Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PEMACUAN SUMBERDAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN INDONESIA: TEKNOLOGI ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI IKAN DAN PENDAPATAN NELAYAN Endi Setiadi Kartamihardja; Chairulwan Umar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pemacuan sumberdaya ikan adalah suatu teknologi untuk meningkatkanhasil tangkapan ikan dan sekaligus pendapatan nelayan. Potensi produksi ikan perairan umum daratan Indonesia (luasnya 13,85 juta ha) ditaksir 3.034.934 ton/th, sedangkan produksi ikan yang telah dicapai 325.000 ton/th. Berdasarkan keberhasilan penerapan pemacuan sumber daya ikan di beberapa badan air, produksi ikan dapat ditingkatkan menjadi 1.452.947 ton/th. Ke depan, penerapan kebijakan pemacuan sumber daya ikan yang selama ini kurang didasarkan hasil kajian yang memadai perlu diperbaiki. Untuk setiap badan air perlu ditetapkan protokol pemacuan sumber daya ikan. Protokol tersebut meliputi identifikasi sumber daya perairan, menentukan tujuan penebaran, menentukan jenis, jumlah dan ukuran ikan, serta biaya yang diperlukan, mengembangkan strategi penebaran, monitoring dan evaluasi, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan. Pedoman pemacuan sumber daya ikan di Indonesia perlu segera ditetapkan yang mengacu pada tata laksana perikanan yang bertanggungjawab.Fisheries enhancement is a technique to increase fish yield and fishers’income. Fish potential yield of inland open waters (13.85 million ha in area) was estimated at 3,034,934 ton/yr, while an average of the actual fish production was 325,000 ton/yr. Based on the success story of fisheries enhancement techniques applied in some water bodies, the fish yield total can be increased to be 1,452,947 ton/yr. In the future, application of policy on fisheries enhancement should be improved. Protocol on fisheries enhancement should be designed for every waterbody. The protocol should consit of identification of fisheries resources,establishment of the objective, determine a suitable fish species, optimum number and size of fish released, estimation of total cost, development of stocking strategy, monitoring and evaluation, and establishment of fisheries management unit. A guideline of fisheries enhancement in Indonesian inland open waters need to be constructed referring to code of conduct for responsible fisheries.

KONSERVASI SUMBER DAYA UDANG WINDU (Penaeus monodon) DI PANTAI TIMUR ACEH, KABUPATEN ACEH TIMUR Didik Wahju Hendro Tjahjo; Dimas Angga Hedianto; Astri Suryandari; Amula Nurfiarini; Zulkarnaen Fahmi; Indriatmoko Indriatmoko; Joni Haryadi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Udang windu (Penaeus monodon) merupakan salah satu komoditas udang utama dan mempunyai nilai ekonomi tinggi di perairan, Kabupaten Aceh. Saat ini laju eksploitasi udang windu sangat tinggi. Hal tersebut merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya udang windu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji opsi pengelolaan konservasi udang windu di Aceh Timur. Kepadatan post larva Penaeidae berkisar antara 0-214 ind/1.000 m3 dan kepadatan stok juvenil udang windu berkisar antara 686-1.875 ind/km2, dimana kepadatan tertinggi di Kuala Arakundo dan Kuala Peureulak. Distribusi spasial kelimpahan udang windu berkisar antara 10-130 ekor/m2 (10-167.000 g/ha). Analisis aspek status pemanfaatan, degradasi habitat (penebangan liar, pembukaan tambak, dan sedimentasi), perkiraan dan evaluasi resiko, serta faktor-faktor yang mendukung diantaranya respon masyarakat dan kesiapan sistem sosial merupakan masukan dalam menentukan konservasi sumber daya udang windu. Oleh karena itu, dalam upaya menjamin kelestarian sumber daya udang windu di alam serta keberlanjutan usaha budidayanya, perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya udang windu yang rasional, seperti (a) pengendalian dan pemulihan degradasi lingkungan melalui pengendalian erosi bagian hulu-hilir, dan menjaga dan merehabilitasi hutan mangrove, (b) pengendalian penyebaran penyakit dengan pendekatan kehati-hatian untuk pengembangan budidaya udang vanamei, (c) pengendalian penangkapan juvenil udang windu melalui pelarangan beroperasi alat tangkap sejenis trawl (pukat langgih dan pukat layang), dan (d) revitalisasi dan pengembangan kelembagaan nelayan.Indian tiger prawn (Penaeusmonodon) is one of the main shrimp commodities and has high economic value. East coastal waters of East Aceh district is known as one of the main producer of tiger prawns with the best quality. On the other hand the rate of exploitation of tiger shrimp is very high. This issue is therefore need to be a addressed further. The purpose of this study is, therefore, to assess the management activities needed to conserve tiger shrimp in East Aceh. Penaeidae post larvae density in Aceh Timur ranges from 0-214 ind/1,000 m3 and juvenile stock density ranges from 0,245-49,419 kg/km2, where the highest density is in Kuala Arakundo and Kuala Peureulak. The Spatial Abundance Distribution of indian tiger prawn ranges from 10 to 130 ind./m2 (10-167,000 g/ha). Analysis of aspects of utilization status, habitat degradation (illegal logging, sedimentation, land clearing for aquaculture), risk estimation and evaluation, and factors are inputthat support conservation of tiger shrimp resources. Therefore, in an effort to ensure the sustainability of tiger shrimp resources in the wild and the sustainability of its cultivation business, it is necessary to take steps to manage and conserve rational tiger shrimp resources.such as (a) controlling and restoring environmental degradation through upstream-downstream erosion control, and safeguarding and rehabilitating mangrove, (b) controlling the spread of diseases with precautionary approach to the development of vanamei shrimp farming, (c) controlling the capture of indian tiger prawn juveniles through the prohibition operates of bottom trawling (pukat langgih and pukat layang), and (d) fisherman revitalization and institutional development.

KAJIAN PENGELOLAAN RUMPON LAUT DALAM SEBAGAI ALAT BANTU PENANGKAPAN TUNA DI PERAIRAN INDONESIA Wudianto Wudianto; Agustinus Anung Widodo; Fayakun Satria; Mahiswara Mahiswara
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Untuk meningkatkan produktivitas penangkapan tuna, beberapa tahun terakhir ini nelayan dan pengusaha menggunakan alat bantu rumpon laut dalam sebagai alat pengumpul ikan dilakukan penangkapan. Penggunaan rumpon berkembang sangat pesat sehingga timbul permasalahan baik terkait dengan kelestarian sumberdaya tuna dan konflik sosial ekonomi di kalangan nelayan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui isue permasalahan terkait rumpon saat ini dan bagaimana solusi pengelolaannya sehingga penggunaan rumpon tidak mempengaruhi keberlanjutan perikanan tuna. Data dan informasi utama yang digunakan dalam kajian ini berasal dari hasil penelitian di lapangan dan diskusi melalui workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Tipe rumpon laut dalam yang digunakan di perairan Indonesia adalah rumpon berjangkar, yang dipasang menetap terhubung dengan dasar perairan, menggunakan jangkar atau pemberat dari beton dihubungkan dengan tali-temali ke pelampung (pontoon, gabus, rakit), yang dilengkapi dengan bahan pemikat ikan dari daun kelapa atau nipah. Beberapa jenis alat tangkap yang dioperasikan di sekitar rumpon antara lain pukat cincin, pancing ulur, pancing tonda, huhate, dan jaring insang. Hasil kajian resiko menunjukkan jenis alat tangkap yang sesuai dioperasikan di sekitar rumpon adalah pancing ulur dan pancing tonda. Pukat cincin memiliki resiko tertinggi karena banyak menangkap jenis ikan tuna yang berukuran kecil khususnya yellowfin dan bigeye tuna sebagai hasil tangkapan sampingan. Jenis alat tangkap pancing ulur lapisan dalam sangat sesuai kriteria ramah lingkungan untuk menangkap tuna di sekitar rumpon. Beberapa isu permasalahan muncul setelah rumpon berkembang di nelayan antara lain jumlah rumpon sulit diketahui, banyak ikan tuna berukuran kecil tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan dan perubahan tingkah laku ikan karena adanya “perangkap ekologi”. Beberapa rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: perlu adanya penertiban pemasangan rumpon dengan melakukan pendaftaran ulang rumpon yang terpasang, jarak pemasangan rumpon harus mengacu pada jarak terdekat antar rumpon yang telah ditetapkan yaitu minimal 10 nautical mile, pemasangan rumpon sebaiknya tidak dilakukan di wilayah perairan perbatasan antar negara.During recent years fishers were intensively use deep sea FADs in their tuna fishery to attract tunas in their fishing operation for increasing its productivity. The used of FADs has rapidly developed and now starting to deem not only the sustainability of tuna resources but also triger socio economic frictions among fishers. The purpose of this study to find problem issues related to the current status of FAD and how the solution of the good management for impact on the sustainability of tuna fisheries around FAD. Main data and information are used in this study from in the field observation and result of workshop and Focus Group Discussion (FGD). A type of deep sea FADs deployed in Indonesian waters are moored or anchored FADs which occupy a fixed location and attach to the sea bottom using a weight such as an anchored or concrete block, which connected by long ropes to the floating object (Poonton, stereofoam or raft) that compliment with coconut or nipah leaves as fish lure. Several types of fishing gears operated arround FADs are purse seine, deep hand line, troll line, pole and line, and gill net. Risk assessment analysis showed that suitable gears for FADs fishing were deep sea hand line (dHL) and troll line. Purse siene was a gear with high risk score due to its operation not only caught small size of yellow fin and big eye tuna but also many by-catches. Several issues were raised after recent massive deployment of FADs among fishers concerning on numbers and license of FADs, high number on catches of juvenile tuna as by-catches. Furthermore FADS also believe has affect to the changes of tuna behaviour as highly migratory species which been ecologically trapped by FADs. This study provides current FADs management at national and regional level and some recommendations could be considered to ensure the sustainability of tuna utilization, as following: for the compliance using FAD need to re-regrestration for deployed FAD, fishermen should compliance for deploying FAD with minimum distance is 10 nautical miles among FAD as mentioned in regulation, suggested not deploy FAD in border area waters, deep hand line (dHL) is suggested as suitable fishing gear for catching tuna around FAD.

STATUS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN TUNA NERITIK DI SAMUDERA HINDIA WPP 572 DAN 573 Agustinus Anung Widodo; Fayakun Satria; Lilis Sadiyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Dalam rangka mendeskripsikan status pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tuna neritik di perairan Samudera Hindia (WPP 572 dan 573) telah dilakukan analisis terhadap informasi tentang jenis dan produksi tuna neritik yang disajikan dalam Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut WPP tahun 2005-2012 (DJPT, 2013) serta data hasil penelitian berbasis di PPS Cilacap dan PPN Sibolga tahun 2011. Rekomendasi ‘working party’ tentang tuna neritik dari IOTC dikaji sebagai langkah pengelolaan perikanan tuna neritik di Indonesia. Hasil analisis dan kajian menunjukkan bahwa sumberdaya ikan tuna neritik yang tertangkap nelayan Indonesia di perairan WPP 572 dan 573 meliputi tongkol lisong (Auxis rochei), tongkol krai (Auxis thazard), tongkol komo atau kawakawa (Euthynnus affinis) dan tongkol abu-abu (Thunnus tonggol). Tuna neritik tertangkap sebagai by-product dari pukat cincin, jaring insang hanyut, pancing tonda, pancing ulur dan bagan. Tahun 2011 produksi neritik tuna di Samudera Hindia khususnya WPP 572 dan 573 mencapai 121.818 ton atau 29,4% dari total produksi tuna neritik nasional. Tuna neritik jenis tongkol lisong dan krai yang tertangkap jaring insang hanyut yang berbasis di Cilacap > 70% merupakan ikan yang telah dewasa. Adapun tongkol komo yang tertangkap pukat cincin yang berbasis di Sibolga sekitar 55,5% merupakan ikan dewasa. Belum ada langkah-langkah pengelolaan secara spesifik terhadap sumberdaya tuna neritik di Indonesia. Merujuk hasil Working Party on Neritic Tuna pertama dan kedua tahun 2011 dan 2012, Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merekomendasikan adanya kerjasama antar negara anggota IOTC yang saling berdekatan didalam melakukan pengelolaan sumberdaya neritik tuna. Langkah pertama adalah dilakukan perelitian mengenai populasi melalui studi mtDNA untuk memastikan status stok dan populasinya. The species of neritic tuna caught by fishers in the Indian Ocean particularly FMAs 572 and 573 consisted of frigate tuna (Auxis thazard), bullet tuna (Auxis rochei), longtail tuna (Thunnus tonggol) and kawa-kawa/eastern little tuna (Euthynnus affinis). These species are by-product of purse seine, drifting gillnet, trolling lines, and lift net. In 2011, production of the neritic tuna from FMAs 572 and 573 reached 121,818 mt or about 29.4% of the national production. More than 70% of catch of neritic tuna especially frigate and bullet tuna caught by drifting gillnet based at Cilacap were matured fish, and kawa-kawa caught by purse seine based at Sibolga about 55.5% of total catch was mature. There are no specific management measures for neritic tuna resources in Indonesia. First and Second IOTC Working Parties on Neritic Tuna in 2011 and 2012 recommended among IOTC’s member countries that are geographically close to each other to conduct a management collaboration of neritic tuna which begins with identifying the status of stock and population through a study mtDNA or other proper methodology.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus) DI PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS Amran Ronny Syam; Fayakun Satria; Didik Wahju Hendro Tjahjo; Masayu Rahmia Anwar Putri
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Saat ini perdagangan ikan napoleon masih dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. Agar memenuhi legalitas maka perlu dirumuskan opsi pemanfaatan terbatas yang merubah kode status menjadi Ranching (R), sesuai dengan Management Authority dan ketentuan CITES. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji opsi pengelolaan ikan napoleon di Perairan Kepulauan Anambas dalam upaya memenuhi ketentuan Management Authority dan CITES sehingga terjamin kelestarian biota tersebut. Metode yang digunakan adalah tinjauan hasil penelitian/informasi tentang ikan napoleon di sekitar Anambas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ciri khas perairan kepulauan Anambas adalah kemunculan post larvae dan juvenile ikan napoleon secara periodik dan berkesinambungan di perairan dangkal (daerah nursery ground). Kemunculan benih tersebut dimanfaatkan oleh sebagian nelayan dalam kegiatan pembesaran ikan napoleon (Sistem KJA). Kegiatan perikanan tersebut menguntungkan dengan adanya pasar lokal maupun pasar luar negeri. Oleh karena ikan napoleon masuk dalam daftar biota yang dilindungi, maka diperlukan opsi pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan terbatas sumberdaya ikan napoleon melalui Sea Ranching dengan CBA (Capture Based of Aquaculture) yang memenuhi konsep sustainability (keberlanjutan), tracebility (keterlacakan) dan legality (legalitas). Kebijakan pengelolaan dan konservasi diarahkan dalam bentuk pemanfaatan terbatas, perlindungan sumberdaya ikan napoleon dan habitatnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan standarisasi prosedur kegiatan (SOP), penetapan aplikasi pengembangan sea ranching ikan napoleon dan pakan alamiahnya, serta penentuan daya dukung pengembangan sea ranching di perairan Kepulauan Anambas.At present, the trade in Napoleon fish is still categorized as illegal trade. In order to fulfill the legality, it is necessary to formulate a limited utilization option that changes the status code to Ranching (R), in accordance with the provisions of Management Authority and CITES. This paper aims to examine the management options of Napoleon fish in the Anambas Islands waters in an effort to fulfill the provisions of Management Authority and CITES, so the sustainability of the biota can be guaranteed. The method used is a review of the results of research / information about Napoleon fish around Anambas. The results of the study showed that the characteristic of Anambas Island waters was the occurrence of post larvae and juvenile napoleon fishes periodically and continuously in shallow waters (nursery ground areas). The occurrence of these seeds is used by some fishermen in the napoleon fish enlargement activity (KJA System). The fishery activities are profitable with the presence of local markets and foreign markets. Because Napoleon fish is included in the list of protected biota, it is necessary to revitalize management and limited utilization of Napoleon fish resources through Sea Ranching, one of which is CBA (Capture Based of Aquaculture) by fulfilling the concepts of sustainability, traceability and legality. Management and conservation policies are directed in the form of limited utilization, protection of Napoleon fish resources and their habitats. Therefore, standardization of activity procedures (SOP) is required, application of Napoleon fish sea ranching and natural food development, and carrying capacity determination of sea ranching development in Anambas Islands waters.

RESOLUSI KONFLIK NELAYAN DI PERAIRAN TERITORIAL KABUPATEN KOTABARU Rusmilyansari Rusmilyansari; Emmy Sri Mahreda
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.89-99

Penelitian ini bertujuan: Mengetahui Tipologi konflik, Mengembangkan resolusi konflik dan memetakan kelembagaan resolusi konflik. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Data bersumber pada data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan metode snowballing melalui key informan. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen di masa lalu serta klipping surat kabar. Data dianalisis secara deskriptif, spot mapping, times line. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konflik nelayan pada kasus pembagian daerah penangkapan ikan merupakan tipologi yuridiksi perikanan, nelayan masih menganut pola pemmbagian zona daerah penangkapan tradisional. Konflik nelayan pada kasus perbedaan alat tangkap tradisional dan modifikasi termasuk tipologi alokasi internal dan mekanisme pengelolaan. Masalah lainnya adalah adanya perbedaan posisi, kebutuhan, kepentingan, pandangan dan konteks dikalangan nelayan dalam posisi yang sama. (2) Resolusi konflik lampara dasar diselesaikan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan, tidak ada kesepakatan tertulis. Resolusi konflik dapat juga terjadi secara avoidance yang berhenti dengan sendirinya berdasarkan kesadaran masing-masing. (3) Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu DKP Kalsel, DKP Kotabaru, INSAN, TNI AL, Polair, Polres/Polsek, WALHI, DPRD, POKMASWAS. Diperlukan teknologi komunikasi informasi yang dapat diterima dengan cepat agar konflik dapat terdeteksi sedini mungkinThe objectives of this study are: finding out the typology of conflict, develop conflict resolution and mapping the institutional conflict resolution. The study used case study method. Data is sourced from primary and secondary data. Primary data collection is done by observation and snowballing method through key informant. Secondary data are collected based on past documents and newspaper clippings. Data were analyzed descriptively, spot mapping and times line. The results of the research show (1) Fisherman conflicts in the case of division of fishing areas is a typology of fishery jurisdiction in which fishermen still adhere to the traditional zone pattern of fishing areas. Conflicts in traditional fishing gear warfare cases and modifications was part of the internal allocation typology and management mechanisms. Other sources of conflict were different positions, needs, interests, views and context among fishermen in the same position. (2) Conflict resolution due to the use of lampara dasar (mini trawl) is settled by means of a familial negotiation, no written agreement. Avoidance is another Conflict resolution, based on their respective awareness. (3) Institutions involved in conflict resolution are DKP Kalsel, DKP Kotabaru, INSAN, TNI AL, Polair, Polres / Polsek, WALHI, DPRD, POKMASWAS. There is a need for information communications technology that can be received quickly so that the conflict can be detected as early as possible.

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR PRODUK HIU APPENDIK II CITES Dharmadi Dharmadi; Andrias Samusamu; Dian Oktaviani; Ngurah N Wiadnyana
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perlindungan terhadap tiga jenis hiu martil (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) dan satu jenis hiu koboi (Carcharhinus longimanus) dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 jo. PERMEN KP No. 34/PERMEN-KP/2015. Peraturan ini menekankan pada pelarangan terhadap pengeluaran hiu dan produk turunannya dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas implementasi regulasi tentang hiu tersebut dilakukan kajian yang dilakukan di empat tempat pendaratan hiu, yakni di Palabuhanratu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), di Tanjungluar (Lombok Timur) dan di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, enumerator, pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan dan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terbitnya regulasi pelarangan perdagangan produk hiu belum dipahami sepenuhnya baik di tingkat nelayan, pedagang produk hiu maupun aparat penegak hukum. Hasil kajian merekomendasikan hal sebagai berikut: (1) Kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan kebijakan konservasi sumber daya hiu perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan; (2) Kebijakan peraturan pelarangan ekspor produk hiu (PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015) perlu segera diperpanjang kembali minimal untuk satu tahun kedepan, berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi hiu dan sistem pendataan terhadap hiu Appendiks II CITES yang belum baik; (3) Penyusunan aturan dan ketentuan lengkap perlu dilakukan oleh Ditjen Teknis mengenai pemisahan produk hiu dan mencatat volume berdasarkan jenis hiu yang ditetapkan masuk Appendiks II CITES yang akan diperdagangkan, dan; (4) Penguatan data hiu Appendiks II CITES terus dilakukan dengan pendataan yang mencakup daerah penangkapan, jumlah hiu yang tertangkap, dan distribusi penjualan hasil tangkapan hiu.Protection of three species of Hammerhead sharks (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) and one species of Whitetip shark (Carcharhinus longimanus) was carried out with the issuance of Ministerial Regulation No. 34/PERMEN-KP/2004 KP and the extension of Ministerial Regulation No. 59/ PERMEN-KP/2015. The regulations emphasize the prohibition on the release of sharks and derivative products from the Territory of the Republic of Indonesia. To find out the effectiveness of the regulation implementation on sharks, a study was conducted in four shark landing sites: Palabuhanratu (West Java), Cilacap (Central Java), Tanjungluar (East Lombok) and Kupang (East Nusa Tenggara). Data collection is done through literature review, enumerator, direct observation and interview with fishers and stakeholders.The analysis is done in qualitative descriptive. The results of the study indicate that the overall regulation on the ban on trading of shark products, has not been fully understood either at the level of fishermen, shark product traders or law enforcement officers. The results of the study recommend the following: (1) The socialization of understanding of the regulations on the conservation policy of shark resources needs to be carried out intensively and continuously; (2) The regulation on the ban on the export of shark products (Ministerial Regulation No.34 / PERMEN-KP / 2015) needs to be renewed at least for the next year, based on the consideration of shark biological characteristics and poor CITES Appendix II shark data collection system; (3) Preparation of complete rules and provisions needs to be published by relaed Directorate General concerning the separation of shark products and recording the volume based on the species of shark that is set in CITES Appendix II to be traded and; (4) Strengthening shark data record of CITES Appendix II consist of fishing areas, number of sharks, and sales distribution of shark catches.

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) BERDASARKAN ANALISIS SPASIAL DAN TEMPORAL BIOEKONOMI DI PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG Aprillia Kartika Ekawati; Luky Adrianto; Zairion Zairion
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pesisir timur Lampung merupakan salah satu daerah penghasil rajungan di Indonesia. Jumlah hasil tangkapan yang rendah menghasilkan keuntungan yang rendah pada setiap upaya penangkapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai aktivitas perikanan rajungan dalam bentuk trip optimal dan keuntungan untuk pengelolaan perikanan rajungan di pesisir timur Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Karakteristik aktivitas penangkapan rajungan didapatkan jumlah kapal (40-250 unit) dan jumlah hari melaut (16-27 trip/bulan) pada setiap lokasi. Nilai produksi pada musim puncak di pendaratan rajungan Way Seputih dan Sungai Burung lebih tinggi dibandingkan 3 lokasi lainnya. Jumlah alokasi spasial tertinggi pada musim puncak di S1 adalah di Sungai Burung dengan jumlah 1974 trip/musim dan di strata 2 tertinggi di Kuala Penet dengan jumlah 2763 trip/musim. Musim sedang di S1 dan S2 tertinggi di Way Seputih 3540 trip/musim, dan Labuhan Maringgai 2883 trip/musim. Musim paceklik S1 dan S2 Sungai Burung 10088 trip/musim dan Kuala Penet 4708 trip/musim. Penetapan alokasi upaya penangkapan (trip/musim) dapat dijadikan acuan pembatasan upaya penangkapan rajungan pada setiap stratifikasi di 5 lokasi pendaratan rajungan.The eastern coast of Lampung is one of the blue swimming crabs (Portunus pelagicus) wild catch producing areas in Indonesia. Low catch weight causes a small profit to be gained on each fishing effort. Spatial allocation in fisheries seen from the location or distance and costs of activities. The purpose of this study was to analyze the value of BSC fishing activities in the form of optimal trips and benefits for the management of BSC fisheries on the east coast of Lampung. Data collection is done using purposive sampling method. Characteristics of BSC fishing activities obtained the number of ships (40-250 units) and number of days of fishing (16-27 trip/month) at each location. The production value in the peak season at the Way Seputih and Sungai Burung landings had a higher number compared to the catch per-trip in 3 other locations. The highest spatial allocation value in the peak season at S1 in the Sungai Burung with 1974 trips/season and the highest 2 in Kuala Penet with 2763 trips/season. The highest season in S1 and S2 is highest in Way Seputih 3540 trips/season, and Labuhan Maringgai is 2883 trips/season. Famine season in S1 and S2 is highest in Sungai Burung as many 10088 trips/season and Kuala Penet 4708 trips/season. Determination of alocation for fishing effort (trip/season) can be used as a reference for limiting the effort to catch of BSC in each stratification in 5 crab landing sites.

PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) MELALUI SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN NATUNA Eko Prianto; Reny Puspasari; Dian Oktaviani; Priyo Suharsono Sulaiman; Regi Fiji Anggawangsa
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Indonesia merupakan salah satu daerah penyebaran dan pengekspor ikan napoleon (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) di dunia. Pemanfatan jenis ikan ini telah diatur baik ditingkat nasional yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran dan ditingkat internasional masuk di dalam daftar Appendiks II CITES. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya ikan napoleon melimpah adalah Kabupaten Natuna. Pemanfaatan sumber daya ikan napoleon dengan cara membesarkan anakan yang ditangkap dari alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan dan opsi pengelolaan sumber daya ikan napoleon di Kabupaten Natuna. Metodologi pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil sintesis menunjukkan, kegiatan pemanfaatan ikan napoleon di Kabupaten Natuna terdiri atas penangkapan benih di alam dan pembesaran di karamba. Kedua kegiatan tersebut merupakan sebagai rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sistem perikanan budidaya. Hasil identifikasi terhadap kode sumber produksi hasil kegiatan budidaya ikan napoleon di Kabupaten Natuna sebagai penangkaran (ranching/”R”). Oleh karena itu, volume kuota ekspor ikan napoleon dari Kabupaten Natuna diberikan di luar volume kuota yang selama ini berlaku. Pengembangan sistem budidaya tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian di dalam penangkapan anakan dari alam. Keadaan ini perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat melalui: i) pembatasan ukuran anakan ikan yang ditangkap; ii) membentuk kawasan suaka perikanan; iii) restoking hasil budidaya ke alam; iv) pengendalian penangkapan dan v) pengembangan kelembagaan pemanfaat.Indonesia is one of the distribution regions and exporter country of napoleon fish (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) in the world. The utilization of this species has been regulated at the national level with limited protection based on size and at the international level included in the CITES Appendix II. Natuna waters are one of distribution area of napoleon fish in Indonesia, where it could be found in the high abundance. Utilization of napoleon resources by raising juvenile were captured from nature. The aim of this paper is to described the utilization activities and management options of napoleon in Natuna Regency. Data and information were collected through literature study then descriptively analized. Result showed that the sea ranching activity are divided into two main steps, there are catch of juvenile in nature and growing up the juvenile in cage. The both of these activities are as a series of activities that are inseparable part, so establish aquaculture system. Identification results to the source code of aquaculture activity production of napoleon in Natura Regency as a rancing/R. Therefore, the quota volume of napoleon export from Natuna regency is given outside the quota volume that has been in force. The development of the aquaculture system must consider the precautionary principle in the capturing juvenile from nature. To improve the management measures of napoleon fish in Natuna waters, the sea ranching activity is need to be combined with: i) limitation of fish size caught in nature, ii) develop napoleon fish sanctuary in nature to protect napoleon fish brooder, iii) restocking of sea ranched fish, iv) effort control, v) governance development of napoleon fish stake holder.

STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL BERBASIS ZONASI DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKA Yeyen Mardyani; Rahmat Kurnia; Luky Adrianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Pulau Bangka oleh sektor perikanan khususnya perikanan skala kecil semakin terdesak akibat daerah penangkapan ikan (DPI) yang semakin berkurang dikarenakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut semakin bertambah. Hal ini menyebabkan ruang gerak nelayan semakin sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status keragaan pengelolaan perikanan skala kecil berdasarkan Zona DPI yang dibagi menjadi 3, yaitu Zona A (DPI dengan IUP aktif), Zona A1 (DPI dengan IUP non aktif), dan Zona B (DPI tanpa IUP). Status keragaan dinilai melalui pendekatan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) dengan menggunakan indikator pada domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa status pengelolaan perikanan pada masing-masing zona DPI yaitu Zona A dengan nilai total agregat sebesar 1.179,50 termasuk dalam kategori status sedang; Zona A1 dengan nilai total agregat 1.404,5 termasuk dalam kategori status baik, dan Zona B dengan nilai total agregat sebesar 1.377 yang termasuk kategori status sedang. Pengelolaan perikanan dengan keputusan taktis diprioritaskan pada indikator range collaps, kapasitas penangkapan, ekosistem terumbu karang, konflik perikanan, pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan.The use of Bangka waters by the fisheries sector, especially small scale fisheries, is increasingly pushed due to the reduced fishing ground (DPI) because of the increasing area of the Sea Mining Business License (IUP). This causes less space for fishermen. This study aims to assess the performance status of small scale fisheries management based on the DPI Zone which is divided into 3, namely Zone A (DPI with active IUP), Zone A1 (DPI with non-active IUP), and Zone B (DPI without IUP). Performance status is assessed through the Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) approach using indicators in the domain of fish resources, habitat and ecosystem, fisheries technology, social, economic, and institutional. The assessment results indicate that the status of fisheries management in each DPI zone, namely Zone A with an aggregate total value of 1,179.50, is included in the medium status category; Zone A1 with a total aggregate value of 1,404.5 is included in the good status category, and Zone B with an aggregate value of 1,377 which is included in the medium status category. Fisheries management with tactical decisions are prioritized on indicators of range collapse, fishing capacity, coral reef ecosystems, fisheries conflicts, fishermen income, and institutional strengthening.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA