Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Transparansi Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RechtIdee International Journal of Social Sciences and Humanities
Erny Herlin Setyorini
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Legal Regulations against Children Committing the Crime of Murder Wijanto Hadi Kasturi; Erny Herlin Setyorini; Otto Yudianto
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2102

Abstract

The purpose of this study is to examine how Legal Regulations against Children Committing the Crime of Murder. The type of research method used in this research is normative juridical. The result shows that the legal arrangements for children who commit the crime of murder are very clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection where for 2 (two) children in conflict with the law have been snared in Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (3). In addition, the examination of cases conducted by law enforcement officers, especially judges and public prosecutors, uses case examination using the Juvenile Criminal Justice System as regulated in Law Number 11 of 2011 concerning the Juvenile Justice System. 
WEWENANG DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR TINDAKAN KEBIRI KIMIA Syaiful Hidayatullah; Otto Yudianto; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dokter yang sesungguhnya sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Tindak criminal kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini dianggap telah serius, dikarenakan banyak korban anak yang menjadi korban kekerasan dan merusak jiwa anak, merusak masa depan anak dimasa yang akan dating dan merusak kepribadian anak, serta menganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menanggapi hal tersebut pemerintahan negra Indonesia mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan hukuman tindakan kebiri kimia bagi para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai suatu kepedulian pemerintah kepada anak. Profesi yang dianggap memiliki keilmuan dan kompetensi terbaik dibidang kesehatan menolak untuk dijadikan eksekutor hukuman tersebut.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Didi Hariyono; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, telah manjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. kepada Moh Aris pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.
PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Rizal Yudistira; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

”Article 4 of the Child Protection Act that every child has the right to live, grow and participate properly and participate in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination . The problem in this study is how the characteristics of children in conflict with the law can be detained. The research method used is normative legal research. "Legal research is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand". The legislative approach method is used to understand the hierarchy of laws and principles contained in legislation. The law approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results of the study are an argument to solve the issue at hand. The conceptual approach is carried out when it does not depart from existing legal rules. This was done because there was indeed no or no legal rules for the problems faced "Against the perpetrators of child crime, which was detained by the police is a violation of human rights by depriving the freedom of children in conflict with the law. Children should get special treatment, not detention detention, but house arrest. Thus making children able to overcome their mistakes without feeling pressured by law enforcement.
TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR Nelson Abednego Situmeang; Hufron Hufron; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guna memberikan kepastian, keadilan dan tidak dibedakan dari tujuan hukum maka dilakukan penelitian terhadap pemilik kendaraaan/konsumen yang kendaran miliknya hilang dengan meminta tanggunggugat pemerintah provinsi yang menarik pajak kendaraan atau pemerintah kabupaten/kota selaku menarik retribusi parkir dan pajak parkir terkait adanya kehilangan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan mengelola data-data dari aturan-aturan yang berlaku serta buku dari para ahli yang banyak digunakan sebagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kebaruan apa saja yang akan bicarakan didalam penelitian ini adalah mengenai tanggunggugat pemerintah daerah terhadap kehilangan kendaraan bermotor dilahan parkir yang di kelolanya sebagaimana disebutkan didalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang memberikan penjelasan bahwa pemberian delegasi dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah memiliki konsekuensi tanggungjawab dan juga tangguggugat.
PERKAWINAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Raden Zainal Abidin; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mengkaji salah satu aspek dari UU Perkawinan Adat, yaitu prosedur untuk melaksanakan pernikahan (proses pelaksanaan pernikahan), antara lain: pernikahan pinang, kawin kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan Hukum Adat karena kejadian itu terjadi di masyarakat adat, sedangkan menggunakan Hukum Islam karena teori Receptio di complexiu mengatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat, untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah , kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksa. Lembaga Pernikahan Adat di Indonesia telah diakui sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) JO pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.
MEDIASI PERKARA ANAK BERKONFLIK HUKUM PADA POSKO SAMBUNG RASA DI KABUPATEN JOMBANG Mohamad Sholahuddin; Erny Herlin Setyorini; Otto Yudianto
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melindungi Anak dari sistem paradilan formal adalah tanggung jawab negara didukung masyarakat. Anak adalah amanah yang harus dijaga, demi terciptanya generasi yang berkualitas. Meningkat kasus Anak berkonflik dengan hukum hingga anak harus menjalani proses pidana sampai vonis pemidanaan akan mengancam kualitas generasi masa depan bangsa. Hukum masih dipandang adil bila pelaku dipenjara dan korban dianggap puas, sehingga substansi hukum hanya fokus pada upaya pemidanaan. Angka kasus Anak berkonflik hukum dikabupaten Jombang juga cukup tinggi, mendorong langkah urgensi terbentuknya kelembagaan Posko Sambung Rasa Desa yang bisa mensolusikan problematika persoalan Anak dengan konsep mediasi penal berbasis masyarakat desa. Model ini dapat menjadi contoh baik dalam menyelamatkan Anak dari stikmatisasi negatif di masyarakat serta efektif mencegah kepadatan penanganan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Model penyelesaian perkara seperti ini juga efektif untuk meredam perasaan dendam diantara para pihak dan masyaraat tetap rukun harmonis
KEDUDUKAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI WILAYAH PERTAMBANGAN Muhammad Arif Sudariyanto; Otto Yudianto; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penilitian yaitu menganalisis terkait kdudukan pemegang S H M di wilayah pertambangan serta permasalahan di dalamnya. Mengunakan penelitian normatif dnegan pendekatan yang bresumber pada prundang-undangan, konseptual, dan historis. Melalui penelitian ini stiap hak atas tanah tidak bresifat mutlak, melainkan berfungsi sosial. Sumber daya alam di Indonesia sendiri beraneka ragam dan berlimpah. Dalam hal menjaga dan mmpertahankan sumbr daya alam haruslah senantiasa melindungi dan melestariakan sehinga dapat dimanafatkan kembali nantinya. Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan tempat hunian di sekitar pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan. UU Minerba masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap pertambangan tanpa izin seperti contoh pasal 162. UUD Tahun 1945 mngamanatkan kepada Negara bahwa memebrikan kdudukan trehadap stiap warga negara serta memberikan kesejahtraan bagi rakyatnya. Pemahaman demikian penting agar pemerintah lebih selektif dalam membrikan izin usaha pertambangan. Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan bagi setiap aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.
ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA Chindra Adiano; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan informasi dan telekomunikasi demi kemudahan dalam menjalin hubungan dan bersosialisasi, sehingga dalam hal ini segala kegiatan dalam dunia bisnis pertelekomunikasian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kebijakan secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipenuhi perusahaan untuk kegiatannya. Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana mengatur mengenai perjanjian kartel. Praktek kartel membawa pengaruh dan dampak terhadap pelaku usaha lain dan juga merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya konklusi dalam kartel bertujuan untuk mengatur produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. KPPU dan BRTI sebagai lembaga pengawas persaingan dalam hal implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bekerja bersama dalam menindak kecurangan dan indikasi praktek kartel yang dilakukan para pelaku usaha
Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak Nurini Aprilianda; Erny Herlin Setyorini
RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i1.1142

Abstract

 AbstrakSetiap anak yang menjadi korban atau pelaku tidak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Anak.Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, telah dibentuk UU11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU3/1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut, pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Penga- turan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip the best interest of the child dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah pembentukan UU Perlindungan Anak. Kata kunci : anak, bantuan hukum, perlindungan anak.
Co-Authors Chindra Adiano Didi Hariyono Fransiscus Nanga Roka Hufron Hufron Lailatul Magfiroh MOH. ARIFIN Mohamad Sholahuddin Muhammad Arif Sudariyanto Nelson Situmeang Nikita Rafa Sahara Nurini Aprilianda Otto Yudianto Raden Zainal Abidin Rizal Yudistira Sasmita Nurrizka Fajrin Slamet Suhartono Syaiful Hidayatullah Wijanto Hadi Kasturi Yovita Arie Mangesti Zainudin Syah Pahlavi