cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 15   16   17   18   19 
PERANAN TEKNOLOGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hidayat, Heri; Mulyani, Heny; Nurhasanah, Sri Devi; Khairunnisa, Wilma; Sholihah, Zakitush
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24759

Abstract

Perkembangan pendidikan saat ini sangatlah cepat khususnya perkembangan pendidikan digital di indonesia. Teknologi digital bisa digunakan sebagai alat bantu siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, dengan adanya teknologi tersebut kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat, seperti mencari bahan ajar. Dalam proses pembelajarannya pengajar bisa menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media – media seperti proyektor, audio visual, pengembangan game education, hal itu dilakukan agar dapat mempermudah para siswa dalam menyerap atau menerima suatu materi yang disampaikan oleh guru dan proses pembelajarannya lebih efektif. Itulah pentingnya teknologi digital yang digunakan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena pendidikan tersebut memiliki tujuan tertentu, seperti menanamkan nilai – nilai ideologi pancasila.
KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24754

Abstract

Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep yang dianut dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Hal ini tentu saja diharapkan akan berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (masih berciri anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ciri sistem sosialisme dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Namun karena terbentur konsep sosialisme yang bersentral pada peran dan dominasi negara, maka sistem keadilan ekologi dalam konteks sistem hukum Indonesia bernuansa Keadilan ekologi sosial. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. 
TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia) Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh PT. PLN Indonesia atas kerugian yang diderita konsumen, serta hak konsumen yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian yang diberikan PT. PLN Indonesia berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian token listrik terhadap konsumen belum tepat karena hanya mengakomodir kerugian material, padahal dilain sisi konsumen juga mengalami kerugian immaterial. Meskipun perbuatan hukum Wanprestasi berorientasi pada kerugian material, konsumen PT. PLN Indonesia yang dirugikan secara immaterial tetap dapat mengajukan gugatan ganti kerugian immaterial dengan dasar gugatan Wanprestasi dengan merujuk kaidah hukum baru yang dilahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang menentukan bahwa gugatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dapat diubah menjadi Wanprestasi, dan terhadap perbuatan hukum Wanprestasi dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.
PERNYATAAN MEMILIH TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25428

Abstract

Perkawinan campuran atau  beda kewarganegaraan, antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki yang berkewarganegaraan asing, apabila dalam perkawinan tersebut membuahkan anak, maka secara formal, kedudukan anak yang lahir tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yakni   asas Ius Soli dan Ius Sanguinis, anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan/Kewarganegaraan GandaTerbatas. Status kewarganegaraan  ganda terbatas ini hanya dapat dimiliki hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut diberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu untuk dapat memilih atau menyatakan kewarganegaraannya adalah 3(tiga) tahun, hingga anak tersebut berusia 21 Tahun. Setelah anak tersebut berumur 21 tahun, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan harus menyampaikan pernyataan pilihannya tersebut. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  dapat disampaikan kepada  : a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau  b) Kepala Kantor Imigrasi; atau c) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut affidafit-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (library Research) dengan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan  ganda terbatas, telah diberi kemudahan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011 tentang Tatacara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
KAPASITAS HUKUM INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENANGANAN MASALAH PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Yeti Puspita, Natalia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24760

Abstract

Climate change is a serious problem that threatens humanity in the world, and this can be categorized as a non-traditional security problem known as human security. Climate change in the world is marked by the increase in the temperature of the earth's air and rising sea levels due to the melting of ice in the polar regions. This condition will cause disasters both natural disasters such as drought and forest fires, as well as non-natural disasters such as conflicts and epidemics, which will ultimately threaten world peace and security. In January 2019, Indonesia was officially elected as a non-permanent member of the UN Security Council. The election of Indonesia is evidence of the confidence of the international community in Indonesia's diplomatic capabilities. Indonesia will carry out its role as a non-permanent member of the UN Security Council for two years, from 1 January 2019 to 31 December 2020. With its position as a non-permanent member of the UN Security Council, Indonesia is expected to be actively involved in efforts to tackle climate change. Based on this, in this paper, the author will raise the topic of "The Legal Capacity of Indonesia as a Non-Permanent Member of the UN Security Council in Handling Global Climate Change Issues”.
PERUBAHAN SIKAP SOSIAL ANAK JALANAN PADA PKBM HIMMATA DI PLUMPANG JAKARTA UTARA Nursandi, Irfan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24755

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiperiubahan sikapsosialanak jalanan di PKBM HIMMATA,mengetahuifaktor dari perubahan sikap yang dialami anak jalanan di PKBM HIMMATA,mengetahuipendekatan pembinaan terhadap anak jalanan di PKBM HIMMATA.Metode   penelitian  yang   digunakan   yaitu   studi   kualitatif,  dimana  peneliti melakukaneksplorasisecaramendalamterhadap perubahan sikap sosial anak jalanan  pada PKBM HIMMATA.Pengumpulandata yangdigunakanadalahwawancara,observasi,danstudikepustakaan.Penelitian inidilakukan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan November 2019.Hasilpenelitianini menunjukanbahwa (1) Perubahan sikap sosial anak jalanan pada PKBM HIMMATA sudahdapatdikatakancukupbaik,namun terdapat beberapayang masih perlu diperhatikanyaitu kurangnya disiplin dalam mengerjakan tugas, kepercayaan diri yang masih kurang,kurangpeduliterhadap lingkungan sekitar serta terdapat yang masih belum mengenali tanggung jawabnya. (2) Adanya faktor yang mempengaruhi dalam perubahan sikap sosial, yaitu faktor dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak.(3) Pendekatan dalam pembinaan anak jalanan yang dilakukan PKBM HIMMATA terdiri dari Temu Bareng Seniman Jalanan (TERMINAL), Strategi Pemetaan Minat dan Bakat (SIPEMIKAT) yang di dalamnya terdapat kegiatan non akademik seperti,  organisasi yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik yaitu BEST, berikutnya kegiatan yang bergerak untuk mengasah kemampuan kesenian yaitu Sanggar HIMMATA, dan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan siswa yaitu Life Skill. Kegiatan Akademik, berjenis sekolah kejar paket A, B, dan C. Kegiatan Religi seperti, Tadarus Al-Qur’an, hafalan Al-Qur’an, malam bina iman dan taqwa, serta Kultum.
MENGGAGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS BUDAYA SPIRITUAL HINDU PADA PERGURUAN TINGGI Mertha Sujana, I Putu Windu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25963

Abstract

Pemikiran-pemikiran praktisi kewarganegaraan telah memberikan inspirasi untuk memberikan gagasan bahwa dalam mencapai tujuannya mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (smart and good ctizen) salah satu sumber yang dapat dijadikan landasan adalah bersumber pada nilai-nilai budaya spiritual Hindu. Oleh karena itu sangat tepat sekali jika mengintegrasikan nilai-nilai budaya spiritual Hindu ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pedoman bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negaranya. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa atau tercapainya hasil belajar kewarganegaraan mahasiswa yang utuh, yakni menjadi warga negara yang baik dan cerdas (to be smart and good citizenship) yang terintegrasi dalam civic knowlidge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence; yang secara  utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (civic culture) yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat, dan cerdas intelektual secara personal maupun sosial (humanis, holistik, dan religius). Nilai-nilai budaya spiritual Hindu yang dikolaborasikan pada substansi materi PKn diantaranya adalah Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana, dan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah.
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN Pudyastiwi, Elisabeth; Djatmiko, Agoes
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25433

Abstract

With the enactment of the ASEAN Single Market in 2015 opened opportunities for Indonesian MSMEs to market their products and compete with foreign products. UMKM which is the driving force of the national economy must be able to take this golden opportunity for Indonesia's national interests and not on the contrary we are the market for other member countries. Of course this becomes a challenge for national MSMEs to face the ASEAN Single Market next year, MSMEs must maintain and enhance competitiveness as a creative and innovative industry. In addition, MSMEs must also improve product standards, design and quality to comply with ASEAN regulations by looking at the ISO 26000 requirements for Green Products. The Indonesian government must work hard to help MSMEs who experience obstacles such as facilitating the provision of credit access at banks, providing entrepreneurial training, increasing access to finance for MSMEs, facilitating financing for beginner entrepreneurs. Expanding access to finance and reducing KUR interest costs, Food and Energy security loans, and mapping the potential export of MSME products to ASEAN and other countries and facilitating promotion of MSME products at home and abroad.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS KDRT OLEH P2TP2A KOTA BANDA ACEH (STUDI DI KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH) Yusdar, Yusdar; Amirullah, Amirullah; Ruslan, Ruslan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24761

Abstract

Penelitian ini membahas  tentang:Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Latar belakang adalah daerah dengan tingkat kasus KDRT paling banyak di kota Banda Aceh, bahkan hingga tahun 2017 kasus KDRTdi Kecamatan Kuta Alam telah mencapai 23 kasus. Penelitian ini secara khusus 1) Proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam 2) Dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Kuta Alam 3) Kendala yang di hadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian tersebut yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data munggunakan wawancara sementara teknik analisis data ialah teknik kualitatif. Bertempatan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang berlokasi Nyak Adam Kamil II Desa Merduati, Koetaradja Banda Aceh dengan subjek penlitian adalah 11 orang. Hasil penelitian ialah (1) Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban,selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. (2) Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam.(3) Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari hari. 
PERAN DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KABUPATEN BULELENG DALAM PENEMPATAN DAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25429

Abstract

The initial process for the placement of Indonesian workers abroad, begins with registration at the Buleleng Regency Manpower Office then proceed with the recruitment process. Recruitment is carried out after a request for sending Indonesian workers from an overseas agent has been verified by an Indonesian representative in the recipient country. In this recruitment process, counseling and selection are carried out. If it passes the selection process, it will continue with the signing of the placement agreement. In this post-placement period, the government through the Buleleng Regency Manpower Office of origin of Indonesian workers prepared an empowerment program for Indonesian workers after returning to their home regions. This program is carried out in the form of capital services for full-time Indonesian workers, providing education and entrepreneurship assistance and management of work, education and assistance for Indonesian workers' organizations, including cooperative organizations for Indonesian workers and their families, as well as welfare improvement programs for Indonesian workers and in protection efforts provided by the state, it is necessary to be clear about the legal protection in force and must be followed by every foreign national in the country. Therefore, in the process of placing Indonesian workers abroad, the state is obliged to enter into bilateral agreements with the recipient country, especially with the recipient country that does not yet have legislation that provides protection for foreign workers. In implementing the protection of Indonesian Migrant Workers Overseas, there are still many obstacles which are caused by the ineffective protection system that is in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP), the attraction of authority between the Central Government and Provincial Governments in terms of Placement Services and Worker Protection Institutions Indonesia, the assumption that the settlement of cases experienced by migrant workers is only the responsibility of BNP2TKI and UPT P3TKI, Lack of active role of the Department of Manpower and Transmigration of the Regional Government in helping the resolution of problems experienced by migrant workers, and the non-cooperation of PPTKIS in helping the Provincial Regional Government and District / City Regional Government in resolving cases.

Page 17 of 90 | Total Record : 896

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue