cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 370 Documents
 16   17   18   19   20 
LEGAL ANALYSIS ON THE MANAGEMENT OF SUROBOYO BUS PUBLIC TRANSPORTATION IN SURABAYA CITY Fernando, Alam Subuh; Irianto, Heru; Adelina, Alya; Nugraha, Xavier
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.055 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3548

Abstract

Abstrak: Di Kota Surabaya, dalam rangka untuk memudahkan mobilisasi terdapat kebijakan terkait dengan kendaraan bermotor umum, yaitu Suroboyo Bus. Sistem sistem pembayaran yang digunakan adalah denganmenggunakan sampah botol plastik dengan tujuan untuk menjaga kebersihan Kota Surabaya.  Dalam praktiknya, ternyata Surboyo Bus ini beroperasi dengan plat nomor berwarna merah, padahal di dalam Peratuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa kendaraan dengan plat nomor berwarna merah adalah kendaraan milik pemerintah yang notabene tidak boleh memungut pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah penggunaan plat nomor berwarna kuning pada Suroboyo Bus telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? 2) Bentuk pengelolaan seperti apa yang sesuai dalam mengelola kendaraan bermotor umum Surboyo Bus? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan Suroboyo Bus di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 1) Penggunaan plat merah pada kendaraan bermotor umum bertentangan dengan  Pasal 39 Peratuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan 2) Pengelolaan Suroboyo Bus sebaiknya beralih dari Dinas Pemerintah Kota Surabaya ke BUMD, karena Pengelolaan dengan sistem BUMD akan menyebabkan pengelolaan manajemen baik manajemen keuangan maupun manajemen organisasinya akan bersifat lebih luas dan tidak terikat pada APBD Kata Kunci: Suroboyo Bus, BUMD, Plat Nomor Berwarna Kuning, Plat Nomor Berwarna Merah Abstract: In the city of Surabaya, to facilitate mobilization a public means of transportation exists, namely the Suroboyo Bus. The payment system applied for the bus is by using plastic bottle waste to maintain the Sanitation of the city. In practice, it turns out that Surboyo Bus operates with a red plate number, even though in the Indonesian Police Chief Association No. 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Transportations, it is explained that vehicles with red plate numbers are government-owned vehicles which in fact should not collect payments.Based on the stated issue, the problem formulations in this study are: 1) Does the use of yellow plates number on the Suroboyo Bus comply with statutory provisions? 2) What forms of management are appropriate in managing Surboyo Buses public transportation? This research is a normative study, by reviewing and analyzing laws and regulations or other legal materials relating to the management of Suroboyo Bus in Surabaya. This research uses the statutory approach and conceptual approach.  Based on the results of this study, it was found that 1) The use of a red plate on public transportation is contrary to Article 39 of the Indonesian Police Chief Regulation No. 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Transportations, and 2) Management of Suroboyo Buses should move from the Surabaya City Government Office to become a Province owned business because the management system in province owned business will cause the management of both financial management and organizational management to be broader and not bound to the regional budget.Keywords: Suroboyo Bus, Region owned business, Yellow Plate number, Red Plate Number
Legal Protection To Pedestrians In Samarinda Suwardi Sagama
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.269 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3142

Abstract

AbstractPopulation growth in Samarinda in 2017 and 2018 had an impact on the increasing development and significant growth of vehicles. Vehicle growth was not supported by the availability of parking lots, so the sidewalks became parking lots for vehicles. This research intended to find the legal protection for pedestrians in public spaces in Samarinda and its obstacles and supporting factors. The research method used was an empirical and juridical legal study by applying the laws and regulations as the basis for legal argumentation, as well as conducting interviews with relevant agencies related to research. Pedestrians in public spaces in Samarinda were protected by legal norms in Article 25 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Every road used for public traffic must have sidewalks for pedestrians. Sidewalks in Samarinda had become a place for hawkers to sell and for riders or drivers to park their vehicles. The inhibiting factors were the limited availability of the budget, sidewalks for trading by hawkers, sidewalks for parking lots. Supporting factors were legal certainty, the realization of law order, and legal protection for students. Keywords: Sidewalks; Pedestrians AbstrakPertumbuhan penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2017 dan 2018 berdampak pada meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang signifikan. Pertumbuhan kendaraan tidak didukung dengan ketersediaan lahan parkir, sehingga trotoar menjadi tempar parkir kendaraan bermotor. Bagaimana perlindungan hukum kepada pejalan kaki pada ruang publik di Kota Samarinda dan apa faktor penghambat dan pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan menerapakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan argumentasi hukum. Serta melakukan wawancara kepada instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Pejalan kaki pada ruang publik di Kota Samarinda dilindungi oleh norma hukum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi trotoar untuk Pejalan Kaki. Trotoar di Kota Samarinda menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima dan parkir kendaraan bermotor. Faktor penghambat yaitu ketersediaan anggaran yang terbatas, trotoar digunakan berdagang oleh pedagang kaki lima, trotoar menjadi tempat parkir kendaraan bermotor. Faktor pendukung yaitu adanya kepastian hukum, terwujudnya ketertiban hukum dan perlindungan hukum kepada siswa/i. Kata Kunci:  Trotoar; Pejalan Kaki
Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept Maskur Rosyid; M. Nurul Irfan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.591 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2726

Abstract

Abstrak: Kemaslahatan dan kebaikan manusia merupakan tujuan pokok setiap bentuk peratuan, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satubidang fatwa yang diterbitkan MUI adalahhukumkeluarga. Fokusutamatulisaniniadalahmembacaulang dan menganalisa fatwa-fatwa MUI dalambidanghukumkeluargadenganperspektifkonsepmaslahatmayoritas fuqaha yang juga telahditerbitkandalam Fatwa MUI tentangKriteriaMaslahatNomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. Fatwa-fatwa tersebut, dilihatmenggunakanparadigmakonsepmaslahat, adakalanya masuk dalam kategori maṣlaḥahmu‘tabarah, maṣlaḥahmursalah, dan adaindikasibeberapa fatwa yang masuk kedalam kategori maṣlaḥah mulghah. Adapun fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu fatwa tentang Aborsi, tentang Perkawinan Beda Agama, tentang Kewarisan Beda Agama, tentang Perkawinan Di BawahTangan (sirri, tidak dicatatkan), dan tentang Nikah Wisata.Kata kunci: Maṣlaḥah, GradasiMaṣlaḥah, MUI, HukumKeluargaAbstract: Human benefit and goodness are the main objectives of every form of regulation, including the fatwas of the Council of Indonesian Ulama (MUI). One of the fatwa fields issued by MUI is family law. The main focus of this paper is to reread and analyze the fatwas of the MUI in the field of family law with the perspective of the concept of majority fuqaha masses which have also been published in the MUI Fatwa concerning the Maslahat No. 6 / MUNAS VII / MUI / 10/2005. These fatwas, are seen using the concept of maslahat, sometimes include to the category of maṣlaḥahmu‘tabarah, maṣlaḥahmursalah, and there are indications of several fatwas that include to the category of maṣlaḥahmulghah. The fatwas of the MUI in the field of family law referred to in this article is a fatwa on Abortion, concerning Differential Marriage, about Different Religions, About Marriage Under the Hand (sirri, not recorded), and about Tourism Marriage.Keywords: Maṣlaḥah, Gradation of Maṣlaḥah, MUI, Family Law
Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh) Zainuddin Zainuddin; Zaki Ulya
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.947 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.3276

Abstract

Abstract:Fenomena pernikahan sirri marak terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Pernikahan sirri dilakukan secara tersembunyi dengan hanya diketahui oleh beberapa orang saksi, serta tidak dilakukan pencatatan nikah pada pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pernikahan sirri dinilai sah menurut agama namun tidak sah menurut negara. Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan setiap pernikahan wajib dilakukan pencatatan. Guna menanggulangi maraknya pernikahan sirri di Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, dimana setiap warga yang melakukan nikah sirri dapat dicatat pada pejabat yang berwenang. Dan, dalam rancangan qanun tersebut pula diberikan hak untuk nikah poligami. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas pengaturan hukum pernikahan sirri dalam rancangan qanun hukum keluarga sehingga dapat bertujuan meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Dan, orientasi rancangan qanun keluarga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan sirri di Aceh dapat diselenggarakan pasca ditetapkan putusan peradilan dan berdasarkan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyebutkan setiap pihak yang menikah diwajibkan melakukan pencatatan atas pernikahannya. Faktor terjadinya pernikahan sirri diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan terkait pengaturan poligami sebagai jalan keluar pernikahan sirri dapat dikaji ulang oleh pemerintah Aceh sebelum disahkan.Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Nikah Sirri, Kepastian Hukum  Abstract: The phenomenon of Sirri marriage is rife in Indonesia, including in Aceh. Sirri marriages are conducted in secret with only a few witnesses known, and marriage records are not made to the authorized official. The implementation of Sirri marriage is considered legal according to religion but not legal according to the state. The mandate of Law Number 1 of 1974 emphasizes that every marriage must be registered. In order to cope with the rise of Sirri marriages in Aceh, the Government of Aceh has been discussing the 2019 Aceh Qanun Draft on Family Law, whereby every citizen who engages in Sirri marriage can be recorded with the authorized official. And, in the draft qanun also given the right to polygamy marriage. The purpose of writing this article is to discuss the Sirri marriage legal arrangements in the draft family law qanun so that it can aim to minimize Sirri marriages in Aceh. And, the orientation of the family qanun design in raising public awareness to minimize Sirri marriages in Aceh. The results of the study show that the registration of Sirri marriages in Aceh can be held after a judicial ruling is stipulated and based on the Aceh Qanun Draft on Family Law, it is stated that each married party is required to make a record of his marriage. The factor of sirri marriages is due to the lack of public understanding of the importance of marriage registration and related to the regulation of polygamy as a way out of sirri marriages can be reviewed by the Aceh government before being legalized.Keywords:Marriage Registration, Sirri Marriage, Legal Certainty.  
Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dwi Edi Wibowo
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.104 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2296

Abstract

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan  (financial industry)  melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan  untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice 
The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia Guno Prayitno; Ro'fah Setyowati
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.974 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i2.4060

Abstract

Abstrak: Kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari industri keuangan syariah tak terkecuali pada Fintech Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi dan tantangan eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada Fintech Syariah di Indonesia serta landasan hukumya.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bentuk utama kepatuhan syariah di setiap industri keuangan syariah termasuk di Fintech Syariah di dalamnya untuk mematuhi ketentuan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah (sharia compliance). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah memilki tantangan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi Islam, serta anggapan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai objek pelengkap yang tidak terlalu penting perannya.  Selain itu, karena Fintech Syariah belum memiliki regulasi tersendiri, maka dasar hukum Dewan Pengawas Syariah pada Fintech Syariah menggunakan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.Kata Kunci: fintech, syariah, dewan pengawas syariah. Abstract: The existence of the Sharia Supervisory Board is part of the Islamic financial industry, including Sharia Fintech. This research was conducted to determine the urgency and challenges of the existence of the Sharia Supervisory Board on Sharia Fintech in Indonesia and its legal basis. The approach method used in this research is normative juridical. The results of the study conclude that the Sharia Supervisory Board is one of the main forms of sharia compliance in every Islamic financial industry including in Sharia Fintech to comply with sharia provisions which make sharia supervision an integral part of sharia compliance. The presence of the Sharia Supervisory Board poses the challenge of limited human resources who are experts in the field of Islamic economics, as well as the assumption that the Sharia Supervisory Board is only a complementary object whose role is not too important. In addition, because Sharia Fintech does not yet have separate regulations, the legal basis for the Sharia Supervisory Board on Sharia Fintech uses norms in more general laws such as the Limited Liability Company Law and Financial Services Authority Regulations which govern Good Corporate Governance for Financing Companies.Keywords: fintech, sharia, sharia supervisory board.Keywords: fintech, sharia, sharia supervisory board.
Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah Hidayatullah Hidayatullah; Nasrullah Nasrullah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.466 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3633

Abstract

AbstractStarting from the outbreak of the Corona Virus pandemic (Covid-19) in the early 2020s including in Indonesia, humanity was shaken with a variety of panic. To cope with the Covid-19 pandemic outbreak, the Government of Indonesia established a public health emergency status and adopted a Large Scale Social Restrictions (LSSL) policy. However, this health law enforcement issues a new polemic for the society, for Indonesian Muslims who cannot worship in congregation in mosques or other places of worship. The purpose of this study is to analyze the LSSL Policy that implemented by the government from the perspective of al-Maqashid asy-Syar’iyyah. This research is a legal research with literature study method and normative juridical research. Thus, the legal material related to the LSSL policy imposed by the Government of Indonesia. Based on the results of the study showed that there are some differences and their consequences, but the theory of al-Maqashid asy-Syar’iyyah LSSL policy is one of the best choices in the framework of overcoming the Covid-19 pandemic outbreak in Indonesia.Keywords: Health Law, LSSL, Pandemic outbreak, Covid-19, Maqashid Syar’iyyah. AbstrakBeranjak dari mewabahnya pandemi Virus Corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 termasuk di Indonesia, membuat umat manusia digoncang dengan berbagai kepanikan. Untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskalaa Besar (PSBB). Namun penegakan hukum kesehatan ini mengakibatkan polemik baru bagi masyarakat, terutama bagi kaum muslimin Indonesia yang tidak bisa beribadah secara berjamaah di masjid atau tempat ibadah lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kebijakan PSBB yang diterapkan Pemerintah dari sudut pandang al-Maqashid asy-Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode studi kepustakaan dan dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian, yang menjadi bahan hukum adalah regulasi terkait kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun memiliki berbagai dampak dan konsekuensinya, namun secara teori al-Maqashid asy-Syar’iyyah kebijakan PSBB merupakan salah satu pilihan terbaik dalam rangka penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, PSBB, Wabah Pandemi, Covid-19, al-Maqashid asy-Syar’iyyah.   
Akad Construction On Credit Card Products (Analysis Of Sharia Economic Laws) Rahmatul Huda
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.2 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2041

Abstract

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ibadah maupun mu’amalah. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu’amalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad ribawi pada produk kartu kredit dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad pada produk kartu kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Penerapan prinsip syari’ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah. Kata Kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Kartu KreditABSTRACT Islam is a universal and comprehensive religion. it covers all aspects of human life, worship and mu'amalah. Economic activities cannot be separated by human life, because they are related to human needs and desires in fulfilling life. Economic activities and business transactions are included in mu’amalah. One of financing that has great demand by the society is a credit card. Banking institutions compete to launch credit card as one of service to customers. In this era, Credit card becomes lifestyle of our society. It helps for doing transaction. Based on this background, there is an opportunity to do a research about the contract model on financing products, especially credit card. For this reason, it needs to be discussed and criticized, how the contract in the credit card financing product should be free from the usurywi contract. The purpose of this research is to find out how the construction of usurywi on credit card product and analyze sharia economic law regarding contract on credit card product. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. Based on the method, it is found a conclusion that the credit card contract is a loan agreement (qardh. Additional requirements for loans from the issuer bank are illegal, if it is viewed from Islamic law. This is because of the additional interest on the suspension of loan payments including usury nasiah (usury jahiliyah). This usury is prohibited because there is an additional loan that it caused by deferred payment. The application of sharia principles on credit card can be carried out based on contracts: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah.
THE RED YARN OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW REFORM: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought Asman Asman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.441 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.4193

Abstract

Abstract: This study analyzes the thoughts of Abdullahi Ahmed an-Na'im in Islamic law reform, Abdullahi Ahmed an-Na'im, a Sudanese intellectual figure. The objective of this study is for discovering Naskh's thinking conceptually, as an object for Islamic law studies. This critical study emphasizes that it is a need to review the naskh principle, for an-Na'im, which lies in the requirement to treat the texts in the Quran relevantly to fillenough Islamic law reform in a modern context. By comprehending the naskh verses in the Koran as a form of delaying their implementation to the right time, He uses logic or paradigm reversed from the conventional naskh principles, by re-streamlining the principles of Islamic teachings contained in the verses in the Mecca phase, which in conventional naskh theory have stated by the Madaniyyah verses that came down later. For him, reversing the naskh process is an evolutionary principle of interpretation. The methods used are descriptive, hermeneutic, and phenomenological methods. In practical terms, his naskh thinking which is aimed at revitalizing the interpretation of Islamic teachings in the context of the modern world can be useful for its application for the benefits of the ummah in the renewal of Islamic law in Islamic legal reform.Keywords: reform, Islamic law, critical, Abdullahi Ahmed Na'in Abstrak: Kajian ini menganalisis pemikiran Abdullahi Ahmed an­-Na'im dalam reformasi hukum Islam, Abdullahi Ahmed an-Na’im adalah salah seorang tokoh intelektual Sudan. Arah tujuan dalam kajian ini diarahkan untuk menguak pemikiran naskh secara konseptual, sebuah objek kajian yang diletakkan sebagai bagian dari kajian studi hukum Islam dalam pembahruan. Studi kritis ini menegaskan bahwa perlunya peninjauan kembali prinsip naskh, bagi an-Na'im yang terletak pada keharusan untuk memperlakukan teks-teks al-Quran secara relevan demi mewujudkan pembaruan hukum Islam yang memadai dalam konteks modern. Dengan memahami naskh ayat-ayat dalam al­-Quran sebagai suatu bentuk penundaan pelaksanaannya hingga waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau paradigma terbalik dari prinsip naskh konvensional, yaitu dengan mengefektifkan kembali prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat pada ayat-ayat fase Makkah, yang dalam teori naskh konvensional dinyatakan telah oleh ayat­-ayat Madaniyyah yang turun belakangan. Baginya, membalikkan proses naskh merupakan prinsip interpretasi yang evolusioner. Metode yang digunakan metode deskriptif, hermeneutika, dan fenomenologi. Secara praktis, bahwa pemikiran naskhnya yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modem, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat dalam pembaharuan hukum Islam dalam reformasi hukum Islam.Kata kunci: reformasi, hukum Islam, kritis, Abdullahi Ahmed Na'in
Progressive Law Functions In Realizing Justice In Indonesia Lisma Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.728 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2543

Abstract

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1)  bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasanyaknimempergunakanperan moral danetika, melakukanpenafsiran yang progresif, pendidikandimulaipadafakultashukumdanmengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues in Indonesia seemto be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice was whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife is blunt upward and sharp downward.the problem of injustice was the basis of this researcbe formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. This study was aimed to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method was normative research with the description of rules, judges' decisions and progressive actions of law enforcement officers. The researcher used  two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded as the followingas the following: (1) the unfair law can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, as such as, the use of moral and ethical roles, doing progressive interpretations, providing education in law faculties and hiring some good people. The implementation of progressive law in Indonesia can be relatedto the development of national law in Indonesia bymaintaining, reforming, and creatinglike how progressive law breaks down and builds the law. 

Page 18 of 37 | Total Record : 370

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue