankan kepada PT. Lion Grup Cabang Banda Aceh untuk memenuhi hak semua penumpang untuk mendapatkan mendapatkan informasi yang jelas. Penumpang diharapkan mempertanyakan haknya untuk mendapatkan informasi atas penyebab keterlambatan dan lamanya waktu keterlambatan secara pribadi atau meminta bantuan ke pihak YaPKA untuk mendapatkan pendampingan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Masakapai Penerbangan, Penumpang, Keterlambatan Penerbangan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR Alya Marsca; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atau perjanjian baku pada karcis parkir dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan menjadi metode utama pengumpulan data untuk studi lapangan. Membaca buku dan menganalisis hukum terkait adalah bagaimana data sekunder dikumpulkan untuk penelitian kepustakaan. Pelaksanaan perlindungan bagi konsumen parkir di Kota Banda Aceh belum dilakukan secara memadai, menurut hasil penelitian. Beberapa pelanggan parkir terus merasa kurang beruntung dalam hal layanan yang mereka terima atau kompensasi yang ditawarkan manajemen parkir. Yang berdampak pada pencantuman perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi ini karena sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 dan memberikan jaminan bahwa orang-orang tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal parkir pelanggan mengalami kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Layanan Parkir, Klausula Eksonerasi.
PENJUALAN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA INFORMASI PRODUK DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH Firza Luthfia Rahma; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK menyebutkan perbuatan bagi pelaku usaha yakni tidak mencantumkan label yang tertera nama barang, komposisi, petunjuk pemakaian, tanggal pembuatan, konsekuensi pemakaian, nama dan alamat pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha mengenai pencantuman label ditegaskan pada Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Dalam kenyataannya, terdapat pelaku usaha masker wajah organik di Banda Aceh yang tidak memberikan informasi produk pada label kemasan, sehingga tidak memadai untuk diperjual belikan pada konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dengan pengumpulan data analisis lapangan dan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak konsumen terkait pencantuman informasi produk oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Minimnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan penjualan masker wajah organik dan BBPOM tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan masker wajah organik dikarenakan adanya hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Kata Kunci: label, masker organik, perlindungan konsumen
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH Arfah Syuhada; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabahnya, kendala yang dihadapi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro serta upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pembiayaan mikro bermasalah. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang menerapkan prinsip kehati-hatian hanya pada saat proses pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah dan tidak dilaksanakan secara komprehensif atau hanya berfokus pada aspek agunan saja. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari dua faktor yaitu, faktor internal bank seperti sumber daya manusia atau karyawan bank yang belum cakap serta keberpihakan internal bank kepada calon nasabah, sedangkan faktor eksternal bank seperti nasabah yang memanipulasi nilai agunan dan nasabah yang tidak melaporkan jika adanya pembaharuan data. Upaya penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah adalah dengan cara pendekatan kepada nasabah, pemberian somasi, dan terakhir mengeluarkan surat pemberitahuan lelang. Disarankan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar mengawasi perkembangan nasabah hingga pembiayaan mikro nasabah tersebut selesai. Kemudian guna menghindari kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh disarankan untuk memiliki buku pedoman pemberian pembiayaan mikro. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, ketika upaya melalui musyawarah tetapi tidak dapat terselesaikan maka disarankan bagi bank untuk dapat menempuh jalur litigasi guna mendapatkan keadilan bagi bank dan nasabah. Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan Mikro.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJANJIAN IMPOR BARANG DI PT X Farhan Alfarizi; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan prosedur pembayaran dengan menggunakan L/C dalam perjanjian impor barang antara PT. X dengan PT. XY dan untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi hambatan dalam pembayaran menggunakan L/C. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan ekspor impor antara PT. X dengan PT. XY dilaksanakan tidak sesuai sales of contract. Terjadi perselisihan free import duty yang awalnya 5% menjadi 0%. Dalam penyelesaiannya terdapat hambatan dalam penerapan tarif preferensi CoO karena PT. XY menolak yang mana para pihak menyelsaikan permasalahan melalui jalur non litigasi, yakni melalui negosiasi dan kemudian PT. X bersedia melakukan pembayaran secara penuh sesuai dengan sales of contract. Disarankan kepada para pihak dalam pembuatan klausula kontrak di kemudian hari agar memperhatikan serta memahami kebijakan nasional maupun internasional dan kepada para pihak untuk lebih berhati-hati dalam membuat klausula kontrak. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembayaran, Letter of Credit, Perjanjian, Impor.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE Jasmine Jasmine; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen, tantangan dalam melindungi hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika konsumen mengalami kerugian melalui transaksi cross border e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ecommerce dapat ditemui dalam UU ITE yang menjadi dasar pengaturan mengenai e-commerce, UU ITE menjawab permasalahan mengenai perbedaan yuridiksi hukum negara antara pelaku usaha dan konsumen dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) UU ITE yang menjangkau pelaku usaha diluar negri sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional. Selanjutnya UU PK yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia yang memberikan aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, lalu aturan mengenai transaksi cross border e-commerce tidak diatur secara khusus di Indonesia baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya. Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa transaksi cross border e-commerce UU PK memberikan penyelesaian sengketa berupa litigasi dan non litigasi, menurut UU ITE penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara transaksi online yang dilakukan diluar pengadilan yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Disarankan pemerintah segera membentuk pengaturan khusus mengenai transaksi cross border ecommerce, dimana di harapkan pengaturan ini memberikan perlindungan terutama kepada hak-hak konsumen. Disamping itu memberi penegasan bagi E-Commerce untuk mencamtukan klausula pilihan hukum di dalam Terms and Conditions of use yang terlampir sebagai kontrak standar antara konsumen dan pelaku usaha. Agar dikemudian hari ketika terjadi perselisihan dapat menggugat ganti rugi menggunakan hukum positif di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi, Cross Border E-Commerce.
WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH Cut Raihan Maulida; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada beberapa usaha jasa dekorasi (party planner) di Kota Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Penyebab terjadinya wanprestasi antara lain karena adanya kelalaian kedua belah pihak antarapelaku usaha dan konsumen, tidak adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya, dankarena perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak hanya berbentuk lisan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adalah dengan cara negosiasi atau musyawarah mufakat. Disarankan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian secara tertulis, kedua belah pihak dituntut untuk beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, para pihak juga disarankan untuk tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kata Kunci: Wanprestasi, Usaha Jasa Dekorasi, Wanprestasi Usaha Jasa Dekorasi.
TANGGUNG JAWAB PT. TELKOMSEL ATAS KERUGIAN PELANGGAN AKIBAT TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYESATKAN (Suatu Tinjauan Menurut Pasal 1365 KUH Perdata) Fajriatul Tivani Haridhy; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1365 ayat (1) KUH Perdata menentukan seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu, (2) bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya. Dan juga diatur dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi. Demikian halnya perusahaan Telkomsel dalam memberikan pelayanan harus memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang dirugikan. Dalam kenyataannya banyak pelanggan Telkomsel yang dirugikan tidak ada perlindungan hukum dari pihak Telkomsel.  Penelitian bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan pihak ke 3 (tiga) dapat mengakses informasi pribadi pelanggan Telkomsel, menjelaskan bentuk kerugian yang dialami oleh pelanggan akibat penyebaran informasi yang menyesatkan, menjelaskan upaya perlindungan yang harus diberikan oleh PT. Telkomsel terhadap pelanggan yang mengalami kerugian. Data diperoleh melalui kepustakaan, peraturan perundangan-undangan serta penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan respoden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mengakibatkan pihak ketiga dapat mengakses informasi pelanggan yaitu; persyaratan yang sangat mudah untuk jenis kartu tertentu, Telkomsel hanya mementingkan keuntungan, kurangnya pengawasan, adanya dorongan dari pihak ketiga untuk melakukan penipuan. Kerugian yang timbul berupa materil dan imateril, materil terkait dengan finansial, sedangkan kerugian imateril seperti SMS ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya pelanggan secara psikis. Upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh Telkomsel menerapkan persyaratan yang ketat tidak hanya untuk jenis kartu tertentu, memberikan pengawasan melakukan tindakan hukum terhadap nomor pihak ketiga yang merugian pelanggan. Disarankan Kepada Pihak Telkomsel memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada pelanggan.Kata Kunci; Tanggung jawab, Kerugian, Tindakan, Informasi yang menyesatkan 
GANTI KERUGIAN KEPADA DOWNLINE AKIBAT WANPRESTASI UPLINE PT K-LINK DAN PT ORIFLAME YANG BERBASIS MULTI LEVEL MARKETING (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Arianja Hidayad; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi upline terhadap downline PT KLink dan PT Oriflame, tanggung jawab upline terhadap kerugian yang dialami oleh downline dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh downline terhadap wanprestasi yang dilakukan upline. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi antara upline dan downline pada perusahaan MLM K-Link adalah upline tidak melanjutkan pengajuan bonus sehingga downline tidak menerima keuntungan berupa bonus penjualan, selanjutnya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh upline Oriflame adalah mengklaim target penjualan kelompok menjadi target pribadi. Tanggung jawab Upline terhadap kerugian yang dialami oleh downline K-Link dilakukan melalui group whatsapp dan telegram agar wanprestasi tersebut dapat diselesaikan secara internal, sedangkan pada Oriflame, upline diwajibkan untuk mengganti kerugian downline dengan catatan apabila bonus tersebut tidak dikembalikan kepada downline maka upline akan diberikan sanksi berupa pembekuan akun. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen (downline) terhadap wanprestasi yang dilakukan upline adalah melakukan pengecekan kepada upline yang memimpin downline tersebut. Disarankan kepada pihak downline K-Link dan Oriflame untuk mempelajari sistem Multi Level Marketing dengan baik sebelum bergabung dalam bisnis tersebut. Kepada pihak upline untuk membina dan menjelaskan secara detail terkait penjualan dan pemberian bonus penjualan produk tersebut. Kata Kunci : Ganti Kerugian, Wanprestasi, Multi Level Marketing.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA LAYANAN INDIHOME (Suatu Penelitian Di PT. Telkom Kota Banda Aceh) Ghina Almira; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Perjanjian dalam kontrak IndiHome termasuk perjanjian baku, yaitu perjanjian ini dibuat oleh para pihak yang isinya ditentukan oleh satu pihak saja. Kedudukan konsumen yang berada diposisi yang lemah membutuhkan suatu perlindungan hukum. metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung pihak yang terlibat dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa layanan IndiHome melanggar hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena belum terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen. Kontrak berlangganan yang diberikan PT. Telkom masih belum terlaksanakan dengan benar kemudian dalam pelayanan, kurangnya informasi dari PT. Telkom yang diberikan kepada konsumen sehingga perjanjian yang ada dalam kontrak tidak sesuai. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Jasa layanan, IndiHome

Page 39 of 43 | Total Record : 425

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue