Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS BEBAN ADMINISTRATIF TERHADAP PROGRAM PELATIHAN KUMKM DI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Putri Badariyah Hafidz Farziah]]>;
<![CDATA[Radifya Indri Safinka]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16198
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya beban administrasi pada Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode empiris dan pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukan adanya beban administrasi pada program pelatihan tersebut. Beberapa masyarakat masih merasa kesulitan dalam mempraktekkan hasil pembelajaran dari pelatihan, dan ada juga yang kesulitan dalam mengakses informasi terkait program pelatihan tersebut. Adanya pembatasan kuota peserta dalam pelatihan juga menjadi beban terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan program pelatihan ini dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Kata kunci: Beban Administratif; Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM; Hukum Administrasi Negara]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN RUSAK (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) ]]>
<![CDATA[Azizah Putri Umami]]>;
<![CDATA[Agus Suwandono]]>;
<![CDATA[Deviana Yuanitasari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16199
<![CDATA[Penjualan makanan dan minuman kemasan rusak kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan rusak serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan: Pertama, pengawasan pre-market dan post-market yang dilakukan BPOM belum dapat melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman kemasan rusak. Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK dan UU Pangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip product liability. Kata kunci: BPOM; Makanan; Minuman; Konsumen.]]>
<![CDATA[PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN ]]>
<![CDATA[David Parulian Sinurat]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16200
<![CDATA[Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara memiliki hak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan fungsi kemanfaatan umum atau Public Service Obligation (PSO). Fungsi kemanfaatan umum tersebut adalah salah satu wujud pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fokus dari pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana tinjauan tanggung jawab direksi Perseroan atas penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara. Penulis berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian kepada badan usaha milik negara akibat pelaksanaan penugasan dari pemerintah, maka tanggung jawab yang dititikberatkan kepada kepada direksi Perseroan atas kerugian badan usaha milik negara tidak sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yaitu hanya sebesar modal yang disetor dan hanya bertanggung jawab atas kompensasi finansial atas penugasan yang diberikan tidak mencerminkan suatu rasa keadilan sebagaimana pernyataan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Kewajiban Pelayanan Publik; penugasan; Kerugian Badan Usaha Milik Negara; Tanggung Jawab Direksi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR “STARBUCKS ROKOK” ]]>
<![CDATA[Bimarcelline Agatha]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16201
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek atas pemberlakuan surut yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang pembatalan merek terdaftar Starbucks rokok sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual didukung dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa menggunakan deskriptif analisis dan intepretasi menggunaan metode argumentum per analogium guna menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Adapun hasil dari penelitian ini penyelesaian sengketa merek terkenal seringkali mengacu pada ketentuan merek yang berlaku saat ini dengan mengabaikan fakta tentang waktu permohonan pendaftaran merek khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Diharapkan hakim harus cermat melihat fakta dan waktu peristiwa dengan tidak memberlakukan surut suatu aturan dalam putusannya, sehingga putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang terdaftar. Kata kunci: Merek Terkenal; Pemberlakuan Surut; Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HAK BAGI PEKERJA AKIBAT MENGUNDURKAN DIRI ]]>
<![CDATA[Kaharudin Putra Samudra]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16202
<![CDATA[Riset bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum kepada hak-hak karyawan setelah PHK karena pengunduran diri, serta teknik yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa hak bagi karyawan yang diberhentikan karena pengunduran diri. Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,s serta pendekatan konseptual, ialah pendekatan yang dipakai. Riset hukum normatif ialah metode riset untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum buat menjawab permasalahan hukum yang ada saat ini, riset jenis ini dilakukan dalam bidang hukum. Untuk mengidentifikasi solusi atas tantangan hukum yang sedang dihadapi, dilakukan riset hukum normatif. Dari riset bisa disimpulkan kalau pengusaha diberikan haknya berupa uang santunan dan uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal154A ayat (1) huruf i UU No. 6/2023 jo Pasal 36 huruf i jo Pasal 50 PP No. 35/2021. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK melalui mekanisme pengunduran diri. Perihal ini dilaksanakan buat mencegah isu dan permintaan ganti rugi pesangon, yang dianggap sebagai hak pekerja, sesudah keputusan dibuat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Mengundurkan Diri]]>
<![CDATA[STUDI LITERATUR: TAX AMNESTY JILID II TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jessica Dharmawan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16203
<![CDATA[Keberadaan tax amnesty jilid I sudah memberikan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tax amnesty jilid I adalah penerimaan informasi bagi wajib pajak tentang apa dan bagaimana tax amnesty bekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tax amnesty jilid II terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang memanfaatkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bukti memaparkan bahwa tax amnesty jilid I sudah baik dan mengajak pembaca berpikir ulang apakah perlu adanya tax amnesty jiid II atau harusnya perluasan sosialisasi mengenai tax amnesty. Hasil penelitian yaitu tax amnesty jilid II perlu pertimbangan lagi dari pemerintah, karena jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaaan tax amnesty jilid I sudah cukup baik dan dampak yang diberikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sudah sangat baik. Kekurangan dari tax amnesty jilid I adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sosialisasi mengenai tax amnesty sangatlah penting, karena untuk bisa menjadi bagian dari tax amnesty, wajib pajak harus mengetahui apa dan bagaimana tax amnesty tersebut. Kata Kunci: Tax Amnesty, Wajib Pajak, Kepatuhan]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Khoerul Umam]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16204
<![CDATA[Penelitian ini membahas fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik, dengan fokus pada kemaslahatan maslahah mursalah. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor sebagai sanksi, meskipun rekomendasi ini tidak mengikat secara hukum karena Ombudsman tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman tidak hanya memberikan morally binding, tetapi juga political binding melalui parlemen. Pelayanan publik adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga Ombudsman penting sebagai pengawas eksternal yang independen dan tidak terintervensi oleh lembaga negara lain. Oleh karena itu, Ombudsman masuk dalam maslahah hajjiyah sebagai penyempurna kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam pelayanan publik untuk memastikan tercapainya kesejahteraan. masyarakat. Kata kunci: Pengawasan; Ombudsman; Maslahah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PASIEN ATAS KASUS PEMBERIAN RESEP OBAT YANG SALAH OLEH DOKTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Taha Oponu]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16205
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan pasien atas kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter serta mengetahui penyelesaian dugaan kasus pemberian obat yang salah oleh dokter kepada pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan meotde penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti melakukan pengkajian kepustakaan yang ditunjang dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga medis, kelalaian medik, penyelesaian sengketa medik serta bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, teori-teori, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkenaan dengan tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pasien atas kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter telah diatur dalam undang-undang kesehatan dan telah diatur dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana pasien memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan serta dilindungi hak-haknya secara hukum ketika dokter sebagai tenaga medis melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kecacatan hingga kematian. Selanjutnya kelalaian atau kesahalahan dokter dalam pemberian resep obat kepada pasien dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni dilaksanakan dengan mediasi, mediasi dalam kasus ini menjadi langkah penyelesaian alternatif yang dapat dilaksanakan antara pasien dan dokter, kemudian dapat diselesikan pula melalui jalur litigasi, pasien dapat mengambil langkah awal penyelesaian dengan membuat laporan pada kepolisian.Kata kunci: Dokter; Pasien; Penyelesaian Kasus; Pemberian Obat.]]>
<![CDATA[SISTEM HUKUM DAN INTERAKSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DUNIA ISLAM ]]>
<![CDATA[Tsaniyatul Akmal]]>;
<![CDATA[Faisar Ananda]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16206
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki peran sistem hukum dan dinamika interaksi agama dalam konteks pernikahan beda agama di dunia Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas peraturan hukum Islam terkait pernikahan, khususnya ketika melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Analisis mendalam dilakukan terhadap teks hukum Islam dan studi kasus praktis untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul seiring perbedaan keyakinan dalam pernikahan. Hasil penelitian menyoroti hambatan dan potensi konflik yang terjadi antara persyaratan hukum Islam dan tuntutan praktik keagamaan individu. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya penyeimbangan yang dilakukan oleh sistem hukum Islam untuk merespons dinamika ini, mencari jalan menuju keadilan dan harmoni dalam pernikahan lintas agama. Implikasi sosial, budaya, dan hukum dari temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara sistem hukum dan agama dalam konteks pernikahan beda agama di dunia Islam.]]>
<![CDATA[HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rizki Fadilah]]>;
<![CDATA[Sukiati]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16207
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.]]>
