JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
220 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 221/PDT.G.2019/PN.SMN) ]]>
<![CDATA[Alifia Permata Adiani]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3219
<![CDATA[This research aimed to determine and analyze the validity and legal consequences of a Sale and Purchase Agreement Deed whose object is common property, the notary's responsibility for the deed made before a notary and the form of legal protection for buyers who have good faith in a Sale and Purchase Agreement Deed whose object is common property. The type of research is an normative juridical research with primary and secondary data. Primary data was found by interviewing with resources person. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the Sale and Purchase Agreement Deed based on the Sleman District Court Decision Number 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn was valid because it had complied with the provisions in Article 1320 of the Civil Code so that the legal consequences of this agreement are that the parties are bound and causes the bound parties have legal rights and responsibility that must be carried out. The notary has civil, criminal and administrative responsibility for the Sale and Purchase Agreement Deed whose object is common property made in front of him. Keywords: Notary Deed, Sale and Purchase Agreement Deed, Common Property]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM TATA NEGARA MELALUI AMANDEMEN KONSTITUSI (KRITIK TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI) ]]>
<![CDATA[Indra Fatwa]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3226
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the problems of the practice of regional autonomy in post-Reformation Indonesia. The research method used is a normative legal method with a descriptive analysis approach. The results of the study show that the practice of regional autonomy in post-Reformation Indonesia is still constrained in its implementation. This can be seen from the various laws and regulations derived from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which still put forward a centralistic spirit. The conclusion of this research is that it is necessary to reform the law from derivative products of the constitution which regulates the implementation of regional autonomy. This can be started by making amendments to the Constitution. Keywords: Regional Autonomy, Amendments, Constitution.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI PERATURAN WALIKOTA NO.79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KEBERADAAN USAHA INDOMART DAN ALFAMART DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Ulfa Roffilah Meiyona]]>;
<![CDATA[Hilyatul Asfia]]>;
<![CDATA[Qisthi Karami]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3267
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of Perwal No. 79 of 2010 on the existence of networked Indomaret and Alfamart businesses in Yogyakarta and the attitude of the government and to find an ideal design or form of arrangement related to the existence of the networked Indomaret and Alfamart franchise businesses. This research is a type of normative-empirical law research regarding the implementation of normative legal provisions in their actions in every legal event. The results of this study are based on the urgency of the problem based on several factors related to the law enforcement process in Perwal No. 79 of 2010 on the existence of networked Indomaret and Alfamart businesses in Yogyakarta. The conclusion of this study is that the implementation of the Yogyakarta Mayor's Regulation Number 79 of 2010 concerning the limitation of minimarket franchise businesses in the city of Yogyakarta has not gone well, the existing rules for the franchise business itself are based on the rules as many as 52 units, while in practice there are more than 52 franchise units.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[azwita ahmad]]>;
<![CDATA[Ali Ismail Shaleh]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3268
<![CDATA[Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan potret kemitraan antara Toko Swalayan (minimarket) dengan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan Solusi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah penelitian Socio Legal Research dengan kategori efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum membahas tentang hukum beroperasi di masyarakat, sehingga dapat mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah terhadap pelaku usaha Toko Modren dan UMKM belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya. Artinya kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah dan perlu mensosialisasikan kepada para pelaku usaha. Dari peraturan yang telah ada belum ada peraturan pelaksanaan Perda atau Perwako yang memuat bentuk kemitraan secara rinci dan terukur. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha minimarket terhadap Peraturan Daerah tersebut serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya inovasi terhadap prodak yang meraka jual dikarenakan masih adanya UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM) ]]>
<![CDATA[Zulherman Idris]]>;
<![CDATA[Miftahur Rachman]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3269
<![CDATA[This paper focuses on various studies regarding the identification of customary law which consists of several views, the views of western scholars and Indonesian scholars. The research method used is socio-legal. The results of the discussion obtained from western scholars are based on the ideas argued by Snouch Hurgronje, van Vollenhoven and Ter Haar. Meanwhile, Indonesian scholars regarding the identification of customary law are taken from the arguments of R. Soepomo and Moh. Koesno]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Umar Dinata]]>;
<![CDATA[Aksar]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3648
<![CDATA[Penegakan hukum di idnonesia pada umumnya ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, Hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administrative, Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik dan Mengutamakan Kualitas Proses Dalam melakukan mediasi serta Proses Mediasi Bersifat Informal.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardhi Razaq Abqa]]>;
<![CDATA[Arief Nur Huda]]>;
<![CDATA[Nur Rahmawati]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3676
<![CDATA[Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan dampak berbagai sektor kehidupan, khususnya sector pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlandaskan atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang sekaligus kebijakan yang mendukung bangkitnya sector pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi. Metode Penelitian menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan kualitatif dengan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, makalah maupun website resmi yang berkaitan dengan judul dan variabel yang menjadi pokok penulisan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya pariwisata yang telah menerima sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 massal di tempat wisata. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam.]]>
<![CDATA[DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cheny Berlian]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3686
<![CDATA[Denial of Service (DoS) Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data, akan tetapi dengan hilangnya pelayanan maka target tidak memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Karena DoS Attack dapat menyerang sistem dari suatu bank dan merusaknya, sehingga data-data milik nasabah yang ada di dalam dalam server milik bank tersebut akan hilang. Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi DOS Attack Sebagai Tindak Pidana Dalam pengaturan Hukum di Indonesia Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa DoS Attack pada saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan perlu pengawasan lebih intensif. Karena sekarang banyaknya terjadi DoS Attack yang merugikan banyak pihak, seperti pemerintah dengan terjadinya kasus penyerangan situs KPU hingga pengrusakan sistem perbankan yang dimiliki oleh bank]]>
<![CDATA[KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM ]]>
<![CDATA[Rahmi Yuniarti]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3687
<![CDATA[Hadirnya perseroan perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseoran perorangan ini cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah mengenai konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan perorangan guna memberikan perlindungan hukum pada UMKM ditinjau dari sudut kajian filosofis. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan dan menguraikan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan menurut sudut kajian filosofis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Sejalan dengan doktrin corporate separate legal personality yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Zul Hendrial]]>;
<![CDATA[Hasnati]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3688
<![CDATA[Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditur konkuren.]]>
