cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 19   20   21   22   23 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KETAHANAN NASIONAL Cibya Rahmawati, Linda; Anggareni Dewi, Dinie
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34130

Abstract

Konsep pendidikan kewarganegaraan untuk menjalankan kepatuhan terhadap Pancasila. Setiap fase-fase yang dilalui oleh pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk perspektif ketahanan nasional. Pembentukan yang mampu dijalankan oleh setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila sebagai upaya menjelankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya menyemai edukasi untuk menjalankan ketahanan negara dibentuk dari lingkungan sekolah. Peserta didik tidak saja menjadi “objek” dalam konsep pendidikan kewarganegaraan melainkan subjek yang mampu membawa perubahan. Sebab secara dinamis kemampuan subjek sebagai bentuk apresiasi Pancasila sekaligus memberikan kemampuan setiap negara. Dalam essay yang ditulis oleh peneliti, Pancasila tidak menjadi “barang mati” sebab setiap silanya tidak saja tulisan melainkan kemampuan untuk menggambarkan kenyataan dan mampu diimplementasikan oleh setiap warga negara.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: INTERNALISASI NILAI TOLERANSI UNTUK MENCEGAH TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL Abdullah Hasibuan, Hamdi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34146

Abstract

Penanaman nilai toleransi sangat perlu dilakukan pada jenjang pendidikan formal. Mengingat keadaan sosial masyarakat yang multikultur, maka toleransi menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Keadaan multikultur di masyarakat kerab sekali terjadi tindakan- tindakan diskriminatif. Maka dari itu, penelitian ini mengeksplorasi pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai toleransi untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dalam kerangka multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data pertama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Untuk teknik analisi data dilakukan dengan menggunakan mereduksi data, mendisplay data, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa penanaman toleransi dalam dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan formal. Dengan memasukkan karakter toleransi pada visi dan misi sekolah, melalui program- program sosial yang dilakukan sekolah, mengedepankan unsur keberagaman serta pada setiap kegiatan belajr mengajar. Upaya pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dari seluruh pemangku jabatan disekolah. Melakukan upaya pembiasaan dalam kehidupan sehari dan melakukan keteladanan. Sehingga internalisasi nilai toleransi tidak hanya sebatas materi pelajaran akan tetapi dapat menjadi kebiasaan sehingga membentuk sebuah perilaku. Dengan demikian setiap siswa dapat mencerminkan warga negara yang baik.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Trisna Dewi, Ni Made; Trinaya Dewi, A.A Mas Adi; Mahendra Dewi, Ni Luh Sri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28666

Abstract

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
INVESTIGATION OF CHILDREN AS A CRIMINAL CONDUCT OF DEATH LEADING ABUSE (A CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OF THE BULELENG RESORTS POLICE) Nirwikara .R., Tjok Istri; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28614

Abstract

This study discusses to analyze, the implementation of research on children who oppose criminal acts of persecution carried out in the jurisdiction of the Buleleng Resort Police and the protection needed by investigators in the process of investigating children. This research uses empirical research, with descriptive research types, data and data sources are divided into primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary materials and tertiary materials, then using data merging techniques with document study techniques, observation techniques, and interview technique, in the sample selection technique using non-probability sampling techniques, namely purposive sampling, the data of this study were processed and analyzed qualitatively presented in a descriptive qualitative manner. The location of the study was conducted at the Buleleng Police Station. The subjects of this study were the parties involved in the study involving deaths carried out by minors. The results showed that the investigation carried out in accordance with the juvenile justice system, the investigation continues to prioritize child protection. Related to what is broadcast by the investigator during the process of education which is well done which is carried out with the consent of the children but concerns issues that are classified as minors who have been known in advance from the time limit for conducting the investigation which is demanded quickly will lead to investigators in terms of looking for evidence, witnesses, questions and answers.
TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH Saputra, Arikha; Listiyorini, Dyah; Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32722

Abstract

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi ialah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah piha k dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat. Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith.
PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE Fattah, Ibrahim; Muthmainnah, Muthmainnah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34141

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya advokat atau penasehat hukum dan terbatasnya Lembaga BantuanHukumyangterakreditasiolehKementerianHukum dan HAM Republik Indonesia. Terbatasnya Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakrediatasi di Kota Parepare, sementara tidak sedikit masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.
KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL Fitri, Winda; Putri, Nadila
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31438

Abstract

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teknologi dan informasi yang berkembang saat ini turut menimbulkan permasalahan baru yaitu perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundungan secara online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menunjukan bahwa perundungan online merupakan kejahatan yang timbul karena adanya perilaku tidak bertanggungjawab atau tidak bijak dari pihak tertentu dalam pemanfaatan media teknologi dan informasi. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu korban dengan penggunaan dan pemanfaatan media elektronik. Perundungan online di media sosial dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir sehinga dapat dikenakan Uqubat ta'zir yang besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
JITU TRICKS FAST GRADUATION (CONCEPT-EMPIRIC ANALYSIS OF STUDENT STUDY PROBLEMS) Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28608

Abstract

Graduation quickly and carrying diplomas are the main goals that must be achieved by all students, in addition to knowledge skills, attitudes and skills as intellectuals. However, it is not uncommon for students to experience failures in completing their studies due to various factors. Studies conducted by several universities in Indonesia show that, on average, 4% do not get a diploma because they fail to complete their studies, 4% move universities to avoid dorp-out, and 20% experience problems in completing the study. The problems of this study can be caused due to various problems, both internal problems that exist within the student himself, as well as external problems that occur due to other causes outside the student. Internal factors usually involve students' academic abilities (academic scores), self-motivation, student performance, socio-demographics (age, gender, ethnicity, religion) and student social behavior. Meanwhile, the external factors concern the socio-economic conditions and family education, peer influence, social conditions of the community, departments, lecturers (teachers), the administration system, the university's academic culture, etc. These two factors influence each other in determining the successful completion of student studies
ANALISIS KOMPARASI SOCIAL STUDIES DI CHINA DAN KOREA SELATAN Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31427

Abstract

Adopsi dan adaptasi model sistem pendidikan pada suatu negara belum tentu berhasil pada negara lainnya. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti kondisi sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, kesehatan, hukum nilai-nilai dan keyakinan yang berkembang pada negara bersangkutan. Namun demikian, kajian secara akademik tentang penyelenggaraan pendidikan, khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Satudies) pada negara lainnya akan memberikan gambaran yang utuh bagaimana sistem pendidikan dapat berhasil dengan baik. Beberapa negara berhasil melakukan peningkatan mutu pendidikan setelah melakukan perubahan kurikulum. Beberapa negara lainnya berhasil meningkatkan mutu pendidikan setelah mereformasi sumber daya manusia dan melakukan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Kajian ini bersifat analisis dan sintesis data yang bersumber dari hasil penelitian, buku dan artikel yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menujukkan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di China lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berbasis sosialis. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk menangani isu-isu realitas kehidupan. Sedangkan di Korea Selatan lebih memfokuskan tujuan pendidikannya untuk menanamkan kepada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional (menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengembangkan cita-cita persudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sikap patereotisme).
PERAN INDONESIA DI DALAM PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KAWASAN ASIA TENGGARA Nurhayati, Dwi Astuti; Ambari, Ambari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34136

Abstract

Keuntungan yang diperoleh Indonesia setelah meratifikasi perjanjian The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion (AATHP) yaitu: Indonesia dapat memanfaatkan SDM dan dana yang disediakan dalam kesepakatan AATHP ini. Transboundary Haze Pollution dianggap sebagai masalah bersama oleh para anggota ASEAN. Hal ini menguntungkan Indonesia karna keterbatasan dan ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan masalah kabut asap sendirian. Dari perspektif tanggung jawab negara, Indonesia akan terhindar dari potensi ganti rugi oleh negara lain yang merasa dirugikan. Segala potensi yang ada di negara anggota ASEAN termasuk dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah asap. Dengan meratifikasi Indonesia menunjukan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah kabut asap, hal ini membuat nama baik negara Indonesia terjaga dengan memperlihatkan adanya semangat solidaritas pada negara-negara ASEAN.

Page 21 of 90 | Total Record : 896

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue