cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
+6282362302599
Journal Mail Official
jurnalalusrah@uinsu.ac.id
Editorial Address
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 23381264     EISSN : 28091906     DOI : http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-USRAH : Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. terbit 2 kali dalam setahun. Al-Usrah menerima tulisan-tulisan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
DAMPAK MAKANAN HARAM Milhan, Milhan
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 12, No 1 (2024): AL USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14711

Abstract

Allah commands His servants to consume halal and good food. Halal is everything that is permitted by Allah. Conversly, something that is categorized as subhat or unlawful must be avoided. In fact, everything that God has created for mankind is permissible unless there are instructions that state it is unlawful. Based on the word of Allah and the Sunnah, only a small portion of food is unlawful to consume. The Qur’an and Sunnah only explain in general about foods that are forbidden to eat. However, with the times and advances in food processing technology, more detailed rules are needed to regulate the food that is declared halal. In tis case, The government has issued Technical Guidelines for Halal Production Syastem and Law Number 33 of 2014 concerning Guantees for Halal Products. This technical manual and Law number 33 state that the halaness of food products is not only determined by the raw materials and mixed ingredients, but includes the halal process starting from the supply of goods, processing, storage, packaging, distribution and presentation. The unlawfulness of food affects one’s religion, soul and mind, one of which is if a person consumes prohibited food, then his request will be rejected because Allah is not pleased with him.
Perilaku Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Menurut Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Efektifitas Kepastian Hukum) ramadani, ramadani
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 1 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14725

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran prilaku masyarakat yang menolak terhadap vaksinasi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di  Kabupaten Aceh Tenggara dengan metode penelitian hukum empiris.  Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjuk kan faktor penyebab penolakan vaksinasi peran dan upaya  Pemerintah Indonesia menerapkan program vaksinisasi untuk menekan persebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memuat kewajiban untuk vaksinasi. Kewajiban vaksinasi ini menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan juga di pertanyakan kehalalan vaksin tersebut. Menurut mereka, pilihan untuk vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan haknya dan salah satu upaya untuk mengatasi pandemi selain penerapan protokol kesehatan adalah dengan melakukan vaksinasi. Pemerintah telah mengupayakan pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi meskipun pemerintah sudah melakukan ancaman administratif bagi yang menolak di vaksin yang tertuang dalam  peraturan presiden no 14 tahun 2021. Beberapa faktor yang dimungkinkan penyebab target cakupan vaksin belum tercapai diantaranya persepsi dan perilaku masyarakat terkait dengan vaksin covid-19
PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0139/PDT.G/2015/ PTA.MDN) Hapizah Alawiyah Rangkuti
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v11i1.8818

Abstract

Hak Asuh Anak
PENETAPAN DAN KEPATUHAN TERHADAP DISPENSASI PASANGAN MUDA TERKAIT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA Syafruddin Syam
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.15162

Abstract

Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat tercapai.  Batas usia pernikahan merujuk kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awal mula usia bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya batas usia Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
PEMICU MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA AKIBAT PERSELINGKUHAN: FENOMENA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA Syam, Syafruddin
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i1.15163

Abstract

Kemajuan teknologi dapat menimbulkan masalah sosial baik pada segi yang berdampak pada kehidupan positif bagi manusia, namun juga terhadap salahnya arah dalam penggunaan teknologi. Maka diantara sebabnya ialah, penyalahgunaan tersebut mengakibatkan suatu peristiwa yang kedepannya akan terjadi perceraian dikarenakan adanya cekcok juga perselingkuhan pasangan istri dan suami bisa tersimpan dan tertinggal kemudian disalurkan melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini ialah mencegah perceraian mengapa bisa terjadi perceraian melalui media sosial sekarang ini, fakta dan sebab dalam kehidupan berumah tangga. dengan adanya upaya tersebut dalam mencegah penyalahgunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dengan pendekatan fenomenologi, dan bahwa hasil penelitian pemicu media sosial akibat penyalahgunaan adanya perselingkuhan pasangan istri dan suami melalui media sosial maka terjadilah perselisihan berkepanjangan. Dengan menggunakan media sosial yang berdampak buruk pada kedua belah pihak dengan cara dari pasangan itu sendiri supaya tidak terjadi perceraian dengan adanya pencegahan perceraian dilakukan bersama kemudian pada  pihak yang mendamaikan yaitu keluarga, melakukan mediasi dari pihak keluarga agar tidak terjadi perceraian buat kerabatnya, baik pemerintah kota juga memberikan sosialiasi saran dan solusi tentang pembahasan ketahanan keluarga yang mebuat agar keluarga mereka kokoh kedepannya, pendidikan pra nikah untuk dasar-dasar sebelum berumah tangga, sekolah ayah bunda yang dikuti oleh yang sudah menikah maupun belum menikah, dan memperkuat fungsi keluarga.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM marpaung, watni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.16529

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menelusuri konsep yang ditawarkan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Kedua sistem hukum ini hidup dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Setidaknya kekayaaan khazanah penyelesaian sengketa yang dimiliki hukum positif dan hukum Islam akan memberikan pilihan hukum untun memudahkan berbagaisengketa di tengah masyarakat Indonesia.
DISKURUS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Marpaung, Watni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v11i1.16472

Abstract

Abstract: Compilation of Islamic Law (KHI) is a product of Indonesian Islamic law. The inevitability of legal changes and developments is something that cannot be denied. The originality of the contents of the Compilation of Islamic Law (KHI) reflects the legal dynamics that live and develop in the midst of Indonesian Islamic society. The contribution that has been played in the legal context system in Indonesia has had a significant impact on the development of law in Indonesia.Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sistem Hukum
Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. Sihaan, Ade Yuliani; Hasanah, Aida Nur
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v11i1.16650

Abstract

ABSTRACT : Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. What is questioned is what is the role of the notary in making authentic deeds in accordance with the regulations in force in Indonesia and what is the role of the notary as an authentic deed maker in the trial of evidence in court. This study uses normative research methods with data collection techniques, namely literature studies with conclusions drawn using deductive methods. The provisions in article 66 (1) of Law No. 2 years 2014 about the change of law No. 30 years 2004 regarding the Office of Notary states that in essence that in the interest of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges through the approval of the MPD have the authority to take photocopies of Minutes of Deeds and / or all letters which are one unit of Minutes of Deeds or Notary Protocols in Notary storage; and summon the Notary to attend for examination regarding the deed drawn up by the notary or the Notary Protocol kept by the Notary. Information from a notary as a witness in a criminal case is needed to explain the deed he made relating to the legal events explained by the appearer. Meanwhile, the notary's statement as a suspect is needed in relation to the notary's accountability for the authentic deed which is his responsibility. Based on this, it can be said that a notary as a citizen is not above the law. KEYWORDS : Notary, Authentic Deed, Court Evidence
HUKUM MENGONSUMSI BIR 0% ALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ginting, Elvira Dewi
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v11i1.16780

Abstract

Bir berlabel alkohol 0% banyak beredar di pasaran, mulai dari supermarket, warung pengecer sampai dengan online shop. Para penjual menawarkan beragam merek dan jenis minuman yang di labeli sebagai bir beralkohol 0%. Namun tak sebanding dengan peredarannya yang semakin luas, bir berlabel alkohol 0% masih menyimpan banyak kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat muslim. Mulai dari keabsahan label alkohol 0%, dampak mengonsumsinya dan juga hukum mengonsumsinya. sampai dengan apakah bir tersebut benar-benar mengandung kadar alkohol 0% sesuai dengan labelnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) karena bahan penelitian berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan datanya bertumpu kepada dokumen dan pustaka sebagai sumber data utama (library research) yang kemudian ditafsirkan dan diuraikan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi’i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai khamr apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu sebagai khamr apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila tidak terbuat dari bahan tersebut sekalipun dapat memabukan maka minuman itu bukan termasuk khamr. Keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri khamr meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.
WOMEN’S LEADERSHIP IN ISLAM IN INDONESIA AFTER THE REFORM ERA Abidin, Muhammad
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 11, No 2 (2023): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v11i2.18849

Abstract

The objectives of this research are (1) to understand the position of women according to Islamic law, and (2) to know the law regarding a woman in leadership, particularly according to Islamic law in the post-reform era in Indonesia. This research uses a qualitative method, which explains in detail the position and law of women in terms of leadership, especially according to Islamic law in Indonesia during the post-reform period. The type of research is normative, a study that draws sources from books with subjects themed around women's leadership. The object is the law concerning women. In the data collection stage, the researcher uses the technique of reading information and then recording the results obtained. The analysis technique is descriptive, meaning it is illustrated. From these techniques, the results obtained are as follows: the role of women in their existential development as leaders in Indonesia, especially The post-reform period continues to evolve. Some scholars, whether classical or contemporary, have differing opinions on female leadership, particularly in the interpretation of related verses and hadiths. Classical scholars argue that women are prohibited from leading, especially for public matters, while contemporary scholars have recently reinterpreted that Islam does not forbid women from holding positions or public offices. In fact, contemporary scholars understand contextually that there is no specific prohibition against women leading, and even if they become heads of state, it is allowed as long as they meet the requirements, are capable, willing, and able to take full responsibility, both before society, themselves, and the Creator.

Page 4 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 12, No 2 (2024): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 12, No 1 (2024): AL USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 11, No 2 (2023): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 11, No 1 (2023) Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 9, No 01 (2021): Juni 2021 Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 5, No 1 (2017): Al-Usrah Vol 5, No 1 (2017): Al-Usrah More Issue