cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 121 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2024)" : 121 Documents clear
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami Ramadhan, Refie
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2262

Abstract

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tentunya bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan dua permasalahan, yaitu (1) Perlindungan Hukum Kepada Anak Menurut Hak Asasi Anak Dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd (2) Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami dan (3) Solusi Dari Kasus Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Pihak Mantan Istri Atau Suami. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi No 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun kenyataan menunjukkan perlindungan hokum kepada anak dalam putusan tersebut tidak diterapkan karena anak tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ibunya. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melakukan PMH yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata karena telah melanggar Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 akibatnya tidak dilaksanakannya putusan tersebut terhadap anak secara fisik tidak dapat bertemu dengan ibunya, dan secara psikologis tidak dapat memenuhi hasrat untuk diasuh oleh ibunya. Solusi dari kasus tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami adalah dimana pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.
Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Rizqullah, Umar; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2263

Abstract

Penelitian ini mengkaji regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif, penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik pembagian royalti di ketiga negara tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pencipta, meningkatkan kesadaran akan perjanjian pra-nikah, serta mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan regulasi era digital untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Aspek-aspek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka hukum, konteks budaya, dan faktor sosial-ekonomi berinteraksi dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan.
Perlindungan Hukum Waktu Kerja bagi Pekerja/Buruh Terhadap Pelanggaran Jam Kerja yang Melebihi Waktu Kerja pada Suatu Perusahaan Rahman, Anita; Santoso, Imam Budi; Astawa, I Ketut
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2266

Abstract

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan jam kerja yang melebihi waktu kerja pada pada suatu perusahaan, kemudian untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum waktu kerja bagi pekerja/buruh terhadap pelanggaran jam kerja yang melebihi waktu kerja pada suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian normatif, dianalisis secara deskriptif, untuk menelaah dan menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti baik secara deduktif ke induktif melalui pendekatan koseptual dan peraturan perundangan-undangan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Hasil penelitian telah menemukan temuan hasil penelitian terhadap pelanggaran jam kerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja diantaranya tentang pengaturan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak bagi perusahaan dan pengusaha sebagai akibat dari kurangnya perlindungan dalam hal pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada pekerja/buruh dalam suatu perusahaan.
Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum Aulia, Elza
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari sudut pandang teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang terkandung dalam Pasal 56 tersebut, terutama terkait dengan transfer data pribadi lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 56 telah memberikan dasar hukum untuk pelindungan data pribadi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme implementasinya. Salah satu temuan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi subjek data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam peraturan pelaksana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta memaksimalkan kemanfaatan bagi individu dan organisasi di Indonesia.
Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor:2651/Pid.B/2022/PN Mdn) Ardini, Aida; Ardin Gea; Erick Morgan; Daffofil Viselius
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus pengeroyokan di jalan RPH, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli pada 15 juni 2022 melibatkan terdakwa Rabani als Bani, Hendra als Mardon, dan Wahyu, yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Hasil visum dari Rumah Sakit Wulan Windi menunjukkan adanya luka fisik pada korban, menjadi dasar kuat untuk penegakan hukum berdasarkan pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode normatf untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan, yang diatur dalam barbagai pasal KUHP terkait penganiayaan. Bukti materil, keterangan saksi, hasil visum et revertum, motif, pengakuan terdakwa, rekam jejak, dan kondisi psikologis terdakwa merupakan faktor penting dalam putusan ini. Hakim memutuskan terdakwa Rabani als Bani di hukum 1 tahun 6 bulan penjara, sesuai asas legalitas yang melidungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat di hukum jika tindakannya telah di tetapkan sebagai tindakan pidana dalam undang-undang. Putusan ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman hukum, pencegahan tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang adil untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Parlindungan Silalahi, Juliandi; Mulyadi, Mahmud; Marlina; Lisa Andrianti, Syarifah
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2269

Abstract

Penal mediation is an alternative that resolves cases, especially the resolution of the crime of theft, which is a minor crime during the investigation process at the Police and Prosecution at the Prosecutor's Office. Supreme Court Circular Letter Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 emphasizes the punishment of minor crimes by prioritizing Penal Mediation (restorative justice). The rise of criminal acts of theft, especially in BUMN plantation areas, requires a study of the application of penal mediation in law enforcement in the criminal justice legal system in Indonesia. The formulation of the problem in this research includes how penal mediation is regulated in Indonesian law, the application of Penal Mediation by the police and prosecutors in enforcing Indonesian criminal law, and the burden of penal mediation by the police and prosecutors in the crime of stealing fresh fruit bunches (FFB) at PT Perkebunan Nusantara III (Persero).The research method used is normative juridical research with emphasis on literature review, and supported by a field approach in the form of obtaining additional information from PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nagori World Glare Gardens, Simalungun Regency. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.In enforcing the law, the police and prosecutors try to place the law as a means to achieve the goals desired by society, just as the goal of law is that the police and prosecutors try to prioritize justice and expediency rather than legal certaintyThe lack of legal certainty in the application of the principles of penal mediation (restorative justice) considering that there are no legal rules governing the penal mediation process in criminal cases, and law enforcement officials sometimes always adhere to formal legalistic principles so that police officers, namely investigators, ignore the values of justice and benefits in society. The suggestion from this research is that the National Police and Prosecutors need to emphasize the application of progressive law by implementing restorative justice through the discretionary authority of police officers. There needs to be an adjustment in perception between the criminal justice sub-system in implementing the principles of restorative justice with mediation facilities between parties in dispute. There needs to be regulations governing penal mediation as a resolution of criminal cases.
Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Elektronik Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti Brian Amy, Prastyo
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2273

Abstract

Artikel berjudul "Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti" ini membahas tantangan hukum dalam penerapan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti yang berbasis pada teknologi Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Sistem pengumpulan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, dan peningkatan potensi pengguna yang tidak membayar tol. Masalah utama mencakup potensi pelacakan dan penyimpanan data pengguna jalan tol, potensi konflik terkait berkurangnya pendapatan tol dari BUJT, potensi masalah terkait penerimaan negara bukan pajak, dan potensi konflik terkait pihak yang diasumsikan berutang karena tidak membayar tol. Dengan menggunakan basis analisis hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun teknologi GNSS meningkatkan efisiensi operasional, ia juga menghadirkan tantangan serius terhadap isu-isu hukum terkait privasi, pelindungan data pribadi, keamanan siber, penegakan hukum, akuntabilitas, pengelolaan penerimaan negara, dan dampak sosial. Regulasi yang komprehensif dan implementasi yang hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan adil, sehingga Proyek Strategis Nasional ini tidak gagal.
Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Afandi, Aan; Ahmad Saebani, Beni; Nasrudin, Nas
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah tentang penetapan syarat usia minimal oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan konsep politik Islam mengenai usia 40 tahun yang dipandang sebagai tonggak kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan. Sementara itu, syarat pengalaman menjabat kepala daerah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam memilih pemimpin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak dan berpengalaman yang dapat mencalonkan diri tanpa mengabaikan hak asasi manusia individu.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH Alya Alifia Vendra, Clarissa
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2276

Abstract

This study aims to examine the authority of the Bali Provincial Government in managing Local Own-Source Revenue (PAD) from the tourism sector based on Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2019 concerning Regional Taxes. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through literature studies, interviews, and analysis of related documents. The findings show that the regulation grants significant authority to the local government in regulating and collecting taxes from various tourism activities, which greatly contribute to PAD. However, the implementation of this regulation faces several challenges, such as the need for effective coordination between local governments and tourism businesses as well as the enhancement of tax management capacities.
Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional Pramana, Syahla Ailani; Tedjabuwana, Rosa
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2279

Abstract

Kedatangan Stateless Person ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah-satunya adalah Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu Stateless Person itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara Transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh Stateless Person nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Ditambah Indonesia sendiri yang belum meratifikasi perjanjian Hukum Internasional terkait yang menjadikan penanganan Stateless Person di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu, Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Stateless Person berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja untuk Stateless Person. Penelitan ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Dan dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, Stateless Person tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan United Nations High Commisioner of Refugees (UNHCR) dan International Organitation for Migration (IMO) sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemasukan finansial Stateless Person. Diharapkan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu agar nantinya permasalahan hak bekerja bagi Stateless Person terselesaikan.

Page 9 of 13 | Total Record : 121

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue