cover
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X AK 1 DI SMK NEGERI 1 ABANG Dwipayana, I Kadek Erik; Natajaya, I Nyoman; -, Sukadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 4, No 1 (2016): Februari
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v4i1.20839

Abstract

ABSTRAK             Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan motivasi belajar siswa pada kelas X AK 1 SMK Negeri 1 Abang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dalam pembelajaran. (2) Meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas X AK 1 SMK Negeri 1 Abang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). dan (3)  Mengetahui kendala-kendala dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) beserta alternatif pemecahan masalahnya.            Jenis penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus dengan rancangan siklus terdiri dari tahap rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, evaluasi/observasi, refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AK1 SMK Negeri 1 Abang tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 35 orang.            Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, test, dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode  deskriftif kualitatif dan deskriftif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan : (1) terjadi peningkatan motivasi belajar siswa kelas X AK1 SMK Negeri 1 Abang tahun pelajaran 2016/2017 yaitu pada siklus I hanya sebesar 29,37  kemudian di siklus II meningkat menjadi 36,03. (2) terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu pada siklus I sebesar 70,0 kemudian  pada siklus II hasil belajar siswa meningkat menjadi 83,5 yang berada pada kategori baik. (3) kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran ini yaitu siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) karena pembelajaran seperti ini baru pertama kali diterapkan di kelas tersebut. Kata Kunci : Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS), Motivasi, Hasil Belajar  ABSTRACT                The research was asmed to (1) Increasing the motivation of learning of students in class X AK 1 SMK Negeri 1 Abang through the application of cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS) in learning. (2) improve the results of study student learning in class X AK 1 SMK Negeri 1 Abang through the application of cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS). And (3) Knowing the obstacles in applying cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS) along with alternative problem solving.               This type of research belongs to classroom action research (PTK). The research was conducted in 2 cycles with cycle design consisting of action plan stage, action implementation, evaluation / observation, reflection. The subjects of this study are the students of class X AK1 SMK Negeri 1 Abang academic year 2016/2017 with the number of students 35 people.               Data collection techniques used are, observation, test, and interview. Data were analyzed using qualitative descriptive and quantitative descriptive method. The result of the analysis shows: (1) there is an increase of learning motivation of class X AK1 SMK Negeri 1 Abang in academic year 2016/2017 that is in cycle I only 29,37 then in cycle II increased to 36,03. (2) there is an increase in student learning outcomes in the first cycle of 70.0 and then on the second cycle student learning outcomes increased to 83.5 are in either category. (3) obstacles encountered in the application of this learning model is that students are not familiar with cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS) because this kind of learning is first applied in the class. Keywords : Cooperative Type Two Stay Two Stray (TSTS), Motivation, The Results Of The Study
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PANTI ASUHAN DANA PUNIA DESA BANYUNING, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG ., Gede Satria Pratama; ., Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd.; ., Drs. I Wayan Landrawan,M.Si
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 2, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4699

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perencanaan pendidikan karakter pada Panti Asuhan Dana Punia, (2) Penerapan pendidikan karakter pada Panti Asuhan Dana Punia, (3) Kendala penerapan pendidikan karakter di Panti Asuhan Dana Punia, (4) Solusi untuk mengatasi kendala penerapan pendidikan karakter di Panti Asuhan Dana Punia. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Ketua Yayasan, Ketua Panti, Pembina dan Anak-Anak Panti. Sampel diambil dengan menggunakan metode porpusive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Pencatatan dokumen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: (1) Perencanaan pendidikan karakter pada Panti Asuhan Dana Punia adalah berupa program kerja. (2) Penerapan pendidikan karakter pada Panti Asuhan Dana Punia adalah berbentuk ekstrakurikuler dan pengetahuan tambahan berupa kursus bahasa inggris. (3) Kendala penerapan pendidikan karakter di Panti Asuhan Dana Punia adalah belum adanya bantuan secara rutin, anak-anak panti asuhan kurang displin dan pembina yang sangat minim. (4) Solusi untuk mengatasi kendala penerapan pendidikan karakter di Panti Asuhan Dana Punia adalah untuk mengatasi bantuan pemerintah yang tidak menentu, pihak yayasan melakuan pedekatan kepada pemerintah terkait agar dana yang diberikan oleh pemerintah secara rutin dikeluarkan, sehingga nantinya dapat menunjang kebutuhan anak-anak dan dapat menjalankan seluruh program-programnya dengan lancar. Solusi untuk permasalahan dari anak adalah diberikannya pembinaan dan pengarahan tentang kedisiplinan, agar anak Panti Asuhan mengerti tentang arti disiplin dan mampu menerapkan dikehidupannya sehari-hari Solusi untuk pembina adalah membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok belajar dan selanjutnya memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan bersama agar anak-anak tersebut dapat membantu satu dan sama lain. Kata Kunci : Panti Asuhan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pendidikan Karakter This study aims to determine (1) Planning character education at the Orphanage Fund Punia, (2) Application of character education at the Orphanage Fund Punia, (3) Constraints implementation of character education at the Orphanage Fund Punia, (4) The solution to overcome the application character education in Orphanage Fund Punia. This research is a qualitative descriptive study. The subjects were Chairman of the Foundation, Chairman of the Institution, and the Trustees of Children Orphanage. Samples were taken using porpusive sampling method. The data collection techniques: (1) observation, (2) interview, (3) Registration of documents. The study says that: (1) Planning character education at the Orphanage Fund Punia is in the form of a work program. (2) The implementation of character education at the Orphanage Fund Punia is shaped in the form of extra-curricular and extra knowledge of English language courses. (3) Constraints implementation of character education in the Orphanage Fund Punia is the lack of support on a regular basis, children orphanages less disciplined and coaches are very minimal. (4) The solution to overcome obstacles in the implementation of character education Punia Orphanage Fund is to cope with erratic government assistance, the Foundation undergo retrofitting to the relevant government for the funds provided by the government routinely excluded, so that will be able to support the needs of children and can run entire programs smoothly. Solutions to the problems of children are given guidance and direction of discipline, so that children understand the meaning Orphanage disciplined and able to apply everyday dikehidupannya Solutions for coaches is to divide the children into groups to learn and then assigns tasks to work together in order to these children can help one and another. keyword : Character Education, Orphanage, Implementation and Site planning
PERANAN AWIG-AWIG DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PAKRAMAN SELAT DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH Trinaya Dewi, A.A. Mas Adi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31437

Abstract

Desa di Bali mempunyai tatanan yang khas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Desa dapat memiliki badan usaha, untuk itu pada desa-desa di Bali telah didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pendirian LPD sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi termasuk LPD di dalamnya dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh dari sejak awal memerankan awig-awig dalam pengelolaan LPD bersama Desa Pakraman untuk menjalin kepercayaan dan sanksi pelanggaran pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan awig-awig Desa Pakraman Selat dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ? 2) Apakah sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa Pakraman Selat?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu: Penelitian perpustakaan dan Penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan awig- awig Desa Pakraman Selat dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa sangat berperan dimana dalam aktivitas LPD senantiasa awig-awig yang dijadikan pedoman sehingga masyarakat yang memiliki pinjaman di LPD akan berusaha melunasi pinjamannya karena takut akan sanksi adat yang tertuang dalam awig-awig Desa Pakraman Selat, dan Sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa Pakraman Selat Sanksi adat yang dikenakan apabila terjadinya kredit macet di LPD Desa Pakraman Selat adalah dengan danda arta atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa.
PERUBAHAN BATAS UMUR MINIMAL MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 Agus Vijayantera, I Wayan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28606

Abstract

Perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan umur minimal wanita dengan pria yakni pada umur 19 tahun. Akibat hukumnya, seseorang yang telah dewasa atau berakhir haknya sebagai anak sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat menikmati haknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih harus menunggu umurnya 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai latar belakang perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan serta menganalisis tujuan hukum perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan pengaturan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dilakukan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Pengaturan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan dalam pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan kedudukan hukum untuk umur wanita dan pria, namun kurang memperhatikan keberadaan hukum yang sering digunakan sebagai indikator usia dewasa serta kurang memperhatikan keberadaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
PERANAN PENTING PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA PANDEMI COVID-19 Agassy Sihombing, Rizky; Suhendro Lukitoyo, Pristi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31426

Abstract

Pandemi Covid-19 sudah menjadi salah satu permasalahan yang sangat berbahaya yang saat ini sedang kita hadapi, adanya pandemi Covid-19 membuat kita sebagai masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pekerjaan, bahkan komunikasi secara langsung dapat terhambat dan juga tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan secara langsung. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan tidak mengetahui bahwasannya terdapat peranan penting Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di masa pandemi Covid-19. Generasi muda zaman sekarang lebih tertarik dengan kehidupan yang jauh dari amalan nilai Pancasila dan Kewarganegaraan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini, yang justru tambah membuat generasi muda buta akan adanya peranan penting Pancasila dan Kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius. Salah satu kontribusi hal yang kita lakukan demi meminimalisir permasalahan ini adalah dengan mengajarkan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang disajikan berasal dari kajian pustaka dan penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Adapun metode yang dilakukan, adalah dengan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh berdasarkan temuan kajian pustaka dan penelusuran literatur menunjukkan bahwa di era globalisasi saat ini bahkan pandemi Covid-19, banyak masyarakat, generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan mengetahui peranan penting Pancasila dan Kewarganegaraan di kehidupan berbangsa dan bernegara.
MENGELOLA E-LEARNING MELALUI PEMBELAJARAN KOLABORATIF DI DALAM KELAS YANG MULTIKULTURAL Ketut Arya Sunu, I Gusti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34135

