Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
425 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Motif Pintu Aceh Dari Bahan Daur Ulang ]]>
<![CDATA[Nabela Agtarina]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.781 KB)
<![CDATA[Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditentukan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Hak ini baru diperoleh apabila suatu desain produk industri telah didaftarkan. Dalam kenyataannya tidak ada satupun dari para pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang khususnya di Kota Banda Aceh yang mendaftarkan hak tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga terjadinya peniruan terhadap desain kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kriteria produk kerajinan tangan untuk dapat dilindungi Undang-undang Desain Industri, faktor penyebab pelaku usaha kerajinan tangan tidak mendaftarkan produk desain industri, upaya yang dilakukan instansi terkait dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pendaftaran produk desain industri. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu desain industri yang mendapatkan perlindungan ialah suatu produk yang baru. Pelaku usaha kerajinan tangan motif pinto aceh dari bahan daur ulang di Kota Banda Aceh pada umumnya tidak mendaftarkan produk desain industrinya karena belum memahami cara untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak mengetahui cara mendaftarkan produk industri, biaya yang relatif mahal, dan waktu pengurusan yang lama. Instansi terkait juga telah melakukan upaya sosialisasi, dan penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran desain industri agar mendapatkan perlindungan hukum, dan manfaat dari desain industri. Diharapkan agar adanya upaya peningkatan kapasitas dari staf pada instansi pemerintah yang terkait. Disarankan kepada instansi terkait agar dapat menyelenggarakan sosialisasi yang lebih maksimal mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DIKAITKAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Neza Dwi Andika]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.015 KB)
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab macetnya KUR Mikro pada Bank BRI Unit Kota Binjai dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Binjai ialah lemahnya analisis kredit yang dilakukan dan lemahnya pengawasan kredit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank BRI Unit di kota Binjai terhadap debitor yang mengalami kemacetan KUR meliputi perlindungan hukum preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif. Hasil penelitian juga menunjukkan mekanisme penyelesaian kemacetan KUR dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Bank BRI Unit Kota Binjai menggunakan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui cara mediasi dan negosiasi. Disarankan untuk lebih mengutamakan prinsip Know Your Customer dalam menganalisis perjanjian kredit terhadap nasabah debitornya. Disarankan juga melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian kemacetan KUR cepat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan monitoring yang ketat dan berkala juga perlu dilakukan agar dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. sehingga dapat menentukan tindak lanjut serta strategi penyelamatan yang paling optimal.]]>
<![CDATA[PENYELESAIANWANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PEGAWAI KONTRAK FIELD COLLECTION DENGAN PT. BANK MANDIRI ]]>
<![CDATA[Cut Lila Sari]]>;
<![CDATA[Dahlan Dahlan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.087 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pegawai kontrak Field Collection dalam perjanjian kerja.Serta untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan pihak Bank Mandiri terhadap pegawai kontrak Field Collection yang berhenti sebelum masa perjanjian kerja selesai. Penelitian ini merupakan peneltian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan.Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pegawai kontrak Field Collectionyang melakukan pengunduran diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka pihak bank secara langsung melakukan penyelesaian secara damai dengan jalan musyawarah dengan yang bersangkutan.Dan apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka dalam hubungannya dengan pelaksana perjanjian ini serta akibat yang timbul dari padanya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sesuai peraturan perundag-undangan yang berlaku. Disarankan hendaknya pegawai kontrak yang telah menandatangani perjanjian kerja dapat memilki komitmen untuk mentaati isi perjanjian kerja tersebut.Selain itu Pegawai Kontrak dalam hal mengundurkan diri hendaknya harus telah memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis 60 (tiga puluh) hari sebelum melakukan pengunduran diri agar perusahaan dapat mencari pengganti Pegawai Kontrak yang mengundurkan diri tersebut.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Wanprestasi Akibat Kerusakan Mobil Rental ]]>
<![CDATA[Irma Yunita]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.174 KB)
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya waprestasi dalam kerusakan pada mobil rental, mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab para pihak atas kerusakan pada mobil rental, dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kerusakan pada mobil rental. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi pada CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu penyewa tidak berprestasi, keliru dalam berprestasi, dan kurangnya pemahaman akan isi kontrak.Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh penyewa adalah dengan ganti rugi. Ganti rugi terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah penyelesaian secara musyawarah, kemudian akan dilakukannya negosiasi. Jika dengan cara musyawarah tersebut sengketa belum dapat diselesaikan, maka pihak perusahaan akan melakukan somasi, yaitu dengan cara mengirimkan surat teguran. Apabila surat teguran tersebut tidak juga bisa menyelesaikan sengketa, maka perusahaan akan melakukan tuntutan hukum. Diharapkan agar para pihak dapat memenuhi prestasi sebagaimana semestinya, dan dapat bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya terhadap mobil rental, sehingga dapat menghindarkan terjadinya wanprestasi.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/PN-BNA ]]>
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.13 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam studi kasus ini pada putusan perkara No. 34/Pdt.G/2009/PN-BNA adalah karena adanya pengambilan tanah untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini pihak penggugat telah menempuh segala upaya hukum yang ada, guna memulihkan kerugian yang diderita dan berada pada pihak yang menang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan oleh karena amar putusan tersebut pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi namun eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat dilakukan (non executable). Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable serta pencapaiannya pada tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah karena tidak adanya amar putusan pada Mahkamah Agung yang menetapkan besarnya prestasi yang harus dibayar tergugat walaupun dihukum secara tanggung renteng dan demi memberikan kepastian hukum, prestasi harus ditetapkan berapa besarnya sehingga eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dijalankan (non executable). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable adalah yang pertama dengan mengajukan gugatan baru kembali kepada Pengadilan Negeri meskipun bersinggungan dengan asas nebis in idem dan yang kedua dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan Hakim dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya oleh karena itu menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum memutuskan penetapan pada permohonan eksekusi dapat mempertimbangkan besaran kewajiban atau prestasi yang harus dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng atau dibagi rata dengan dicantumkan nilai masing-masing yang harus dibayar walaupun besaran kewajiban dalam amar putusan tidak dicantumkan sebelum menetapkan sebuah permohonan eksekusi tidak dapat dijalankan (non executable), oleh karena permohonan eksekusi atas dasar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 323/Pdt/2012/PT.MDN TENTANG TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH MILIK ORNG LAIN ]]>
<![CDATA[Rachmy Karina]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.59 KB)
<![CDATA[Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perselisihan tanah berhubungan sangat erat dengan perbuatan melawan hukum karena dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas tanah yang di dalamnya terdapat dampak membawa kerugian bagi orang lain. Dalam putusan Pengadilan Tinggi No.323/PDT/2012/PT.MDN tidak tepat karena menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat dan hakim mengenyampingkan pasal 1868 KUHPerdata.Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menyatakan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, menganalisis pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum serta menjelaskan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam kasus perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan wawancara responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin adalah sebagai dari perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam keabsahan surat tanah yang dimiliki oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, keputusan hakim dalam putusan Nomor 323/PDT/2012/PT.MDN belum sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum, yaitu mengenyampingkan pasal 1868 KUHPerdata dan menilai bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan tanah yang dimiliki oleh penggugat. Tergugat sebaga pihak yang dirugikan seharusnya diberikan ganti rugi sebesar 92.600.000,- namun sampai saat ini belum menerima ganti rugi. Disarankan kepada hakim untuk cermat dalam pertimbangan hukum, pertimbangan fakta hukum, bukti dan keterangan saksi yang diajukan penggugat. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu putusan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih bijaksana. Disarankan kepada semua pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pihak yang dengan seharusnya membayar ganti rugi untuk patuh terhadap peraturan maupun penetapan putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Tes Kesehatan Ulang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bireuen Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Novia Andriani]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.844 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara yuridis mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan final dan mengikat terhadap tes kesehatan serta melihat apa saja pertimbangan Putusan Mahkamah Agung sehingga dapat memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuan untuk menetapkan pasangan calon yang tidak lulus tes kesehatan sebagai paslon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Bireun Tahun 2017. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, tes kesehatan ulang yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Bireuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, tes kesehatan ulang tersebut dilakukan setelah mengajukan gugatan kepada panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) kab. Bireuan dalam hal itu panwaslih menyuruh KIP kab. Bireuan untuk melakukan tes kesahatan ulang namun setelah dilakukan tes kesehatan ulang tetap dinyatakan tidak lolos, setelah itu calon bupati Bireuan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan namun gugatannya ditolak, setelah itu kembali calon bupati tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya dikabulkan. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melihat kembali mengenai Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang makna final dan mengikat agar dapat memberikan suatu kepastian hukum didalam suatu peraturan sehingga ketika suatu keputusan sudah dikeluarkan makna final dan mengikat tersebut benar-benar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.]]>
<![CDATA[PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Rabi Agustia]]>;
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.813 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas Tuha Peut Gampong selaku Badan Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai. Disarankan supaya Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, Tuha Peut Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH JIWA DAN KECELAKAAN MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA PT. ASYKY SARANA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Hasrizal Hasrizal]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.767 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian Asuransi Antara Universitas Syiah Kuala dengan PT. AsyKy Sarana Sejahtera Nomor: 011/MOU.UNSYIAH/IX/2015 tentang Kerjasama Penutupan Asuransi Syariah, apakah sesuai dengan Prinsip Syariah dan menjelaskan Hambatan dan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Antara Universitas Syiah Kuala dengan PT. AsyKy Sarana Sejahtera. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Syariah Jiwa dan Kecelakaan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Pada PT.AsyKy Sarana Sejahtera tidak sepenuhnya menggunakan prinsip syariah sesuai yang terdapat dalam fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dimana tidak adanya pembagian secara jelas dua rekening yaitu rekening pemegang polis dan rekening tabarru. Hal ini tidak dimuat di dalam perjanjian kerjasama Penutupan Asuransi Syariah tersebut sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengguanakan akad takaful. Hambatan tidak dilaksanakan prinsip syariah pada perjanjian tersebut adalah tidak dicantumkan dengan jelas terkait pelaksanaannya dan minimnya informasi terkait asuransi syariah. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperjelas pelaksanaan perjanjian asuransi yang sesuai prinsip syariah, dimana adanya pembagian secara jelas dua rekening yaitu rekening pemegang polis dan rekening tabarru. Hal ini harus di harus dimuat di dalam perjanjian kerjasama Penutupan Asuransi Syariah tersebut. Disarankan kepada pihak Universitas Syiah Kuala dan PT.AsyKy Sarana Sejahtera sebagai pihak yang melakukan perjanjian untuk lebih memperhatikan aspek pelaksanaan Perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariat.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG VERTICAL DRYER JAGUNG ANTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI ACEH DENGAN CV. HARKAT ANEUK NANGGROE ]]>
<![CDATA[Zora Riz Nadya]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.399 KB)
<![CDATA[Berdasarkan surat perjanjian kerja antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe Nomor: 011/21931/2015, disepakati bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung adalah 50 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 21 Oktober 2015. Dalam SPMK disebutkan bahwa pekerjaan harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 9 Desember 2015, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa pembangunan proyek tersebut terlambat penyelesaiannya yaitu pada tanggal 9 desember belum juga selesai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dan faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung, dan untuk menjelaskan proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung.Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data sekunder, serta penelitian lapangan dengan mewawancarai responden untuk memperoleh data primer.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pihak pelaksana jasa melakukan wanprestasi terkait dengan terlambat menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah force majeur,keterlambatan ketersediaan bahan material, terbatasnya tenaga kerja, dan kenaikan harga. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara teguranlisan, teguran tertulis, perpanjangan waktu penyelesaian, dan penyerahan jaminan pelaksanaan.Kepada pihak konsultan pengawasagar lebih banyak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, serta kepada pihak pengguna jasa agar melengkapi dokumen dan membuat addendum contract secara tertulis.Kepada pihak pelaksana jasadan pengguna jasalebih mendalami pemahaman terhadap kontrak agar tidak ada pihak yang melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak lain.]]>
