cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 180   181   182   183   184 
Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Elektronik Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti Brian Amy, Prastyo
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2273

Abstract

Artikel berjudul "Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti" ini membahas tantangan hukum dalam penerapan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti yang berbasis pada teknologi Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Sistem pengumpulan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, dan peningkatan potensi pengguna yang tidak membayar tol. Masalah utama mencakup potensi pelacakan dan penyimpanan data pengguna jalan tol, potensi konflik terkait berkurangnya pendapatan tol dari BUJT, potensi masalah terkait penerimaan negara bukan pajak, dan potensi konflik terkait pihak yang diasumsikan berutang karena tidak membayar tol. Dengan menggunakan basis analisis hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun teknologi GNSS meningkatkan efisiensi operasional, ia juga menghadirkan tantangan serius terhadap isu-isu hukum terkait privasi, pelindungan data pribadi, keamanan siber, penegakan hukum, akuntabilitas, pengelolaan penerimaan negara, dan dampak sosial. Regulasi yang komprehensif dan implementasi yang hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan adil, sehingga Proyek Strategis Nasional ini tidak gagal.
Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Afandi, Aan; Ahmad Saebani, Beni; Nasrudin, Nas
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah tentang penetapan syarat usia minimal oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan konsep politik Islam mengenai usia 40 tahun yang dipandang sebagai tonggak kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan. Sementara itu, syarat pengalaman menjabat kepala daerah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam memilih pemimpin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak dan berpengalaman yang dapat mencalonkan diri tanpa mengabaikan hak asasi manusia individu.
Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional Pramana, Syahla Ailani; Tedjabuwana, Rosa
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2279

Abstract

Kedatangan Stateless Person ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah-satunya adalah Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu Stateless Person itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara Transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh Stateless Person nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Ditambah Indonesia sendiri yang belum meratifikasi perjanjian Hukum Internasional terkait yang menjadikan penanganan Stateless Person di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu, Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Stateless Person berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja untuk Stateless Person. Penelitan ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Dan dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, Stateless Person tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan United Nations High Commisioner of Refugees (UNHCR) dan International Organitation for Migration (IMO) sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemasukan finansial Stateless Person. Diharapkan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu agar nantinya permasalahan hak bekerja bagi Stateless Person terselesaikan.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Ramadhani, Astrid Puspita; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2290

Abstract

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the legal protection trademarks in Indonesia. Trademark disputes in Indonesia still often occur, especially regarding trademark similarities. The trademark registration system that generally known is the constitutive system (First To File). The purpose of this paper is to find out how the first to file principle is applied in trademark disputes and the legal consequences of decisions on trademark disputes. The method used in this study is normative juridical. Based on the results of the study, even though a trademark has been registered for the first time, if it is proven that the trademark has exceeded its legal protection period of 10 years, the legal consequences are that anyone can use the trademark.
Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia Dethan, Jecelyn Amanda; Irianto, Yerica Evadne Giraldani
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2291

Abstract

This study aims to examine the validity of smart contracts in business agreements in Indonesia as seen from the provisions of the agreement in the Civil Code and the provisions of contracts in other regulations applicable in Indonesia. The method used in this study is the normative method, which focuses on examining the rules in positive law. Based on this study, it is concluded that the use of smart contracts in Indonesia has been implemented properly and when viewed from the perspective of Civil Law in Indonesia, the use of smart contracts has fulfilled the elements of an agreement in Article 1320 of the Civil Code in general, although there are still shortcomings such as automatic execution as if made by only one party. In addition, in reality it is difficult to fulfill some of its elements, such as smart contracts creating special challenges because the transactions carried out in them are not bound by national borders, given the differences in legal systems between Indonesia and other countries. In all its limitations, smart contracts can still be carried out in Indonesia because of the principle of freedom of contract which has been regulated in Article 1338 of the Civil Code. In practice, the principle of freedom of contract must take into account Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Eksekusi atas Persidangan In Absentia pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya; Maulana, Nabiil Ikbaar; Arbikusumo, Qian Hardjalona; Murtadha, Afif Nafis
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi dan menggali efektivitas eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO dalam perwujudan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi ialah menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud. Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan in absentia pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukumnya belum terwujud. Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana in absentia pada korupsi dan eksekusi yang mengedepankan konsep follow the money daripada follow the suspect.
Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Millah, Aimatul; Ghoni Al-Dzikri, Mar'i; Fatchur Krisna Auriga, Narau
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2296

Abstract

Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran bahwa Indonesia telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara menjadi aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu adalah esensi dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses demokratis serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. Tujuan dari penelitian ini adalah Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya sikap netral dari seorang presiden selama pemilu. Hal ini mencakup bagaimana presiden seharusnya tidak memihak pada salah satu kandidat atau partai politik, sehingga menjaga integritas demokrasi. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Salah satu etika politik yang harus dipegang oleh presiden sebagai kepala negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh kepala negara maka menimbulkan pro dan konta dalam masyarakat.
Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis Maarif, Ihsanul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2297

Abstract

Kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, masih belum memiliki kejelasan yang cukup, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan yuridis peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan lembaga sering kali berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, karena ketiadaan harmonisasi yang jelas. Hal ini menimbulkan konflik normatif dan menurunkan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 untuk memasukkan pedoman yang lebih rinci mengenai kedudukan peraturan lembaga serta mekanisme harmonisasi yang lebih jelas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum di berbagai sektor di Indonesia.
Dampak pertambangan batu bara Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi: Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Jambi Suryani, Nilma; Armansyah, Armansyah; Yetti, Hafiza
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada mulanya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar ditumpu oleh sektor pertanian, namun setelah adanya perusahaan pertambangan batubara di Jambi masyarakat mulai beralih pada sektor jasa yaitu menjadi tenaga kerja dan penyedia barang maupun jasa serta jasa untuk tenaga kerja dan perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat local di Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan perumusan masalah. Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan.

Page 182 of 391 | Total Record : 3910

 180   181   182   183   184 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue