cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 34   35   36   37   38 
Keamanan Nasional dalam Menghadapi Perubahan Cyber Warfare Putri, Elfirda; Pratama, Gede Aditya; Fithri, Beby Suryani
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.9534

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cyber warfare dan tantangannya kedepan, strategi cyber security di Indonesia serta penguatan cyber security di Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Masalah difokuskan pada bagaimana menjaga keamanan nasional dari ancaman serangan cyber yang mungkin terjadi dan kemungkinan taktik pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari penelitian sebelumnya dan data sekunder.  Kajian ini menyimpulkan bahwa peretas memanfaatkan keresahan masyarakat sebagai celah untuk meluncurkan serangan, mulai dari phishing hingga ransomware, kasus kebocoran data 91 juta pengguna situs belanja online. Kesimpulannya adalah Indonesia dalam keadaan darurat cyber warfare. Strategi yang harus dilakukan adalah Pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana siber, Peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama stakeholder di dalam negeri dan kerjasama internasional bidang cyber security untuk mewujudkan keamanan nasional.
Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Matogu, Faisal; Rusmiati, Elis
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.9695

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun substansi ketentuan tersebut mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengkaji pelaksanaan yang telah sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Undang–undang atau dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan acara pemeriksaan khususnya terkait batas aturan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang–undang. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa substansi pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejatinya mengedepankan asas kepastian hukum terhadap proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam penerapannya ketentuan ini berpotensi ke arah crime control model, sehingga diperlukan suatu rumusan yang tepat agar prinsip kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan prinsip due process of law dalam hukum acara pidana di Indonesia.
Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta Prabowo, Bagya Agung; Barus, Utary Maharany; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10071

Abstract

Praktek gadai syari’ah (Rahn) sebagai produk pembiayaan yang diunggulkan dalam pegadaian syariah dengan prinsip syariah, berbeda dengan pembiayaan Ijarah (penitipan barang). Namun realitanya kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah di Kota Yogyakarta juga menggunakan akad Ijarah sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan gadai syariah selain akad Rahn (Hybrid Contract). Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai implementasi Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah, dan implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari’ah di Kota Yogyakarta. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa akad yang benar seharusnya digunakan dalam praktik pegadaian syariah adalah akad Rahn saja sebab penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan perbedaan konstruksi hukum yang berimplikasi berbedanya hubungan hukum antar pihak. Kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah secara praktik harus dipisahkan dengan akad Rahn, karena akad Ijarah dengan akad Rahn adalah dua akad yang berbeda, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Unraveling the Willow Project's Impact on Human Rights: An Inquiry into International Legal Perspectives? Gunawan, Yordan; Farhansyah, Bagaskara Yonar; Nurhaifa, Reksa Fikri
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10115

Abstract

This article aims to examine human rights violations resulting from the U.S.-led agenda as a national strategic project, specifically the Willow Project. This project is a consequence of Saudi Arabia's participation in multilateral cooperation among developing countries, with Saudi Arabia being the largest oil trading partner and the United States serving as the oil supplier. The focus of the issue centers on the Willow Project, a U.S. drilling initiative conducted in the State of Alaska, with global environmental impacts that infringe upon human rights. The research employs a normative-empirical method, prioritizing international law, encompassing concepts, principles, and doctrines as legal sources to address the legal issues related to human rights violations. The Willow Project influences the United States' policy direction, fulfilling the country's energy needs through oil drilling, thereby affecting global climate change and posing risks to the international community. The substantial carbon emissions generated can contribute to rising Earth temperatures, potentially leading to the emergence of new diseases due to extreme weather conditions.
Perlindungan Hukum Kreator TikTok atas Penggunaan Konten sebagai Merek (Brand) untuk Kepentingan Komersial Kulsum, Firda Ummi; Rokhim , Abdul; Hidayati, Rahmatul
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10498

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum kreator TikTok atas konten yang digunakan sebagai Merek (Brand) untuk kepentingan komersial baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa) serta akibat hukum yang akan timbul ditinjau dari peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan berlaku lainnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan disusun secara deskriptif analisis berdasarkan sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian terdahulu serta publikasi resmi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa perlindungan yang di maksud berupa preventif dan represif selain telah diatur dalam undang-undang yang bersangkutan juga telah didukung oleh setiap platform digital termasuk TikTok dalam wujud pusat bantuan yang dapat diakses dengan mudah. Sedangkan timbulnya akibat hukum atas penggunaan konten TikTok sebagai merek (brand) untuk kepentingan komersial telah dicontohkan dalam kasus serupa atas Putusa Nomor 10/HKI/HAK.CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY mengenai penggunaan karya cipta sebagai promosi perusahaan tanpa ijin dan merupakan suatu pelanggaran hak cipta.
Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak Maulani, Egha; Sunardi, Sunardi; Muhibbin, M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10499

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta untuk menganalisis urgensi pegaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan Konseptual. Hasil penelitan menunjukan bahwa Diversi sebagai sebuah konsep dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Pasal 7 ayat 2 UU SPPA dapat menggunakan konsep diversi sebagai bentuk penyelesaian diluar peradilan pidana yang sebagaimana unsur pasal yang dilanggar adalah Pasal 362 KUHP dan Pasal 364 KUHP, dikarenakan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan urgensi pegaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak dapat mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak. Kesimpulan dalam penelitian bahwa diversi dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan memperhatikan syarat diversi dalam UU SPPA, Serta urgensi terhadap penagturan diversi dalam tindak pidana pencurian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, memegang peranan yang cukup penting bagi kepentingan terbaik bagi anak.
Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter (Studi Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM) Simanjuntak, Tigor Ahmad Thabrani; Marpaung, Zaid Alfauza
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10642

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas ketentuan pidana terhadap penipuan dengan menggunakan identitas palsu khususnya identitas dokter yang ditinjau menurut peraturan perundang-undangan dan teori hukum di Indonesia dengan mengkaji Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM sebagai kasus yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Masalah difokuskan pada bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas dokter dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penipuan menggunakan identitas dokter dalam Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM. Guna mendekati masalah ini dipergunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yaitu peraturan dan studi kasus sebagai data utama serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas dokter diatur secara khusus dalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kesemuanya mengatur lebih berat dari yang diatur dalam KUHP. Kemudian Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM hakim menjatuhkan Pasal 378 KUHP sesuai dengan tuntutan jaksa dan lebih berfokus kepada penggunaan nama palsu secara umum tidak mengkhususkan kepada identitas dokter. Atas dasar itu hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 tahun lebih ringan dari penipuan dengan menitikberatkan pada identitas dokternya.
Criminological Study of Traffic Violations on Numbing Island Widiyani, Heni; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Marlina, Marlina; Efritadewi, Ayu; Susanti, Heni
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.10751

Abstract

Traffic violations are no longer commonplace among society. This often happens in the community, sometimes even causing economic and physical losses due to traffic accidents. Positive law in Indonesia has explicitly regulated traffic safety rules which are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To study this, researchers took the research location Numbing Island, which is one of the islands in the Riau Islands Province. And from a criminological perspective, researchers want to examine in more depth what is the basis for the perpetrator to commit this offense. The research method used is empirical juridical research. As support in building the arguments for this research, researchers used primary and secondary reference materials. Data collection techniques used by researchers include observation methods, interviews and literature review. The research data analysis technique was carried out using a qualitative method, then in developing a line of thinking, the researcher used a deductive method. The results of this research show that the level of traffic violations on Numbing Island is sociologically caused by a lack of public awareness on the grounds that the application of traffic laws in the island area is not necessary, in terms of law enforcement factors, supervision by Bhabinkamtibmas is still not strictly implemented so that there is a form of negligence on the part of the authorities. law enforcers to enforce traffic regulations.
The Role of Investigators in Handling Hate Speech Cases by Children as Criminal Offenders (Case study of Polda Bali) Adi Putra, Komang Agus Gede; Darma, I Made Wirya
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.10905

Abstract

The rapid progress of our time is evident in various aspects of life, including the realm of technology. This progress can have both positive and negative effects on users, especially children who are more susceptible to influence. There is a concern that when children come across news or false information in the media, they may unknowingly spread it without verifying its accuracy. Furthermore, there is a possibility that they may engage in Hate Speech without realizing that it is against the law. This raises a research question: How effective is the implementation of Restorative Justice at the investigator level through juvenile diversion in cases involving criminal Hate Speech? To answer this question, the research follows an empirical method and adopts a case-based approach with supporting facts. The research location for the study is the Bali Regional Police (Polda Bali). The research object focuses on hate speech cases involving child suspects and the effectiveness of Restorative Justice through diversion at the investigator level. Data is collected through interviews and documentary studies. In addressing the research problem, the author focuses on the theory of legal effectiveness, which emphasizes prevention rather than punishment by investigators. Investigators base their actions on Article 1 Paragraph 6 and 7 of Law Number 11 of 2012, which prioritizes Restorative Justice and diversion in handling juvenile cases. The use of Restorative Justice and diversion plays a crucial role in protecting the rights of children and preventing discrimination.
Implementation of the Disclosure Principle in Submitting Evidence in Civil Lawsuits Through e-Court in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam Mulhadi, Mulhadi; Barus, Utary Maharany; Harianto, Dedi; Sembiring, Idha Aprilyana; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.11118

Abstract

This article aims to determine the implementation of the principle of disclosure in submitting evidence in civil lawsuits through e-Court in the district court, by taking the location of research in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam. Technological advances have provided convenience in public services, including electronic case resolution services in district courts with the introduction of e-Court. The research methods used are the type of normative juridical research supported by field research, the approach methods used are statutory approaches and conceptual approaches, secondary data sources and primary data, technical data collection literature research and field research, qualitative data analysis and deductive conclusions. This study concludes that the electronic justice system (e-Court) in the Medan Class 1 A District Court and Lubuk Pakam Class 1 A Court provides convenience to the parties concerned and their legal representatives to submit evidence in civil lawsuits, but regarding the implementation of the principle of disclosure, the information obtained regarding evidence is only limited to information on letter evidence that enters the Court Information Tracing System which is still of doubtful authenticity without direct mail check.

Page 36 of 39 | Total Record : 386

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue