cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 658 Documents
 62   63   64   65   66 
Analisis Kasus Pengedaran Narkotika yang Dilakukan oleh Pejabat Negara Ristya Chayani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.2910

Abstract

Penyalahgunaan dan pengedaran narkotika merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterlibatan pejabat negara dalam tindak pidana tersebut menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengedaran narkotika oleh pejabat negara, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, serta hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta fakta hukum yang berkaitan dengan kasus pengedaran narkotika oleh pejabat negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat negara dalam pengedaran narkotika dipengaruhi oleh faktor internal berupa keinginan untuk menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, dan motif memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, penerapan hukum pidana masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan lamanya proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh pelaku, termasuk pejabat negara, guna memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum Nur Fitriah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.2930

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia yang sebagian besar dijalankan dalam bentuk usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum. Meskipun memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedudukan hukum usaha perseorangan belum diatur secara khusus dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia serta mengevaluasi kecukupan pengaturannya dalam memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia membedakan perusahaan menjadi perusahaan berbadan hukum, yaitu koperasi dan perseroan terbatas, serta perusahaan bukan badan hukum yang meliputi Perusahaan Dagang (PD/UD), Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV). Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma mengenai pengaturan usaha perseorangan yang baru sebagian diakomodasi melalui Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepastian berusaha dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.
Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 Yustian Adi Saputro
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.2940

Abstract

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara diranah kekuasaan Kehakiman, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adakah membubarkan partai politik, dengan dasar apabila partai politik tersebut mempunyai asas, ideologi, tujuan serta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar terjaga dan terlindunginya Hukum Dasar Negara agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekutan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut peraturan Perundang-undangan harus jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemahkan dugaan-dugaan kekuatan politik yang bersebrangan dengan Ideologi maupun Konstitusi. Tetapi harus diketahui juga pemohon dalam pembubaran partai politk ini adalah Presiden yang kemudian diwakilkan oleh Jaksa Agung atau Menteri, yang membuat pembubaran pembubaran partai politik ini bersifat politis serta berdasarkan kepentingan pribadi. Padahal seharusnya tiap individu masyarakat berhak untuk melaporkan dan mengajukan pembubaran partai politik yang melanggar peraturan Perundang-undangan.
Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prasetyo Hadi Prabowo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v15i2.1062

Abstract

Sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 menyisakan persoalan mendasar, yaitu ketegangan antara desain konstitusional yang presidensial dan praktik politik multipartai yang kerap memunculkan corak parlementer dalam hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945, maka digunakan teori pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji hukum normatif dalam hal ini adalah Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan amandemen UUD NRI 1945. Menggunakan perbedaan tentang sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, dapat diketahui bahwa pemerintahan Indonesia setelah amandemen makin menampakkan ciri presidensiil dengan sistem multi partai yang demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal berdasarkan prinsip checks and balances. Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan historis. Penegasan ciri presidensial tersebut ditandai oleh empat indikator utama, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berlakunya mekanisme checks and balances antarlembaga negara, serta pergeseran kewenangan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Giffarri Maulana Hartadinata; Hervina Puspitosari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i2.1296

Abstract

Penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan implementasi pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi pada praktiknya belum selalu mencapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, kendala yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi secara kuantitatif telah berjalan karena sebagian besar perkara berhasil diselesaikan melalui diversi. Namun, dari sisi kualitas masih terdapat hambatan berupa faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala lain meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, tuntutan ganti kerugian yang tidak proporsional, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas yang belum memadai. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penyidik anak, peningkatan sosialisasi diversi kepada masyarakat dan sekolah, penguatan kerja sama antarinstansi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi sesuai prinsip keadilan restoratif.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Periklanan yang Merugikan Konsumen Mery Anthonia; Rani Apriani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i2.2942

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi telah mengubah berbagai sektor secara signifikan, termasuk industri jasa periklanan. Meskipun berperan penting dalam mempromosikan produk dan jasa, iklan menyesatkan yang tidak mencerminkan secara akurat karakteristik suatu produk sebenarnya telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar, menyebabkan kerugian konsumen dan meningkatkan permasalahan hukum terkait akuntabilitas bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyedia jasa periklanan yang iklannya menyesatkan merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan praktik periklanan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diatur dalam Pasal 4–7 dan larangan yang terdapat dalam Pasal 9, 10, 12, 13, dan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang bersifat represif didasarkan pada Pasal 20 juncto ketentuan beban pembuktian terbalik pada Pasal 22 dan 28. Kajian lebih lanjut menemukan bahwa pertanggungjawaban pengiklan, biro iklan, dan media sebanding dengan keterlibatan masing-masing pihak dalam memproduksi dan menyebarkan iklan yang menyesatkan. Namun demikian, belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai pelaku usaha periklanan dan tidak dimasukkannya Pasal 20 ke dalam ketentuan pidana dalam Pasal 62 masih merupakan kelemahan normatif yang signifikan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin tanggung jawab proporsional dalam undang-undang perlindungan konsumen sekaligus memberikan landasan normatif bagi reformasi legislatif di masa depan dan memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam mencari kompensasi.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dicky Setiawan; Alauddin Alauddin; Ashibly Ashibly
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v15i2.2989

Abstract

Tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menghadapi risiko kerja yang tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang menjamin pemenuhan hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Non ASN di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Non ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan socio-legal yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Non ASN pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tenaga kerja yang belum memperoleh kepesertaan BPJS Kesehatan, rendahnya pemahaman mengenai hak-hak ketenagakerjaan, serta belum optimalnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan melalui percepatan kepesertaan jaminan sosial, peningkatan sosialisasi hak tenaga kerja, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi tenaga kerja Non ASN.
Memitigasi Risiko Korupsi Dalam Inisiatif Gizi Skala Besar: Kerangka Hukum Untuk Pengadaan Transparan Dalam Program 'Makan Bergizi Gratis' Walim Walim; Ahmad Faizal Azhar; Abdullah Abdullah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.3237

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2025 merupakan inisiatif gizi berskala masif dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun per tahun. Besarnya anggaran ini membuka celah sistemik terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengadaan transparan sebagai instrumen mitigasi risiko korupsi dalam Program MBG. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap model Brazil dan India, penelitian ini menemukan kekosongan hukum (rechtsleemte) yang signifikan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengakomodasi karakteristik khusus pengadaan bahan pangan segar berskala masif. Sebagai kebaruan penelitian (novelty), studi ini menawarkan kerangka mitigasi korupsi berbasis risiko yang mengintegrasikan regulasi pengadaan khusus program gizi, sistem informasi terpadu berbasis teknologi, pelembagaan pengawasan partisipatif multi-stakeholder, dan penguatan rezim sanksi. Temuan komparatif menunjukkan bahwa model pengawasan partisipatif Brasil (CAE) dan reformasi hukum India pasca-2013 menyediakan pembelajaran kritis bagi Indonesia. Tanpa intervensi hukum yang komprehensif, Program MBG berisiko tinggi terhadap penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pangan bergizi.

Page 66 of 66 | Total Record : 658

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue