cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 48   49   50   51   52 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN Gautama, Tirta; Kondang Pribadi, Adhimaz
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1739

Abstract

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Implementasi PP No 65 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 Tahun. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacammacam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahundapat menjadi komitmen semua aparat penegak Fakultas Hukum Universitas Gresik 122 hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilainilai perdamaian kepada anak sejak dini, mengajak masyakat untuk ikut bertanggung jawab bila terjadi kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE Lutfiah Antyasty, Dhea; Andraini, Fitika
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1762

Abstract

Pada era digitalisasi ini segala hal telah dimudahkan melalui teknologi informasi, kemudahan yang dialami salah satunya pada bidang Financial Technology. Bidang dalam Fintech salah satunya adalah pinjaman tunai berbasis online, dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online menyebabkan timbulnya suatu permasalahan, yaitu debitur yang mengalami cara penagihan kasar secara verbal dan keamanan data diri. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi terkait bagaimana regulasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan peran OJK terhadap nasabah pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil.penelitian ini untuk memberikan perlindungan.hukum terhadap debitur pinjaman online dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis finanasial teknologi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK akan mewajibkan OJK untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian. Sedangkan Untuk pelanggaran yang memuat penyebaran data, illegal access, serta intimidasi dapat ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia.
Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 Di Indonesia Apriliani, Winnie; Kornelis, Yudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1763

Abstract

Perwalian sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Seorang wali dibutuhkan dalam hal kepengurusan jiwa dan harta anak. Perwalian dibutuhkan oleh anak karena anak belum mampu bertindak secara hukum sehingga perlu ada yang membimbing dan menjaga anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan yuridis perwalian anak yatim piatu korban Pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa terkait perwalian telah diberlakukan kebijakan yuridis meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Perwalian ditujukan bagi anak yang belum dewasa dengan batas usia tertentu dan belum kawin. Perwalian bagi anak yatim piatu akibat COVID-19 tetap mengacu kepada kebijakan yuridis yang telah ditetapkan.
ANALISIS PUTUSAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA (ANTARA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS) Zahriyah, Yuhanidz
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1774

Abstract

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang putusan lingkungan pengadilan agama antara judex facti dan judex juris terkait putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Metode penelitiandalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Serta pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Judex juris ialah haim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hokum oleh judex facti. Yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hokum. Kenapa? Karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hokum oleh juris facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut.
POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA ( UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Kharisma, Bintang Ulya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1782

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al Qur’an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana polemik putusan pn surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga ( uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan ps 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.
FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI Ramadani, Yana Desca; Fitri , Winda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1849

Abstract

Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.
CORAK DAN MEREK BATIK TULIS TALUNOMBO WONOSOBO (Suatu Perlindungan Hukum berdasarkan UU HAK CIPTA) Handayani, Emy; Suparno, Suparno
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1880

Abstract

Hak Cipta atau karya cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta untuk melindungi produk batik tulis Talunombo Wonosobo agar tidak terjadi pelanggaran atas hak cipta tersebut. Konsep hak cipta mewadahi perlindungan hukum terhadap batik dilihat dari estetisnya. Melalui perlindungan hak cipta, Batik Tulis Talunombo Wonosobo diharapkan dapat menghasilkan kreasi budaya batik tulis dalam ekspresi budaya tradisional/flokfore yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni UU Nomer 19 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan pendekatan komparatif antropologi hukum yang mengacu pada peraturan perundangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat yakni dalam melindungi plagiarisme motif batik tulis dalam produksi batik tulis Talunombo Wonosobo berdasarkan UU Hak Cipta Nomer 19 Tahun 2002. Saran yang digunakan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melindungi produk batik tulis Talunombo dan dapat bersinergi untuk mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas produk batik tulis Talunombo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Talunombo Wonosobo. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik tulis Talunombo dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis pada pengangkatan citra dan potensi dalam pengembangan batik tulis Talunombo sebagai produk batik tulis unggulan Wonosobo yang mendapat pengakuan masyarakat  setempat, nasional dan internasional.
Politik Hukum Penentuan Upah Minimum Tahun 2022 Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Christia, Adissya Mega
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.1887

Abstract

Upaya pemerataan upah di Indonesia dilaksanakan melulaui penentuan upah minimum. Upah minimum harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penentuan upah minimum tahun 2022 mendapatkan penolakan dari serikat buruh karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial dalam aspek penentuan upah ditentukan salah satunya oleh kejelasan arah peraturan perundang-undangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum penentuan upah minimum tahun 2022 pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 karena UUCK yang merupakan Omnibus Law merupakan hal yang masih sangat baru di Indonesia dan proses pembentukannya sarat akan rapat dengar pendapat sehingga peraturan pelaksananya mengenai upah minimum juga belum memenuhi rasa keadilan sosial dan formula pengaturan upah minimum sebaiknya tidak diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan Undang-Undang demi mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA Usman, Usman; Rumainur, Rumainur; Nugraha, Agus Bambang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1918

Abstract

Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.
PERNIKAHAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIKIH ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA Nugraha, Agus Bambang; Safari, Erik; Wahhab, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1919

Abstract

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan mitsaq qalizha yang terjalin dari kedua mempelai sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan beribadah kepadaNya. Pernikahan ditujukan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka hendaknya pernikahan dibangun di atas dasar keridaan dari kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan paksa yang dilakukan oleh para ayah atau wali kepada anak laki-laki maupun perempuan mereka dapat menafikan sisi keridaan sehingga hilanglah tujuan dari pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan para ulama, baik dulu maupun sekarang, dalam menyikapi hal ini. Dan bagaimana pula hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam memandang hal ini. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.

Page 50 of 65 | Total Record : 649

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue