cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 4,065 Documents
 383   384   385   386   387 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Alexander Budisectio Asmara; Ardiansyah Ardiansyah; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.999

Abstract

Abstract: The rapid development of science and technology leads to social change in society with information. increasing public understanding, especially in the health sector, improving health services, including medical actions in the practice of the medical profession. Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations. Keywords: law responsibility; medical treatment; medical law; criminal law Abstrak: Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menggiring perubahan sosial masyarakat dengan keterbukaan informasi. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama dalam bidang kesehatan  meningkatkan tuntutan akan pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran. Setiap tindakan dalam aktivitas profesi kedokteran memiliki tanggung jawab dan memiliki konsekuensi di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data yang diambil berasal dari referensi kepustakaan serta informasi sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan medis berdasarkan komptenesi diri dan ada tidaknya kelalaian dalam melakukan aktivitas profesi kedokteran. Tidak kompetennya dokter dan adanya kelalaian dalam bertugas menyebabkan sengketa yang yang penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni melalui mediasi. Disarankan melakukan evaluasi lintas sektoral antara perhimpunan profesi dan Kepolisian terutama dalam sengketa yang  berpotensi terjadi pelanggaran pidana. Kata kunci: pertanggungjawaban hukum; tindakan medis; undang-undang kesehatan
THE GOVERNMENT'S LEGAL RESPONSIBILITY IN FULFILLING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Putri Bahari Derma; Ardiansyah Ardiansyah; Sudi Fahmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1000

Abstract

Abstract: The high rate of Covid-19 infection that occurs today requires the fulfillment of health facilities for doctors and health workers, especially Personal Protective Equipment (PPE) in handling patients during the Covid-19 pandemic. PPE shortages were widely reported in some health care facilities in various regions. Not only in privately owned health service facilities, government hospitals and puskesmas are also not spared from experiencing limited PPE. This Study discusses how the Government's Legal Responsibility Arrangements in Fulfilling PPE (APD) for Doctors amidst the Covid-19 Pandemic. This study used normative legal as its research method. The results of this study indicated that there are no specific arrangements that regulate the government's responsibility in providing PPE (APD) for doctors during the Covid-19 period.  The government's responsibility for providing PPE for doctors amidst the covid-19 period was a form of  main responsibility. But it was still not done well. Ideally, the government’s responsibility in fulfilling physicians’ rights to health has emerged in accordance with the standards set by WHO in the form of providing appropriate personal protective equipment. It was important to Special monitoring is needed regarding the availability of existing PPE (APD) in the form of quantity and quality so that the safety and health rights of doctors can be fulfilled.Keywords: Job Characteristics, Individual Characteristics, Job Satisfaction, Civil Servant Performance. Abstrak: Tingginya angka infeksi Covid-19 yang terjadi saat ini menuntut pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien di masa pandemi Covid-19. Kekurangan APD dilaporkan secara luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga tidak luput mengalami keterbatasan APD. Kajian ini membahas bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan APD (APD) bagi Dokter di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD (APD) bagi dokter selama masa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan APD bagi para dokter di tengah masa Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab utama. Tapi itu masih belum dilakukan dengan baik. Idealnya, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dokter atas kesehatan telah muncul sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Penting Perlu pemantauan khusus mengenai ketersediaan APD (APD) yang ada dalam bentuk kuantitas dan kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.Kata kunci: Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu, Kepuasan Kerja, Sipil Kinerja Pelayan.
SYSTEM ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM MENDIAGNOSA AWAL CONSTIPATION DISEASE (SEMBELIT) Egi Affandi; Trinanda Syahputra; Ahmad Fitri Boy; Lusiyanti Lusiyanti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1004

Abstract

Abstract: Expert System is a part of artificial intelligence that imitates human reasoning. Utilization of technology makes it easier for humans to access information without being limited by space and time. With the construction of an Artificial Intelligence System for Early Diagnosing Constipation Disease Using the Dempster Shafer Method, it is hoped that it will make it easier for the public to consult about constipation disease. So that the community can take early action to overcome the problem of constipation disease (constipation). The stages in this research are collecting data to several experts, identifying the data as the basic rule of constipation disease, then developing the system, then testing the system and implementing the system. This study uses a system that can provide additional knowledge to the general public, especially about constipation disease. This application developed aims to help provide clear information for the general public, is expected to help in handling constipation disease (constipation) and provide the right solution, by only paying attention to the symptoms experienced. Keywords: Expert System; constipation disease; Dempster Shafer; Website. Abstrak: Sistem Pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang meniru penalaran manusia. Pemanfaatan teknologi memudahkan manusia untuk mengakses informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan dibangunnya System Artificial intelegence dalam Mendiagnosa awal constipation disease (Sembelit) Menggunakan Metode Dempster Shafer diharapkan akan memudahkan masya-rakat untuk berkonsultasi tentang constipation disease. Sehingga masya-rakat dapat melakukan tindakan awal untuk mengatasi masalah constipation disease (sembelit). Tahapan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepada beberapa orang pakar, identifikasi data sebagai Rule dasar constipation disease kemudian melakukan pembangunan sistem, selanjutnya dilakukan pengujian sistem dan implementasi sistem. Pada penelitian ini menggunakan sistem yang dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya tentang constipation disease. Aplikasi yang dikembangkan ini bertujuan untuk membantu memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat umum, diharapkan dapat membantu dalam penanganan constipation disease (Sembelit) memberikan solusi yang tepat, dengan hanya memperhatikan gejala- gejala yang dialami.Kata kunci: Expert System; constipation disease; Dempster Shafer; Website. 
TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER Nuzul Abdi; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1007

Abstract

Abstract: Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.Keywords: legal liability, doctor's medical action Abstrak: Rumah  sakit  memiliki  arti  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan,  sehingga  jika  terbukti  dokter  melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.Kata kunci: tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter 
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT (SELF DISPENSING) OLEH DOKTER DI PRAKTEK MANDIRI Naufal Rosar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1008

Abstract

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat
HUBUNGAN KECERDASAN SPRITUAL DENGAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK Abdi Tanjung
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1011

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and student learning outcomes in the subjects of aqidah morality in class X MAS AL-Washliyah 22 Tembung. This research is a quantitative study with a correlative study, then classifies the research variables into two groups, namely the independent variable and the dependent variable. The research instrument is a questionnaire or quotioner method and student test scores. The spiritual intelligence of class X students of MAS Al-Washliyah 22 Tembung which was studied using a questionnaire with a total of 30 items and the highest score of each item 5 and the lowest score of 1, the highest score was 134 and the lowest score was 65. Learning outcomes in faith subjects The morals obtained through the test are 23 questions, the highest score is 90 and the lowest value is 43. Through the correlation test with the number of respondents 56 students and with = 0.05, it is obtained rcount > rtable, namely 0.611 > 0.254. And the t-test (significance test) obtained tcount > ttable (5.67 > 1.67). Thus, it can be concluded that there is a significant correlation between spiritual intelligence and learning outcomes in the subjects of aqidah morality at MAS Al-Washliyah 22 Tembung. Keywords: spiritual intelligence, learning outcomes, morality Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak dikelas X MAS AL-Washliyah 22 Tembung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  dengan kajian korelatif, kemudian mengklasifikasikan  variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian ini adalah metode angket atau quotioner dan nilai tes siswa. Kecerdasan spritual siswa kelas X MAS Al-Washliyah 22 Tembung yang diteliti dengan menggunakan angket dengan jumlah item sebanyak 30 dan skor tertinggi masing-masing butir 5 dan terendah skornya 1, maka diperoleh nilai  tertinggi 134 dan nilai terendah 65.Hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak yang  diperoleh melaui tes berjumlah 23 soal diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 43. Melalui uji korelasi dengan jumlah responden 56 siswa dan dengan ? = 0,05 maka diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,611> 0,254. Uji-t (uji keberartian) diperoleh thitung > ttabel (5,67 > 1,67).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan spritual dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak di MAS Al-Washliyah 22 Tembung. Kata kunci: kecerdasan spritual, hasil belajar, akidah akhlak
BATASAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP) BEDASARKAN PERMENKES NO 37 TAHUN 2014 TENTANG PENENTUAN KEMATIAN DAN PEMAMFAATAN ORGAN DONOR Ricko Alvis; Iriansyah Iriansyah; Bahrun Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1015

Abstract

Abstract: The act of refusing to do CPR is known as DNR (Do Not Resucitate). This often overlaps with euthanasia. In many countries, there are still many doubts about performing CPR on patients. So we need a limit and legal certainty in conducting CPR. This study uses normative legal methods. From the results of the study, it was found that the appropriate Indonesian law regarding Termination of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health in Article 5 Junto of the Minister of Health Number 37 of 2014 Article 14 paragraph (5) In the process of discontinuing CPR there are indications things that need to be considered include if the patient has not given a stable response, the pupil is maximally dilated, there is no spontaneous response after CPR for 15 - 30 minutes, the electrocardiogram (ECG) is flat, and if the patient has a DNR order. Approval or rejection of the medical action needs to be stated in a written form. The order not to do CPR issued by this patient is irrefutable, this includes the refusal of medical action which is protected by law as one of the patient's rights.Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation; DNR; Euthanasia Abstrak: Tindakan menolak dilakukannya RJP dikenal dengan istilah DNR (Do Not Resucitate). Hal ini sering tumpang tindih dengan euthanasia. Di berbagai negara pun masih banyak keraguan dalam melakukan RJP pada pasien. Sehingga diperlukan suatu batasan dan kepastian hukum dalam melakukan RJP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan Hukum Indonesia yang sesuai tentang hal Penghentian Resusitasi Jantung Paru (RJP) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 Junto Permenkes Nomor 37 tahun 2014 Pasal 14 ayat (5) Pada proses penghentian RJP terdapat indikasi yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu jika penderita sudah tidak memberikan respon yang stabil, pupil mengalami dilatasi maksimal, tidak ada respon spontan setelah RJP selama 15 - 30 menit, gambaran elektro kardiografi (EKG) sudah flat, serta apabila pasien memiliki perintah DNR. Persetujuan ataupun penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut perlu dituangkan dalam suatu form tertulis. Perintah untuk tidak dilakukannya RJP yang dikeluarkan oleh pasien ini sifatnya tidak terbantahkan, hal ini termasuk penolakan tindakan medis yang dalam undang-undang dilindungi sebagai salah satu hak pasien. Kata Kunci: Resusitasi Jantung Paru; DNR; Euthanasia
PENERAPAN METODE K-NEARST NEIGHBOR UNTUK MENGIDENTIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA KREDIT INVESTASI Sartika Mandasari; B Herawan Hayadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1017

Abstract

Sistem pengidentifikassian kelayakan penerima kredit investasi pada BPD Bank Aceh terhadap para penerimanya masih dilakukan secara manual pada setiap prosesnya, yang terdiri dari proses mengajuan, penyeleksian berkas, wawancara, pengobservasian terhadap calon Nasabah masih dilakukan secara manual.Untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu sistem pengelompokan pengidentifikasian penerima Kredit Investasi dengan data mining menggunakan metode K-Nearest Neighbor untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Dengan demikian hasil pengelompokan  yang telah dirancang dapat membantu pihak BPD Bank Aceh dalam proses penidentifikasian penerima Kredit Investasinya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sehingga pengelompokan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat,tepat, dan akurat serta terhindar dari kesalahan.
PENGAMANAN DATA PENJUALAN DENGAN KRIPTOGRAFI ALGORITMA RIVEST SHAMIR ADLEMAN (RSA) PAD A TOKO BAJU FAMILY Karina Andriani; B Herawan Hayadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1018

Abstract

Perkembangan teknologi komputer pada saat ini memberikan dampak yang besar dalam penyampaian informasi, sedangkan keamanan data menjadi salah satu apek yang sangat penting dalam sistem informasi saat ini. Toko baju family menggunakan teknologi komputer dalam melakukan proses transaksi penjualan sehingga setiap transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentuk data penjualan. Pada permasalahan yang dibahas, dengan menerapkan Perancangan Aplikasi Keamanan Data salah satunya dengan menggunakan algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman) dalam mengamankan data penjualan. Dengan mengamankan data penjualan bertujuan untuk membantu pegawai dalam mengamankan data penjualannya. Hasil penelitian merupakan terciptanya sebuah aplikasi Pengamanan Data dengan Algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman) yang dapat membantu pegawai dalam mengamankan data penjualan yang berada pada Toko Baju Family.
IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKPROPAGATION DALAM MERAMALKAN KEBUTUHAN HANDSANITIZER DI PEMERINTAH KOTA MEDAN Junaidi Junaidi; Sartika Mandasari; Yuni Franciska; Agus Fahmi; Rika Rosnelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1019

Abstract

Meningkatnya jumlah permintaan handsanitizer oleh operasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan terjadi karena tuntutan kebutuhan menjaga kebersihan tangan dimasa pandemi. Hal ini berakibat pada melonjaknya kebutuhan pengadaan produk handsanitizer di Pemerintah Kota Medan tersebut. Untuk menyiasati peningkatan kebutuhan handsanitizer tersebut, maka pemasok produk perlu melakukan peramalan untuk meredam ketidakpastian yang akan muncul dari penyediaan produk tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation pada jaringan syaraf tiruan untuk meramalkan kebutuhan produk tersebut. Pengolahan data hasil arsitektur jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan mengunakan software Matlab 6.1.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022 sebaiknya di sediakan produk handsanitizer sebanyak 637, 642 dan 636 Pcs permasing-masing bulannya. Hasil peramalan ini menunjukkan nilai MSE setiap periode peramalan sebesar - 0.027, 0.066 dan -0.014. ketiga nilai MSE ini masih lebih kecil dari 10% sehingga hasil ramalan ini masih dapat dikatakan akurat.

Page 385 of 407 | Total Record : 4065

 383   384   385   386   387 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1) Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026 Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026 Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026 Vol 9, No 1 (2026): February 2026 Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): October 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): February 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): February 2022 Vol. 4 No. 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): February 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): August 2019 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): February 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): February 2018 More Issue