Media Komunikasi FPIPS
Media Komunikasi FPIPS publishes and disseminates lecturers’ research results and analyses, teachers, and academic community research from various colleges/universities in Indonesia. The results of research and study contained in the journal accommodate manuscripts on integrated elementary to high education in social sciences, history, economics, sociology, geography, and other relevant social sciences.
Articles
320 Documents
<![CDATA[Konflik Pelanggaran Izin HO Pengusaha Bar Di Sentral Kawasan Wisata Lovina ]]>
<![CDATA[Nyoman Dini Andiani]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 11 No. 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v11i2.458
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan Izin HO oleh pengusaha industry pariwisata di sentral kawasan wisata Lovina, serta mendeskripsikan konflik yang dimunculkan akibat penyalahgunaan serta pemalsuan data dalam memperoleh Izin HO dan mencari dan mendeskripsikan solusi penerapan manajemen konflik dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat penyimpangan penggunaan Izin HO. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha pariwisatra di kawasan wisata lovina. Objek penelitian ini adalah masalah pelanggaran Izin HO serta konflik yang ditimbulkan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pelanggaran mengenai pemalsuan data dalam memperoleh Izin HO, sehingga memunculkan konflik di lingkungan pengusaha pariwisata di sentral kawasan Lovina, dari konflik yang terjadi salah satu cara penanganan konflik tersebut tidak bisa dengan menerapkan teori managemen konlik, akan tetapi dari beberapa teori manajemen yang diterapkan tidak berhasil menangani konflik yang terjadi, sehingga perlunya tindakan nyata dari pemerintah terkait termasuk pihak kepolisisan.Kata- kata kunci : Izin HO, manajemen, konflik]]>
<![CDATA[KURIKULUM DAN KONTROVERSI BUKU TEKS SEJARAH DALAM KTSP ]]>
<![CDATA[Ketut Sedana Arta]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 11 No. 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v11i2.459
<![CDATA[ABSTRAKAbad ke-21 merupakan abad ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena itu guru sejarah harus memiliki kompetensi sebagai guru sejarah yang profesional artinya harus ada upaya terus-menerus meningkatkan profesionalisme guru sejarah antara lain menyangkut harga diri yang tinggi sebagai pengemban profesi guru sejarah, penguasaan pengetahuan sejarah yang luas, mendalam serta mutahir, penguasaan keterampilan yang tinggi dalam strategi pembelajaran sejarah, sikap kreatif inovatif serta antisipatif terhadap perkembangan serta tuntutan zaman. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah, seorang sejarawan pendidik tidak usah takut untuk memberikan materi sejarah yang kontroversial, hal ini penting agar bisa melatih siswa di sekolah agar bisa berpikir kritis analitis terhadap jalannya peristiwa sejarah, apalagi KTSP memberikan ruang gerak yang demikian luas sehingga pembelajaran sejarah tidak kering dan membosankan.Kata Kunci : Kurikulum, kontroversi, buku teks sejarah.]]>
<![CDATA[POLARISASI GEO POLITIK KERAJAAN DI BALI ABAD XVI-XX ]]>
<![CDATA[Desak Made Oka Purnawati]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.460
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji dua masalah pokok, yaitu : pertama, mengapa terjadi polarisai geopolitik kerajaan di Bali pada periode abad XVI sampai XX, yang ditunjukkan oleh faktor internal dari kerajaan-kerajaan di Bali dan kedua, menunjukkan faktor campur tangan Belanda yang mempercepat proses polarisasi geopolitik di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan memakai metode penelitian sejarah yang meliputi : heuristic dalam pengumpulan data, kritik ekstern dan intern untuk menentukan keabsahan dan keakuratan data, interpretasi untuk menganalisis dan mensintesis data-data yang sudah di dapat dan selanjutnya, historiografi dengan menyusun suatu cerita sejarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip kausalitas, kronologis, serialisasi dan koligasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi geopolitik Kerajaan Bali pada abad XVI-XX mengalami fragmentasi dalam sembilan kerajaan kecil yang sekarang menjadi warisan dari geopolitik kabupaten/kota di Bali. Fragmentasi ini lebih disebabkan oleh perebutan hegemoni politik diantara kerajaaan kerajaan kecil di Bali sehingga memudahkan campur tangan pemerintah colonial Belanda untuk menguasainya yang dimulai saat penyerangan terhadap Kerajaan Buleleng, dan mengakhirinya dengan Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908).Kata-kata kunci : Polarisasi, geopolitik, kerajaan]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INCOME SMOOTHING ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Suryandari]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.461
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Income smoothing diukur menggunakan Index Eckel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (diukur dengan total asset), Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), rasio Debt to Total Asset, dan Debt to Equity Ratio (DER).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2000-2005. Sampel penelitian berjumlah 39 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis binary logistic regression. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing, sedangkan Return on Asset, Net Profit Margin, Total Debt to Total Asset, dan Debt to Equity Ratio tidak mempengaruhi praktik income smoothing.Kata kunci :Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Net Profit Margin, Total Debt to Total Asset, dan Debt to Equity Ratio]]>
<![CDATA[PENERAPAN METODE STUDI KASUS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Leni Anggraeni]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.462
<![CDATA[AbstrakPerkuliahan Hubungan Internasional pada kenyataannya menemui banyak masalah, yakni pada umumnya mahasiswa menganggap mata kuliah hubungan internasional sebagai mata kuliah yang membosankan dan kurang diminati oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa kurang mampu mengemukakan pendapat secara sistematis baik lisan maupun tulisan dan mahasiswa juga kurang terbiasa untuk berbeda pendapat, berdebat dan mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan orang lain. Oleh karenanya peneliti mencoba mengujicobakan suatu metode yang berguna meningkatkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa terhadap permasalahan disekitarnya, metode tersebut adalah metode studi kasus.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah Mahasiswa kelas 2009 A dan Dosen mata kuliah hubungan internasional pada Jurusan PKn FPIPS UPI. Penelitian tindakan ini terdiri dari 3 (tiga) siklus yang mana setiap siklus merupakan pengembangan dari uji coba siklus sebelumnya dan berakhir ketika tujuan daripada penelitian tercapai.Hasil analisis terhadap temuan membuktikan bahwa pengunaan metode studi kasus pada mata kuliah hubungan internasional dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, metode studi kasus dapat meningkatkan antusias mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah hubungan internasional, serta dengan penggunaan metode studi kasus dapat menciptakan suasana demokratis dalam pembelajaran mata kuliah hubungan internasional. Nampak perubahan yang signifikan yang ditampilkan oleh perilaku mahasiswa dalam pembelajaran, terutama dalam hal mengemukakan pendapat, memberikan komentar terhadap pendapat orang lain, mampu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat bekerjasama dengan tim dalam kelompoknya.Berdasarkan hasil penelitian, metode studi kasus dapat digunakan dalam perkuliahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Oleh karenanya pendidik (Dosen) harus kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi perkuliahan, salah satunya melalui penggunaan metode yang dapat meningkatkan antusias mahasiswa dalam perkuliahan. Menggunakan referensi yang berorientasi pada upaya pemecahan masalah oleh mahasiswa, melalui pengkajian isu kontroversial yang sifatnya up to date.Kata kunci : Penelitian tindakan kelas, metode studi kasus, berpikir kritis]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI ]]>
<![CDATA[Muhammad Mona Adha]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.463
<![CDATA[ABSTRAKImplementasi nilai-nilai karakter seperti bijaksana dalam memilih mana yang baik mana yang buruk, adil, pantang menyerah, kontrol terhadap diri sendiri, menyayangi, memunculkan sikap yang positif, kerja keras, memiliki integritas diri yang kuat, bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, dan memiliki rasa kemanusiaan patut untuk dikembangkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian karakter yang baik dapat terus berkembang dan terwujud apa yang menjadi tujuan kedepan, serta mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif. Pengembangan nilai karakter sejak dini mutlak untuk dilakukan agar nilai-nilai yang ditampilkan ketika mereka beranjak dewasa akan lebih baik dan memahami semua perbedaan yang ada.Kata Kunci: karakter, nilai, dan implementasi]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI DEMOKRAT DALAM PUBLIC POLICY-MAKING DAN PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION (Sebuah Reaserch dan Study Di Kabupaten Serdang Bedagai) ]]>
<![CDATA[Prayetno Prayetno]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.464
<![CDATA[ABSTRAKKontribusi dari Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengubah sistem politik di Indonesia, dapat dilihat dari fungsi dan tujuan dari pihak terafiliasi, kehadiran Demokrat juga membantu pemerintah membuat keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia. Pembuatan kebijakan dapat dilihat dari analisis dan model dengan menggunakan tahap pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberikan dalam berbagai bentuk. Baik itu untuk kepentingan Partai Demokrat maupun kepentingan publik dalam bentuk pengajuan dana, kebijakan pertanian, konstruksi jalan, wisata bahari, dan lain-lain. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat di Serdang Bedagai melalui perwakulannya di DPRD maupun yang di luar parlemen cukup berkontribusi pada penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diterapkan dalam upaya untuk menciptakan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai.Kata Kunci: Partai Demokrat, Kebijakan Publik.]]>
<![CDATA[RELASI KUASA DALAM DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rudi Rohi]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.465
<![CDATA[ABSTRAKDemokrasi Indonesia bagaikan putaran roda dengan kecepatan bervariasi. Hal ini menentukan akselerasi dan arah menuju kesejahteraan dapat berantakan atau berbalik arah. Kesejahteraan belum juga tampak di pelupuk mata tetapi kemiskinan justru kian memprihatinkan. Praktek demokrasi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi ternyata hanya ritual politik rezim. Relasi kuasa di antara para elit dan aktor demokrasi tidak berjalan di atas rel menuju konsolidasi demokrasi. Justru tabiat labil permanen menjadi pemandangan demokrasi di tanah air. Bersandar pada pendekatan elit dan relasi faktual dari sejumlah kasus dan literatur, tulisan ini mengidentifikasi simpul-simpul dan raut relasi kuasa di antara para elitnya. Diawali dengan gerakan koreksi pada penggalan 1970an kemudian dilanjutkan dengan pembredelan pers pada penggalan awal 1990an hingga masa reformasi. Seluruhnya tak terhindar dari keretakan dan ketimpangan relasi kuasa di antara para aktornya. Akibatnya demokrasi Indonesia tidak berjalan pada aras kontekstual kebutuhan bangsa, tidak mutual, dan tidak komprehensif.Kata Kunci: Demokrasi, Relasi Kuasa, Elit, dan Aktor]]>
<![CDATA[PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurnisar Kurnisar]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.467
<![CDATA[ABSTRAKSebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.Kata kunci: Pancasila, Sumber Hukum Indonesia]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FALSAFAH TRI HITA KARANA (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng Bali) ]]>
<![CDATA[Ketut Gunawan]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v10i1.1169
<![CDATA[Kabupaten Buleleng memiliki kepadatan penduduk yang tergolong tinggi. Tingginya kepadatan penduduk telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap produksi sampah. Setiap hari Kabupaten Buleleng menghasilkan sampah sebesar 185,4 m2 yang bersumber dari daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah sampah ini telah menjadi masalah yang sangat serius yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena sampah telah membuat lingkungan menjadi kumuh, bau busuk, jorok dan menjijikkan, menimbulkan penyakit serta sangat mengganggu keindahan dan kelestarian lingkungan. Adapun beberapa penyebab masalah Persampahan di kabupaten Buleleng adalah: (1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan (2) belum adanya solusi teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah. Masyarakat Hindu yang memiliki dasar falsafah Tri Hita Karana perlu diimplementasikan untuk menuntun sikap dan perilaku dalam melestarikan lingkungan dalam bentuk membangun, memelihara dan mengamankan lingkungan melalui penanganan sampah. Langkah konkrit yang perlu diambil adalah dengan mengambil peran masyarakat dengan melibatkan komponen sekolah, kelurahan, pemerintah dan rumah tangga sebagai penghasil sampah untuk memisahkan sampah organic dan sampah non organik. Dengan pemisahan ini maka para pemulung akan mengambil sampah non organik yang akan diteruskan ke pengepul barang rongsokan. Sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Selain langkah di atas juga diusulkan teknologi EM (Effektive Micro Organism) untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik serta teknologi Incinerator untuk mengolah sampah menjadi pembangkit tenaga listrik. Kata-kata kunci: Sampah, Tri Hita Karana, Pemberdayaan]]>
