cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 222   223   224   225   226 
PROSES PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA MENURUT PERUNDANGAN INDONESIA Rasji, Rasji; Aulia, Dzikrina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.464

Abstract

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dalam pemeriksaan tersangka menurut perundangan Indonesia. Metode yang yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kaitannya pendekatan deskriptif, diaplikasikan menggunakan pendekatan perundang statute approach dimana peneliti memakai undang undang sebagai dasar melakukan analisis. Hasil penelitian ini yaitu komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen yang bebas daripada pengaruh kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya, Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugikan Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia corruption watch (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 trilun. Kemudian melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA Adi Putra, Fauzan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.466

Abstract

Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that a Notary must keep and maintain. This normative legal research method is an attempt to see how the application of positive law to the Notary Protocol's accountability process from Notaries who will be appointed as State Officials. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been implemented, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of the Protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and the Regulations of the Minister of Law and Human Rights. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out. A Notary appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from holding multiple positions.
MASA DEPAN KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN URGENSI REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.467

Abstract

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sering mengadakan perjanjian utang piutang.Perjanjian utang piutang merupakan suatu hal yang umum dilakukan antara kreditor dan debitor.Namun tidak jarang menimbulkan sengketa antara debitor yang lalai dan tidak sanggup membayar atas utang-utangnya kepada kreditor.Salah satu upaya untuk mengatasi utang yang tidak terbayarkan adalah melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) yang dimohonkan oleh debitor atau kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan PKPU adalah penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kapailitan dan PKPU dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Rechtsreglement Buitengewesten(RBg), dan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Didalam pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU yang terdapat dalam berbagai peraturan dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, masih terdapat kekurangan yang perlu dianalisis untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU. Mengingat akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN BANK PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA 10/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG Puspitarini, Ratnasari; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.468

Abstract

In many cases of corruption, apart from the existence of bad conspiracy, the perpetrators were almost entirely related to the abuse of authority and position which was carried out very precentable by structured. The modus operandi of corruption in the banking itself occurs by way of abuse of authority over positions carried out by the Bank's leadership, so that it can have an impact on public distrust of the banking industry. In some cases,condition of customer confidences drop in the bank's performance will have an impact on the occurrence of a “rush money” where in these conditions customers withdraw money on a large scale, this can result to make the economic country collapps if it does not handled properly. Authors used a descriptive research method that tried to dissect the relationship between the abuse of authority in the leadership position of the Bank and state losses. From the research results obtained a finding the corruption can cause losses to state finances and economic shocking, including cases of corruption that occur due to misuse of bank leadership associated with their duties and authorities in a position.
TUNTUTAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU/MUSIK MELALUI PLATFORM YOUTUBE Valentino, Nova; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.470

Abstract

In the elucidation of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it is one part of intellectual property that has the widest range of protected objects. Currently, people are enjoying or looking for entertainment, especially songs, simply through digital platforms. This article will discuss claims for compensation for copyright infringement through the YouTube digital platform. The method used in this study is normative law, while the data used includes both primary and secondary data. From the results of research through analysis of cases of copyright disputes between Nagaswara who is the copyright holder of the song "Lagi Syantik" and Gen Halilintar it was found that the use of the song works used by Gen Halilintar through the YouTube platform, it is not enough just to include the name of the creator. However, you must first obtain permission from the creator or copyright holder. The permit referred to can be in the form of a mechanical rights license or performing rights. If a song is used without permission, problems with criminal or civil threats will arise if the song is used without permission from the creator or copyright holder.
PERMASALAHAN BAGI ANAK KAWIN CAMPUR UNTUK MEMILIH KEWARGANEGARAAN Eka Pratiwi Neoe, Sry Rahayu; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.472

Abstract

In this Era of Globalization, people’s lives have increased greatly, the increasing number of nations has led to a country becoming open or having international relations with other countries. Mixed marriages have traversed all corners of the country and society, information globalization, economy, transportation, cyberspace have increased mobility by migratingfrom one country to another, causing people to meet and communicate with various different ethnic groups, cultures, religions and the customs and communication habits allow Indonesian citizens (WNI) to carry out marriage with foreign citizens (WNA) so that what is called mixed marriages arises. Mixed marriages result in legal consequences, including the legal relationship between parents and children, especially the legal status of child citizenship. And the promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey the law of two different countries.
INVESTASI BODONG BERKEDOK ROBOT TRADING DENGAN SKEMA PONZI Wijaya Kusuma, Rizki; Ratnawati Gultom, Efrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.473

Abstract

Businesses in Indonesia are currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to facilitate the transaction process. The Indonesian financial services industry has taken advantage of a facility called fintech. Companies and individuals also feel the convenience of their business because it is assisted by fintech technology. However, in practice there are still many companies that use technology for illegal business, especially in the field of fraudulent investment with various schemes, one of which is a ponzi scheme. The research method used is normative legal research method, namely providing legal arguments in accordance with primary data and secondary data. The purpose of this study is to analyze the legal consequences for ponzi scheme actors and legal protection for ponzi scheme victims. The results of the study found that while there are no specific regulations governing ponzi schemes, the law used is Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud Article 105 and or Article 106 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and or Article 4 and or Article 19 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 3 and/or Article 4 and/or Article 5 and/or Article 6 in conjunction with Article 10 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and preventive measures that can be taken is to periodically provide insights regarding investment to the public.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL MENGENAI KUALITAS KENDARAAN BERMOTOR Jerry, Jerry; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.474

Abstract

The quality of motor vehicles, especially cars, is very important when used in various conditions. Car manufacturers/sellers are required to ensure the quality of their products. Consumers as buyers/consumers or users must receive protection from the quality of the products they buy. If the product consumed by consumers has hidden defects, it is appropriate for consumers to be given legal protection, so that in the future there will be no legal problems. Legal certainty regarding consumer protection needs to be understood by consumers, aiming for consumers to have the knowledge to make claims, as well as receive appropriate after-sales service from producers/sellers. Therefore, consumers need to be protected by the positive laws that apply in Indonesia. The law used for consumer protection is the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If there are legal issues related to products that are not suitable for consumption by consumers, consumers have several ways to settle through legal channels, namely through courts or alternative dispute resolution outside the court. So that in the future the relationship between the seller/manufacturer and the buyer/consumer has balance in the eyes of the law, and has legal certainty that can be accounted for.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA (Studi Putusan No.10Pdt.G2015PN. Tgt) Nazir, Muhammad Afdal; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.475

Abstract

The coal commodity mining industry in Indonesia has various kinds of legal problems in its management, including regarding overlapping coal Mining Business Permits (IUP), because in the same IUP Area coal IUP has been issued by the relevant government to two different parties, causing disputes between the parties holding the IUP that are protracted and tend to be no legal certainty for IUP holders to be able to carry out its business activities as experienced by PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT. PPCI) as the holder of the Production Operation IUP, which in its IUP Area has been issued another IUP on behalf of PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT. MSE), thus causing a dispute between the two parties, why did this happen, is there any unlawful act on it? For this reason, it needs to be legally tested through the Court in order to achieve legal certainty regarding who is more entitled to carry out mining activities in the IUP Area. After there is legal certainty with a court decision with permanent legal force (Inkracht van gewijsde), then what about IUP to carry out mining activities within the IUP Area after Decision No.10 / Pdt.G / 2015 / PN.Tgt.? Therefore, the author is interested in analyzing Decision No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt using qualitative normative research methods, while the results found that the IUP holders of PT. PPCI, which has also been decided by the Tanah Grogot District Court (Inkracht van gewijsde) as the party entitled to the disputed IUP Area, has not been able to carry out mining activities in the IUP area, which on the contrary is PT. MSE that has carried out mining activities in the IUP area, or in other words, legal certainty has not been achieved for PT. PPCI.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mahal Frawansa, Syukron; Maria Tri Anggraini, Anna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.476

Abstract

Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.

Page 224 of 392 | Total Record : 3918

 222   223   224   225   226 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue