cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 220 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Ratna Riyanti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2533

Abstract

Isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Dalam perkembangan kultur pembangunan sumber daya manusia, sebenarnya negara tidak memandang dari sisi gender untuk pemerataan dan segala bentuk fasilitas pembangunan untuk sumber daya manusia yang sempurna dengan tujuan pembangunan bangsa itu sendiri. Hanya saja dalam kenyataan pelaksanaannya justru kelihatan dominan hanya laki-laki. Hal ini disebabkan karena selain ada kultur budaya jawa tentang perempuan juga atas akses public bagi perempuan terbatas, baik itu oleh norma adat, susila, kesopanan maupun norma hukum. Affirmative action yang dituangkan dalam undang-undang pemilu dari tahun 2004 – 2019 sejauh ini belum dapat terwujud, hal ini menimbulkan suatu fenomena dalam hak-hak politik perempuan. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Pemilihany Umum anggota Parlementf dalam perspektifg kesetaraank dan keadilanf gender? Tujuan dari permasalahan yang diangkat adalah : untuk mengetahui Pemilihan Umum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender
IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAS WARISAN DITINJAU DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA) Khoulud Beby Bestiani
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerbitan SKB PPh pengalihan hak atas tanah dan/bangunan atas warisan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta di tinjau dari asas kemudahan administrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder,data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yakni, pertama, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of taxation/administrative costs atau beban administratifnya rendah, namun dalam prakteknya cost of taxation/administrative costs yang ditanggung oleh ahli waris tinggi. Kedua, asas Convenience of Payment menghendaki bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak yang nyaman, namun lamanya proses penerbitan SKB tersebut justru memberikan ketidaknyamanan yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris yaitu tidak dapat dilakukannya jual beli tanah warisan dengan segera dan ahli waris kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, dengan lamanya jangka waktu penerbitan SKB PPh tersebut maka tidak sesuai dengan asas sederhana yang mengharuskan bahwa prosedur perpajakan harus cepat, lancar dan tepat
URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA Saut Maruli Tua Manik
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2640

Abstract

The importance of a special sharia economic court in the Religious Courts is reviewed philosophically, sociologically, juridically. Philosophically it is based on Pancasila as the state philosophy. The sociological basis of the sharia economics special court answers problems and fulfills the needs of Islamic religious law in the field of sharia economics on the basis of empirical facts of sharia economic dispute resolution, juridically based on Article 3A of Law Number 3 of 2006, and Article 3A paragraphs (1), (3) and 13B paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Problem: What are the efforts and obstacles that the Supreme Court does to improve the quality of sharia economic dispute resolution in the Indonesian Religious courts. Normative methodology with a normative juridical approach. Data sources are primary data and supported secondary data
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR KODE ETIK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA umar dinata
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2641

Abstract

In Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, the functions and duties of the Police are expanded to include maintaining security and public order, law enforcement, protection and protection and services to the community by upholding human rights, but there are some police officers who even abuse their authority by participate in the use and distribution of illegal drugs or drugs. This of course can lead to a loss of public trust in the police to guarantee legal certainty or provide legal protection to the community. The problem is how is law enforcement for members of the police who violate the code of ethics, what are the obstacles and efforts faced in law enforcement against members of the police who violate the code of ethics, the code of professional ethics of the police as stipulated in the regulation of the chief of police no. 7 of 2006 and Regulation of the National Police Chief No. 8 of 2006, is a moral code with the hope of growing a high commitment for all members of the National Police to obey and implement the Police Professional Code of Ethics
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Elviandri; Indra Perdana
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2679

Abstract

This journal focuses on the problem of finding the relationship between the role of the Headman of Village and the Village Consultative Body (BPD) in drafting Village Regulations (Perdes). The journal research method used is the normative method. The results of the study carried out are the relationship between the authority of the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). . As for the process of drafting and forming Aursati Village regulations in the preparation of village regulations carried out by the Village Consultative Body (BPD) with the Aursati Village Head, the drafting process uses the correct mechanism and all stages are passed well
Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Yetti Yetti; Indra Afrita; Deddy Felandry
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2681

Abstract

Permasalahan adalah bagaimana Penggunaan Jasa Internasional Freight Forwarder untuk Ekspor Benih Lobster Dalam Perpektif Hukuim Persaingan Usaha bagaimana Akibat Hukum dan Penggunaan Jasa Internaional Freight Forwarder ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yang menganalisis dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dengan cara bersekongkol dan memonopoli pengiriman benih lobster, dengan sumber datanya Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik Pengumpulkan Data adalah Studi Kepustakaan, dan analisis data dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa PT ACK, selaku freght forwarder telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 24 persekongkolan dengan dua perusahan lainnya yakni KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia. Akibat hukumnya dengan adanya tindakan tersebut mengakibatkan terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri, tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut dapat dikenakan denda bagi pelaku monopoli dan persekongkolan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni minimal Rp1 miliar.
PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA ANTAR LINTAS BATAS NEGARA (OBSERVATION CASE AT INDONESIAN NACIONAL POLICE HEADQUARTERS) aliismailshaleh ais; Jodhi Kurniawan; Nabilah Farah Dibah
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2682

Abstract

Tujuan peneliatan ini untuk mengetahui peranan NCB-Interpol Indonesia terhadap tindak kejahatan perdagangan Ilegal Narkotika Lintas Batas Negara dan untuk mengetahui kendala terkait peranan NCB-Interpol Indonesia terhadap tindak kejahatan perdagangan Ilegal Narkotika Lintas Batas Negara, Metode penelitian ini adalah observasion research dengan pendekatan descriptf analisis. Hasil penelitian tersebut NCB-Interpol Indonesia telah berperan baik dalam mengemban tugasnya sebagai penyelenggara kerjasama atau koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mengatasi perdagangan narkotika lintas batas negara dengan cara memfasilitasi kepentingan penyidik yang berwenang dalam mengatasi perdagangan narkotika lintas batas negara, yaitu adalah penyidik narkoba polri dan penyidik BNN Indonesia sehingga Bantuan timbal balik dalam penyelidikan yang di lakukan antar negara yang tergabung dalam ICPO dapat mengendalikan perdagangan ilegal narkotika di Indonesia.
KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA robyanugrah; Raja Desril
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2683

Abstract

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah dalam hukum pidana yang berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidaknya diberikan sanksi pidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini pedoman penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan asas legalitas. Penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia sering kali berbenturan dengan konsep melawan hukum yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional berusaha untuk merumuskan konsep perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai social, yuridis dan filosofis bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normative dan spesifikasi penelitian diskriptif analitis
ANALISIS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN SURAT DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pandu Winata Lumban Toruan; Fuqoha; Rokilah
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i2.2838

Abstract

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Seiring meningkatnya kejahatan narkotika, maka diperlukan adanya upaya pemberantasan dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim.
KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT PEMBERIAN SALINAN/GROSSE/KUTIPAN AKTA lewis irfan
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3218

Abstract

Notary is a position was born because of the needs of the community. In development in a written regulation or unwritten policy from people who want the intervention of a notary as an absolute requirement, the choice of the authority of a notary, an official other than a notary. Obligation to keep confidential belief which is the will conveyed by the presenter (-s) is born automatically because of the position of a notary. Notary have an obligation to make Original of the Deed and keep them as a protocol, a notary to people who have a direct interest in the Original of the Deed, heirs, or the person obtaining the right is given Original Copy of a Deed, grosse, or excerpt of a deed. Notary who faced with the difficulty of determining whether one can obtain Original Copy of a Deed/grosse/excerpt deed in order to ask the person concerned to ask for a written power of attorney or a court order to issue and provide Original Copy of a Deed/grosse/ excerpt of a deed to the party requesting the notary. Sanctions given for not maintaining confidentiality by a notary is criminal, civil, imprisonment and fines, administration, and code of ethics.

Page 10 of 22 | Total Record : 220

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026) Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue