cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaspul Anwar
Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25801244     EISSN : 25802305     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Social Sciences
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Arjuna Subject : -
Articles 443 Documents
 23   24   25   26   27 
Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia Febi Cindy Milenia; Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19425

Abstract

Pada masa sekarang ini, marak diketahui mengenai pengadaan program magang tanpa pemberian uang saku (unpaid internship). Alasan perusahaan yang menyelenggarakan unpaid internship yaitu untuk merekrut tenaga kerja magang dari kalangan mahasiswa dan fresh graduate yang belum memikirkan uang dan hanya mencari pengalaman kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dari praktik unpaid internship serta perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam praktik unpaid internship ditinjau dari peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah apabila ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang saku bagi peserta pemagangan dan sudah seharusnya peserta magang unpaid internship dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal Bagas Nurcahya Ifieliano; Aam Suryamah; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19426

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalam bidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnya dapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun pengurangan modal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modal adalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melalui right issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham dan volume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun, kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsung mempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentif pajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum, sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yang termasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan cara pemungutan pajak tersendiri.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pasal 1 Ayat (3), 27 Ayat (1), Dan 28d Ayat (1) UUD 1945 Andi Aliya Adelina
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19427

Abstract

Pada tahun 2017 dalam perkara Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dilakukan judicial review terhadap Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PDRD yang diuji dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengujian tersebut mempersoalkan alat berat yang tetap dikenakan pajak PKB dan BBNKB sementara berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015, alat berat bukanlah kendaraan bermotor dengan membatalkan norma hukum yang ada dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Pengujian UU PDRD ini menimbulkan adanya dugaan pelanggaran asas nebis in idem, mengingat telah dilakukan permohonan pengujian norma yang sama seperti pada perkara Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012. Selain itu, persoalan amar putusan yang dipandang tidak efektif dengan memberikan jangka waktu perbaikan undang-undang setelah menyatakan norma tersebut inkonstitusional, sehingga perlu dilakukan penelusuran mengenai Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini merupakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 tidak melanggar asas Nebis In Idem dikarenakan terdapat batu uji yang berbeda, alasan Permohonan Pemohon yang berbeda serta Mahkamah memiliki pertimbangan hukum yang juga berbeda dikarenakan terdapatnya suatu keadaan hukum baru. Selanjutnya, bentuk amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 adalah tidak tepat karena bentuk amar putusan tersebut tidak termasuk dalma bentuk Putusan MK yang sudah diamanatkan undang-undang maupun perkembangan hukum, juga dampak keberadaan putusan tersebut yang menyebabkan kerugian yang berkelanjutan (continously damage).
Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Vidya Khairina Utami; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19428

Abstract

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang mengadili perkara privat antar individu yang beragama Islam dan menggunakan syariat hukum Islam dalam proses beracaranya. Ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu hal yang tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Peradilan Agama, maka akan tetap mengacu kepada hukum acara perdata yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yaitu salah satunya HIR/Rbg. Perkembangan teknologi yang terjadi membuat munculnya PERMA No.1 Tahun 2019 dan membuat perubahan pada litigasi terutama pembuktian, yaitu pemeriksaan keterangan saksi menggunakan teleconference. Praktik ini menimbulkan perbedaan dan kendala dengan syarat formil dalam sahnya alat bukti saksi pada HIR/Rbg. Efektifitas dan efisiensi beracara dengan menggunakan teleconference dalam pemeriksaan saksi menggunakan teleconference agar dapat terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menggabungkan data primer yang didapatkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan data sekunder. Pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference pada dasarnya tetap dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan pada saat persidangan, meskipun saksi hadir secara virtual. Praktik ini tidak bertentangan dengan HIR dan Rbg. PERMA No.1 Tahun 2019, HIR, dan Rbg dianggap kurang efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap terpenuhi dalam praktik pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, baik dari segi prosedur administrasi, prosedur pemeriksaan, jangka waktu, dan biaya perkara. Kebutuhan dari seluruh Pengadilan Agama dalam melaksanakan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference perlu diperhatikan kembali oleh Mahkamah Agung.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Mochamad Dzaki Ansori; Tarsisius Murwadji; Helza Nova Lita
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19429

Abstract

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisian jabatan dan pengelolaan didalam BUMDES guna meningkatkan perekonomian di desa. Metode pendekatan yang dipakai metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan wawancara secara lisan dengan informan BUMDES Kertamukti, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisa dengan memperhatikan aspek hukum positif yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pengisian jabatan di BUMDES Kertamukti sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU DESA dan UU CIPTAKER sebagaimana jika dilihat didalam PERDES, dan dikaitkan dengan GCG pada penerapannya belum sesuai. Pengelolaan BUMDES Kertamukti dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, peran dari pemerintahan supradesa penerapan fungsinya sebagai pengembangan BUMDES dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya.
Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Aldani Katya; Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19430

Abstract

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Terhadap usia minimal kawin bisa dilakukan suatu penyimpangan, yaitu dispensasi kawin yang diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Diketahui pada tahun 2020 terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak mempunyai dispensasi kawin. Oleh karenanya tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai status hukum dari perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin status hukumnya adalah perkawinan bawah tangan, perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan hukum, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin khususnya perempuan adalah dengan cara dicatatkannya perkawinan tersebut, namun sebelum dicatatkan pada instansi yang berwenang, terlebih dahulu diajukan sebuah itsbat nikah ke pengadilan, dengannya perkawinan dapat diakui secara hukum.
Pengaruh Ketepatan Waktu, Daya Tanggap, Dan Ketelitian Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha Pada Kantor Camat Bengkong Adnan Adnan; Cornelia Cornelia; Hendri Herman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19480

Abstract

The purpose of this study is to find out :(1) To find out the influence of punctuality on community satisfaction in the bengkong subdistrict office. (2) To find out the effect of responsiveness to community satisfaction in the bengkong subdistrict office. (3) To find out the influence of accuracy on community satisfaction in the bengkong sub-district office. (4) To find out the influence of punctuality, responsiveness and accuracy Simultaneously Affect community satisfaction in the bengkong sub-district office. The dependent variable of this study is community satisfaction (Y). Independent variables include: timeliness (X1), responsiveness (X2), and accuracy (X3). The research method used is quantitative research method. The sampling technique uses the slovin method with a sample count of 83 people. Data collection techniques use questionnaires that have been tested for validity and reliability. The data analysis techniques used to answer hypotheses are multiple regression, t test, F test, and R2. The results of this study show that : (1). There is an effect of timeliness on community satisfaction in the bengkong sub-district office as evidenced by the calculation value of 2,478 with a significant value of 0.000 < 0.05 and a regression coefficient of 0.023, (2). There is an influence of responsiveness to community satisfaction in the bengkong sub-district office as evidenced by the t-count value of 5,794 with a significant value of 0.000 < 0.05 and a regression coefficient of 0.392, (3). There is a thorough influence on community satisfaction in PT bengkong sub-district office as evidenced by the value of t count of 9,973 with a significant value of 0.000 < 0.05 and a regression coefficient of 0.584, and (4). There is an influence of punctuality (X1), responsiveness (X2), and accuracy (X3), simultaneously on community satisfaction in the bengkong subdistrict office. evidenced by the calculated F value of 58,027 with a significant value of 0.000 < 0.05.
Pengaruh Kepemimpinan dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Dimediasi Kecerdasan Emosional Akhlis Priya Pambudy; Ratna Handayati
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19481

Abstract

Kami percaya bahwa mempromosikan kepemimpinan yang tepat membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda, melembagakan elemen-elemen penting, mendekati secara berbeda masalah yang tampaknya serupa dan memperlakukan setiap kasus dengan menggunakan metode yang paling tepat. Melalui gaya yang memadai, seorang manajer dapat memperluas perannya di luar otoritas formal yang diberikan kepadanya oleh posisinya dalam hierarki organisasi, menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang menjalankan otoritas mengupayakan hal-hal formal untuk dibuat dengan baik, mengenai finalitas tindakannya dan kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin melakukan apa yang perlu dilakukan, dan memberikan kewaspadaan dalam hal itu sendiri, sehingga memaksakan otoritas informal mereka; dengan demikian memperoleh untuk mengubah kelompok, menjadi "arsitek sosial" sejati. Kepemimpinan adalah hasil dari banyak faktor, di antaranya peran penting memiliki budaya organisasi, kualitas dan karakteristik pemimpin, alat motivasi, posisi hierarkis, otonomi fungsional dan psikologis, kelompok manajer dan bawahan, dan sistem informasi. Kualitas, karakteristik, dan struktur mental manajer merupakan faktor terpenting dari gaya kepemimpinan. Kepribadian, tingkat pendidikan, pengalaman, dan motivasi pribadi merupakan elemen instrumental dalam manifestasi perilaku pemimpin. Manajer yang baik terus-menerus mendapat informasi tentang isu-isu kunci yang menjadi fokus organisasi, melatih bawahannya dalam berbagi inovasi berkelanjutan dan berkomitmen untuk memastikan motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan khusus untuk menjadi efektif, cepat menyadari penyimpangan dari bisnis normal dan untuk mengambil keputusan yang efektif.
Analisis Kebutuhan Aplikasi Untuk Mengelola Stres Akademik Siswa Sekolah Menengah Atas Anaway Irianti Mansyur; Eka Wahyuni; Susi Fitri
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19482

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir virus Covid-19, proses pembelajaran tatap muka menjadi berbasis online. Sehingga, salah satu cara untuk melakukan kegiatan pembelajaran berbasis online dengan e-learning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mengelola stres akademik mereka selama pembelajaran berbasis online. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survei dengan mengumpulkan data melalui penyebaran angket kepada 87 siswa SMA Perguruan Cikini Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 71.2% kondisi stres akademik siswa SMA Perguruan Cikini dikategorikan sedang. Selain itu, 17.4% siswa mengalami tingkat stres akademik yang tinggi. Selain itu, 66% siswa memiliki kecenderungan pada aspek mindfulness dengan kategori sedang. Sehingga, diperlukan langkah-langkah untuk mengelola stres akademik yaitu terapi mindfulness . Namun, 64.4% siswa menyatakan bahwa mereka tertarik untuk melalukan terapi mindfulness melalui aplikasi agar dapat mengelola stres akademik. Selain itu, mereka juga membutuhkan pengetahuan dan informasi terkait kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terkait pengelolaan stres akademik melalui terapi mindfulness berbasis aplikasi android.
Determinan Kinerja Keuangan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi: Studi Kasus Pada PT. Lintang Kejora, PT. Mekar Kinanti dan PT. Andalucia Semarang Periode Tahun 2017 – 2021 Arditya Dian Andika; Patricia Dhiana Paramita
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19483

Abstract

Kinerja keuangan sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Untuk melihat kinerja keuangan sutau perusahaan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diraih untuk perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Profit suatu perusahaan dapat dilihat dari working capital turnover dan cash turnover perusahaan tersebut, demikian halnya dengan PT. Lintang Kejora, PT. Mekar Kinanti dan PT. Andalucia Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh working capital turnover dan cash turnover secara parsial terhadap profitabilitas dan kinerja perusahaan serta untuk mengetahui apakah profitabilitas memediasi pengaruh working capital turnover dan cash turnover terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu PT. Lintang Kejora, PT. Mekar Kinanti dan PT. Andalucia Semarang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan garment. berupa data keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier bertahap, uji asumsi klasik, uji goodness of fit serta path analysis. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa working capital turnover dan cash turnover secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan serta profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas tidak memediasi pengaruh working capital turnover dan cash turnover secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaiknya manajemen PT. Lintang Kejora, PT. Mekar Kinanti dan PT. Andalucia Semarang berupaya meningkatkan working capital turnover dan cash turnover, agar berdampak positif terhadap profitabilitas yang diraih, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan PT. Mekar Kinanti, PT. Lintang Kejora dan PT. Andalucia Semarang.

Page 25 of 45 | Total Record : 443

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Nomor 2 Desember 2025 (In Progress) Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Nomor 1, Juni 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Volume 7, Nomor 2, Desember 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue