cover
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
+6282362302599
Journal Mail Official
jurnalalusrah@uinsu.ac.id
Editorial Address
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Core Subject : Religion, Social,
AL-USRAH : Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. terbit 2 kali dalam setahun. Al-Usrah menerima tulisan-tulisan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN ANALISIS PASAL 211 KHI Rahim, Abdul
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 1 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i1.13736

Abstract

Abstrak : Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pasal ini memberikan gambaran yang kabur antara warisan dan hibah. Sehingga pasal tersebut masih menimbulkan pertanyaan dan perlu penjelasan bagaimana perhitungan yang sebenarnya mengenai hibah orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait konsep hibah pada Pasal 211 KHI. Untuk mendeskripsikan permasalahan pokok tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian library research, (penelitian perpustakaan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum (legal approach), kedua, historis dan ketiga konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagai pengganti harta warisan dapat diterapkan, apabila pemberian tersebut diberikan kepada anaknya dengan bagian lebih besar dari jumlah warisannya, dan tidak menimbulkan kontroversi diantara ahli waris. Kedua, hibah orang tua kepada anak masih menjadi permasalahan, jika diantara anak dapat membuktikan bahwa orang tuanya telah memberikan hibah kepadanya, dan walaupun diantara anak ahli waris yang lain berkeberatan atas hibah tersebut, Pasal 211 tetap tidak dapat diberlakukan, dan tentunya akan terjadi pembagian warisan dengan tidak merata diantara anak ahli waris. Ketiga, hibah dari orang tua kepada anak dalam KHI sebagai upaya pengganti dari harta warisan telah memenuhi aspek maslahah mursalah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Kata kunci : hibah, orang tua, anak, Kompilasi Hukum Islam.
Pendekatan Qaidah Bahasa Arab Dan Hukum Islam Dalam Penafsiran Al Qur’an syaiful amri
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.1339

Abstract

Al Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, merupakan suatu pedoman yang harus ditegak dan dijalankan. Kandungan isi Al Qur'an memiliki beberapa ajaran kehidupan, agar seorang hamba kelak menemukan kebahagian baik di dunia dan terkhusus di akhirat. Al Qur'an laksana samudra yang keajaiban dan keunikannya tidak akn pernah sirna ditelan masa, sehingga muncullah bermacam-macam tafsir dengan metode yang beraneka ragam pula. Kitab-kitab tafsri yang memenuhi perpustakaan merupakan suatu bukti yang menunjukkan betapa tingginya dan besarnya semangat dan perhatian para ulama dalam menggali serta memahami makna-makna, dan juga pesan-pesan yang terkadung di dalam Al Qur'anKata Kunci : Qaidah, Tafsir Al Quran, Hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA YANG “GULUNG TIKAR” SEBELUM PERJANJIAN WARALABA BERAKHIR nasution, intan bulandari
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13867

Abstract

Pemerintah mendukung kehadiran waralaba di dunia bisnis Indonesia ditandai dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang waralaba yang telah dibentuk, salah satunya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Permendagri mengatur tentang pelaksanaan waralaba yang harus didasarkan pada perjanjian antara penerima waralaba dan pemberi waralaba. Namun, kemudahan dalam dunia waralaba tidak menjamin kestabilan usaha. Hal ini tampak pada saat terjadinya pandemic covid-19 yang mengakibatkan banyaknya waralaba yang terpaksa “gulung tikar” karena mengalami kerugian. Tujuan dilakukan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba yang “gulung tikar” sebelum perjanjian waralaba berakhir. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan metode yuridis normative dengan mengunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati kesimpulan bahwa pemerintah memberikan upaya perlindungan hukum kepada penerima waralaba dengan diwajibkannya mendaftarkan perjanjian waralaba. Sehingga, meskipun penerima waralaba harus menghentikan sementara kegiatan bisnisnya atau mengalami “gulung tikar” sebelum masa berakhir perjanjian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa  masa perjanjian waralaba belum berakhir, maka penerima waralaba masih diperbolehkan menggunakan merek dagang waralaba yang diperjanjikan, apabila ia ingin membuka kembali (re-opening) bisnisnya yang telah vacuum sementara, dengan menggunakan merek waralaba yang dimana haknya masih melekat kepadanya sepanjang perjanjian belum berakhir.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerima Waralaba, Perjanjian Waralaba
DECONSTRUCTION TOWARDS ISLAMIC INHERITANCE LAW IN INDONESIA (A Brief Study on Hazairin’s Bilateral Inheritance Idea) Nasution, Muhammad Amin
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13927

Abstract

Abstraction Islamic law, especially its socio-cultural realm, has been changing accorded to the local necessities since the very beginning. Umar ibn Khattab, the second successor of Prophet Muhammad peace be upon him, even had ever decided a different jurisprudence to the taken for granted regulations of Hudud at stealing case which was done by his settler. This case has tried to show us that Islamic law deeply prioritized to the justice delivery to the human being. Similar to that case, the Islamic inheritance law has undergone the same situation, even, since the Dutch colonial government. Later on, based on justice delivery consideration which is the inner side of Islamic teaching, some outstanding experts on law such as Hazairin and Munawir Syadzali began to question that matter. This short writing elaborates Hazairin’s deconstructive and controversial idea of Islamic bilateral inheritance and at the same time points out his reliable arguments and methods related to his controversial idea.
Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution Armaya Azmi
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.11957

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan penyelesaian yang lebih mudah, murah dan cepat. Penghulu sebagai pejabat pemerintah pada Kantor Urusan Agama yang menguasai Hukum Islam memiliki peran penting untuk menjadi mediator dalam kasus-kasus perdata Islam termasuk pembagian waris yang terjadi di masyarakat. Maka untuk menjadi seorang mediator yang baik, seorang penghulu mesti menguasai ilmu, teknik dan cara untuk melakukan mediasi agar dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang terjadi
Pemikiran Politik Thaha Husein: Pro Kontra Sekularisasi di Dunia Islam Amri, Syaiful
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13896

Abstract

Thaha Husein dianggap salah satu tokoh Muslim yang kontroversial di dunia. Sebagai seorang muslim, ia dianggap sebagai salah satu pencetus ide sekularisme agar ditransformasikan ke dalam perkembangan dunia Islam, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Gagasan tentang Barat yang ia wujudkan selama menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Mesir tidak hanya mendapat respons di tanah kelahirannya, tapi juga meluas hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Perlu ditinjau kembali bagaimana sebenarnya arah dan tujuan pemikiran politik ala Thaha Husein yang hingga kini masih menjadi pro kontra dan menuai perdebatan dikalangan muslim khususnya agar dapat dilihat secara seksama bagaimana sebenarnya yang diinginkan Thaha Husein dengan gagasan sekularisasinya dalam dunia Islam.
PRAKTIK QADHI LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah) Ruhamah, Ruhamah; Milhan, Milhan; Purba, Zainal Arifin
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya praktik Qadhi liar dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap praktik Qadhi liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan kesadaran hukum (legal awareness approach) dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis mengumpulkan sumber data-data penelitian dari hasil wawancara narasumber, observasi, gambar dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menyebabkan terjadinya praktik Qadhi liar di masyarakat adalah: Pertama, faktor ekonomi dimana selain pelaku Qadhi liar yang membutuhkan penghasilan tambahan, pasangan yang menikah juga dikarenakan kurangnya ekonomi atau keuangan mereka. Kedua, faktor usia dimana pelaku Qadhi liar menikahkan untuk membantu pasangan yang masih di bawah umur. Ketiga, faktor tidak ada wali yang membuat pasangan yang hendak menikah lebih memilih dinikahan oleh Qadhi liar. Kempat, faktor hamil duluan. Kelima, faktor poligami. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan MPU Kab. Bener Meriah pandangan dari MPU sendiri mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi melalui Qadhi liar tidaklah sah. ketika ada yang melakukan pernikahan melalui Qadhi liar ini dianggap ke dalam perzinaan yang terselubung. Berdasarkan hasil wawancara, MPU berpendapat mengapa pernikahan yang melalui qadhi liar dianggap tidak sah adalah karena yang harus dipahami syarat sah nikah haruslah ada wali.
Batalnya Perkawinan Karena Identitas Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No.1807/Pdt.G/2022/PA.Mdn) Syaddan Dintara Lubis
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14670

Abstract

Pernikahan adalah suatu kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang laki-laki maupun perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan dan dapat menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya yang bukan muhrimnya. Pembatalan pernikahan menurut Kamus Hukum, pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu batal dan kawin. Batal berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehe daki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sementara itu, kawin berarti suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sehingga dalam Penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia Nasution, Rasina Padeni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14675

Abstract

Dalam demokrasi terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara sangat beragam. Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui di tengah-tengah kehidupan majemuk masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Tidak jarang ditemukan gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam memahami persoalan agama. Adanya benturan pandangan agama seseorang dengan budaya lokal tertentu atau bahkan dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya, menyebabkan sulitnya menyatukan pandangan umat beragama yang pluralistik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka dan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Studi Kepustakaan atau Literature Review dengan mengumpulkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan beberapa fenomena terkait. Budaya muslim Indonesia terbungkus dalam akulturasi budaya (heterogen) yang menyebabkan standarisasi seorang muslim dianggap moderat, ketika ia masuk dalam konteks umat Islam yang mengikuti aturan di Indonesia yang tidak terlalu fanatik dan memiliki pemahaman konservatif. Disinilah diperlukan adanya moderasi beragama yang memediasi antar keberagaman, dimana pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) di tengah keberagaman interpretasi, bersikap toleran namun tetap berpegang pada hakikat ajaran agamanya. Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam beragama ini terhindar dari sikap ekstrem, fanatik dan revolusioner yang berlebihan dalam beragama, yang lazim disebut sikap konservatif.
Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan Iwan, Iwan
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 1 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14713

Abstract

Perkawinan merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai satu hal yang privat. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perkawinan, maka dilakukan pembahasan pengertian umum perkawinan dilihat dari berbagai aspek. Begitu juga dengan aspek hukumnya terkait apakah perkawinan perlu dicatat atau tidak, dilakukan bahasan hukum pencatatan perkawinan dalam lintas sejarah di Indonesia.Autentifikasi sebuah pernikahan yang telah dicatat adalah akta nikah yang masing-masing salinannya dipegang oleh suami dan istri yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan untuk melindungi hak masing-masing pihak jika terjadi permasalahan dalam perkawinan menjadi bahasan berikutnya.Pada bagian akhir paparan dalam makalah ini sebelum penutup, dilakukan analisis maqashid syariah terhadap pencatatan perkawinan. Analisis maqashid dilakukan untuk melihat kemaslahatan yang terdapat dengan dicatatkannya sebuah perkawinan.