Articles
166 Documents
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic ]]>
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>;
<![CDATA[I. B. Gde Agustya Mahaputra]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.1-5
<![CDATA[Seiring dengan pesatnya kemajuan pariwisata di Bali, kedatangan para wisatawan asing ke pulau dewata dengan tujuan berwisata semakin meningkat. Implikasi nyata yang terlihat dari kondisi ini adalah adanya pertukaran kebudayaan termasuk pengaruh di bidang fashion dan trend, khususnya trend perawatan kecantikan di Bali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga terjadi hubungan yang proporsional dimana perusahaan memperoleh profit atau keuntungan dan konsumen memperoleh barang/dan atau jasa sehingga muncul rasa puas. Dilihat dari sisi yang berbeda, tindakan medis bidang kecantikan dilakukan oleh klinik kecantikan memiliki resiko di bidang medis. Konsumen dapat saja mengalami kerugian akibat tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan. Oleh karenanya, perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan yang dilakukan oleh klinik kecantikan perlu pengaturan yang jelas.Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan medis bidang kecantikan khususnya di Rejuvie Clinic.Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic dilakukan dengan perjanjian tertulis yang mengatur tindakan penyelesaian di bidang administratif, perdata maupun pidana dari resiko di bidang medis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Konsumen; Tindakan Medis Along with the rapid progress of tourism in Bali, the arrival of foreign tourists to the island of the gods with the aim of travelling is increasing. The real implication seen from this condition is the existence of cultural exchanges including influences in the field of fashion and trend, especially the trend of beauty care in Bali. In the Consumer Protection Act regulated the rights and obligations of consumers and business actors so that there is a proportional relationship where the company earns profits or profits and consumers obtain goods / and or services so that there is a sense of satisfaction. Viewed from a different side, medical treatment in the field of beauty is carried out by beauty clinics at risk in the medical area. Consumers can experience losses due to medical measures in the field of beauty carried out by the Beauty Clinic. Therefore, consumer protection for medical actions in the area of beauty carried out by beauty clinics needs clear arrangements. Problems raised for analysis and answers in this study are how to protect consumers from medical actions in the field of beauty and how dispute resolution over consumer losses arises from activities medical field of vision especially at Rejuvie Clinic. The results of the analysis show that consumer protection for medical treatment in the beauty field at Rejuvie Clinic is carried out by written agreements that regulate settlement actions in the administrative, civil and criminal areas of risk in the medical field. Keywords: Dispute Resolution; Consumer Protection; Medical Action]]>
<![CDATA[SINERGY OF DESA PAKRAMAN INTARAN AND ADMINISTRATIVE VILLAGE OF SANUR IN STRUCTURING THE IMMIGRANTS ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Yogi Arthani]]>;
<![CDATA[Ni Putu Noni Suharyanti]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.124-132
<![CDATA[Bali as one of the target areas of urbanization and mobilization is inseparable to the issues of immigrants. Sanur area, particularly the one that is known as a tourist area, has been most the target of the visits of immigrants seeking to improve the economy. Sanur Desa Pakraman Intaran of Denpasar has undergone transformation from a fishing village into a village that relies on tourism sector. Ideally, the immigrants or called as tamiu are obliged to report themselves to the head of the neighborhood or local prajuru adat/banjar for the creation of an orderly administration. However, in practice there are immigrants who have not cared to work on the rules. To overcome the problem, it is necessary to the efforts in the form of structuring the immigrants. Structuring the immigrants necessarily requires synergy between the village of service with pakraman in order to create the same understanding, vision and mission in order to control the immigrants.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA ]]>
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[I Made Budayasa]]>;
<![CDATA[A.A Agung Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.56-63
<![CDATA[ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences]]>
<![CDATA[Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi ]]>
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.131-139
<![CDATA[Konflik selalu mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Masyarakat adat pada Kafetoran Bikomi yang dipimpin oleh seorang fetor memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah peranan seorang Fetor dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada Kafetoran Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang dan mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran Bikomi yang dilakukan oleh seorang Fetor. Conflict always colors life, starting with problems that accompany every activity in human life. The variety of problems that lead to conflict certainly cannot always be resolved in the shortest possible time with the results of solving acceptable problems for parties who disagree or even rarely lead to the emergence of disputes. The indigenous people in the Bikomi Office led by a fetor have their own way of resolving a dispute. The settlement is done by mediation efforts, namely by the negotiation process or bargaining on problems that arise in the community. The main topic of this research is the role of a Fetor in resolving disputes that occur in the Bikomi Office, North Central Timor District, Kupang and the dispute resolution mechanism in the Bikomi Cafeteria conducted by a Fetor.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Dwi Meilaputri]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>;
<![CDATA[Putu Gede Seputra]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.69-72
<![CDATA[Abstrak Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dimana jaminan fidusia ini telah diatur didalam Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia ini sendiri melimpahi kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kredit bank dengan jaminan fidusia kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan, dimana debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menyesuaikan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Fidusia ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang berfungsi untuk membantu kegiatan usaha. Penelitian ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh sebuah lembaga keuangan setelah terjadinya wanprestasi, padahal telah terdapat aturan mengenai tenggang waktu pendaftaran jaminan fidusia agar nantinya terbit sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh sebuah lembaga keuangan setelah terjadinya wanprestasi. Adapun analisis dalam penulisan ini dilakukan dengan mengadakan argumentasi hukum berdasarkan logika induktif. Aktifitas perkreditan dengan jaminan fidusia pada Bank dilakukan dengan memegang prinsip kepercayaan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh Bank yaitu melalui pemberitahuan keterlambatan pembayaran melalui panggilan langsung atau memberikan surat peringatan. Apabila belum dilakukan pembayaran setelah adanya surat peringatan upaya terakhir yang ditempuh yakni langkah penyelesaian dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia baik melalui penjualan secara lelang umum atau penjualan dibawah tangan. Abstract Fiduciary guarantee is a guarantee given in the form of a fiduciary. Where this has been arranged fiduciary guarantee in Fiduciary law. This own fiduciary guarantee facility have legal certainty against the parties involved in the fiduciary guarantee by bank credit to the public as a financial institution, where the debtor further directed by the bank to adjust its facilities credit given by the banks. This fiduciary itself has been regulated in the law on Fiduciary Guarantee that serves to help business activities. This research discusses the fiduciary guarantee certificate that is registered by a financial institution after the tort, though there are rules concerning the grace period registration fiduciary guarantee so that later published the certificate of guarantee which has the force of law. This researh theme was chose because as time passes the human purposes and insufficient economic life needs are growing. The problem arises i.e. the law arising from fiduciary guarantee agreements and tort caused by the debtor. The activities of the Bank with a fiduciary warranty is performed by holding the principle of trust. In the event of a tort committed by the debtor then the efforts taken by the Bank through late payment notifications via direct calls or provide a warning letter. If payment has not been made after the warning letter last attempt taken i.e. step completion by performing the execution of object fiduciary guarantee either through public auction or sales under the hand.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik ]]>
<![CDATA[I Made Agus Mahendra Iswara]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.38-44
<![CDATA[Kemajuan teknologi industry 4.0 mendorong kejaksaan RI untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan sistem kerja yang ada. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kejaksaan RI telah melakukan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik berupa aplikasi E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controliing, E-Kepegawaian, E-Register dan E-Surat/Disposisi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan RI juga mengimplementasikan sistem koordinasi terpadu (E-CJS), pada bidang datum dan intelijen tiap-tiap tugas dan fungsi guna mengoptimalkan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik. Langkah-langkah Kejaksaan RI dalam memanfaatan teknologi elektronik terbukti menghasilkan kinerja yang efesiensi dan efektif serta mencegah adanya penyelewengan layanan publik. Kata kunci : Aplikasi elektronik, kinerja kejaksaan, kepercayaan publik Progress in industrial technology 4.0 has prompted the Indonesian prosecutors to adjust technological developments with existing work systems. The adjustment is intended to increase public confidence in the performance of the RI Prosecutor's Office. The results of the analysis show that the Indonesian Prosecutor's Office has used technology in order to increase public trust in the form of E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controliing, E-Employment, E-Register and E-Mail / Disposition applications. This research also shows that the RI prosecutor also implements an integrated coordination system (E-CJS), in the datum and intelligence fields of each task and function to optimize the use of technology in providing public services. The steps of the Indonesian Attorney General's Office in utilizing electronic technology have proven to produce efficient and effective performance and prevent fraud from public services. Keywords: Electronic applications, prosecutors' performance, public trust]]>
<![CDATA[HERITAGE STATUS FOR THE HEIRS IGNORING THEIR LIABILITIES IN BALINESE LOCAL CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[I Nyoman Srimurti]]>;
<![CDATA[I Ketut Widia]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.98-103
<![CDATA[In human life, inheritance, especially in the form of land, is a very important asset because it is a very basic need for human beings. There are various ways to get inheritance, especially property rights on land. One of the ways in question is by being an heir. This research intends to answer the question of how the status of the estate inherited by the heirs but leaves his obligation as heir when examined from the perspective of Balinese customary law is. The type of research used in this study is empirical law study. Data analysis were done by using qualitative data analysis technique. The processed data were presented using systematic description techniques. The results of the present study indicate that the status of inheritance in any form, especially in the form of land controlled by the heir who leaves his obligation, in Balinese customary law, is illegitimate. This means that the inheritance of the heirs must be returned to those who are deemed to have the right. The technique of solving the problem of the illegality of acquisition of inheritance by the heirs who neglect their obligations, namely through non-litigation or through deliberation to reach consensus by mediation by Kerta of CustomaryVillage. If through the path of consensus can not be reached, settlement can be through litigation or legal efforts can be taken, that is by making a civil suit to the court based on the provisions of committing the act against the law.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Rahmat Fauzi]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.872 KB)
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.1-8
<![CDATA[Crimes against children are rampant in the Padang City. Based on data obtained from the Padang City Police in 2014 there were 2 cases, in 2015 there were 5 cases, in 2016 there were 6 cases and in 2017 there were 7 cases, evidently molestation on children increased. The increasing number of criminal acts of sexual abuse that occur require serious handling in tackling and providing legal protection. The purpose of this study was to find out efforts to tackle the crime of sexual abuse of children in the city of Padang. The research approach used is a sociological juridical approach, namely the presentation and study of the relationship of legal aspects with non-legal aspects in the operation of law in reality. The results showed that the efforts to tackle the crime of sexual abuse of children in the city of Padang in the form of pre-emptive, preventive and repressive measures.]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Kejahatan di Dalam Dunia Maya Terkait Data ]]>
<![CDATA[Ni Putu Suci Meinarni]]>;
<![CDATA[Happy Budyana Sari]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (754.193 KB)
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.9-15
<![CDATA[This study aims to reveal how the concept of ethics in cyberspace and analyze crimes that occur in cyberspace related to data usage. This research is a type of empirical normative research using diagnostic and prescriptive method approaches. The analysis shows that the first circulation of data contained in cyberspace has the potential for crime because it can be used without the permission of the owner of the data and the acquisition of that data can be done through various methods with an internet connection. Second, the digital data contained in one's gadget will never be safe as long as the data is connected to the internet. Therefore, the community must have an awareness of the digital data they have by not carelessly storing confidential data in their gadgets respectively]]>
<![CDATA[Socialization of Role of LPM in Sustainable Village Development in Satra Village Klungkung Regency ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>;
<![CDATA[I.P. R. A. Putra]]>;
<![CDATA[I. D. G. D. Sugama]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.283 KB)
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.16-20
<![CDATA[This study aims to analyze the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in supporting development that is not optimal. This study uses normative legal method with the aim of outlining the problem for further discussion based on legal theory. Then, the data were analyzed descriptively. The results of this study show that the Satra Village Community, Klungkung District, Klungkung Regency, generally do not understand the duties, functions and authority of the LPM including its existence as a work partner of the village head. Community understanding, village officials and LPM management are still not optimally related to work programs and positions as partners of village heads in implementing and planning development in the short, medium and long term. Thus, the existence of the LPM is currently limited to completing the organizational structure in the village administration and does not know the purpose why it was formed, what are its duties and authorities as village apparatus partner, thus, this condition can be ensured there is a gap between LPM and other organisation in the village administration, which until now has not been regulated even there are no regulations that explicitly regulate the benefits as LPM administrators. This caused many LPM officials who did not appear to be enthusiastic about managing LPM.]]>
