Jurnal Sains Sosio Humaniora
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Articles
443 Documents
<![CDATA[Legal Analysis on The Valuation of a Company’s Shares Nominal Value ]]>
<![CDATA[M. Y. F. Hafidz Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The existence of a Company as a legal entity with a commercial purpose in a state holds an important role in developing the national economy. Such existence must be supported with a comprehensive regulatory framework that able to ensure legal certainty of every legal action relating to a Company. The prevailing regulations relevant to a Company includes, among others, the valuation of a Company’s shares, which hold a significant role either to the Company itself, the shareholders, and other third parties, especially in investing into or doing a business activity. Therefore, this research is drafted to discuss the legal aspects in valuation of a Company’s shares in Indonesia. This research used a descriptive method with a qualitative approach.]]>
<![CDATA[Teacher Communication Ability in Supporting Art Achievement of Students with Disability ]]>
<![CDATA[Muhammad Rasyid Anwar]]>;
<![CDATA[Agustina Multi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The education of students with disabilities has been the focus worldwide since the 1960s. The Indonesian government organizes special schools as a particular means of educating students with disabilities. Communication is part of the educational process that affects children's disabilities, and the teacher's communication skills play an essential role in the education of students with disabilities. This study examined teachers' communication skills in supporting students with disabilities in the arts. The study used a qualitative method with eight teachers, five parents, and ten students. The research was complemented by observations and document studies at SLB Fitria, an SLB with achievements in the arts. The study found that the teacher's communication abilities in teaching students with disabilities include the ability to communicate flexibly using various ways appropriate to the personal conditions and conditions of students' disabilities and the ability to encourage and motivate students to be involved and perform well. The study found that other factors support the artistic achievement of students with disabilities and the teacher's communication skills, namely parental support and the learning system in school. This study suggests paying particular attention to the teacher's communication skills in teaching. The teacher's communication abilities have overcome other shortcomings in their resources (educational background), school shortages (availability of facilities and infrastructure), and student deficiencies.]]>
<![CDATA[Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah ]]>
<![CDATA[Veronica Komalawati]]>;
<![CDATA[Sridewi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Alma Ardelia Ma'arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[A legal marriage paves the road to start a family in accordance with the law, which creates various legal relationships in the area of family law. One of the legal relationships that arise between a child and his/her parents is the obligation of reciprocal alimentation. The legal obligation of alimony refers to the act of providing someone with financial support based on the capability of the person providing alimony. When a legally married couple decides to have a child, the parents have control over that child which creates the legal obligation for the parents to raise and educate the child as best they could until that child reaches adulthood. When that child reaches adulthood, he/she must take care of the parents in need of assistance, in accordance with the child’s capability. However, in reality adults often neglect their parents, abandoning them when they need assistance by handing over responsibility to a social institution. Cases where the child neglects their elderly parents often occur since the child does not have a familial connection with his/her parents because the parents were absent during the child’s upbringing. The obligation of the child to provide elderly parents with alimony constitutes a legal relationship that cannot be broken according to family law due to the existence of a legal marriage and blood relations. Even when the parents have been placed at a social institution for whatever reason, the child who has reached adulthood is obligated to provide the parents alimony and show respect.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Gilda Nathania Sirait]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Agus Suwandono]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan Hak Tanggungan yang diberikan kepada lembaga perbankan berfungsi sebagai jaminan pelunasan ketika debitur mengalami cidera janji (wanprestasi). Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi jaminan Hak Tanggungan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terjadi antara aktivis Sri Bintang Pamungkas dengan PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA). Sri Bintang Pamungkas sebagai debitur menggugat BCA karena merasa BCA telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebab BCA melakukan perpanjangan perjanjian kredit tanpa pemberitahuan, kehadiran dan persetujuan dari pihak ketiga pemberi hak tanggungan yang kemudian mengakibatkan obyek jaminan berupa SHM Persil Wilis dilelang. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan pihak ketiga pemberi jaminan hak tanggungan dalam kredit perbankan hanya sebagai Pemberi Hak Tanggungan yang telah memberikan kuasanya atas obyek hak tanggungan kepada debitur selaku pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang untuk mendapatkan pinjaman kredit bank. Sehingga ketika bank hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit, bank hanya berhubungan langsung dengan debitur. Bank tidak berkewajiban untuk memberitahu pihak ketiga pemberi hak tanggungan, atau meminta persetujuan pihak ketiga pemberi hak tanggungan, atau meminta kehadiran pihak ketiga pemberi hak tanggungan.]]>
<![CDATA[Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja Yang Menolak Mutasi di CV Fountain ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Adila]]>;
<![CDATA[Holyness N Singadimedja]]>;
<![CDATA[Rr. Janti Surjanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan baik, meskipun telah terikat dengan Perjanjian Kerja maupun Peraturan Perusahaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hubunga antara pengusaha dengan pekerja tidak berjalan baik, diantaranya adalah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang menolak mutasi. Pemutusan hubungan kerja sepihak seringkali dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjanya yang menolak mutasi, yang biasanya dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha pada Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagai contoh yaitu perkara dalam Putusan Nomor: 318/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn antara oleh Siti Zainab seorang pekerja yang di PHK oleh CV Fountain dengan kualifikasi mengundurkan diri karena menolak mutasi. Aturan mutasi tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ada celah dimanfaatkan oleh pengusaha dalam melakukan mutasi terhadap pekerjanya dengan sewenang-wenang dan bagi pekerja yang menolak dimutasi akan dianggap mengundurkan diri dan karenanya pekerja tersebut tidak mendapatkan hak-hak normatif. Dalam penelitian ini Penulis menemukan fakta bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh CV Fountain sudah benar, namun pengkualifikasian mengundurkan diri oleh CV Fountain terhadap Siti Zainab tidak benar, hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor: 318/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang menyatakan putus hubungan kerja antara Siti Zainab (Penggugat) dengan CV Fountain (Tergugat) sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga amar putusan angka (2) Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun demikian amar Putusan terkait besarnya uang pesangon tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena Siti Zainab telah bekerja pada CV Fountain sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 (empat tahun lebih empat bulan), sehingga Siti Zainab seharusnya mendapatkan uang pesangon sebesar: 1 X 5 X Rp. 3.009.700,- = Rp. 15.048.500,- (lima belas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan ]]>
<![CDATA[Azzahra Jihan Shubihantoro]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberian kredit rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dapat menimbulkan risiko berupa adanya pengembang yang wanprestasi. Hal ini tentunya berdampak kepada bank itu sendiri serta nasabah, sehingga muncul urgensi atas implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang yang melakukan pemasaran pre project selling agar risiko yang timbul dari pemberian kredit tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang melalui sistem pemasaran pre project selling serta mengetahui perlindungan hukum dari bank terhadap nasabah atas kegagalan pemenuhan prestasi pengembang dalam pembangunan rumah susun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pemberian kredit pemilikan rumah susun yang dilakukan oleh bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melaksanakan pengawasan secara langsung pada pengembang dan tidak adanya jaminan yang dapat dieksekusi. Kedua, upaya perlindungan hukum oleh bank yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan mengajukan pengaduan dan menerima penyelesaian dari internal bank berupa pembatalan perjanjian kredit dan pengembalian dana.]]>
<![CDATA[Fungsi Koordinasi dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan di Distrik Makbon Kabupaten Sorong Papua Barat ]]>
<![CDATA[Frety Matahelumual]]>;
<![CDATA[Aram Palilu]]>;
<![CDATA[Absalon R. Malagawak]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitan yang dilakukan oleh Apsalon dengan judul “Fungsi Koordinasi Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong Papua Barat” dilakukan untuk mendapatkan deskripsi kualitatif tentang fungsi koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Distrik Makbon kepada para pegawainya dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Distrik makbon Kabupaten Sorong Papua Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dan wawancara serta observasi lapangan dengan pengolahan data penelitian secara kualitatif yang melibatkan 7 (tujuh) orang informan yang diambil sebagai sampel dengan cara purposive sampling. Data yang diperoleh dari para informan direduksi dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai fungsi koordinasi dan pengawasan didapati bahwa koordinasi yang diterapkan oleh Kepala Distrik Makbon. pada umumnya merupakan koordinasi vertical yang melibatkan Kepala Distrik Makbon dengan aparatur distrik atau bawahannya dan juga dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sorong termasuk dinas-dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong dan instansi serta lembaga pemerintah terkait lainnya yang memiliki hubungan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Distrik Makbon. Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Distrik Makbon dilakukan terhadap 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Umum melalui Sekretaris Distrik, dan kepada 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Pemberdayaaan Masyarakat melalui setiap Kepala Seksi.Kesimpulan Pemerintah Distrik Makbon Kabupaten Sorong telah dapat melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan yang menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kerjanya melalui penerapan pembagian kerja kepada seluruh bagian dan seksi dalam struktur organisasi yang dianut yang dipimpin oleh Kepala Distrik sebagai penanggung jawab utama koordinasi dan pengawasan terhadap internal maupun eksternal Pemerintah Distrik sesuai wewenangnya. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan pemerintah maupun pembangunan, Pemerintah Distrik Makbon Kabupaten Sorong ditunjang oleh suasana kerja yang harmonis, kemampuan komunikasi yang cukup, tingginya inisiatif pegawai, evaluasi internal yang rutin, keterbukaan terhadap pembaharuan dan kepemimpinan yang demokratis.]]>
<![CDATA[Peran Emotional Shopping Dalam Membentuk Impulse Buying Pada Konsumen Hyermart Di Surakarta ]]>
<![CDATA[Marjam Desma Rahadhini]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to analyze the role of emotional shopping informing impulse buying. This research is a survey at Hypermart in Surakarta. The population of this research is consumers who have made a purchase at Hypermart Surakarta. The sampling method used non-probability with a purposive sampling with 110 respondents. Data analysis using Structural Equation Modeling (SEM). The validity test used Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the reliability test used Cronbach's Alpha. The results show that price discount and store atmosphere affect emotional shopping, price discount and store atmosphere affect impulse buying, emotional shopping affects impulse buying, emotional shopping does not mediate the effect of a price discount on impulse buying, and emotional shopping does not mediate the effect of store atmosphere against impulse buying]]>
<![CDATA[Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Kooperatif dalam Pembelajaran Daring (Online) ]]>
<![CDATA[Hary Soedarto Harjono]]>;
<![CDATA[Sri Wachyunni]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menggali persepsi mahasiswa pascasarjana dalam pembelajaran kooperatif yang telah mereka lakukan dalam perkuliahan pembelajaran jarak jauh di program studi pendidikan. Melalui survei yang melibatkan 40 peserta dari dua program studi pendidikan, peneliti mengumpulkan data berdasarkan kuesioner untuk mengeksplorasi persepsi umum siswa dalam pembelajaran kooperatif yang terletak di lingkungan pembelajaran online, kelebihan, kekurangan, dan refleksi mendalam mereka tentang pembelajaran kooperatif. Kuesioner diberikan setelah dosen melakukan proses pembelajaran kooperatif dalam kegiatan berbasis proyek dalam mengembangkan pembelajaran multimedia dalam kelompok kecil oleh tiga anggota dalam satu kelompok. Dalam setiap kelompok terdapat anggota kelompok yang memiliki kemampuan yang heterogen. Dalam setiap kelompok terdapat anggota yang berkompeten di bidang multimedia, bidang studi, dan pedagogi pembelajaran. Hasil penelitian diinterpretasikan dan dibahas lebih lanjut.]]>
<![CDATA[Desain Manajemen Mutu Terpadu Pada Pendidikan Pondok Pesantren ]]>
<![CDATA[Safuddin Zuhri]]>;
<![CDATA[Tanti Handriana]]>;
<![CDATA[Indrianawati Usman]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pesantren telah menjadi pusat pengembangan SDM yang berbasis moralitas pada kehidupan sosial. Oleh karenanya pesantren seharusnya memposisikan diri sebagai industri jasa yang menawarkan pelayanan sesuai keinginan pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka. Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder dan primer. Data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai buku dan jurnal tentang Total Quality Management (TQM) dan desain Manajemen Mutu Terpadu yang dianalisis secara kritis dan sistematis. Teknik analisis data dengan memakai analisis isi. Demi mewujudkan hal tersebut, pesantren mau tidak mau harus mengadopsi Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM). TQM menekankan pada etika, budaya personal dan sistem kualitas yang terpadu dan terarah untuk berkomitmen bersama dari setiap warga pesantren dalam upayanya perbaikan mutu yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pesantren dituntut agar dapat menjadikan diri sebagai lembaga pendidikan yang selalu melahirkan gagasan yang konstruktif dalam membangun desain manajemen pendidikan pesantren untuk selalu melakukan perbaikan mutu pendidikan Pesantren. Oleh karenannya perlu melakukan trobosan strategis demi mengembangkan desain mutu pendidikannya. Maka diperlukan perbaikan beberapai hal yang terkait dengan proses kependidikan di pesantren, yakni kurikulum, kepemimpinan, pembelajaran, layanan, dan evaluasi]]>
