cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2023)" : 38 Documents clear
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tengara Timur Vita Adolfina Manafe; Hery Firmansyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak diwilayah hukum polda nusa tenggara timur dan mengetahui serta menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polda nusa tenggara timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris, sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian hukum dengan menggunakan data primer yang akan diperoleh langsung melalui sumber utamanya sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang merupakan suatu penulisan yang memberikan sebuah gambaran mengenai keadaan yang sesungguhnya jenis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian ternak antara lain faktor internal dan ekternal. Adapun upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan yaitu: membentuk jaringan intelejen oleh pihak polda, membentuk kring reserse, melakukan patrol rutin, melaksanakan operasi padang, sertahimbauan terhadap masyarakat..
Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Aditya Sentosa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal yaitu kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun disisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sejak dahulu Negara Indonesia memegang prinsip musyawarah untuk mufakat, dimana mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama Restorative Justice atau keadilan restoratif. Penelitian penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka. Maka disimpulkan bahwa: a) Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. b) Pendekatan Restorative justice ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari Premium Remidium menjadi Ultimum Remidium. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. c) Model implementasi restorative justice dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini. Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang penggati. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Erma Damayanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneliti dilatarbelakangi oleh pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan hakim pada perceraian pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak. Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun simpulan penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah didasarkan pada Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Reformulasi Pengaturan Hukum Tentang Minuman Beralkhohol Di Bali Yang Berkepastian Hukum Dan Berkemanfaatan Yogi Yasa Wedha; Edy Nurcahyo; Hudali Mukti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum tentang pengendalian, pengawasan, penentuan daerah/tempat penjualan, kewenangan penerbitan ijin minuman beralkohol dan ketentuan mengenai pengaturan minuman beralkohol tradisional memiliki urgenitas, mengingat Bali sebagai salah satu tujuan wisata domestic dan manca negara. Bahwa minuman beralkohol tradisional juga digunakan sebagai salah satu pelengkap sarana upacara keagamaan. Peneliti melihat telah terjadi kekosongan hukum setelah terbitnya Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Keadaan ini tentu dapat memunculkan persoalan ketidakpastian hukum. Artikel ini merupakan penelitian hukum normative, dengan melakukan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 secara eksplisit telah mengatur tentang pengendalian, pengawasan, penentuan tempat penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional serta mengatur tentang kewenangan pemberian ijin usaha. Pengaturan tentang minuman beralkohol telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Presiden, ketentuan tersebut hendaknya segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah sebagai implementasi peraturan diatasnya, didasarkan asas hierarki, dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Harry A Tuhumury; Farida Tuharea; Anwar M Roem; Irsan; Anita Latuheru
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum itu merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi di luar kewenangannya. Perlindungan hukum juga dapat diberikan bagi nasabah koperasi simpan pinjam apabila dia diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah koperasi merupakan calon anggota Koperasi simpan pinjam.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tengara Timur Vita Adolfina Manafe; Hery Firmansyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the crime of livestock theft in the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Regional Police and to identify and analyze the countermeasures carried out by the East Nusa Tenggara Regional Police. This study uses an empirical research method, as it is known that legal research uses primary data which will be obtained directly through the main source of the nature of this research, namely descriptive which is a writing that provides an overview of the actual situation, the types and techniques of collecting legal material used used in this research is the data collected consists of data that is primary and secondary. Based on the research results, it is known that the factors that influence the crime of livestock theft include internal and external factors. The efforts to tackle the crime of livestock theft have been carried out, namely: forming an intelligence network by the regional police, forming a special investigation team, conducting routine patrols, carrying out field operations, and appealing to the public.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Kreditur Muhamad Rayza Aditya; Alisyahbana Saleh
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon that often occurs in society is that fiduciary collateral objects that are physically controlled by the debtor have been transferred to other parties without the creditor's knowledge. Problems are known when the debtor does not carry out his obligations, namely paying installments to creditors. The purpose of this research is to find out the legal consequences of fiduciary guarantees transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge and how the legal protection for creditors is for fiduciary guarantees transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge. The method used in this research is normative juridical research. From the research results it can be obtained that the legal consequences of fiduciary guarantees being transferred to other parties without the creditor's knowledge is the emergence of criminal sanctions for the debtor in accordance with the provisions of Article 46 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Legal protection for creditors against fiduciary guarantees that are transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge, namely in the form of repressive protection. The creditor can sue the debtor for his actions in the district court and the court of law provides legal protection in the form of a court decision in favor of the creditor.
Pengaturan Fasilitas Penampungan Limbah Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Penanganan Pencemaran Laut Di Indonesia Putri Rebecca Simanjuntak; Idris; Nadia Astriani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To anticipate that oil spills are not intentionally disposed of at sea, it is necessary to provide Reception Facilities at the port. Arrangements regarding the provision of Reception Facilities are expected to create sustainable development. This research is descriptive analytical, namely making systematic, factual and accurate predictions about the facts. Thus, this study will describe legal and factual issues related to the Provision of Reception Facilities in Indonesia, then analyze them in order to obtain a complete and comprehensive picture of the problems studied. With the policy of providing waste storage facilities at each port, it can be an effort to prevent environmental damage or pollution by planning carefully.
Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial Amir Machmud; Muktar
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Rumusan masalah adalah: 1 Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa sehubungan dengan pelantikan Notaris Papan Nama di Denpasar? 2. Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik papan nama Notaris? Permasalahan di atas dipelajari dan dianalisis dengan teori-teori hukum seperti teori efektivitas hukum, teori tanggung jawab hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelanggaran ukuran papan nama Notaris yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam aturan Kode Etik.
Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentangpemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar Andita Hadi Permana; Bustaman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Denpasar”. Rumusan masalah adalah: 1 Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa sehubungan dengan pelantikan Notaris Papan Nama di Denpasar? 2. Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik papan nama Notaris? Permasalahan di atas dipelajari dan dianalisis dengan teori-teori hukum seperti teori efektivitas hukum, teori tanggung jawab hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelanggaran ukuran papan nama Notaris yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam aturan Kode Etik.

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue