Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
33 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2024)"
:
33 Documents
clear
<![CDATA[Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang ]]>
<![CDATA[Aini, Atika Rahmadatil]]>;
<![CDATA[Hasbi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Syam, Misnar]]>;
<![CDATA[Arben, Ali]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2390
<![CDATA[Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan kawasan persawahan yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 berdampak pada pengembang perumahan bersubsidi karena harus menyinkronkan datanya dengan LSD terbaru. Namun, kurangnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Proses penentuan LSD meliputi pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang selaras dengan kondisi lapangan dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang telah memiliki status hukum lengkap atas lahan non sawah dapat dikecualikan dari penunjukan LSD setelah mengajukan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pertanahan dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik lahan non pertanian yang lahannya termasuk dalam LSD, perlindungan hukumnya berupa peninjauan status lahan oleh BPN. Pemilik berhak mendapat ganti kerugian atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam otentikasi dokumen, memberikan nasihat hukum, meninjau status tanah, dan menyimpan catatan, serta bekerja sama dengan BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas prosesnya.]]>
<![CDATA[Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ]]>
<![CDATA[Bazlina, Delia]]>;
<![CDATA[Putra, Adrian Bima]]>;
<![CDATA[HP, Hasti Octavia]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pasar Modal Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Akta ]]>
<![CDATA[Assri Maharani, Nafilah]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2345
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pasar Modal Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Akta membahasa tugas notaris yang berperan memastikan validitas akta autentik di kegiatan pasar modal di Indonesia dan peran Notaris Pengganti pada saat notaris utama berhalangan. Tujuan penelitian dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab Notaris Pengganti jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan pihak terkait. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif, memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Pengganti wajib mempunyai Surat Tanda Terdaftar dari OJK dalam berkegiatan di pasar modal, memiliki tanggung jawab hukum sesuai UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan OJK. Jika ada kesalahan akta, Notaris Pengganti bertanggung jawaban secara pribadi dan dapat terkena sanksi perdata, pidana serta etika profesi. Kesimpulan dari tugas Notaris Pengganti adalah penunjang kinerja di pasar modal yang dituntut berlaku independen dan bersikap profesional.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Alif Alfiana, Sheyla]]>;
<![CDATA[Ludony, Reza]]>;
<![CDATA[Rania Nurfaiza Azzachra, Neng]]>;
<![CDATA[Hari Oktaviana, Dinda]]>;
<![CDATA[Maulidatul Azizah, Intan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2346
<![CDATA[Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digolongkan ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak. Pengaruh lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertanggungjawabannya berdasarkan SPPA dan UU Narkotika. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya. Hasil yang diperoleh adalah pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak daripada pembalasan pidana.]]>
<![CDATA[Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan ]]>
<![CDATA[Z. Mamu, Karlin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2347
<![CDATA[Kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan.Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian (perladangan) dikawasan hutan, dan menganalisis sanksi pidana pembukaan lahan pertanian (perladangan) dalam perfektif undang-undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian semakin parah sebab kegiatan tersebut dilakukan dikawasan hutan yang tentunya menyebabkan deforestasi, perubahan fungsi hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunkan kualtias tanah. Oleh karena itu, membuka lahan dengan cara membakar hutan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan serta undang-undang perkebunan. Undang-undang tersebut melarang tindakan yang merusak hutan dan lingkungan, termasuk pembakaran lahan, Sanksi pidana dan denda terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan, untuk memberi efek jera bagi pelaku dan untuk melindungi kawasan hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Meskipun terdapat sanksi yang tegas, sangat penting juga diimbangi dengan upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masyrakat memahami pentingnya menjaga lingkungan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asriani]]>;
<![CDATA[Hariansah, Syafri]]>;
<![CDATA[Zulkifli, M. Aziz]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2348
<![CDATA[Dunia modern saat ini telah banyak berkembang dalam kehidupan manusia baik di bidang ekonomi juga teknologi. Dalam ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangannya salah satunya ialah bentuk investasi. Investasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform trading yang berbasis aplikasi atau website. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak. Untuk memastikan keamanan dan keandalan robot trading, otoritas pasar modal perlu mengawasi penyedia layanan ini dan mewajibkan memiliki sertifikasi atau izin yang menunjukkan bahwa robot mereka memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penggunaan robot trading dalam konteks aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan dampak terhadap aspek hukum perlindungan konsumen, serta studi kasus pada beberapa platform robot trading yang umumnya diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen yang menggunakan layanan robot trading serta menurunkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.]]>
<![CDATA[Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural ]]>
<![CDATA[DM, M. Yusuf]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Al Amin]]>;
<![CDATA[Aziz, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rahmayani, Endah]]>;
<![CDATA[Pebri, Akly]]>;
<![CDATA[Husnul Fadhil, Mhd.]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2349
<![CDATA[Transformasi budaya hukum merupakan suatu proses yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat diadaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Proses ini melibatkan dialog antara hukum formal dan norma-norma sosial budaya yang sudah ada, dengan tujuan menciptakan hukum yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas mereka, sehingga hukum perlu dirancang dengan memperhatikan norma budaya lokal untuk memperoleh legitimasi dan efektivitas. Pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya sangat penting untuk membangun sistem hukum yang adil, harmonis, dan dapat diterima oleh masyarakat multikultural.]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Rufaiddin Syifa, Achmad]]>;
<![CDATA[C. Adam, Richard]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2352
<![CDATA[Penelitian ini mengaji serta komprehensif dan mendalam terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Pinjaman Online. Fokus pembahasan penelitian ini adalah Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam konteks menjamin hak-hak privasi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di sektor fintech. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terperinci mengenai implementasi putusan tersebut dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan fintech, yang sering kali lalai dalam menjaga data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum optimal, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan ‘resep ampuh’ berupa pedoman dalam pelindungan data pribadi nasabah peminjam serta mempertegas tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara layanan untuk melindungi data pribadi nasabah secara lebih efektif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan ]]>
<![CDATA[Adre Wiradi, Dio]]>;
<![CDATA[Rasji]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2353
<![CDATA[Perlindungan hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran hak-hak pekerja oleh sebuah perusahaan sejak didirikan pada tahun 2023 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi hak normatif pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar berbagai hak pekerja sejak pendiriannya pada tahun 2023. Hal ini terlihat dari kegagalannya memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang telah di-PHK. Hal ini secara jelas menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil ]]>
<![CDATA[Desiani, Juni]]>;
<![CDATA[Handayani Ridwan, Fully]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2354
<![CDATA[Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.]]>
