Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2022)"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERDASARKAN SINGLE PROSECUTION SYSTEM ]]>
<![CDATA[Muh. Irfan F]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>;
<![CDATA[Audyna Mayasari Muin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip single prosecution system dan kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip single prosecution system adalah dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan dalam penanganan perkara koneksitas antara TNI dan Sipil sehingga kedudukan dapat memberikan dampak penguatan kelembagaan serta sebagai implementasi dari Pinsip Single Prosecution System Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. Kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia belum adanya SOP koordinasi dalam pelaksanaan perkara sebagaimana tugas dan fungsi dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Mirdad Apriadi Danial]]>;
<![CDATA[Muhadar]]>;
<![CDATA[Ratnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pengaturan dan implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pengaruh pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana dalam mempengaruhi pelaksanaan restorative justice melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengaturan terkait keadilan restoratif saat ini tidak hanya bertumpuh pada satu aturan atau instansi, melainkan melalui berbagai pengaturan dalam instansi penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, implementasi terkait pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara hingga 80% melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) ]]>
<![CDATA[Insan Kharistis Dakhi]]>;
<![CDATA[Dwita Sari Br Sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelian skripsi ini berjudul pembatalan sepihak pada perjanjian jual beli online dengan metode COD adapun penelitian ini bertujuan mengetahui upaya hukum dari penjual yang dirugikan dan akibat hukum apabila pembeli menolak menerima juga membayar pesanan nya. Penelitian hukum normatrif digunakan sebagai metode penelitian, metode hukum normatif yaitu cara yang digunakan dalam penelitian hukum melalui penelitian bahan bahan pustaka, penelitian hukum normatif hanya data sekunder atau bahan pustaka saja yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Undang-undang Tahun 1999 Nomor 8 Pasal 6 mengenai perlindungan konsumen terkait hak-hak pelaku usaha. Adapun akibat hukum apabila pembeli menolak membayar pesanannya dan dapat digugat dalam UU Tahun 1999 No. 8 pasal 6 tentang perlindungan konsumen dimana konsumen harus membayar sesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam transaksi. Yang menjadi tanggung jawab yuridisnya atas perbuatan pembatalan oleh pihak konsumen dalam menjalankan transaksi nya harus melakukan penggantian barang atau jasa yang setara nilainya]]>
<![CDATA[PENERIMAAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN DISKRESI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Arkisman]]>;
<![CDATA[Moch. Imron Afandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengertian diskresi menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam peyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi merupakan salah satu bentuk dari keputusan yang dimana sistematika isi hingga penulisan kata demi katanya tentu harus berpatokan pada sistematika keputusan pada umumnya. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa keberadaan Aparatur Sipil Negara tersebut diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak lagi berorientasi melayani atasannya melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utamanya. Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan sebagai berikut yaitu apakah pejabat pemerintah diperbolehkan menggunakan diskresi dalam penerimaan pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pegawai honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Abdul Basid]]>;
<![CDATA[Mochammad As’ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada bulan Desember 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya infeksi virus baru yaitu Coronavirus (COVID-19). Penyebaran virus ini sangat cepat dan bersifat global serta menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memelihara ketertiban dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan dikeluarkan oleh Satpol PP. Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 dan Bagaimana kewenangan Satpol- PP dalam penindakan dimasa pandemi COVID-19. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil menunjukkan bahwa Terdapat keselarasan atau sesuai satu sama lain dalam hal penangganan COVID-19 antara Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dan berada dibawah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP menjadi salah satu bagian yang menjadi keberhasilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol-PP sebagaimana telah diuraikan menunjukkan peran Kepala Daerah melalui Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 sudah dilakukan secara optimal.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM TRANSMIGRASI ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Romdoni Albar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi dengan permasalahan yang dibahas yakni penyebab akibat hukum hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi dan akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi. Metode yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam kedudukan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan oleh Pemiliknya maka berdasarkan Kebijakan pengelolaan tanah terlantar yang sudah dilekati hak dan tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibat hukum dari tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya; Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar. Pertama, Kedua, terkait dengan akibat hukum dari tanah yang ditelantarkan oleh para Transmigrasi adalah subyek dalam hukum positif nasional adalah Warga Negara Indonesia mempergunakan asas nasionalitas-teritorial, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini.]]>
<![CDATA[ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PASAL 52 AYAT (1) UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Mashudi]]>;
<![CDATA[Hari Nofianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada penelitian ini membahas tentang Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjanjian kerja, mendeskripsikan alasan majikan mengikat pekerjannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja yang penuh dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Penelitian ini untuk meneliti tentang kesesuaian putusan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan pekerjanya dalam penerapan kebebasan berkontrak cenderung merugikan pekerjanya karena dalam isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut mewajibkan pekerja untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alasan Pengusaha menerapkan sistem tersebut dikarenakan pekerjaan yang berlangsung sifatnya sementara atau dalam waktu tertentu akan selesai disamping itu di Pengusaha sendiri menerapkan efesiensi guna meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor lain. Saran pelaksanaan atas asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN PERBUATAN MALPRAKTIK DITINJAU DARI PASAL 360 KUHP ]]>
<![CDATA[Dara Puspitasari]]>;
<![CDATA[In Am Munijam]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 KUH Pidana, penelitian ini didasarkan pada kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia yang di dalam Pasal 360 KUHP tidak mengenal istilah malpraktek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal batasan dan pertanggungjawaban pidana malpraktek medis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang di gunakan adalah perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Malpraktik jika dihubungkan juga dengan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, dihubungkan dengan medikolegal dalam pelayanan medik serta dasar pemidanaan malpraktik dalam Pasal 360 KUHP maka batasan malpraktek terdapat pada bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan/kealpaan orang tersebut. 2) Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara dipidana melanggar Pasal 360 KUHP apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus pidana, Akan tetapi, sebelum merujuk pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (risk of treatment) dan kesalahan penilaian (error of judgement).]]>
<![CDATA[KEWENANGAN SATUAN PENGAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Zakiah Noer]]>;
<![CDATA[Ari Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi ini berjudul, “Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas” Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepolisian Terbatas, Satuan Pengaman harus memiliki komitmen yang kuat dan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; dan (2) Kewenangan Satuan Pengamanan Dalam Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.]]>
<![CDATA[KONTRAK KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik) ]]>
<![CDATA[Moh. Nasichin]]>;
<![CDATA[Achmad Fatich]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang Kontrak Kerja Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik), khususnya terkait dengan bentuk perjanjian atau kontrak pemerintah yang melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga, serta kedudukan pemerintah daerah dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu ; Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; a) Proyek pembangunan Islamic Center dilakukan dengan sistem build and transfer yaitu suatu perjanjian yang memberikan kedudukan pada kontraktor sebagai pembangun proyek tersebut tanpa disertai hak untuk mengelola/memungut hasil dari proyek tersebut; b) Adanya percampuran elemen privat dan publik yang melekat pada pemerintah menjadikan perjanjian pembangunan Islamic Center dengan pihak ketiga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya, dimana hal tersebut membawa implikasi terhadap legalitas perjanjian atau kontrak dan teknis pelaksanaan perjanjian yang dimaksud (enforcement of the contract). Namun demikian, hubungan hukum dalam perjanjian tersebut tetap didasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.]]>
