Articles
<![CDATA[Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>;
<![CDATA[Afrizal, T. Yudi]]>;
<![CDATA[Fatahillah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.162 KB)
<![CDATA[Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruhhukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidanainternasional. Asas Legalitas adalah asas di mana suatu perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika telah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi. Namun, dalam perkembangannya asas legalitas tidak lagi bersifat absolut khususnya terhadap delik-delik khusus seperti delik korupsi, narkoba, teorisme dan pelanggaran HAM berat. Apabila suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum terdapat aturan tertulis yang mengaturnya, maka asas legalitas/asas retroaktif dapat dikesampingkan dengan pengecualian atau alasan tertentu.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun ]]>
<![CDATA[Nurjannah]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Husni]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8422454
<![CDATA[The legal issue in this study is to find out the factors that led to the occurrence of the crime of disposal of babies according to the perspective of criminal law, and to find out the obstacles and efforts to deal with the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Bireuen Police. Based on the results of the research, it shows that the causes of the crime of disposal of babies are promiscuity, free internet access, economic factors, lack of religious knowledge and lack of understanding of the law. Efforts that can be made by law enforcement officials to prevent the crime of disposal of babies from occurring are carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts aimed at reducing the number of cases of crime of disposal of babies]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar di Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Husni, Husni]]>;
<![CDATA[Sumiadi]]>
<![CDATA[ Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Traffic violation data from the Lhoksukon Police Traffic Directorate shows that the number of traffic violations continues to increase. If strategic steps are not taken to increase public awareness of legal compliance, it will result in loss of property and loss of life. Strategies or efforts to increase public legal awareness as road users are basically part of orderly traffic. Strategies to increase public legal awareness include outreach or campaigns to comply with traffic regulations and build a disciplined community character. This character formation can begin through the example of teachers, parents, religious and community leaders. Therefore, through this counseling, the character of discipline can be transmitted to all high school students around the jurisdiction of the Lhokseukon Police, North Aceh]]>
<![CDATA[Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Tamiang ]]>
<![CDATA[Halida Bahri]]>;
<![CDATA[Masriadi]]>;
<![CDATA[Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Johari]]>
<![CDATA[ Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10443604
<![CDATA[Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasionl. Besarnya peran UMKM menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan stimulus bagi kelompok usaha UMKM di Aceh Tamiang. Untuk tetap mendukung keberlangsungan UMKM saa tini, perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kepada kelompok usaha supaya jenis usaha yang sudah dijalankan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menopang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, beberapa dosen dari berbagai fakultas dari Universitas Malikussaleh mengadakan pembinaan kepada UMKM di Aceh Tamiang dengan tujuan memberikan informasi dan strategi pemantapan UMKM supaya lebih maju dan berkembang. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan yang sedang dialami masyarakat]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (Bullying) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Zulfan]]>;
<![CDATA[Husni]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>
<![CDATA[ Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10554588
<![CDATA[Perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dampak negatif tindak perundungan terhadap pelajar adalah dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan perundungan dalam dunia pendidikan, namun tindakan perundungan masih banyak terjadi disekolah baik dari Sekolah Dasar (SD) sampai pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindakan perundungan (bullying) pada pelajar di sekolah Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 03 February 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar supaya berprilaku baik terhadap sesama pelajar dilingkungan sekolahnya sehingga tindakan perundungan tidak terjadi lagi.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Nurhilal Nazri Arif]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Jumni Nelli]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670
<![CDATA[Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Nurhilal Nazri Arif]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Jumni Nelli]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670
<![CDATA[Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah]]>
<![CDATA[The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia ]]>
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>
<![CDATA[ International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2024): IJLSH - July 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70193/ijlsh.v1i1.141
<![CDATA[Corruption in Indonesia Law is almost present throughout the Law of the government, h at the central and regional levels. Although there are various disagreeing parties of corruption classified as extraordinary crimrally argue that corruption in Indonesia can be categorized as an e,xtraordinary crime because it is organized, systemic, a,nd has been looting so that it can negatively impact economic growth, legal enforcement, and national security stability. Therefore, to combat corruption crimes in Indonesia, the government has issued No. 31 of 1999 and No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes as a legal basis for the eradication of corruption in Indonesia. However, with the issuance of Law No. 19 of 2019 for the amendment of Law No. 30 of 2002 on the Eradication Commission, various legal experts have assessed that corruption crimes in Indonesia can no longer be classified as extraordinary crimes because some of the extraordinary powers that KPK has as the spearhead of corruption eradication in Indonesia have been eliminated]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli ]]>
<![CDATA[Zulfan]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Husni]]>;
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>
<![CDATA[ Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.15259110
<![CDATA[Saat ini marak terjadi dikalangan remaja khsusnya remaja yang masih dibangku sekolah melakukan tindak pidana judi online. Dampak negatif tindak pidana judi online terhadap siswa sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan siswa. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan penyuluhan tindak pidana judi online terhadap siswa Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa terhadap tindak pidana judi online sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana judi online di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, maka kesadaran siswa terhadap dampak negatif daripada judi online semakin meningkat, sehingga para siswa menghindari tidak tindak pidana judi online]]>
<![CDATA[Economic Revitalization Through Mosques: Enhancing Community Well-Being In Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulidizen, Ahmad]]>;
<![CDATA[Safa'ah, Amriatus]]>;
<![CDATA[Maghfirah]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Rizapoor, Habiburrahman]]>
<![CDATA[ International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 8 No 1 (2024): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/ijibec.v8i1.7006
<![CDATA[The objective of this research is to explore the revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the ummah in Indonesia. This research employs a literature review methodology with study can be sourced from various outlets, including journals, books, documentation, the internet, and libraries. The data analyzed using the content analysis method, is a descriptive or scientific analysis of the textual information obtained from library sources. This method involves systematically examining and interpreting the content of the documents to extract meaningful insights and information related to the research topic. The findings are Revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the ummah in Indonesia; (1) Observing Potential Areas for Business Development Around the Mosque; (2) Designing an Investment Platform Accessible to Many People; (3) Collecting Capital from Investors; (4) Legal Entity Licensing; (5) Business Premises Preparation and Business Opening; and (5) Routine Evaluation. And the role of the mosque in economic development can be categorized into five clusters; (1) Mosque as a Sales and Distribution Center for Economic Aid Programs; (2) Mosque as a Fund Collector and Congregant Investment Hub for Mosque Economic Activities; (3) Mosque as a Financial Sector; (4) Mosque as a Marketplace for Small and Medium-Sized Micro-Businesses in the Surrounding Area; and (5) Mosque Establishing Autonomous Business Entities. This research contributes significantly to understanding the opportunities and challenges associated with the economic role of mosques in Indonesia. The findings are expected to serve as a foundation for various stakeholders, including the government, religious organizations, and the ummah community, to develop effective strategies for revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the community in Indonesia]]>
