Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN ASPEK KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAS APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Yuki Muhamad Firdaus]]>;
<![CDATA[Rezanda Yosa Avianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Zain]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16669
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada publik secara professional. Dalam Pemberhentian ASN tidak dengan hormat ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun seorang ASN telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, akan tetapi hak asasinya sebagai seorang manusia masihlah melekat, tidaklah bisa dihilangkan oleh siapapun ataupun dalam situasi bagaimanapun. Kata Kunci: Keadilan; Pemberhentian; ASN]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Nurhilal Nazri Arif]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Jumni Nelli]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670
<![CDATA[Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah]]>
<![CDATA[PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nadia Ramadani]]>;
<![CDATA[Sukiati]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16671
<![CDATA[Tujulan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji strategi yang dilakulkan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah. Menurunya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membulat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi olelh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suau negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kulalitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakulkan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronololgis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkult sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkulat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah. Kata Kunci: Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah]]>
<![CDATA[FAKTOR METODOLOGI PENETAPAN DAN PERUBAHAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM ]]>
<![CDATA[Ahmad Harmaini]]>;
<![CDATA[Faisar Ananda]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16672
<![CDATA[Hukum perkawinan di negara-negara muslim karena dirasa doktrin dari satu mazhab fiqih saja yang selamana ini menjadi pijakan negara tidak lagi memadai. Karena itu kemudian untuk menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga, banyak negara muslim melakukan pembaharuan dalam bidang metodologi. Disinilah diperlukan pelacakan yang mendalam terhadap konstruksi metodologi yang digunakan dalam melakaukan pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nalar metodologi dari Perubahan hukum perkawinan yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: Tahsis al-Qada, takhhayyur, reinterpretasi, siyasah shar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: Intra- doctrinal reform dan Extra doctrinal reform. Serta aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaharuan hukum perkawinan diantaranya adalah Pencatanan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan peranjian perkawinan. Kata Kunci: Metodologi, Hukum Perkawinan, Dunia Muslim]]>
<![CDATA[TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (STUDI DI UIN SUMATERA UTARA DAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Seva Maya Sari]]>;
<![CDATA[Toguan Rambe]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16673
<![CDATA[Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampus]]>
<![CDATA[FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jumni Nelli]]>;
<![CDATA[Alfi Hasanah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16674
<![CDATA[Perkawinan sedarah apabila dilakukan secara sengaja maka jelas hukumnya merupakan haram menurut ulama wajib ditegakkan had dengan had zina, namun apabila perkawinan dilakukan secara tidak sengaja maka akan menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dimana hal ini menjadi ambigu apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, lalu sah atau tidaknya kedudukan anak hasil perkawinan tersebut perlu dijelaskan agar terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan fasakh perkawinan sedarah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak apabila perkawinan orang tuanya telah di fasakh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normative. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum Islam. Perkawinan sedarah merupakan salah satu alasan dibatalkannnya perkawinan, Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan pembatalan perkawinan telah diatur dalam BAB IV Pasal 22-28 Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70-76. Sedangkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sebagai anak sah. Kata Kunci: Fasakh, Perkawinan Sedarah, Hukum Islam, Indonesia]]>
<![CDATA[ATURAN PEMIDANAAN PERZINAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Mardiana]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16675
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan pemidanaan perzinaan dalam UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut maqashid al-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa aturan pemidanaan perzinaan dalam pasal 411-413 UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut maqashid al-syariah yaitu: aturan tersebut belum mencapai pada tingkatan dharuriyyah jika dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya, dan efek jera yang ditimbulkannya. Namun aturan ini sudah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum larangan mendekati zina dalam Islam dan larangan terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Sehingga meskipun tidak mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan secara menyeluruh, namun hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata kunci: Zina; KUHP; Maqashid al-Syari’ah.]]>
<![CDATA[KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH) ]]>
<![CDATA[Miswanto]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16676
<![CDATA[Nusyuz merupakan norma klasik yang terkandung dalam nash Al-Quran yakni QS. An-Nisa: 34 dan 128. Norma klasik tersebut kemudian diadopsi dalam hukum Negara, yakni pasal 80, 84 dan 152 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian konsep nusyuz dalam KHI tidak dijelaskan sebagaimana Al-Quran karena nusyuz hanya berlaku jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya namun tidak berlaku sebaliknya bagi seorang suami. Meskipun secara substansi Al-Quran dan KHI sama-sama “menyudutkan” hak-hak perempuan, akan tetapi KHI lebih tendensius dalam menjelaskan nusyuz. Konsep nusyuz dalam Al-Quran dan KHI menimbulkan ambivalensi, ambiguity dan ketidakadilan hukum bagi seorang isteri, hal ini menimbulkan potensi adanya sifat otoriter dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori mubadalah?. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nusyuz yang ada di dalam KHI sehingga lebih berkeadilan dengan menjadikan suami-isteri sebagai subyek kehidupan yang setara. Jenis penelitian adalah library research dengan pendekatan analisis teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam KHI karena nusyuz hanya berlaku bagi seorang isteri dan tidak berlaku bagi suami, sehingga butuh penataan ulang dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI. Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz, Teori Mubadalah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DISNAKERTRANSGI DKI PROVINSI JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Razik Ilham]]>;
<![CDATA[Rumainur]]>;
<![CDATA[Eza Tri Yandy]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16677
<![CDATA[Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di setiap perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) masih banyak kasus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Maka dengan penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana ketentuan dan sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengkolaborasikan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif dalam melakukan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa Peningkatan kecelakaan kerja di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta relatif meningkat mencapai 32 persen lebih per tahunnya. Hal inilah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui kegiatan edukatif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama. Maka konsep perlindungan hukum tenaga kerja di masa yang akan datang harus memperhatikan tiga konsep seperti perlindungan secara ekonomis, sosial dan teknis. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Tenaga kerja; UU Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[POSISI BROSUR IKLAN PENJUALAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/Pdt/2019/PT MDN) ]]>
<![CDATA[Yazrul Anuar]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16678
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi brosur iklan penjualan perumahan PT Maysa Taman Sari Residence ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bentuk perlindungan konsumen PT Maysa Taman Sari Residence atas brosur iklan penjualan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan perumahan dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan dirancang deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, fungsi brosur iklan penjualan perumahan pada hakikatnya disajikan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi dan berdampak sangat krusial sebab akibat (conditio sine qua non) atas keputusan dilakukan oleh konsumen dan merupakan arah serta tujuan akhir dalam prosesi pembelian yang telah diharapkan serta diyakini dari informasi tersebut akan memuaskan keinginan konsumen dan memuat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditegakkan sebagai konsensus dalam pembelian perumahan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas brosur iklan penjualan perumahan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan dapat mengajukan gugatan secara individu ataupun berkelompok melalui peradilan umum (pengadilan) ataupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jika brosur iklan penjualan perumahan dikaitkan dengan prinsip strict liability PT Maysa Taman Sari Residence harus bertanggung jawab langsung atas kerugian yang dialami konsumen. Kecuali, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi dialami konsumen tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kata kunci: Brosur Iklan; Perumahan; Tanggung Jawab Mutlak]]>