Abstract

Sikap individualis merupakan salah satu permasalahan dalam implementasi e-learning. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan e-learning melalui pembelajaran kolaboratif utamanya dalam kelas yang multikultural. Dengan pembelajaran kolaboratif, diharapkan dapat meminimalisir sikap individualisme siswa. Artikel ini ditulis dengan mengikuti metode studi pustaka dengan pendekatan integrative review. Terdapat empat langkah yang dilakukan dalam penulisan artikel ini, yakni: mendesain review, melaksanakan review, menganalisis, dan menulis laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat tiga poin penting yang dibahas dalam artikel ini. Pertama, artikel ini membahas mengenai hubungan antara teknologi dan e-learning. Kedua, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pembelajaran kolaboratif. Ketiga, atau bagian terakhir, dijelasakan keragaman/multikulturalisme di dalam kelas online. Masing-masing poin tersebut memberikan gambaran mengenai hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan e-learning, utamanya dalam mewujudkan pembelajaran kolaboratif yang mampu memupuk rasa kebersamaan siswa. Diharapkan, melalui penerapan pembelajaran kolaboratif, efek individualis dari penerapan e-learning dapat ditangkal.
PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Anggraeni Dewi, Dinie; Ulfiah, Zakiah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34152

Abstract

Krisis karakter pada bangsa Indonesia, mengancam nilai karakter bangsa yang bermartabat bagi bangsa Indonesia. Indonesia membutuhkan penanganan untuk menyelesaikan permasalahan karakter bangsa Indonesia yang telah mengalami penurunan terutama di era globalisasi ini. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang dalam tujuannya yaitu membentuk karakter bangsa. PKn diwajibkan untuk dipelajari dimulai dari tingkat dasar, menengah sampai dengan pergururan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dibentuk berdasarkan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dengan begitu, karakter yang seharusnya melekat pada setiap bangsa Indonesia yaitu karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah mengapa PKn dipelajari dan diterapkan kepada peserta didik sejak sekolah dasar. Walaupun demikian, pendidikan karakter pada peserta didik tidak akan berhasil apabila hanya bergantung pada lembaga pendidikan saja, perlu adanya kontribusi dari lingkungan sekitarnya pula. Maka dari itu, tidak adil apabila ketidak berhasilan dalam membentuk karakter bangsa justru disalahkan hanya pada satu pihak saja.
LEGAL PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY NUMBER 5 YEAR 2019 Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31431

Abstract

In the context of preventing and overcoming violence against women and children in Buleleng Regency, it is necessary to protect women and children victims of violence in the form of Regional regulations. The protection of women and children victims of violence in the regions requires institutional support and regulations that can guarantee its implementation. Regional regulations regulate protection efforts for victims, especially in terms of prevention, service, and empowerment of women and children victims of violence in Buleleng Regency.
LEGAL PROTECTION OF DIPLOMATIC REPRESENTATIVE BUILDING ASSESSED FROM THE PERSPECTIVE OF THE 1961 WINA CONVENTION (Case Study: Suicide Bombing In Kabul Afghanistan Near United States Embassy) Ewik Lindasari, Luh; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28601

Abstract

The study aims to identify and analysts the legal protections of diplomatic buildings of the United States are reviewed from the perspective of the Vienna Convention 1961 as well as the recipient state answer of Kabul Afghanistan in the case of suicide bombing near the U.S. embassy. The study uses a type of normative legal research through a conceptual approach, a statutory approach and a historical approach that is then analyzers by using primary, secondary, and tertiary legal substances. The results showed that the protection of the law against diplomatic buildings is governed in article 25 of the 1961 Vienna Convention describing the building of representatives and facilities therein can not be contested by the recipient State obliged to provide facilities to support the activities of representatives outside the country and the form of liability of the recipient of Afghanistan to the diplomatic buildings by replacing any damages for both physical damage and discomfort experienced by 1961 United , as well as deploying security officers to anticipate follow-up attacks by the Taliban against the environment of United States diplomatic buildings
PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGGELAPAN PAJAK Trisna Dewi, Ni Made
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31421

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Tax Amnesty menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Atas kebijakan Tax Amnesty tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty dan apakah sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kebijakan pemberian Amnesty pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty adalah Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang- undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Filter by Year

2013 2024


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue