Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung Ni Ketut Sari Adnyani
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.121-130

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi negara dan warga negara dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan (akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan Asu Pundung. Terkait dengan tujuan itu, ada dua permasalahan yang akan ditelaah, pertama, relasi negara dan warga negara dengan pendekatan politik kewargaan terhadap perkawinan Asu Pundung. Kedua, pendekatan politik kewargaan akibat hukum perceraian terhadap perempuan dari perkawinan Asu Pundung. Metode hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan analisis hukum dengan menggunakan interpretasi hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori hukum, serta teori pluralisme hukum. Hasil penelitian: Secara filosofis, jaminan perlindungan hukum untuk perempuan di Bali mencerminkan keadilan substantif. Secara hukum, pemberian hak waris mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. The aims of this research was to find out the relations of the state and citizens by using a political citizenship approach (due to the law of divorce on the position of women from Asu Pundung marriage. Related to that goal, there were two problems, first, relations between the state and citizens with an approach citizenship politics towards Asu Pundung marriage Secondly, the citizenship political approach due to the divorce law on women from Asu Pundung marriage The normative legal method uses a statutory approach, conceptual approach, historical approach and legal analysis using legal interpretation. analysis is legal theory, and legal pluralism theory Results of the study: Philosophically, the guarantee of legal protection for women in Bali reflects substantive justice, legally giving inheritance rights reflects gender equality Sociologically, equality between men and women are in accordance with the times.

Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Abdul Jabar Rahim; Agustinus Samosir
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.6-11

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kejahatan narkotik lintas negara yang penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Kendari. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari. Kata kunci : Kriminologi, peredaran narkotika, kota Kendari Narcotics and Psychotropic crimes, which are very serious humanitarian crimes, have tremendous impacts, especially in the younger generation of a civilized nation. The focus of this research is to uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to uphold the rule of law in combating the circulation and use of narcotics and psychotropic substances in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more intensively in government offices, in schools, and on campus. Supervision by the police and giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari. Keywords: Criminology, drug trafficking, Kendari city

ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM I Dewa Gede Atmadja
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.145-155

Tulisan ringkas ini focus pada analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum. Bahasnnya merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang penulis simak pada perpustakaan pribadi. Hasil yang di harapkan dapat membantu para mahasiswa hukum untuk mengenal dan memahami pentingnya asas-asas hukum berkaitan dengan arahan agar aturan hukum niscaya dalam perilaku subyek-subyek hukum. This paper focuses on the analysis of the understanding of legal principles, differences in legal principles with legal norms, legal status, functions and types of legal principles in the legal system. The bahasnnya is a summary of some literature that authors refer to the private library. The expected results can help law students to recognize and understand the importance of legal principles with regard to the directive that the rule of law is inevitable in the behavior of legal subjects.

FUNGSI NASKAH AKADEMIK (NA) DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.38-45

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun mereka berada, oleh karena itu keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi justru mempunyai hubungan yang timbal balik. Norma hukum dibuat menurut beberapa cara yaitu norma umum melalui kebiasaan atau undan-undang, norma khusus melalui tindakan-tindakan pengadilan dan administrasi atau transaksi hukum.

Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali Putu Edgar Tanaya
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.102-108

LPD secara materil melaksanakan aktifitas perbankan sehingga risiko yang dihadapi lembaga perbankan juga akan dihadapi LPD, sehingga mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip perbankan menjadi suatu keniscayaan. Prinsip mengenal nasabah merupakah salah satu prinsip perbankan yang penting dan strategis dilakukan lembaga keuangan untuk mencegah risiko usaha khususnya risiko eksternal khususnya tindak pidana pencucian uang. Namun dewasa ini dalam Peraturan daerah provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa belum mengatur secara khusus tentang prinsip mengenal nasabah. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan urgensi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD. Berdasarkan hasil penelitian daapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali secara rasional dapat dilihat dari 3 (tiga) pilihan, yaitu pilihan nilai, pilihan motif, dan pilihan cara. Kedua, konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah pada LPD sekurang-kurangnya terdiri dari: identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah; pemilik manfaat; manajemen risiko; area berisiko tinggi dan pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah, penatausahaan dokumen, dan pelaporan. LPD materially carries out banking activities so that the risks faced by banking institutions will also be faced by the LPD, so that regulating and applying banking principles becomes a necessity. The principle of knowing customers is one of the important and strategic banking principles carried out by financial institutions to prevent business risks especially external risks, especially money laundering. But nowadays in the provincial regulation of Bali No. 3 of 2017 about Village Credit Institutions have not specifically regulated the principle of knowing customers. This study uses normative research methods that specifically examine legislation and literature relating to the urgency of setting the principle of knowing customers in the LPD. Based on the results of the research, you can draw 2 (two) conclusions. First, the rational arrangement of knowing customers in LPDs in Bali can be seen from 3 (three) choices, namely choice of values, choice of motives, and choice of methods. second, the construction of the principle of knowing customers in the LPD consists of at least: identification and verification of prospective customers and customers; benefit owner; risk management; high risk areas and monitoring customer transactions and updating customer data, administering documents, and reporting

The Implementation of Good Faith Principles in Online Sale and Purchase W Widaningsih
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.62-68

Good faith is a basic principle in conducting a sale and purchase agreement. The activity of proceeding financial transaction in advance to receiving a purchased goods in a sale and purchase activity can be done online without the presence of both the customer and the seller in a face to face meeting or without first making physical verification on the goods to be purchased by the customer. In Indonesian such phenomenon dominates the online marketing activity and it is protected by the law with the term of good faith principles that must be applied in making a purchase agreement. The issue addressed in the present study is to highlight the important role of the online sale and purchase agreement and the legal consequences resulted from breaking the rules on it. The basic applicable law regulation on e-commerce in Indonesian is the one prescribed in the Civil Code, that is in the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Indonesian term is UUPK) and the Law Number 19 Year 2016 Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (the Indonesian term is UU ITE). To achieve the objectives of the study, normative research approach is applied in analyzing the data. The results showed that the application of the principle of good faith in electronic commerce was realized by the existence of true and honest information by the parties who transacted, in this case the seller of a particular product offering a product of goods or services provided information about the actual condition of the goods without guile, does not provide misleading information while buyers who use or buy goods and or services used fulfill their obligations, namely making payments. Violations of good faith in the agreement can be criminalized according to the provisions of Article 62 UUPK and aggravated by the provisions of article 45 paragraph (2) of the ITE Law. The implementation of the principle of good faith in the online sale and purchase agreement covers all stages of the agreement, namely the pre-agreement stage, the agreement phase, and the post-agreement stage. Keyword: Good Faith Principle, Online Sale and Purchase Agreement

Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan I Dewa Agung Gede Mahardika Martha; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ni Made Sukariyati Karma
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.45-50

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari toko retail modern waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di tengah persaingan pasar retail modern dengan pasar retail tradisional dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh toko retail modern waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, yakni di Pasar Retail Modern (toko retail modern waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun Pasar Retail Tradisional (Toko kelontong dan Pasar tradisional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko retail waralaba dalam menjalankan usaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli sehingga segera perlu dibentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasar tradisional.Aturan-aturan perlindungan hukum preventif dari pemerintah perlu diterapkan guna menunjang keberhasilan perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha tradisional. Keyword : Persaingan Usaha, Pasar Retail, Waralaba This study aims to identify business actors including competitors from modern franchise retail stores in conducting business activities in the midst of modern retail market competition with traditional retail markets and to find out the behavior of modern franchise retail stores in conducting their businesses which can lead to monopolistic practices and/or unfair business competition, and to find out the legal protection provided by Law No. 5 of 1999 concerning the business continuity of business actors in traditional markets due to the increasingly widespread business in modern markets. Legal research is a type of empirical research, which is descriptive in nature. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research locations in Tabanan Regency, namely in the Modern Retail Market (modern retail stores Alfamart and Indomaret franchises) and Traditional Retail Markets (Grocery Stores and traditional Markets). The results of the study show that franchise retail stores carry out actions that can lead to monopolistic practices so that legal protection needs to be provided immediately for traditional markets. Preventive legal protection regulations from the government need to be implemented to support the success of preventive legal protection for business actors. traditional. Keywords: Business, Competition, franchises Retail market

BANK POTENTIAL AS A CRIME MEANS THROUGH FINANCIAL TRANSACTION Johannes Ibrahim Kosasih
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.90-97

The ease of transactions through bank financial institutions increasingly perceived by the entire nation with the development of sophisticated technology that allows it to be completed in a short time. Technological sophistication in the variety of bank services is utilized by various parties as a means to commit various crimes. Crimes involving banks as a means of criminal banking and criminal offenses in the banking sector. This paper reveals various cases in the field of banking with legal juridical normative review by describing several cases that have been processed by law. The specific objective is to examine the bank's potentials to become a vehicle for crime from the point of view and rule of law of Indonesia. To achieve this goal, in the design of the study, conceptual and statute approaches to legislation are used by collecting and reviewing banking laws. The main data were obtained from the field, namely in the form of criminal cases that have been processed through law. The results of data analysis show that banking crime and criminal offense in banking involves banks as a means of crime. This has a tremendous negative impact for the country that is making a loss in the field of Indonesian economy. For that, steps to revise or amend the regulation on banking is urgently required because ternya he has a significant deficiency. Banks as trust agencies should have strict security in preventing any opportunity to commit crimes.

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA STUDY OF CRIMINOLOGY TOWARDS FISHERY CRIMINAL ACT IN NUSA PENIDA SUB-DISTRICT Made Sugi Hartono; Diah Ratna Sari Hariyanto
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.11-21

ABSTRAK Nusa Penida sebagai daerah pengembangan wisata bahari mempunyai ancaman tersendiri terkait dengan tindak pidana perikanan yang sering terjadi beberapa waktu terahir. Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan non hukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh memalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual(conceptual approach) dan kasus (case approach) data yang diperoleh dipilah, diseleksi,disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan padakonsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga terciptakajian yang komperhensip serta holistik. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapatahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Sacara umum dapatdiklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itusendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaituberkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepakan pendekatan persuasifsehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor non hukumberkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupapendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana sertapendekatan preventif yangmengutamakan pada pencegahan denganmengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan. Kata Kunci: 1. Kriminologi, 2. Tindak Pidana, 3. Perikanan ABSTRACT Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism which are, what factor that cause the occurrence of fishery criminal act and how to overcome it. It is intended to find the substance of the problem both concerning legal and non-legal issues and appropriate and effective strategy in order to overcome it. This is normative-empirical legal research with the primary database as long as the data obtained directly in the field through interviews and secondary databases throughout the data obtained through literature studies identified from primary, secondary and tertiary legal materials. With statutory approach, conceptual approach and case approach the data obtained are sorted, selected, then systematized and then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic. The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years caused by several factors. Generally, it can be classified become an internal factor which is directed to the perpetrator itself, the external factor is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to the legal enforcer which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor related to budgetary constraints for the supervision operational. To the existing problems, the conducted countermeasures are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention with optimizing society participation in the monitoring system. Keywords: Criminology, Criminal Act, Fishery

Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Putu Eka Pitriyantini
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.90-96

Abstrak Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Delik adat ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Abstract Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law as the norm with the approach of legislation and doctrinal. In the case of termination of criminal cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA