Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IJLSH International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Journal of Shoutheast Asian Islam and Society (JSEAIS)
Johari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Johari; Subaidi, Joelman; Afrizal, T. Yudi; Fatahillah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.162 KB)

Abstract

Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruhhukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidanainternasional. Asas Legalitas adalah asas di mana suatu perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika telah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi. Namun, dalam perkembangannya asas legalitas tidak lagi bersifat absolut khususnya terhadap delik-delik khusus seperti delik korupsi, narkoba, teorisme dan pelanggaran HAM berat. Apabila suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum terdapat aturan tertulis yang mengaturnya, maka asas legalitas/asas retroaktif dapat dikesampingkan dengan pengecualian atau alasan tertentu.
Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun Nurjannah; Johari; Husni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422454

Abstract

The legal issue in this study is to find out the factors that led to the occurrence of the crime of disposal of babies according to the perspective of criminal law, and to find out the obstacles and efforts to deal with the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Bireuen Police. Based on the results of the research, it shows that the causes of the crime of disposal of babies are promiscuity, free internet access, economic factors, lack of religious knowledge and lack of understanding of the law. Efforts that can be made by law enforcement officials to prevent the crime of disposal of babies from occurring are carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts aimed at reducing the number of cases of crime of disposal of babies
Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar di Aceh Utara Johari; Husni, Husni; Sumiadi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic violation data from the Lhoksukon Police Traffic Directorate shows that the number of traffic violations continues to increase. If strategic steps are not taken to increase public awareness of legal compliance, it will result in loss of property and loss of life. Strategies or efforts to increase public legal awareness as road users are basically part of orderly traffic. Strategies to increase public legal awareness include outreach or campaigns to comply with traffic regulations and build a disciplined community character. This character formation can begin through the example of teachers, parents, religious and community leaders. Therefore, through this counseling, the character of discipline can be transmitted to all high school students around the jurisdiction of the Lhokseukon Police, North Aceh
Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Tamiang Halida Bahri; Masriadi; Kamaruddin; Johari
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10443604

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasionl. Besarnya peran UMKM menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan stimulus bagi kelompok usaha UMKM di Aceh Tamiang. Untuk tetap mendukung keberlangsungan UMKM saa tini, perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kepada kelompok usaha supaya jenis usaha yang sudah dijalankan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menopang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, beberapa dosen dari berbagai fakultas dari Universitas Malikussaleh mengadakan pembinaan kepada UMKM di Aceh Tamiang dengan tujuan memberikan informasi dan strategi pemantapan UMKM supaya lebih maju dan berkembang. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan yang sedang dialami masyarakat
Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (Bullying) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Johari; Zulfan; Husni; Muhammad Hatta
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10554588

Abstract

Perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dampak negatif tindak perundungan terhadap pelajar adalah dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan perundungan dalam dunia pendidikan, namun tindakan perundungan masih banyak terjadi disekolah baik dari Sekolah Dasar (SD) sampai pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindakan perundungan (bullying) pada pelajar di sekolah Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 03 February 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar supaya berprilaku baik terhadap sesama pelajar dilingkungan sekolahnya sehingga tindakan perundungan tidak terjadi lagi.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi: Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Rengga Kusuma Putra; Ummi Kalsum; Johari; Rica Gusmarani; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5548

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini diangap lebih cepet dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.
PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Nurhilal Nazri Arif; Johari; Jumni Nelli
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670

Abstract

Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah
PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Nurhilal Nazri Arif; Johari; Jumni Nelli
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670

Abstract

Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah
The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Johari; Teuku Yudi Afrizal
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2024): IJLSH - July 2024
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v1i1.141

Abstract

Corruption in Indonesia Law is almost present throughout the Law of the government, h at the central and regional levels. Although there are various disagreeing parties of corruption classified as extraordinary crimrally argue that corruption in Indonesia can be categorized as an e,xtraordinary crime because it is organized, systemic, a,nd has been looting so that it can negatively impact economic growth, legal enforcement, and national security stability. Therefore, to combat corruption crimes in Indonesia, the government has issued No. 31 of 1999 and No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes as a legal basis for the eradication of corruption in Indonesia. However, with the issuance of Law No. 19 of 2019 for the amendment of Law No. 30 of 2002 on the Eradication Commission, various legal experts have assessed that corruption crimes in Indonesia can no longer be classified as extraordinary crimes because some of the extraordinary powers that KPK has as the spearhead of corruption eradication in Indonesia have been eliminated
Guardian Navigation in Islamic Family Law: From History to Implementation in Indonesia and Muslim Countries Putra, Deri Eka; Johari; Che Musa, Norsuhaida; Bilal, Muhammad; Sari, Jusniati
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): Mei
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i1.81

Abstract

This study examines the role and function of guardians in Islamic family law by emphasizing the historical aspects and their implementation in Indonesia and other Muslim countries. Guardians are responsible for the implementation of marriage, which is a long-standing tradition in Islamic law. This study investigates how the concept of guardians has evolved in various schools of thought and how these interpretations have impacted legal practice in various Muslim countries. In addition, this study discusses how the concept of guardians is used in Indonesian national law, considering how they are used in other Muslim countries. This study shows that, although the basic principles are the same, the implementation and interpretation of laws related to guardians vary greatly due to cultural factors, national laws, and social dynamics. The method used in this study is library research. Data and sources were used from both printed and electronic literature, namely books, journals, and laws, and analyzed comparatively. The results of this study provide us with an understanding of the complexity of the role of guardians in Islamic family law and how this role affects the contemporary system. The main purpose of the guardianship rules remains consistent to maintain welfare and justice in marriage.
Co-Authors Afrizal, T. Yudi Ahmad Maulidizen Akbarizan Bahri, Halida Bilal, Muhammad Che Musa, Norsuhaida Edy Sony Fadel, Fadel Muhammad Fatahillah Fitri Maghfirah Gusmarani, Rica Herdifa Pratama Husni Husni Husni Jumni Nelli Kamaruddin Karolus Charlaes Bego Khairul Musthafa, Muhammad MAGHFIRAH Masriadi Muchamad Taufiq Muhammad Hatta Nur Insani Nurhilal Nazri Arif Nurjannah Prasetyani, Lolita Putra, Deri Eka Rengga Kusuma Putra Rizapoor, Habiburrahman Safa'ah, Amriatus Sari, Jusniati Situmeang, Diki Subaidi, Joelman Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Ummi Kalsum Yudi Krismen Zainal Abidin Zul Akli Zulfan Zulkarnain S