Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA: PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Raden Muhammad Mukhlasin; Rahayu, Sang Ayu Putu
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19860

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum investasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Sumber data utama terdiri dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan regulasi yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam menarik investasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi investasi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menjamin kepastian hukum, sehingga manfaat dari investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi investasi

KELEMAHAN DAN KENDALA IMPORTASI PRODUK TEKSTIL (TINJAUAN DUMPING DI INDONESIA) Dewantoro, Adityo; Citrawinda, Cita; Budiman, Anwar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19890

Dumping dalam hukum perdagangan internasional dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan curang atau unfair trade karena menjual barang impor dengan harga rendah atau lebih murah daripada barang serupa yang diproduksi domestik oleh suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama terpuruknya industri tekstil karena belum adanya instrumen hukum trade remedies yang mengatur sehingga sangat lemah dalam melakukan pengamanan perdagangan disaat terjadi serbuan barang impor. Kedua penyebab terjadinya dumping di Indonesia karena multiplayer effect penerapan kebijakan impor yang berdampak pada tidak kompetitifnya harga bahan baku tekstil domestik dibanding harga bahan baku impor. Kesimpulan terakhir adalah pengenaan bea masuk anti-dumping kepada bahan baku tekstil tertentu dapat membantu sementara kerugian yang telah dialami industri tekstil nasional.

ANALISIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Raden Muhammad Mukhlasin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19905

Penelitian ini menganalisis putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dari tiga pemohon yang memiliki piutang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas pembuktian sederhana (summierlijkheid) dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan untuk menyatakan terpenuhinya syarat formal kepailitan. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum, putusan ini cenderung menerapkan pendekatan formalistik tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan debitor atau motif permohonan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepailitan korporasi.

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG Nur Kholis Alfarizi; Indra Maulana; Farahiyah Haqi; Lintang Agustin Suhandi; Briliant Trisakti Muhammad Hanafiah; Tedi Supriyadi
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19981

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang

POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TERNATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Fathurrahim, Fathurrahim; Tri Syafari; Robo, Basto Daeng
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20016

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate serta mengetahui faktor yang menpengaruhi pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate. .Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Ternate dalam hal ini di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan dalam prakteknya, Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Serta terkait dengan factor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidan, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate

MEMBANTAH NARASI MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Wulandari, Amelia; Arisman; Wahidin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20162

Fenomena narasi “Marriage is Scary” di media sosial menunjukkan kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan. Pengalaman traumatis, ketakutan akan konflik rumah tangga, tekanan finansial, dan konten negatif di platform online seperti Tiktok adalah semua faktor yang sering menyebabkan munculnya narasi ini. Pada akhirnya narasi ini merusak pemahaman masyarakat tertutama generasi muda tentang makna dan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membantah narasi negatif tersebut melalui pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi digital dari media sosial. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana narasi “Marriage is Scary” terbentuk, faktor pendorongnya, serta kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tujuan spiritual dalam berkeluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena narasi “Marriage is Scary” yang muncul di media sosial secara signifikan oleh mereka yang berbagi pengalaman atau pandangan negatif tentang pernikahan. Narasi “Marriage is Scary” di sebabkan oleh disinformasi, pengalaman pribadi yang disebarluaskan, serta lemahnya literasi hukum dan agama. Perspektif hukum keluarga Islam memberikan pedoman untuk menciptakan pernikahan yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan reedukasi berbasis nilai Islam dan penguatan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi serta membangun persepsi positif terhadap pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju keluarga Sakinah. Kata Kunci: Marriage is Scary, media sosial, pernikahan, hukum keluarga Islam

PENERAPAN KONSEP MITSAQON GHOLIZHON PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Nurjannah; Wahidin; Arisman
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20232

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep Mitsaqon Gholizhon yakni perjanjian yang kokoh dan sakral dalam ikatan pernikahan pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Praktik poligami tanpa pencatatan resmi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keadilan dalam relasi keluarga, serta keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pasangan keluarga poligami yang tidak tercatat dari lima desa di Kecamatan Tambang, yakni Desa Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai implementasi nilai-nilai Mitsaqon Gholizhon dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Mitsaqon Gholizhon dalam praktik poligami tidak tercatat berjalan secara tidak optimal. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang berupaya menjaga keharmonisan dan keadilan antar istri, secara umum masih ditemukan ketimpangan dalam pembagian hak-hak, seperti nafkah, perhatian, serta kejelasan status hukum istri dan anak. Faktor utama yang menyebabkan poligami tidak tercatat meliputi keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman hukum, penolakan istri pertama terhadap pernikahan kedua, serta pengaruh budaya lokal. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini belum mencerminkan nilai-nilai luhur Mitsaqon Gholizhon yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum dan agama serta penguatan peran lembaga keagamaan dan negara dalam mengawal praktik pernikahan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Mitsaqon Gholizhon, Poligami Tidak Tercatat, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Tambang.

KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF STRAIN THEORY DAN GENERAL STRAIN THEORY: STUDI KASUS PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN DI PASURUAN AKIBAT RASA IRI TERHADAP KESUKSESAN KORBAN DALAM USAHA SEMBAKO Siti Masyitoh; Dede Kania; Ine Fauzia
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20465

Penelitian ini membahas kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di Pasuruan dengan pelaku berinisial M, yang termotivasi oleh rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan usaha tetangganya. Kasus ini dianalisis menggunakan perspektif teori anomie dan teori strain yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Robert K. Merton, serta pengembangan selanjutnya oleh Robert Agnew dan Messner & Rosenfeld. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sosial hingga tindakan kriminal. Ketegangan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai (kesuksesan ekonomi) dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara legal. Selain itu, konsep deprivasi relatif juga digunakan untuk memahami perasaan ketertinggal yang dirasakan pelaku karena kesenjangan hasil usaha dengan korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku mengalami tekanan emosional dan psikologis akibat ketimpangan sosial yang memicu tindakan kejahatan sebagai jalan yang ditempuh pelaku untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, teori strain memberikan pemahaman yang mendalam terhadap motif kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan psikologis dalam masyarakat.

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH Tasimin, Suhardi T. Minta
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20776

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai industri financial technology (fintech) syariah di Indonesia dengan menelaah aspek-aspek utama yang membentuk kerangka operasional dan hukumnya. Fokus kajian meliputi lima hal: konsep dasar dan prinsip syariah dalam fintech, regulasi dan peran lembaga pengawas, tantangan aktual yang dihadapi industri, jenis-jenis akad yang digunakan, serta peran fatwa-fatwa DSN-MUI dalam mengarahkan perkembangan fintech syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap sumber hukum, putusan kelembagaan, serta literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi keuangan modern dan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad muamalah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah. Regulasi dari OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi pilar penting dalam menjamin legalitas dan kepatuhan syariah. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi keuangan syariah dan infrastruktur hukum yang belum menyeluruh. Fatwa-fatwa DSN-MUI memainkan peran strategis dalam membingkai arah pertumbuhan fintech syariah yang adil, transparan, dan sesuai syariat. Temuan ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam memahami serta mengembangkan ekosistem fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Syariah, Financial Technology, Keuangan Islam.

TINJAUAN UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA WANPRESTASI MENURUT JAMINAN FIDUSIA Hifni, Mohammad; Irwanto, Irwanto
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21265

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan serta ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum terutama di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah data dari hasil referensi pustaka. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke lapangan dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan proses kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan yang berhubungan dengan keadaan ekonomi masih terbilang belum stabil sehingga beberapa yang menyebabkan wanprestasi bermasalah. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatanya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kata kunci: wanprestasi; jaminan fidusia; sengketa

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA