JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Jurnal Education and Development merupakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi di Perguruan Tinggi. Jurnal Education and development mewadahi hasil pemikiran dan penelitian dalam peningkatan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan. Jurnal Education And Development Terakreditasi Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia SK. Nomor 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, Jurnal Education and Development Berada Pada Peringkat 6 (Enam) Dengan Nomor Urut 15 (Lima Belas), Masa Berlaku Akreditasi selama 5 (lima) Tahun dan Akan Berakhir pada Tanggal 9 Juli 2023.
Articles
2,820 Documents
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASA COVID-19 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jenny Yelina Rambe;
Ris Artalina Tampubolon
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.066 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4357
Early marriage is a marriage that is carried out by someone, be it a man or a woman when his age has not yet reached true maturity . In accordance with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that the age limit for marriage is 19 years for men and 16 for women and then revised again by Law no. 16 of 2019 the limit is 19 years for both men and women. This study aims to determine the effect of social media in encouraging teenagers to have early marriage in Padangsidimpuan City. The factors that will be studied in this study are the use of social media by teenagers such as Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS software to simplify calculations. This type of research is quantitative research using a questionnaire, it can be concluded that the influence of social media on early marriage is 61.4%.
EKOLEKSIKON BUDAYA KULINER CHINA DAN JEPANG DI KOTA MEDAN
Alvy Mawaddah;
Laraiba Nasution
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.654 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4359
Jepang dan China memiliki kemiripan, baik struktur dalam warna kulit, mata yang sipit, tulisan dalam hal ini adalah kanji, dan jenis masakanpun juga memiliki kemiripan. Jika Bakpao ada di China maka di Jepang namanya adalah Manju, ada Siomay atau Dimsum di China maka di Jepang namanya adalah Gyoza dan ada Fuyung hay di China maka di Jepang adalah Okonomiyaki. Ketiga jenis makanan tersebut, memiliki kemiripan juga dalam cara memasak, dan jenis-jenis bahannya juga hampir sama, dan kemungkinan juga berbeda karena di sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di Jepang maupun yang ada di China. Nama-nama jenis makanan tersebut antara Jepang dan China juga berbeda karena disesuaikan dengan bahasa masing-masing, tetapi makna atau bentuk dari makanan tersebut hampir sama dan ada juga yang sudah dimodifikasi berdasarkan daerah masing-masing.
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA MAS AL WASHLIYAH 12 PERBAUNGAN
Iskandar Zulkarnain;
Sofia Idawati Lubis
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.109 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4361
This study aimed to obtain empirical evidence about the application of the Flipped Classroom learning method in improving students' speaking skills and how students perceive learning using the Flipped Classroom learning method. This research is a quasi-experimental study with the research population of class XI students at MAS Al Washliyah 12 Perbaungan. Two classes were randomly selected from the school as the research sample, namely 35 students in class XI.2 as the control class and 35 students in class XI.1 as the experimental class. The experimental class was given treatment with the Flipped Classroom model and the control class was treated with conventional learning. The instruments used were speaking tests and questionnaires for MA students in class XI. The data were calculated using SPSS version 26. The results showed that (1) there was a significant difference between the posttest results of the experimental class students and the control class students. This is evidenced by the test results which show the significance of the final score in the experimental class 0.040 lower than 0.05 or can be formulated with 0.040 <0.05. This means that there is a significant difference in the final score between the control class and the experimental class; (2) students are happy with the application of Flipped Classroom, motivated, easier to speak in English, helped in speaking English, and can learn anywhere and anytime.
KEDUDUKAN ORGAN PERSEROAN PERORANGAN PADA USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA
Nofarid Darianto
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.327 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4362
Pemerintah berupaya mendorong kemudahan dalam berusaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro dan Kecil, salah satunya dengan menerbitkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)”. Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan dengan oleh 1 (satu) orang sebagaimana disebut dengan Perseroan Perorangan. Hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji jika dilihat dari sudut pandang mengenai kedudukan Organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, yang secara umum harusnya dijabat lebih dari 1 (satu) orang. Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Organ Perseroan Terbatas pada Perseroan Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN SERTIFIKAT INDUK KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT PECAH TANAH (SPLITZING)
Maiyyah Nadziroh
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.88 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4363
Dewasa ini banyak pemilik tanah pemegang sertifikat hak milik yang menjual sebagian tanahnya dalam bentuk pecahan-pecahan. Realitanya banyak penjual yang melakukan pemecahan setelah terjadinya jual beli. Hal tersebut mengakibatkan potensi sengketa, salah satunya yaitu apabila penjual beritikad buruk dan mengagunkan tanah induk miliknya tanpa sepengetahuan pembeli. Pembeli melakukan upaya preventif terhadap potensi sengketa tersebut dengan melakukan perikatan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pemecahan tanah (Splitzing) pada tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan akan mengakibatkan status yuridis sertifikat tanah pecahannya sama dengan sertifikat asal yaitu terbebani hak tanggungan. Hal tersebut tentunya merugikan pembeli yang telah secara tunai dan terang melakukan proses jual beli. Pembuatan PPJB Lunas merupakan perikatan pendahuluan yang dilakukan pembeli untuk mendapatkan kepastian hukum karena Sertifikat asal belum dipecah, sehingga proses jual beli tidak dapat diteruskan ke proses pembuatan Akta Jual Beli. Pembeli yang beritikad baik layak mendapatkan perlindungan hukum untuk setiap permasalahan/sengketa yang terjadi atas wanprestasi yang dilakukan penjual. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara mediasi atau dengan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dan mengajukan ganti rugi sesuai perikatan yang ada dalam PPJB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS PENERAPAN METODE PETA KONSEP PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL ULUM
Nafisatul Hasanah;
Hendra Rustantono
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.611 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4370
The problem raised in this study is the analysis of the use of the concept map method in social studies learning in class VII SMP IT Miftahul Ulum. This study aims: 1) To find out how to plan using the concept map method in learning in class VII at SMP IT Miftahul Ulum. 2) To find out how the implementation of using the concept map method in Social Studies Learning in class VII at SMP IT Miftahul Ulum 3) To find out how to evaluate using the concept map method in Social Studies Learning in class VII at SMP IT Miftahul Ulum. This type of research is a type of descriptive qualitative research, namely research that aims to describe the results of the research found by the author at the research site. The data collection techniques were using interviews, observation and documentation. The results of this study state that: 1) Planning using the concept map method, the teacher prepares lesson plans, Prota, Promes and Syllabus, lessons and materials needed during learning, exemplifies how to make Concept Maps and prepares tools, media, materials and teaching materials needed in the teaching process. 2) There are 3 implementations when using the concept map, namely Demonstration, Individual and Group. 3) Evaluation when using the concept map IPS teachers conduct written tests, projects and make summaries.
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI REKANAN BANK YANG DIIKAT MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA
Lusi Maulidatul Hikmah
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.078 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4376
Bank dalam menjalankan usahanya terutama dibidang penyaluran dana kepada masyarakat dalam bidang kredit, tidak luput dari peranan Notaris. Notaris yang melihat peluang memperoleh klien melalui bank, pada prakteknya mengajukan rekanan melalui permohonan untuk bisa menjadi mitra, partner atau rekanan. Tidak sedikit dari kerjasama tersebut notaris dan bank saling mengikatkan diri melalui perjanjian. Berdasarkan uraian singkat tersebut, penting kiranya untuk mengetahui terkait kedudukan notaris sebagai rekanan bank yang saling mengikatkan diri karena perjanjian. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang menjalin kerjasama dengan bank memiliki peluang tidak bersifat mandiri dan independen, karena adanya hubungan rekanan yang dibangun diantara keduanya tentu dengan tujuan saling menguntungkan baik dibidang pekerjaan maupun finansial. Berdasarkan hal tersebut tentu ada peluang besar bagi notaris untuk lebih condong ke bank yang merupakan partner kerjasamanya. Oleh karena itu, notaris dapat dikatakan telah melanggar ketentuan UUJN lebih tepatnya Pasal 16 ayat (1) huruf a dan kode etik notaris.
AMBIGUITAS AMANAT KONSTITUSI MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS DAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
Stevanus Bhakti Prasetyo
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.899 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4377
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 juga memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan pada frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” menimbulkan ambiguitas kewenangan antara Notaris dan Pegawai Pencatatan Perkawinan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.
ANALISIS TINDAK TUTUR ASERTIF PADA ACARA CATATAN DEMOKRASI TV ONE “MANUVER GIRING DI DEPAN JOKOWI” SEBAGAI BAHAN AJAR TEKS DEBAT TINGKAT SMA KELAS X
Elis Sri Wulandari;
Oding Supriadi;
Hendra Setiawan
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.804 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4382
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fungsi tindak tutur asertif dalam acara catatan demokrasi TV One “manuver Giring di Depan Jokowi” serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar teks debat tingkat SMA kelas X. Metode penelitian menerapkan metode deskriptif-kualitatif serta pendekatan kualitatif. Subjek penelitian tayangan TV One “manuver Giring di depan Jokowi”. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak. Teknik analisis data memanfaatkan metode padan intralingual. Hasil analisis data memaparkan temuan tindak tutur aserif, di antaranya tindak tutur asertif menyatakan berjumlah 39 data, memberitahukan 39 data, menyarankan 6 data, membanggakan 7 data, mengeluh 4 data, dan menuntut 11 data. Bahan ajar yang disusun berupa handout pada materi teks debat tingkat SMA kelas X. Penyusunan handout bertujuan untuk menyampaikan materi tentang teks debat dengan memperlancar dan memberikan bantuan informasi mengenai materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PENGADILAN
Astriana Nurwinda Sari
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.191 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v11i1.4428
Akta notaris merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna di pengadilan, untuk itulah banyak dari masyarakat menggunakan jasa notaris untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta yang notaris buat. Sayangnya, ada kemungkinan bahwa akta yang notaris buat dapat bermasalah di kemudian hari dan menyebabkan akta tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta notaris dapat dilakukan oleh hakim karena terdapat unsur-unsur dalam syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi secara kumulatif, baik itu syarat subjektif dan atau syarat objektif, sehingga hakim dapat melakukan pembatalan akta tersebut dalam bentuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Apabila pasca pembatalan akta tersebut timbul sebuah kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian, biaya, serta bunga secara perdata dan apabila notaris terbukti melanggar ketentuan pidana, maka akta tersebut dapat dibatalkan dan notaris dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam lingkup UUJN dan Kode Etik Notaris sesuai kadar pelanggaran yang ia lakukan.