cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 20   21   22   23   24 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 Maria Tavarez, Karenina; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34153

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan saat masa terjadinya pandemi wabah penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) yang menyebar ke seluruh negara di dunia tanpa terkecuali di negara Indonesia termasuk ke berbagai daerah salah satunya yaitu di wilayah Kabupaten Blora,dimana pasien terutama pasien non Covid-19 membutuhkan lembaga fasilitas penyedia pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun di rumah sakit.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk meninjau mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sumber penelitian mengambil dari data primer berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari buku,jurnal hukum dan lain-lain.Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non Covid 19 di Kabupaten Blora beberapa hal sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan serta perlindungan hukum yang didapatkan pasien berupa perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional dan (2) dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional terhadap klaim tari tradisional yang merupakan bagian warisan budaya indonesia oleh negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Nasional mengenai hak cipta tarian diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun secara Internasional terbagi menjadi pertama Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela misalnya, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi PBB tentang Hak-‐hak Masyarakat Asli 2007. Kedua, hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar, salah satu contohnya Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwuju d (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage) 2003. (2) Upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut: Nonlitigasimerupakanpenyelesaianmasalahhukumdiluarprosesperadilan,yangumumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-‐bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan: Negosiasi, dan Mediasi. Lalu Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana.. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah yuridis normatif.
MEMPERKUAT KESADARAN BELA NEGARA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN Angga Mahendra, Putu Ronny; Kartika, I Made
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28600

Abstract

Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Bela Negara adalah suatu pengabdian semua warga Negara dalam setiap bentuknya, untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang mengacu pada kondisinya sebagai suatu Dharma Agama dan Dharma Negara. Sikap defensif ini akan membantu memperkuat kondisi bangsa yang besar ini yang bernama Indonesia bertahan di tengah terpaan arus kemajuan global yang beegitu cepat dan mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Indonesia akan tetap hidup dalam keberagaman, maju dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya, dan kuat di mata dunia. Hal ini akan dipererat dan diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila kita sebagai pandangan dan pedoman hidup berkepribadian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
ANALISIS KONSEP KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN PERENIALISME Nanggala, Agil; Suryadi, Karim
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31422

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dan perenialisme. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) kebijakan kampus merdeka begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, karena menghendaki adanya modernisasi dan demokratisasi, guna mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan, dalam konteks orientasi pendidikan dan pembelajarannya, kampus merdeka memiliki keselarasan dengan filsafat pendidikan progresivisme, karena berfokus pada upaya mentrasformasikan berbagai keterampilan, disiplin ilmu, kepekaan sosial dan kepribadian, kepada mahasiswa 2) kebijakan kampus merdeka, dalam konteks aliran filsafat pendidikan perenialisme, tidak begitu memiliki relevansi yang substansial, karena perenialisme berbanding terbalik dengan progresivisme, orientasi kampus merdeka untuk membentuk kepribadian mahasiswa, tentu masih memiliki relevansi dengan filsafat pendidikan perenialisme, walau bukan menjadi landasan utamanya, tetapi filsafat perenialisme memberikan refleksi mengenai pentingnya menjaga substansi pendidikan agar tetap selaras dengan kebudayaan, termasuk pada era modern.
PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK AGAR MENCIPTAKAN SISWA YANG BERKUALITAS Cahyani, Karina; Anggraeni Dewi, Dinie
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34131

Abstract

Guru selaku pendidik yang berada di sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Dalam dunia pendidikan zaman sekarang ini, tugas seorang guru tidak hanya menjadi pengajar saja, tetapi selain menjadi pengajar guru juga sebagai pendidik karakter, moral, serta budaya untuk siswanya. Untuk membuat seorang siswa berperilaku yang berkarakter, sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik bagi siswanya. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan peran guru dalam membentuk karakteristik yaitu dengan cara menjadi panutan dan teladan untuk dicontoh oleh siswa serta guru harus mendidik siswanya memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupannya sehari-hari.
PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.
FORMULATION OF LOSSES FOR OIL POLLUTION DUE TO TANKER SHIP ACCIDENT IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM VALUE OF JUSTICE Purwendah, Elly Kristiani; Periani, Aniek
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28593

Abstract

Claims for compensation based on the interests of the marine environment as well as the blue economy concept launched by the government must of course be the basis for the claims of losses given by polluters to restore victims, both human victims (fishermen) and victims of the marine ecosystem, considering that several international instruments have been ratified by the system. national law regarding provisions regulating compensation for oil pollution by tankers. The fair value of compensation for oil pollution due to tanker accidents can be realized by using an economic approach. Analysis of economic theory on law needs to be used, so that the value of justice can be measured properly. Economic concepts, such as the concept of maximization (maximization theory), the concept of equilibrium (equalibirium theory) and the concept of efficiency (efficiency theory) are needed to become a benchmark for the value of justice. The calculation method required for the calculation of claimable compensation is the contingent analysis method, which is a method of calculation based on the assignment of monetary values to environmental goods or commodities, the desire to pay polluters for goods and services produced by natural resources and the environment (willingness to pay). , as well as acceptance to accept something decreasing (willingness to accept).
LAW ENFORCEMENT AGAINST WILD LEVELS CONDUCTED BY COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE LEGAL REGION OF THE POLRES OF BULELENG Tri Wijayanthi, I Gusti Ayu Agung; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28615

Abstract

This study aimed to determine and analyze law enforcement against extortion carried out bycommunityand to find out law enforcement efforts in tackling extortion in the Law Area of Buleleng Police Station. The type of this research was used is empirical legal research. This study usedqualitative descriptive with the location of this study carried out in several places namely in the Buleleng Police Station, the Buleleng District Attorney, Singaraja District Court, Buleleng Inspectorate and several shops in Buleleng. Data collection techniques were carried out using document studies, observations, and interviews. The results showed that (1) law enforcement apparatus in enforcing extortion cases carried out by community have been acted properly and decisively because law enforcers have the right to process and up to now there are no extortion in the community, (2) prevention efforts what has been done by law enforcement officers was in the form of preventive, Pre-emtive, and Represive actions
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 Tahun 2001 TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG Listyorini, Dyah; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32723

Abstract

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi itu sangat merugikan bagsa dan negara, karena menyangkut pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu perlu diberantas sedini mungkin diantaranya bisa melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki jati diri yang berkeinginan untuk memajukan bangsa dan negaranya, melalui kiprahnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Melalui implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Disini implementasi yang dimaksudkan adalah implementasi dari Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 terhadap pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa Unisbank Semarang. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Do Rosário Amaral, Jovita
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34142

Abstract

Posisi pekerja buruh sangat lemah dibandingkan dengan posisi pemilik pekerjaan dalam praktiknya. Sejumlah hak tenaga kerja telah diatur dalam pasal undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terkadang, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemberi kerja dan perusahaan outsourcing karena tidak ada ancaman sanksi atau hukuman atas pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pekerja outsourcing berhak atas perlindungan K3 dari perusahaan? (2) Upaya hukum apa yang dapat diterapkan untuk melindungi pekerja outsourcing dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis hukum. Lebih lanjut, ini berkaitan dengan penerapan dalam praktik hukum ketenagakerjaan dunia, khususnya masalah outsourcing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif.

Page 22 of 90 | Total Record : 896

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue