cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Fauzi
Contact Email
udauzi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
udauzi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. tapanuli selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Published by Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
ISSN : 25274295     EISSN : 26146061     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Art,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal Education and Development merupakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi di Perguruan Tinggi. Jurnal Education and development mewadahi hasil pemikiran dan penelitian dalam peningkatan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan. Jurnal Education And Development Terakreditasi Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia SK. Nomor 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, Jurnal Education and Development Berada Pada Peringkat 6 (Enam) Dengan Nomor Urut 15 (Lima Belas), Masa Berlaku Akreditasi selama 5 (lima) Tahun dan Akan Berakhir pada Tanggal 9 Juli 2023.
Arjuna Subject : -
Articles 2,820 Documents
 67   68   69   70   71 
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI MASYARAKAT YANG BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 Natalia Setyawati
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.107 KB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menjadi sangat berbahaya karena menular begitu cepat dan menyebabkan kematian banyak nyawa di dunia. Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana dengan menerbitkan kebijakan social distancing maupun physical distancing. Namun masih jamak ditemukan pembangkangan atas instruksi tersebut. Banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Realita tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat secara umum. Akhirnya pemerintah dengan dibantu pemerintah daerah dan kepolisian melakukan langkah-langkah represif dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul di tempat-tempat tertentu. Tulisan ilmiah ini dilakukan untuk melihat relevansi implementasi sanksi pidana dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan itu sendiri.
STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI SURROGATE MOTHER (IBU PENGGANTI) DI INDONESIA Meiliyana Sulistio
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.324 KB)

Abstract

Ibu pengganti atau biasa juga disebut dengan Surrogate Mother adalah seorang wanita yang membuat perjanjian dengan pihak lain (pasangan suami-istri) untuk meminjamkan rahimnya dan Mengandung hasil pembuahan suami-istri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah melahirkan anak tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang telah di buat. Kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi di Indonesia hanya saja tidak mencuat ke publik karena tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul apabila ibu pengganti tidak mau atau enggan menyerahkan bayi yang dikandung dan dilahirkannya sesuai dengan perjanjian. Selain permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan ibu pengganti, permasalahan yang lebih penting ialah menyangkut status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti kelak. Surrogate Mother atau ibu pengganti di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai suatu peraturan khusus yang mengaturnya.
PENGATURAN STANDAR ATAS PRODUK ROKOK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Joshua Renaldo
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.712 KB)

Abstract

Studi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah konsumen rokok terbesar ketiga di dunia. Data dari Tobacco Atlas (2012) secara lebih konkret menguraikan bahwa pada 2009 jumlah konsumsi rokok meningkat menjadi 260,8 milyar batang dari 182 milyar batang pada 2001. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebatang rokok terkandung demikian banyak bahan-bahan kimia. Tingginya angka konsumen rokok dan resiko yang sedemikian besar tentu harus didukung dengan standardisasi atas seluruh produk rokok yang beredar di Indonesia. Telah ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi standardisasi setiap produk rokok, mengingat tujuan UU Perlindungan Konsumen adalah melindungi setiap konsumen yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mewajibkan adanya standardisasi produk rokok, sehingga perlu diciptakan standardisasi yang memadai atas setiap produk rokok di Indonesia.
PENADAHAN HASIL USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN Ignasia Astina Putri Ali
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.236 KB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Secara khusus, akan diidentifikasi apakah tindakan TU yang sebelumnya dihubungi oleh para pelaku pencurian dan tidak ikut melakukan tindak pidana pencurian, dapat dikualifikasikan sebagai penadahan atau tidak. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Kesimpulan yang diperoleh bahwa TU sebagai pembeli dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal dalam UU Perkebunan karena terbukti melakukan tindak pidana penadahan atas hasil usaha perkebunan.
PERBARENGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PRODUK IMPOR TANPA MENCANTUMKAN LABEL Elsa Vian Retika
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.828 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Perbarengan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Impor Tanpa Mencantumkan Label, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai perbarengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang dikaji menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga dilakukan dengan mengggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, dan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tindakan mengedarkan produk impor tanpa mencantumkan label dapat dipidana dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai konkursus realis.
TANGGUNG GUGAT BANK ATAS HILANGNYA SIMPANAN MILIK NASABAH PENYIMPAN Didiyanto .
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.305 KB)

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan bermaksud mengidentifikasi secara mendalam tentang hubungan hukum antara bank sebagai pihak yang menerima simpanan dana dengan nasabah penyimpan sebagai pemilik simpanan itu sendiri. Hubungan hukum tersebut yang akan sangat menentukan jawaban dari persoalan tanggung gugat pihak bank dalam hal hilangnya simpanan milik nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan didukung statute approach dan conceptual approach. Kesimpulan yang diperoleh bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan harus dipandang sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang didasari atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Bank juga bertanggung gugat atas hilangnya simpanan milik nasabah penyimpan dari rekening tabungan.
YURISDIKSI KOREA UTARA DALAM MENGADILI SITI AISYAH SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN KIM JONG NAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Cindy Fitri Wijayanti
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.686 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan yang terkait dengan kasus pembunuhan Kim Jong Nam, yang melibatkan beberapa Negara terkait yurisdiksi penanganan kasus tersebut. Malaysia menangani kasus a quo secara independen dengan dasar asas teritorial, tanpa melihat keterlibatan Negara lain, khususnya Korea Utara yang merupakan negara asal dari korban pembunuhan. Kim Jong Nam adalah salah satu pewaris takhta kursi presiden. Korea Utara sebenarnya dapat mengadili para pembunuh dalam kasus a quo dengan dasar prinsip nasional pasif serta Pasal 8 Konvensi Montevideo 1933 terkait intervensi Negara lain dan Draft Article State Responsibility
PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGPENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ahmad Fajri Kahar
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.962 KB)

Abstract

Pengampunan Pajak merupakan program pemerintah Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang ditujukan untuk membawa manfaat ekonomis berupa kenaikan cadangan devisa negara. Di sisi lain hukum Indonesia mengatur adanya sanksi pidana terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana salah satunya melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Implementasi ketentuan UU Pengampunan Pajak pada faktanya menyimpangi rezim penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan berupa: 1) Tidak selarasnya ketentuan Pengampunan Pajak dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang; dan 2) Aliran harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dari luar ke dalam Indonesia yang seolah ‘terabaikan oleh sistem hukum’. Maka perlu suatu kajian akademis yang didasarkan penelitian yuridis-normatif agar terwujud harmonisasi dalam sistem hukum Indonesia berkaitan rezim hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan pelaksanaan program Pengampunan Pajak.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP FASILITAS KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KERJA Welsen Kandarani
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.993 KB)

Abstract

Bahasan pada penelitian ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap fasilitas kesejahteraan terhadap tenaga kerja dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja. Hubungan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan tenaga kerja dalam hubungan kerja. Fasilitas kesejahteraan dimunculkan agar tenaga kerja dapat maksimal melakukan pekerjaan sehingga menjadikan hubungan timbal balik antara pengusaha dan tenaga kerja. Fasilitas kesejahteraan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pelayanan tambahan pada suatu perusahaan atau tempat kerja dalam hubungan kerja. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja tidak dapat dilihat hanya dari besaran upahnya saja, melainkan dalam bentuk pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya, seperti fasilitas ibadah, fasilitas kantin, fasilitas ruang istirahat, dan bentuk fasilitas penunjang lainnya. Karena setiap kewajiban yang seharusnya diberikan oleh perusahaan atau pengusaha ini melekat pada UUD RI Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” yang dapat diartikan bahwa para tenaga kerja tidak hanya diberikan upah yang layak atas jasanya sebagai pekerja, namun juga fasilitas kesejahteraan lainnya yang menunjang skill tenaga kerja yang bersangkutan dan memuat hubungan timbal balik yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja.
KAJIAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERTANAHAN Sriwati .
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.715 KB)

Abstract

Sepanjang kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari “tanah”. Sejak lahir hingga wafat, tanah akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia karena untuk hal yang paling hakiki seperti kematian, manusia juga membutuhkan tanah. Demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum tentu dibutuhkan bidang tanah yang sangat luas. Namun persoalannya, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati suatu hak atas tanah. Padahal tanpa adanya ketersediaan tanah, pembangunan hanya akan menjadi rencana. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangan di bidang pertanahan untuk diurus oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sayangnya dalam tataran praktis, pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan

Page 69 of 282 | Total Record : 2820

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026 Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024 Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024 Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024 Vol 11 No 3 (2023): Vol. 11 No.3.2023 Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023 Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023 Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022 Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022 Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021 Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021 Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021 Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021 Vol 8 No 4 (2020): Vol.8.No.4.2020 Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020 Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020 Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020 Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019 Vol 7 No 3 (2019): Vol.7.No.3.2019 Vol 7 No 2 (2019): Vol.7.No.2.2019 Vol 7 No 1 (2019): Vol.7.No.1.2019 Vol 6 No 3 (2018): Vol.6.No.3.2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol.6.No.2.2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol. 6. No.2 Oktober 2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol. 6. No.1 Oktober 2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol.6.No.1.2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5.No.2.2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5. No. 2 Juli 2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5.No.1.2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5. No.1 Juli 2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol. 4 No. 2 April 2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol.4.No.2.2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4.No.1.2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4. No.1. April 2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3.No.2.2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3 No.2 Januari 2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3. No. 1. Januari 2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3.No.1.2018 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 4 (2017): Vol. 4 No. 4 Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 4 (2016): Vol. 3 No. 4 Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 2 No 7 (2016): Vol. 2 No. 7 Agustus 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 More Issue