cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 254 Documents
 15   16   17   18   19 
EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL Adwani Adwani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5346

Abstract

Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam furum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan hak asasi manusia, pendelegasian perempuan dan isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah, masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina. Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan
HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT Fuadi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5606

Abstract

Allah SWT sebagai pencipta manusia telah mengatur Hak Asasi manusia yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Namun berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Artikel ini mencoba membahas bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (doctrinal) yang hanya menggunakan data sekunder atau kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar bahwa Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam pada hakikatnya dibangun atas Ideology Islam sedangkan dalam pandangan barat umumnya dibangun atas pandangan para filosof barat yang berasaskan kepada akal pikiran manusia berdasarkan Idiologi sekuler. Hal ini jelas terlihat sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di dunia berdasar dokumen-dokomen Hak Asasi Manusia mulai Negara Inggris sampai dengan Universal Declaration of Haman Rights di Perserikan Bangsa-Bangsa
INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Muzakkir
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5609

Abstract

Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim terssebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam
HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Susiana Kifli; Atika Ismail
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5772

Abstract

Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman, terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa
AKIBAT HUKUM DEBITOR MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Lilies Anisah; Eni Suarti
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5784

Abstract

Tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitur yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapakan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitur tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan. Penulis menyarankan sudah sepantasnya pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kepailitan Indonesia termasuk diantarnya pasal-pasal ketentuan mengenai sanksi pidana, yang akan dikenakan kepada debitur. Dari berbagai pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh debitor
PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA Aminah Aminah; Najua Syahputra
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5843

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah Langsa menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal.bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (Jinayah) di Mahkamah Syar’iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar’iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusanyang hanya tertuntun pada satu orang hakim saja.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA faizal adi surya
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.4914

Abstract

Abstract Sexual violence is a form of crime and a violation of human rights. Sexual violence causes psychological trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim’s side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blamming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim’s side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement. Keyword : Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage Abstrak Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan Victim Blamming. Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan click bait. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan, Pertama, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Akhmadi Yusran; Deden Koswara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5011

Abstract

Pengelolaan sumber daya agraria sesungguhnya harus disandarkan pada nilai-nilai kepentingan bersama demi kepentingan umum tetapi juga harus responsif pada hak-hak dasar rakyat. Kepentingan umum yang dikedepankan dalam penggunaaan tanah berada dalam domainnya Negara/Pemerintah. Hak menguasai Negara yang tertuang tegas dalam instrunen hukum dasar (Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945) harus terjabarkan dengan baik dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Dalam perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya ada hak-hak yang merupakan hak dasar yang harus terperhatikan. Instrumen hukum hingga putusan kelembangaan Negara yang merupakan kebijakan Negara pada dasarnya telah cukup mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya agraria dengan asas demi kepentingan umum namun juga harus terhubung dengan persoalan HAM. Instrumen hukum perundang-undangan harus responsif akan HAM.
Legal Mechanism: Foreign Brand Claims Against Potentially Geographical Indications of Indonesia Dara Quthni Effida Dara; Putri Kemala Sari Putri; Eza Aulia Eza; Asmaul Husna Nana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5135

Abstract

International community has recognized the superiority and quality of original Indonesian products, as a result, some native Indonesian products are claimed by foreigners as their trademarks, for example Gayo Arabica Coffee and Toraja Coffee. Indonesia in providing protection is a bit behind in seeing the potential of its own region. The research problem is to examine the juridical claims of foreign companies against products with potential Indonesian Geographical Indications, and the settlement mechanism based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Research method used is normative juridical with a statute approach. Claim of foreign companies against products with the potential for Indonesian Geographical Indications is the use of Intellectual Property Rights without rights, based on the MUI Fatwa decision, this is an injustice that is unlawful. The legal settlement mechanism for foreign brand claims against products with potential Indonesian Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is dependent on the violation of the claim, whether the party making the claim is in good faith or not. If at the time a sign is applied for registration as a Geographical Indication, a sign is used in good faith, the party can still use it for a period of two years, but if there is no good faith, it can take the mechanism of filing a lawsuit in the form of an application for compensation against the User of the Geographical Indication without rights.
PNS WANITA SEBAGAI ISTRI POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF AULIAURRAHMAN; Angga Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5237

Abstract

Peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merevisi PP No.10 Tahun 1983, yang menjadi fokus perhatian dalam revisi ini adalah tentang kebolehan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita untuk menjadi istri poligami yang mana pada aturan sebelumnya diperbolehkan dengan ketentuan bukan dengan pria PNS. Aturan ini juga dipertegas dengan diberikannya sanksi disiplin berat pagi PNS wanita yang melanggar yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hukum islam dibolehkan praktik poligami atau pun dipoligami sesuai dengan Al Quran surat An-Nisa ayat 3. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri poligami. Hasil penelitian ini adalah pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 45 yang berisikan larangan PNS wanita sebagai istri poligami bertentangan dengan hukum islam, dimana dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur’an, hadist maupun pendapat ulama menyatakan tentang kebolehan suami berpoligami maupun wanita menjadi istri poligami terlepas dari status PNS dirinya

Page 17 of 26 | Total Record : 254

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue