Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 3 (2023)"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP ASAS MALIS NON EXPEDIAT MALOS ESSE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gusti Ryanindra Nur Pramulyansah]]>;
<![CDATA[Budiarsih]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15203
<![CDATA[Tujuan korupsi ialah guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun perusahaan, yang bersifat melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian pada kas pemerintah atau perekonomian negara. Tujuan dari studi ini ialah guna mengkaji perlunya penerapan prinsip malis non expendiat malos esse dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengkaji gagasan di balik prinsip itu sendiri. Metode pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dimulai dengan studi pustaka dan dokumen, khususnya dengan menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti melalui inventarisasi semua bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini memberikan makna bawa Pada dasarnya implementasi penerapan asas malis non expendiat malos esse pada tipikor di Indonesia telah dijalankan dalam setiap peraturan yang berikatan dengan tipokor sehingga dalam urgensi penerapan ini bukan dirujuk pada ketidak sesuaian aturan yang telah ada, namun pada titik keseimbangan sebuah ketimpangan yang dilakukan oleh tipikor yang telah merugikan negara. Uragensi asas tersebut juga memberikan tingkat keadilan yang seadil adilnya apabila didalam RUU perampasan asset dimuat tentang besaran asset yng akan disita negara sehingga ada titik jera untuk para tipikor. Kata kunci: malis non expediat malos esse, korupsi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PELAKU PEDOFILIA SERTA REHABILITASI BAGI PELAKU PEDOFILIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Rizal Subaktiar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15204
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, sehingga harus ada perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus dilindungi hukum, dikarenakan pelaku juga mempunyai hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum. Perlindungan hukum bagi korban pedofilia telah diatur oleh undang-undang perlindungan anak, sedangkan perlindungan hukum bagi pelaku pedofilia disinkronkan dengan hukum hak asasi manusia. Untuk proses rehabilitasi bagi pelaku pedofilia disamakan dengan proses rehabilitasi pecandu narkotika. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban dan Pelaku Pedofilia, Rehabilitasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg) ]]>
<![CDATA[Moh. Arifin]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15205
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menganalisis putusan perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg terhadap hak-hak anak dari anak korban kekerasan seksual pada perkara nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sengan menggunakan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptua (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approach), sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, pengolahan bahan hukum dengan melalui tahapan editing, sistematisasi serta deskripsi dan dianalisis secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa. Perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual dalam perkara No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg kurang dipertimbangkan oleh hakim, dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan terhadap kepentingan anak korban atau ibu anak dari anak korban kekerasan seksual, selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual, agar anak dari anak korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian terkait perlindungan hukum maka anak dari anak korban kekerasan seksual harus diposisikan sebagai korban kekerasan seksual. Kata kunci: Perlndungan Hukum; Anak; korban; kekerasan seksual]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK ]]>
<![CDATA[Mochammad Ferdion Firdaus]]>;
<![CDATA[Rumainur]]>;
<![CDATA[Arrisman]]>;
<![CDATA[Fitra Deni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206
<![CDATA[Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Afrizal Hadi Permana]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15207
<![CDATA[Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam arbitrase, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik arbitrase internasional terkait security for costs dengan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Dimana penelitian ini juga membahas Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs. Kata kunci : Security for Costs; Interim Masures; Arbitrase.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Haris Zulkarnaen Sitompul]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Metode penelitian ini menggunakan merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem ekonomi syariah dan perlunya penyesuaian norma hukum dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian badan mediasi syariah. Fokusnya adalah penerapan aturan atau standar hukum positif terkait kepastian hukum dalam penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. PMK.93/PUU-X/2012. Terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif mengenai kewenangan untuk melaksanakan dan mengesampingkan putusan arbitrase. Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menyelesaikan dualitas kekuasaan ini dalam waktu singkat, untuk solusi jangka panjang, peraturan perundang-undangan yang ada harus direformasi guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kata kunci: kepastian hukum; penegakan; arbitrase syariah]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Dimas Pratama]]>;
<![CDATA[Rochmani]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15209
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, kecelakaan tersebut selain berkaitan dengan korban, juga berkaitan dengan keamanan dalam berkendara orang lain. Pelanggaran lalu lintas dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan, sanksi dapat diberlakukan berupa denda maupun kurungan penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian tipe ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berada di dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Pasal 279 hingga Pasal 302 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang mana nominal denda yang diterapkan variatif dari denda Rp250.000,- hingga Rp3.000.000,-. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas termuat dalam Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 128 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi. Kemudian upaya penanggulangan dan pengendalian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan melaksanakan program-program dan perencanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun program yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), sosialisasi dan Oprasi Patuh Candi, dan Operasi Zebra Candi. Kata kunci: lalu lintas; banjarnegara; sanksi denda.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL HONGKONG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 112/PID.B/2022/PN SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Nila Najikha]]>;
<![CDATA[Safik Faozi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15210
<![CDATA[Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap Hongkong (selanjutnya disebut Togel Hongkong). Judi togel Hongkong yaitu suatu permainan judi togel yang hasil keluaran nomornya berdasarkan waktu server tertentu yang hanya ada di negara Hongkong. Togel Hongkong merupakan suatu permainan judi togel yang populer yang marak diminati dan dinikmati oleh para masyarakat penikmat togel dari Indonesia. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku judi Togel Hongkong berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis. Kata kunci: judi; togel; perkara pidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1018/PDT.G/2021/PA.DMK) ]]>
<![CDATA[Risat Wardana]]>;
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15211
<![CDATA[Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Dalam penelitian ini akan meneliti kasus perceraian yang diangkat dari Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, di mana penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis dari putusan perkara perceraian yang berakibat pada hak asuh anak di bawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian sesuai Putusan Pekara Nomor 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak sesuai Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Demak memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah melihat dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga putusan yang ditetapkan memiliki kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan terhadap anak dalam kasus dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk tersebut. Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, pengadilan agama demak.]]>
<![CDATA[ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DENGAN HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) (Studi Kasus Putusan No. 1554 K/Pid/2013) ]]>
<![CDATA[Satria Mahdita Pramesta]]>;
<![CDATA[Safik Faozi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15212
<![CDATA[Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal kekerasan fisik yang masih pada batas Undang-undang untuk mendisiplinkan seorang anak atau untuk tujuan mendidik. Hal ini dalam hukum pidana dapat disebut dengan alasan penghapusan pidana dengan hak mendisiplinkan (tuchtrecht). Studi yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1554 K/PID/2013, dimana seorang guru dibebaskan dari dakwaan karena adanya hak mendisiplinkan (tuchtrecht) menurut Majelis Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan Penghapus Pidana dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Jenis/tipe penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 pengaturannya termuat dalam putusan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan dalih bahwa terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (fatal) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, namun hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas. Kata Kunci: tuchtrecht, guru, siswa.]]>
