cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 254 Documents
 14   15   16   17   18 
EVALUASI KAMPANYE PILKADA SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Ahmad Syarifudin; Fatikhatul Khoiriyah; Hendro Edi Saputro; Adam Malik
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4212

Abstract

This article is an evaluation to campaign rules of regional election 2020 during Pandemic Covid-19 which are many violations of health protocol. Two question will be answered are: 1) how is the legal basis of campaign regional election 2020 during pandemic? 2) how the campaign can be more effective for candidates and save for people during Pandemic Covid-19? Results are: 1) design of campaign method as limited meetings, face to face, and dialog during Pandemic Covid-19 based on article 65 Law No.10 Years 2016 and adopted from “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” by Minister of health those forbid the crowd and limited social interactions. 2).campaign method as limited meetings, face to face and dialog during pandemic Covid-19 prioritize people save by implement health protocol, give chance to candidate and voters to direct interact, increase the number of campaign participants as limited meetings, face to face, and dialog also allow campaign advertising in mass media and social media.
KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA Talita Fildzah Nadilah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4249

Abstract

perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19. Disarankan terhadap kesepakatan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Covid-19 antara Bank dan debitur serta pengikatan jaminan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum harus dituangkan ke dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan perjanjian pengikatan jaminan harus dibuat secara Notariil sehingga memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian bagi Bank dan debitur.
MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA Sudi Fahmi; Ardiansah; DONI APRIALDI
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4311

Abstract

Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja. Keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbullkan polemik dalam pengelolaannya, sehingga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat dari segala tingkatan sangat perlu diperhatikan terutama kebijakan pemerintah didalm pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar yang bermunculan. Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Kata Kunci: Penataan, Pengaturan dan Pengelolaan, Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional
MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI Enzus Tinianus
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4537

Abstract

Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Yusrizal; Romi Asmara; Hadi Iskandar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4691

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum
ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN Kendry Tan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.3376

Abstract

Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA Phoenna Ath Thariq; Rahmat Djowanda; Zuhrizal Fadli; Eza Aulia; Apri Rotin Djusfi; Chandra Darusman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5026

Abstract

Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan sedaran hukum masyarkat. Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu
Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP) Wiratmadinata Wiratmadinata
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5072

Abstract

Di dalam ranah Ilmu Hukum di Indonesia belakangan ini berkembang istilah Negara Hukum Pancasila (NHP), tetapi sesungguhnya kerangka teori mengenai NHP ini masih belum disepakati secara luas, karena masing-masing sarjana memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep NHP. Oleh karena itu Teori NHP pada dasarnya masih bersifat Ide Hukum atau Cita-Cita Hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mengkaji ide hukum ini secara lebih jauh dalam perspektif teorisasi, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan pemahaman seperti itu, kajian ini mencoba mengkonstruksikan Teori Negara Hukum Pancasila, berdasarkan tiga pendekatan teori yang sudah ada, yakni Teori Negara Hukum (umum), Teori Volkgesit dari Von Savigny sertaTeori Sistim Hukum dari Lawrence Friedmann
KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019 M.Faisal Rahendra Lubis; Tajuddin Noor
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5155

Abstract

A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.
Optimalisasi Regenerasi Narapidana dan Inovasi Dalam Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis Agung Ginanjar; Umar Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5297

Abstract

Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program. Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution

Page 16 of 26 | Total Record : 254

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue