Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
254 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Sudirman L]]>;
<![CDATA[Hasanuddin Hasim]]>;
<![CDATA[Abdul Hafid]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1551
<![CDATA[Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Reserch). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pada pengadilan tata usaha negara makassar, wakil ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan rutin/regular]]>
<![CDATA[HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Ukas Ukas]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1609
<![CDATA[Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kegiatan usaha lainnya, dimana masyarakat bermukim disana biasa didapati atau menghasilkan sampah, air buangan atau aktivitas lainnya yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak bagi makhluk dan lingkungan disekitarnya, karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan dan kesehatan mahluk hidup disekitarnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan pencemaran, bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa saja terjadi kapan dan dimana saja baik dilakukan oleh industri dan kegiatan usaha lainnya untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan kesalahan akibat kegiatan tersebut, penataan dan habitat lingkungan itu rusak karena terjadinya kerusakan lingkungan dan yang tak kalah penting munculnya bahan berbahaya dan beracun, yang harus diperangi untuk menjaga pembangunan lingkungan yang asri dan berwawasan lingkungan untuk saat ini dan saat generasi yang akan datang]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEMENUHI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1920
<![CDATA[Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala terutama dalam hal keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau landfill. Hanya 60-70% sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar diberbagai tempat. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip Good Environmental Governance sudah dapat dikatakan terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kota Langsa telah mengatur prihal pengelolaan sampah dalam Qanun Kota Langsa No. 03 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dimana kebijakan penyediaan bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.]]>
<![CDATA[KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Elvira Fitriyani Pakpahan]]>;
<![CDATA[Tyson Terbit Simbolon]]>;
<![CDATA[Fibert Lovano]]>;
<![CDATA[Elisah Elisah]]>;
<![CDATA[Giovanni Thomasia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1921
<![CDATA[Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi Emiten setelah dinyatakan efektif pernyataan pendaftarannya mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting. Selain perjanjian perwaliamanatan, salah satu hal yang sangat penting bagi perlindungan kepada pemegang obligasi dari aspek hukum adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jiwa dari keterbukaan pasar modal. Adapun permasalahan diajukan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum terhadap wali amanat di Pasar Modal. Metode penelitian bersifat penelitian deskriptif dan Analisis data digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk Perlindungan hukum bagi wali amanat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ]]>
<![CDATA[Jhony K. Yoppy]]>;
<![CDATA[Risno Mina]]>;
<![CDATA[Firmansyah Fality]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.3341
<![CDATA[Once the importance of public information disclosure on the use of village funds is due to information on the use of village funds, will provide information about the use and use of village funds, will involve the community in managing village funds, will encourage the use of village funds based on the principles of good governance, will develop knowledge and will improve the quality of the use of village funds. The implementation of Public Information Openness regarding the use of village funds in Peley Village, South Totikum Subdistrict, Banggai Islands Regency has not been implemented because there is no Village Regulation on village public information disclosure, and the Village Information and Documentation Management Officer (Village PPID) has not been formed. However, to provide information about financial management, the Village Government is only limited to making billboards on the structure of the APBDesa, which is financed through the APBDesa]]>
<![CDATA[PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[DETO ADITYAN SUBAGJA]]>;
<![CDATA[ANANG SHOPHAN TORNADO]]>;
<![CDATA[IFRANI]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.3426
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang. Dan Kedua, Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih memungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA PADA BUMN DENGAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE ]]>
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Latipah Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.3793
<![CDATA[Abstract, State assets in the form of shares of business entities are not state assets, but have been transformed into business entity assets. Likewise, government officials who become Directors/Commissioners and other shareholders have an equal position with private shareholders. The Board of Directors in carrying out their duties and authorities has the authority and protection in every business decision making, but this does not escape supervision through the BJR (Business Judgment Rule) principle, as contained in the Limited Liability Company Law. This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The purpose of this study is to understand the criteria for state finances in SOEs and the legal consequences of financial losses and supervision of SOEs. The results of the study stated that the implementation of BJR on the Board of Directors of SOEs could be carried out after fulfilling the terms and conditions of the enactment of BJR. BJR can be implemented because a legal entity is actually subject to the Limited Liability Company law. Keywords: Supervision of SOEs ion; Business Judgment Rules; State Finance Intisari: Kekayaan negara yang berbentuk saham dari badan usaha bukan merupakan kekayaan negara, tetapi telah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha. Demikian terhadap pejabat pemerintah yang menjadi Direksi/Komisaris dan pemegang saham lainnya memiliki kedudukan yang setara dengan pemegang saham swasta. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang memiliki kewenangan dan perlindungan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, namun ini tak luput dari pengawasan melalui prinsip BJR (Business Judgment Rule), sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian untuk dapat memahami kriteria keuangan negara pada BUMN dan akibat hukum kerugian keuangan dan pengawasan pada BUMN. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi BJR terhadap Direksi BUMN dapat dilakukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan berlakunya BJR. BJR dapat diimplementasikan karena badan usaha berbadan hukum sejatinya tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Pengawasan BUMN; Business Judgment Rule; Kuangan Negara]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Yudistira Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4117
<![CDATA[Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya]]>
<![CDATA[PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Hasanal Mulkan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4118
<![CDATA[Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif]]>
<![CDATA[REVITALISASI KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH DALAM PENANGANAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4187
<![CDATA[Tujuan penelitian revitalisasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh (LWNA) bagian dari upaya menemukan konsep aktivasi LWNA dalam penanggulangan pandemic covid-19 dan menemukan fungsi advise dalam tata kelola Pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selaku pembentukan Qanun Aceh harus melibatkan LWNA, karena secara normatif yuridis lembaga a quo ini menjadi penjaga kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh. Penghidupan LWNA dalam untuk mempercepat penanganan pandemic covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran pandemic covid-19 yang saat ini dibeberapa kabupaten/kota di Aceh sudah masuk tahap zona merah.]]>
