Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
580 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 4 (2024)"
:
580 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramdhan Hananto]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2047
<![CDATA[This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK) ]]>
<![CDATA[Chaterina, Carren]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2048
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam Putusan Penelitian Nomor: 107/Pdt.G/2019/Pn. Tolong. Didalami juga tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tata cara ini, dan sistem pewarisan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, serta kewajiban PPAT (pejabat yang berwenang melakukan peralihan harta) sehubungan dengan akta yang dibuat, dan sistem pewarisan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPAT, serta memberikan pemahaman mengenai sistem pewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan menunjukkan bahwa pengalihan warisan tanpa persetujuan semua ahli waris adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dengan PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan legalitas proses peralihan hak. Saran diberikan agar semua pihak memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah sengketa hukum.]]>
<![CDATA[Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan ]]>
<![CDATA[Martinelli, Imelda]]>;
<![CDATA[Mahva Tsabita, Nabilla]]>;
<![CDATA[Eka Putri, Amanda Fitriani]]>;
<![CDATA[Novela, Devina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2049
<![CDATA[Perkembangan teknologi sangat marak terjadi di era digitalisasi, banyak perusahaan yang mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti trend zaman salah satunya dengan menerapkan teknologi blockchain pada smart contract. Teknologi ini merupakan turunan dari Cryptocurrency yang saat ini menjadi trend mata uang dalam bidang perdagangan aset. Sistem blockchain pada Cryptocurrency tersebutlah yang menarik smart contract untuk dapat dirancang bekerja sendiri melalui teknologi blockchain dengan menggunakan bahasa pemrograman yang diterjemahkan kedalam bahasa hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Legalitas Penggunaan Teknologi blockchain Terhadap smart contract Sebagai Produk hukum di Era Digital dan mengetahui Efektivitas Teknologi blockchain Terhadap smart contract pada Perjanjian Bisnis Antar Perusahaan Indonesia. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan legalitas dan efektivitas dari penggunaan Teknologi blockchain pada smart contract. Sehingga, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi blockchain terhadap smart contract sangat besar mengingat efisiensi dan kepraktisan teknologi ini juga dapat menghemat biaya transaksi. Namun dalam penerapannya teknologi ini masih perlu beradaptasi agar dapat berjalan beriringan dengan teknologi yang ada dan dapat mudah diterima langsung oleh masyarakat serta mempunyai jaminan lebih secara hukum dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Nur Endah]]>;
<![CDATA[Santoso, Hendradi Imam]]>;
<![CDATA[Hilyatusshoimah, Hilyatusshoimah]]>;
<![CDATA[Zulfitrah, Zulfitrah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2050
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjerat banyak aktor penyelenggara negara sebagai pelakunya. Perbuatan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun sekelompok orang yang bekerjasama, bahkan banyak diantaranya yang juga melibatkan partai politik. Jika dilihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani, tidak sedikit yang mengindikasikan adanya aliran dana yang berasal dari korupsi masuk ke dalam Partai Politik. Namun, belum pernah ada proses hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vicarious Criminal Liability Partai Politik yang mendapatkan aliran dana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan sebagai badan hukum partai politik merupakan ‘subjek hukum’ sehingga partai politik yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut atau yang dikenal dengan doktrin Vicarious Criminal Liability. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhi adalah dengan pembubaran terhadap partai politik]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor ]]>
<![CDATA[Martinus Al Ibrani Giga Taufano]]>;
<![CDATA[Wilma Silalahi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2055
<![CDATA[An agreement is the basis for the implementation of activities that bind the parties with an orientation towards the goals to be achieved. In the agreement, the parties agree to comply with the contents of the agreement, which gives birth to a legal relationship, this can be reformulated as, "Therefore, if one party fails to fulfill its responsibilities, the other party has the right to demand the performance of these obligations. In Indonesia, credit agreements are expressly regulated in Law no. 10/1998, which describes a loan facility as a loan that must be repaid after a certain period of time with interest. The creditor, who facilitates the loan, and the debtor, who borrows, are bound parties. Credit agreements generally have collateral, such as security rights, which are closely related to the repayment of the debt. Nonetheless, cases of default still occur frequently, indicating the need for clearer legal protection for both parties. This research uses a normative legal approach and descriptive analysis to understand the consequences of disputes in credit agreements and the role of mortgage rights in them.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi ]]>
<![CDATA[Ririn Kurniasi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2056
<![CDATA[The growth and development of children are influenced by many factors that lead children to become perpetrators of criminal acts and ultimately engage in criminal activities. In the process of resolving such cases as a form of deterrence, it is essential to remember to safeguard their mental well-being. According to Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system, the handling of such cases must apply restorative justice, which provides protection and upholds the inherent rights of the child. In this study, the author will discuss the implementation of restorative justice for children that involved in criminal activities through diversion and how to achieve the goals of diversion as outlined in Law No. 11/2012. The method used in this research is normative legal research. The study employs a legislative approach, with a specific examination of Law No. 11 of 2012 and other relevant legal regulations, supported by data that underpins the research. Data collection and analysis techniques involve primary data (journals and relevant research findings) and, secondary data (books and other references). Diversions manifest restorative justice in protecting children facing legal issues, allowing juvenile justice proceedings to occur outside the formal criminal justice process, as is typical for adults. Efforts to resolve juvenile criminal acts through diversion are carried out to the fullest extent possible. Article 13 of the Child Criminal Justice System Law (SPPA) emphasizes that if no agreement is reached in the diversion process between the victim and the criminal offender, or if the agreed-upon terms are not followed, the case will proceed to the juvenile justice process, following the formalities outlined in KUHAP. Diversions are not allowed for children who engage in repeated criminal acts. Therefore, further improvement in the guidance of child offenders under the subsequent legal regulations is necessary.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah ]]>
<![CDATA[Faris Faturohman]]>;
<![CDATA[Lutfi Fahrul Rizal]]>;
<![CDATA[Taufiq Alamsyah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2057
<![CDATA[This research discusses the analysis of siyasah maliyah towards optimizing the income of the Regional Public Service Agency from parking fees. The aim of this research is to determine the mechanism for collecting parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017, as well as to find out the Siyasah Maliyah review of the management of parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017. The method used in this research is a qualitative research method with an empirical juridical approach. Based on the results of this research, collection of parking fees in Bandung City is carried out using two methods, namely manual and using a parking machine. Even though the income from manual collection is higher than using electronic machines, there are still many leakages in field collection. Even though parking rates have been regulated in regional regulations, there are still violations in their determination by parking managers. The implementation of government policies must be in accordance with the principles of Islamic law, especially in safeguarding assets (hifdz mal), and follow the principles of Maliyah siyasah such as justice and maslahah.]]>
<![CDATA[Juridical Review of Criminal Sanction Enforcement In Immigration Law ]]>
<![CDATA[Budiyanto, Budiyanto]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2058
<![CDATA[The aims of this research are: 1) to find out the modus operandi of criminal acts in the Immigration sector (Study of Decision Number 713/ Pid.Sus /2022/PN Mks ), 2) to find out how the judge considered in handling down Decision Number 713/ Pid.Sus /2022 /PN Mks. The type of research used by researchers is normative legal research using the statutory and case approaches. The research materials used as a base to support this research include primary and secondary legal materials and methods. The analysis is in the form of a prescriptive method, namely an analytical method that provides an assessment ( justification ) about whether the object under study is right or wrong or what should be according to the law. The conclusion in this research is The modus operandi carried out by the Defendant who committed a Crime in the Immigration Sectors in Decision Number 713/ Pid. Sus /2022/PN Mks was by burning his passport and travel documents in 2019 because they wouldn't be detected as foreigner citizens and are considered an Indonesian citizens. Where the Defendant Mohammed Abdulaziz Khamis Bin Sanad's passport expired in 2020, but continued to live and carry out activities in Indonesian Territory without having a passport, namely from February to October 2021, the Defendant worked for a Mining Company at PT Sungai Berlian Mahakam in Samarinda. On January 15, 2022, the defendant went to Makassar city to look for coffee and would export the coffee to Arabia. 2) The judge's legal considerations in imposing a sentence on the perpetrator of a crime in the field of immigration, as in Decision Number 713/ Pid.Sus /2022/PN Mks, where the Panel of Judges have handed down a decision on the Defendant by giving a prison sentence of 4 ( four ) months and 15 ( fifteen ) days and a fine of IDR 10,000,000.00 ( ten million rupiah). The decision of the Panel of Judges takes into account the facts revealed in the trials, and basically, the judge handed down the decision based on Law number 48 of 2009 concerning Judicial Power by paying attention to juridical and non-juridical considerations by paying attention to things that are aggravating and mitigation the Defendant.]]>
<![CDATA[Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan ]]>
<![CDATA[Putra, Tutus Chariesma]]>;
<![CDATA[Tjempaka, Tjempaka]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2059
<![CDATA[Perjanjian perkawinan memegang peranan penting dalam mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri jika terjadi perceraian atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan perjanjian perkawinan, yaitu dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak suami istri dan menghindari kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, naskah, dokumen, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya. Dalam menganalisis perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Analisis diawali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang komprehensif dan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam makna hukum perjanjian perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat adanya perjanjian pasca perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita merupakan landasan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, menghadapi dinamika kompleksitas perkawinan dan kemungkinan perubahan di masa mendatang, pasangan suami istri membutuhkan kepastian yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang menjamin kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, memastikan adanya aturan yang jelas tentang bagaimana aset dan kewajiban akan diatur dalam berbagai situasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam pemisahan harta bersama sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian perkawinan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Maria Yosepin Endah Listyowati]]>;
<![CDATA[Lilik Prihatin]]>;
<![CDATA[Muhammad Rofiqul Fadilah]]>;
<![CDATA[Harjuna Antoni Anan Nugroho]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2060
<![CDATA[The economy and welfare of village communities living around state forests is still inadequate. To overcome this social problem, the government is implementing a Social Forestry Program to improve community welfare by utilizing Perhutani land in Mlarak sub-district, Ponorogo district with management rights in environmentally friendly ways to protect Forest sustainability is regulated in Presidential Regulation Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Social Forestry Management which is managed by Perum Perhutani as a State-Owned Enterprise. The type of method used is a normative qualitative method where the results of the discussion are social forestry programs covering 5 schemes, namely village forests, community forests, community forests, customary forests and partnership forests which can be utilized by individuals or communities, community groups whose members live around the area. forests and forest farming cooperatives. In this case, the Madiun Forest Management Unit Perhutani (KPH), Ponorogo Regency and the Forest Village Community Institution (LMDH) supported by the Mlarak District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) built an understanding in developing a Social Forestry Business Group (KUPS) in the tourism sector in the District area. Mlarak, With the implementation of the social forestry program, it is an effort to improve the welfare of the people living around the forest through land use for farming, it can also be developed for tourism as well as protecting and maintaining forest sustainability.]]>
