cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 580 Documents
 42   43   44   45   46 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 4 (2024)" : 580 Documents clear
Review of Criteria for Commendable Behavior and Expectations for Improvement During the Probationary Period Sayadi, Ahmad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2061

Abstract

Indonesia is one of the countries that still maintains death penalty, as stipulated in article 10 of the old Criminal Code. Death penalty is one of the main punishments as well as the heaviest punishment for criminal offenders. Meanwhile, based on its renewal based on Law No.1 of 2023 concerning the new Criminal Code. Death penalty is no longer included in the category of main punishment, but a special punishment that is always threatened alternatively and imposed with a probation period of 10 (ten) years. Article 100 of the new Criminal Code is one of the articles born from the reformation of the new Criminal Code which has become pros and cons in the community. The reason is that this provision states that the judge can impose death penalty with a probation period of 10 (ten) years by taking into account the provisions of commendable behavior and hope for improvement. If during the probation period the convict shows commendable behavior, then the death penalty can be changed into life imprisonment. On the other hand, if during the probation period the convict does not show commendable behavior and hope for reparation, then death penalty can be imposed by order of the attorney general based on presidential decree by considering the decision of the Supreme Court. Thus, the question arises as to what the criteria for commendable behavior and hope for improvement are. As a basis for the judge's consideration in deciding whether or not the convict deserves a change in sentence.
Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Pokok Agraria Zahra Maulida Aulia; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2062

Abstract

Mixed marriage is a marriage that occurs between an Indonesian citizen and a foreign citizen. Mixed marriages without a marriage agreement create a mix of assets, the mix of assets in the form of land can have an impact on the assets of each party, as then according to Law number 5 of 1960 concerning Agrarian Regulations that a citizen Foreigners cannot obtain/own land ownership, either through a will or by mixing assets due to marriage. The research method used in this writing is a juridical-normative research method, using a type of literature study with a statutory approach and a case approach. Regarding a mixed marriage that occurs and there is no separation of assets which causes the foreign citizen to indirectly violate the Agrarian Law Article 21 paragraph (3).
Eksistensi Amicus Curiae dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia Mahiratna, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini; Tisya, Nabilah Assa’diyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2063

Abstract

Amicus Curiae merupakan pihak ketiga yang dirasa memiliki kepentingan terhadap suatu perkara dengan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Pembuktian Amicus Curiae dalam perkara peradilan hanya memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, namun harus seijin ketua pengadilan. Yang bertujuan untuk membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa fakta ataupun pendapat hukum. Sebenarnya dalam penjatuhan putusan penggunaan amicus curiae dapat dibenarkan karena dalam teori penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Peran Amicus Curiae dalam perkara peradilan anak sebagai pengguna narkotika yaitu Amicus Curiae disini berperan dalam kronologis perkara, mengungkapkan fakta-fakta dilapangan mengapa anak tersebut bisa terjerat kasus narkotika serta memberikan referensi kasus yang menggunakan amicus curiae dalam penjatuhan putusan oleh hakim agar membantu hakim dalam mempermudah membuat pertimbangan dalam putusan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Djiwandono, Delvino Aldy; Felicia Tanalina Ylma; Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2064

Abstract

Berdasarkan data yang dihimpun melalui situs resmi Badan Narkotika Nasional atau BNN jumlah kasus tindak pidana narkotika secara keseluruhan pada tahun 2021 berada pada angka 766 (tujuh ratus enam puluh enam) kasus. Jumlah tersebut juga didukung dengan total penyitaan aset sebanyak Rp 1.093.432.187.988, 00 (satu triliun sembilan puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tuju ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Banyaknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia ditambah dengan rumitnya proses pembuktian terhadap tindak pidana narkotika membuat tidak jarang terjadi adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan perolehan alat bukti. Undang-Undang Narkotika di Indonesia menganut asas Strict Liability yang dalam hal ini proses pembuktian hanya terbatas pada actus reus dari pelaku yang kemudian disesuaikan dengan unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut membuat adanya tindakan-tindakan penyidik yang memperoleh alat bukti secara melawan hukum yang kemudian dituduhkan tanpa dasar yang jelas kepada pelaku. Proses perolehan alat bukti inilah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dan bagaimana hukum positif mengaturnya. Hasil penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum berkaitan dengan penerapan asas Exclusionary Rules of Evidence sehingga terdapat kerancuan bagi hakim untuk mengesampingkan alat bukti maupun barang bukti yang dianggap didapat secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktek penerapan prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam hukum positif Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum positif di negara lain. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya untuk menerapkan prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam hukum positif di Indonesia, terlebih dalam hukum formil.
Imlementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ramdhani, Alvian; Guntara, Deny; Muhamad Abas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2065

Abstract

At present, in the application of applicable law in Indonesia there are known two Currently, there are two types of dispute resolution procedures under Indonesian law, namely judicial and non-judicial. ADR is an application of the dispute resolution process that already exists in Indonesian society. Currently, the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law No. 30 of 1999 applies to how to implement the Van Dading Settlement Amendment Law based on Supreme Court Decision No. 1 of 2016, which regulates the mediation process in court and its obstacles. raises the status of Acta Van Dading. Judgment No. 1 of 2016 in arbitration court. The research method used by the author is a qualitative research method with the methods of normative legal science. The result of the research work is the implementation of Acta Van Dading based on the mediation order of the Supreme Court No. 1 2016 to raise the status of peace agreements, that is, based on an order regulating mediation as a means of peaceful. dispute resolution. Article 13 The court notes that each mediator must have a mediator's certificate issued by the Supreme Court or the Supreme Court Accredited Practitioner Status Agreement (Acta Van Dading) based on Supreme Court Order No. 1/2016, which deals with mediation proceedings in court: a) Disagreement between the parties: b) Finding of common cause: c) Absence or time limit: d) Complexity of the dispute: e) Mistrust of the mediation: f) Non fulfilment of the agreement)
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Abstract

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.
Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Lutvy Priambono; Sudirman, Sudirman; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2068

Abstract

Penelitian ini berupaya mengatasi masalah perlindungan hak-hak konsumen dari penyalahgunaan data debitur setelah gagal bayar pinjaman online yang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif, menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan faktual. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun pengawasan dan pengaturan pinjaman online dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, contoh penagihan utang melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi kepada publik tetap ada. Menjamurnya perusahaan pinjaman online ilegal dan individu yang menggunakan cara ilegal membuat banyak korban rentan terhadap pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah.
Implementing Business Judgment Rules in Corporate Decision-Making: A Focus on the Tourism Industry Johan, Suwinto
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2071

Abstract

The Board of Directors assumes responsibility for managing a Limited Liability Company, making decisions amidst uncertain circumstances that may lead to company losses. Directors must adherence to the principles of the business judgment rule and act without conflict of interest and with utmost good faith towards the company's best interests. This study explores the application of business judgment rules by directors in corporate governance, employing normative juridical methods. Directors' accountability for company losses under these rules were examined based on the primary, secondary, and other relevant data sources. The research concludes that directors can effectively apply business judgment rules when they operate with integrity and prioritize the company's well-being, emphasizing the importance of maintaining good corporate governance standards.
Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Rohman, Saipul; Mulyono; Singalodra, Nurita; Ayudya Maharani, Dinar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2072

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations was issued by President Joko Widodo on 10 July 2017. This Perppu amends several provisions in Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, in response to the activities of mass organizations that are considered to threaten national unity and national security. In this research, the theoretical framework used is Lawrence M. Friedman's Legal Culture Theory, which emphasizes the substance, structure, and culture of law. This Perppu reflects the influence of cultural and historical factors in its formation, with efforts to create social justice through the regulation of mass organizations. The integration of legal philosophy, legal sociology, and historical approaches in the juridical analysis of this Perppu results in a holistic and in-depth perspective, essential for effective and equitable implementation in society. This research argues that the integration of these approaches helps to develop legal policies that are more just, contextual, and responsive to social change, and avoid potential abuse of power.
Legalitas Advokat dalam Memnberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring di Tinjau dari Perspektif UU Advokat dan UU ITE Edwar Fransisko, Rendra; Alauddin, Alauddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2073

Abstract

Artikel ini merupakan kajian mengenai peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap legalitas advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis teknologi daring. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat yang normatif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa hukum advokat daring yang menurut aturan hukumnya tidak memenuhi syarat praktek advokat pada umumnya. Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Page 44 of 58 | Total Record : 580

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue