Garuda - Garba Rujukan Digital

Reformulation of Allah’s Ownership on Waqf (Theoretical Analysis Toward Syāfi’i School) Fathurrohman Ghozalie; Amir Muallim; Sidik Tono
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Waqf is the act of someone who holds some of his property and gives the benefits of the property. Waqf in Indonesia generally follows the opinion of the Shafi'i school that said the waqf property belongs to Allah. This opinion is not right in Islamic ownership perspective which said that every property must be owned by humans unless it is specified by the Shari'a. This research is normative Islamic law research with the theory of ownership in Islam and the maslaha theory. This research found that Allah's ownership of waqf property needs to be reformulated to equate it to the theory of ownership in Islam and to be useful for human life. This reformulation is by establishing the legal entity as the owner of the waqf property because the legal entity can represent God's ownership. Keywords: Reformulation; Ownership; Waqf; Benefit Abstrak: Wakaf adalah perbuatan seseorang yang menahan sebagian hartanya dan mensedekahkan manfaat harta tersebut. Perwakafan di Indonesia pada umumnya mengikuti pendapat mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik Allah. Paham tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang kepemilikan dalam Islam yang menetapkan bahwa setiap benda yang ada di muka bumi harus dimiliki oleh manusia kecuali ditentukan lain oleh syariat. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan teori kepemilikan dalam Islam dan teori kemaslahatan. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan Allah atas harta wakaf perlu direformulasi supaya sesuai dengan ketentuan tentang kepemilikan dalam Islam dan supaya bermaslahat bagi kehidupan manusia. Reformulasi tersebut ialah dengan menetapkan badan hukum sebagai pemilik harta wakaf karena badan hukum dapat merepresentasikan kepemilikan Allah. Kata kunci: Reformulasi, Kepemilikan, Harta wakaf, Kemaslahatan

Legal Analysis On The Management Of Suroboyo Bus Public Transportation In Surabaya City Alam Subuh Fernando; Heru Irianto; Alya Adelina; Xavier Nugraha
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Di Kota Surabaya, dalam rangka untuk memudahkan mobilisasi terdapat kebijakan terkait dengan kendaraan bermotor umum, yaitu Suroboyo Bus. Sistem sistem pembayaran yang digunakan adalah denganmenggunakan sampah botol plastik dengan tujuan untuk menjaga kebersihan Kota Surabaya. Dalam praktiknya, ternyata Surboyo Bus ini beroperasi dengan plat nomor berwarna merah, padahal di dalam Peratuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa kendaraan dengan plat nomor berwarna merah adalah kendaraan milik pemerintah yang notabene tidak boleh memungut pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah penggunaan plat nomor berwarna kuning pada Suroboyo Bus telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? 2) Bentuk pengelolaan seperti apa yang sesuai dalam mengelola kendaraan bermotor umum Surboyo Bus? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan Suroboyo Bus di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 1) Penggunaan plat merah pada kendaraan bermotor umum bertentangan dengan Pasal 39 Peratuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan 2) Pengelolaan Suroboyo Bus sebaiknya beralih dari Dinas Pemerintah Kota Surabaya ke BUMD, karena Pengelolaan dengan sistem BUMD akan menyebabkan pengelolaan manajemen baik manajemen keuangan maupun manajemen organisasinya akan bersifat lebih luas dan tidak terikat pada APBD Kata Kunci: Suroboyo Bus, BUMD, Plat Nomor Berwarna Kuning, Plat Nomor Berwarna Merah Abstract: In the city of Surabaya, to facilitate mobilization a public means of transportation exists, namely the Suroboyo Bus. The payment system applied for the bus is by using plastic bottle waste to maintain the Sanitation of the city. In practice, it turns out that Surboyo Bus operates with a red plate number, even though in the Indonesian Police Chief Association No. 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Transportations, it is explained that vehicles with red plate numbers are government-owned vehicles which in fact should not collect payments.Based on the stated issue, the problem formulations in this study are: 1) Does the use of yellow plates number on the Suroboyo Bus comply with statutory provisions? 2) What forms of management are appropriate in managing Surboyo Buses public transportation? This research is a normative study, by reviewing and analyzing laws and regulations or other legal materials relating to the management of Suroboyo Bus in Surabaya. This research uses the statutory approach and conceptual approach. Based on the results of this study, it was found that 1) The use of a red plate on public transportation is contrary to Article 39 of the Indonesian Police Chief Regulation No. 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Transportations, and 2) Management of Suroboyo Buses should move from the Surabaya City Government Office to become a Province owned business because the management system in province owned business will cause the management of both financial management and organizational management to be broader and not bound to the regional budget.Keywords: Suroboyo Bus, Region owned business, Yellow Plate number, Red Plate Number

At-Tafrîq Al-Qadhâ’i And The Religious Courts’ Authority In Deciding A Divorce A. Zamakhsyari Baharuddin; Rifqi Qowiyul Iman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstractOne of the reasons for the broken marriage is a talaq as a husband's prerogative right. However, in some conditions the talaq is not done by the husband even though the marriage relationship has lost its essence and has gone bad. It is called at-tafrîq al-qadhâ'i which is a way out for the husband's arbitrariness that the Judge is given the authority to terminate the marriage relationship even without the husband’s willingness. This research used a library research method. This research was normative juridical law research and it was analyzed using descriptive-analytic methods. From this research it was found that the Judiciary was authorized to break the rope of marriage through at-tafriq al-qadha’i under certain circumstances to protect the wives’ rights. The authority was not only legally valid in the state law but also had its legitimacy regulated in fiqh.Keywords: tafriq, authority, divorce, judge, the religious courtAbstrakDiantara sebab terputusnya tali pernikahan adalah dikarenakan talak yang merupakan hak prerogatif suami. Namun dalam beberapa kondisi, ternyata talak tidak kunjung dijatuhkan oleh suami meski hubungan pernikahan telah hilang kemaslahatannya bahkan membawa kepada kemudharatan. At-tafrîq al-qadhâ’i yang merupakan jalan keluar dari kesewenangan suami dimana Hakim diberi kewenangan untuk memutuskan hubungan pernikahan tersebut meski tanpa adanya kerelaan dari pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Peradilan berwenang untuk memutus tali pernikahan melalui at-tafriq al-qadha’i dalam keadaan tertentu dalam rangka melindungi hak-hak istri. Bahwa kewenangan tersebut selain sah secara hukum negara ia juga memiliki legitimasinya sendiri yang diatur dalam fikih.Kata kunci: tafriq, kewenangan, perceraian, hakim, pengadilan agama

Performance Of Islamic Law In Indonesia In The Fields Of Civil, Private Law, Public Law And Ethics Zarul Arifin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak.Wacana tentang hubungan Islam dan negara masih menjadi pembahasan yang menarik. Masalahnya, Indonesia negara yang mayoritas warganya beragama Islam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya, namun Indonesia juga bukan negara sekuler. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang moderat, dimana hukum ketatanegaraan tidak bertentangan dengan hukum Islam Hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dari pada dua ciri hukum lainnya yaitu hukum positif dan hukum hukum, tetapi tentunya tidak secara normatif atau ideologis. rasa ordogmatis, lebih secara tekstual tetapi secara kultural. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia tentunya sangat mempengaruhi gaya hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama dan Islam merupakan ruang utama ekspresi pengalaman beragama dan menentukan keberlangsungan serta identitas sejarahnya.Kata kunci. Kinerja, Hukum Islam, Indonesia.Abstract. The discourse on the relationship between Islam and the state is still being discussedwhich are interesting. The problem is that Indonesia is a country with a majority of its citizensbeing Muslim does not make Islamic law the basis of its constitution.However, Indonesia is also not a secular country. Indonesia cansaid to be a moderate country, where the constitutional law does not contradict Islamic lawIslamic law in the midst of Indonesian society has a positionwhich is more important than the two other legal features, positive law and lawadat, but certainly not in a normative or ideological sense ordogmatic, more so textually but culturally. Islam, as the religion embraced by the majority of Indonesia's population, certainly greatly influences the lifestyle of the Indonesian nation. In the view of Indonesian society, Islamic law is an important part of religious teachings and Islam is a space for the main expression of religious experience and determines its continuity and historical identity.Keyword. Performance, Islamic Law, Indonesia.

The Fall Of President Muhammed Hosni Mubarak And The Prospects For Democratization In Egypt Nuril Khasyiin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This study discusses fall of the Mubarak regime by looking the factors and analyze how the authoritarian regime change toward democracy. January 25, became a real effort to realize that dream. This study begins with a discussion; efforts in seeking Mubarak legitimacy to support his power from Sadat's opposition, and continued with the factors that led Mubarak’s support, moved to be opposition. It’s describes the end of Mubarak regime. His Opposition from the middle class, lower class and some upper class (military). They are became a major actor in fall of the Mubarak regime. Mubarak's regime is dominated by the ruling classes in cooperation with employers in taking the natural resources of Egypt. Upper-class diversion such as corruption, electoral manipulation, arrest opposition parties and human rights abuses became commonplace in this regime. Employers in this regime to explore the economic resources. After the economic crisis, these classes subordinan then rose up against the dominant classes. This study uses a theoretical approach (replacement and legitimacy). With this both theoreticals approach will help the authors provide a powerful explanation of the fact that the field has been meticulous writer. Hepotesa of this study was Mubarak's supporters will move into the opposition, if their interests and needs are not met anymore. Mubarak attitude change employers are more concerned with the prosperity of the public, abuse of power by officers, with the pressure of economic crisis, will force the opposition to end with this authoritarian regime. Keywords: Egypt, Authoritarian Regime, Economic Crisis, Regime Change, Fall Mubarak.

Open Defecation Free in Kartiasa Village in The Era Of Regional Autonomy: Implementation and Barriers Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterlibatan Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan salah satu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu Open Defecation Free (ODF) pada era otonomi daerah saat ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk keterlibatan Pemerintah Desa ODF pada wilayah Kabupaten Sambas, yaitu Desa Kartiasa, serta faktor penghambat pelaksanaan program ODF. Tulisan penelitian ini bersifat empiris, dan untuk memperoleh data melakukan obesevasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan program ODF berdasarkan pada Surat Edaran Bupati Sambas Nomor 440/16/Dinkes tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan ODF oleh Pemerintah Desa Kartiasa yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, rendahnya pengetahuan masyarakat akan nilai kesehatan, tidak ada peraturan desa, terbatasnya sarana dan prasarana, dan tidak ada pengawasanKata Kunci: Pemerintah Desa, Open Defecation Free, Otonomi Daerah Abstract: The purpose of this study was to analyze the involvement of the village government in implementing one of the Community-Based Total Sanitation (STBM) programs, namely Open Defecation Free (ODF) in the current era of regional autonomy. This research focuses on how the form of ODF Village Government involvement in the Sambas Regency area, namely Kartiasa Village, as well as the inhibiting factors for the implementation of the ODF program. The writing of this research is empirical, and to obtain data, we conduct observations and interviews. The results showed that the Kartiasa Village Government in implementing the ODF program was based on the Sambas Regent Circular Number 440/16/Dinkes concerning the Implementation of the Community-Based Total Sanitation Program. The inhibiting factors for the implementation of ODF by the Kartiasa Village Government are low community awareness to live clean, low community knowledge of the value of health, no village regulations, limited facilities and infrastructure, and no supervisionKeywords: Village Government, Open Defecation Free, Regional Autonomy.

Analysis Of Electric Bicycles As A Vehicle In Indonesia: A Normative Legal Review Febrina Gladys Elvira; Sri Sukmana Damayanti; Gavrilla Theodora; Olga Nadina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak:Dalam perkembangannya terdapat kendaraan berupa sepeda listrik yang notabene memiliki dua sumber energi yaitu energi manusia dan energi listrik. Kendaraan yang memiliki dua sumber energi penggerak ini disebut juga sebagai hybrid vehicle. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hybrid vehicle, yang notabene memiliki dua sumber energi, seperti sepeda listrik yang menggabungkan energi manusia dan listrik tidak terdapat pengaturan. Hal ini menimbulkan problematika terkait dengan legalitas sepeda listrik yang ada di masyarakat. Ketidakjelasan legalitas sepeda listrik ini memiliki problematik hukum yaitu 1) kedudukan hukum sepeda listrik di Indonesia dan 2) akibat hukum sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa sepeda listrik t tergolong sebagai kendaraan tidak bermotor. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sumber utama tenaga penggerak sepeda listrik adalah tenaga manusia dan dengan penafsiran ekstensif sepeda listrik merupakan perluasan dari sepeda pada umumnya. Akibat hukum yang muncul ketika sepeda listrik tergolong sebagai kendaraan tidak bermotor, berarti terdapat hak dan kewajiban hukum bagi pengendara sepeda listrik tersebut. Terdapat dua klasifikasi kewajiban bagi pengemudi sepeda listrik, dimana terdapat kewajiban yang hanya bersifat anjuran karena tidak memiliki sanksi ketika tidak dilaksanakan dan kewajiban yang memiliki sanksi ketika tidak dilaksanakan. Adapun hak-hak bagi pengemudi sepeda listrik adalah terdapat fasilitas-fasilitas khusus bagi pengendara sepeda listrikKata Kunci: sepeda listrik, legalitas, kendaraan. Abstract: In its development, there is a vehicle in the form of electric bicycles which incidentally has two sources of energy namely human energy and electrical energy. This vehicle that has two sources of propulsion energy is also called hybrid vehicles. Though, there is not yet an Indonesian regulations related to hybrid vehicles, which has two energy sources, such as electric bicycles that combine human energy and electricity. This raises problems related to the legality of electric bicycles in the society. The unclear legality of electric bicycles has legal problems namely 1) the legal standing of electric bicycles in Indonesia and 2) legal consequences of electric bicycles as vehicles in Indonesia. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Based on this research, it was found that electric bicycles are classified as non-motorized vehicles. This is based on the argument that the main source of electric bicycle driving force is human power and with an extensive interpretation of electric bikes as an extended version ofa bicycle in general. The legal consequences that arise when electric bicycles are classified as non-motorized vehicles are the legal rights and obligations for the electric cyclist. There are two classifications of liabilities for electric bicycle riders, where there are obligations that are in the form of cautionary suggestions because they do not have sanctions or punishment for not implementing the recommendationand ones that have sanctions when not applied. One of the rights received byelectric bicycle drivers are special facilities for electric bicycle ridersKeywords: electric bicycle, legality, vehicle.

Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District Rahmiyati Rahmiyati; Diana Rahmi; Nadiyah Nadiyah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstractThis research is motivated by the existence of the practice of marriage series in the Makmur Village community, Gambut Banjar District, South Borneo. The procession of a marriage contract at a series of marriages conducted by the people of Makmur Village was carried out without the attendance of the Registrar of Marriage and the knowledge of the Religious Affairs Office (KUA). Even so, it turned out that after the marriage contract took place it was held at Siri marriage. This research is empirical legal research which is a case study, using a qualitative approach. The author delves into the data needed by conducting in-depth interviews with the subject under study. The findings of this study are that the marriage of Siri which is practiced by the people of Desa Makmur is held like the official marriage ceremony. Walimah was held openly by inviting family and surrounding communities. Holding a Siri marriage is an act that is usually done, therefore if Siri marriage is done continuously it will result in more siri marriages occurring in the community, especially in Makmur Village. AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Prosesi akad nikah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Makmur dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tanpa sepengetahuan pihak KUA. Meskipun begitu, ternyata setelah akad nikah berlangsung diadakanlah walimah pada pernikahan siri tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggali data yang diperlukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Hasil temuan dari penelitian ini adalah walimah pernikahan siri yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Makmur diselenggarakan seperti walimah pernikahan yang resmi. Walimah tersebut diselenggarakan secara terang-terangan dengan mengundang keluarga dan masyarakat sekitar. Mengadakan walimah pernikahan siri merupakan suatu perbuatan yang sudah biasa dilakukan (kebiasaan), oleh karena itu apabila walimah pernikahan siri terus menerus dilakukan maka akan berakibat bertambah banyak terjadi pernikahan siri pada masyarakat, khususnya di Desa Makmur.

Application of The Properties of Naqli And Aqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law Irena Dwi Fetraningtyas; Yunanto Yunanto
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Konsep bertransaksi dalam Ekonomi Islam disebut sebagai akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak sya’riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan bathil. Serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan, maal ghairu mutaqawwim. Dalam bertransaksi secara ekonomi Islam, terdapat dalil Naqli dan Aqli. Dalil naqli dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran, dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil Aqli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal fikiran. Dua dalil tersebut lahirlah dasar atau prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebutlah yang akan melahirkan asas-asas kebolehan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana fungsi dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Ekonomi Islam, dan bagaimana penerapan Dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Positif Berkenaan Dengan Hukum Akad (Perjanjian) Islam. Kata Kunci: Akad, Ekonomi Islam, Dalil Naqli dan Aqli. Abstract: the concept of dealing in Islamic economics is called contract. An contract is an agreement that is determined by consent and qabul based on the provisions of syara’ have an impact on the object. All agreement or transactions made by the parties, two or more parties may not deviate and in accordance with the wishes of the faith. There must be no agreement to deceive others, no transactions containing elements of maisir, gharar, usury and bathil. And may not deal with goods or property that is forbidden, called as Maal ghairu mutaqawwim. In transacting economically in Islam, there is the proposition of Naqli and Aqli. Naqli theorem can be interpreted as evidence or indications from the text of the verses of the Quran, the argument is the truth is absolute or haqiqi. The argument of the Aqli is the proposition that can be reasoned by logic. These two propositions were born as the basic principles of Islamic economics that must not deviate from the Al-Quran and Al-Hadith. This research will discuss how the function Naqli and Aqli arguments are in Islamic Economic Law, and how the application of Naqli and Aqli propositions in Positive Law with regard to Islamic contract Law.Key Words: Contract, Economic Islam, Propositions of Naqli and Aqli.

Analysis Of Construction Services Income Tax Law Nor Hasan; Heru Tjaraka
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok dan/atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Konflik hukum pada sektor pajak penghasilan jasa konstruksi dapat diselesaikam dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism dan asas preferensi hukum, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori. Dengan asas lex superiori derogat legi inferiori tersebut, Pasal 23 Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) lebih unggul dari pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Pengenaan pajak dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh. ABSTRACTThis study aims to analyze the characteristics of construction services subject to Final Income Tax and Non-Final Income Tax as well as to analyze the form of conflict of the rules on the imposition of Income Tax on construction service sector that can provide legal certainty, especially in the case of business qualification determination. This research is a normative legal research with statute approach and conceptual approach. The types of materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Technique of trace material technique is library study and internet access. The analysis of legal materials used is with legal systematic analysis using legal principles and legal provisions relating to the imposition of taxes on construction services, obtained through documentation studies to identify basic understanding of rights and obligations, legal events, legal relations, and the object of law. Conflict of rules in the income tax of construction services can be answered by interpretation that has fulfilled 3 (three) principles in contextualism and the principle of legal preferences, that is namely the principle of lex superiori derogat legi inferiori then Article 23 of the Income Tax Law is superior to Article 3 PP. 51 Year 2008 juncto PP. 40 Year 2009. So Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of the Income Tax Law which is finalized shall be Construction Services which have business qualification and if not have business qualification then not subject to Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of Income Tax Law, seafarers shall be subject to Article 23 of the Income Tax Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA