cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 221   222   223   224   225 
PENGAWASAN OJK ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING Nursantih, Nadia; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.453

Abstract

Peer to peer lending providers require consumer personal data to conduct funding, this is very important to pay attention to the protection of personal data, because in the use of personal data due to the possibility of misuse of user personal data. The government issued a new policy due to problems and issues over the misuse of personal data by issuing and passing Law Number 27 of 2022 concerning the protection of personal data. The formulation of the problem discussed, how is the Legal Protection of Consumers Regarding the Misuse of Personal Data in Peer to peer lending Transactions and the Financial Services Authority Supervision of Peer to peer lending Business Activities related to Consumer Protection of Personal data. Normative writing method, with, descriptive nature of writing, type of data using secondary data, qualitative data analysis. And conclusion making is done with deductive logic. Based on the results of the study, Legal Protection of Consumers regarding Misuse of Personal Data in Peer to peer lending transactions, regulated by Law Number 27 of 2022 and also regulated in POJK 10/2022, the two regulations regulate the prohibitions and obligations of Peer to peer organizers in terms of protection in personal data management and regulate the sanctions obtained in the event of misuse of personal data and POJK No.6/POJK.07/2022 is a form of OJK's efforts in organizing integrated supervision of Peer to peer lending companies.
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I Hunafa, Sulthan; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.455

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran kepada para penegak hukum dalam hal ini (1) BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dibantu oleh (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para penegak hukum tersebut agar dapat memaksimalkan usaha dalam menghentikan para bandar dan pengedar narkotika atas penjualan serta pengedaran narkotika dalam negeri maupun internasional. Kajian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan Data Sekunder dan pendekatan Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana narkotika dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian menindak dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2). Dengan demikian, harapannya para penegak hukum dapat mengurangi pengedaran narkotika serta memberantas para bandar dan pengedar narkotika melalui memaksimalkan tindakan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana narkotika.
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Ardhiyani, Novie; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER )(Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPER ), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” ( Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.
PENYIMPANGAN PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KATEGORI DELIK BIASA Christianti, Risa; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.457

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah meneliti lebih dalam mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kategori delik biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia sejak muncul pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora pada akhir September 2022, keduanya merupakan public figure terkenal. Lesti melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya kepada pihak kepolisian, hingga pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap Rizky. Lesti yang sempat di rawat di rumah sakit akhirnya memutuskan untuk datang mencabut laporan tersebut di Polres Jakarta Selatan dan pihak kepolisian menerima pencabutan laporan Lesti sehingga pada akhirnya Rizky dibebaskan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, menggunakan sumber data sekunder, dan bahan hukum primer serta sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rangga, Rangga; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran saat ini bagaimana banyaknya penyalahguna narkotika yang dipenjara sehingga menyebabkan penyalahguna jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak karena penyalahguna lama tidak dipulihkan atau disembuhkan sementara timbul penyalahguna baru. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Aturan hukum yang menghukum penyalahguna dipenjara harus dilakukan berdasarkan subtansi hukum yang tepat, supaya penyalahguna dikenakan sanksi rehabilitasi bukan lagi penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan–bahan referensi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara,karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang – undang narkotika wajib di rehabilitasi.
TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks) Eka Kusuma Wardani, Dian
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.459

Abstract

Corruption in the process of procuring goods and services generally occurs due to abuse of authority by state administrators who are involved in the procurement process, from planning to receiving goods and services, by the Budget User (PA) or the Budget User Authority (KPA). This article uses a type of normative research through a case approach, statutory approach Application of the law of material offenses against cases of abuse of authority in cases of corruption in goods and services by the defendant at the Makassar District Court has complied and fulfilled the elements of delict. The judge's aggravating consideration was that the defendant did not support the government's program, which was actively carrying out the prevention and eradication of corruption crimes. and terms of mitigating the sentence against the defendant The defendant was polite in court and frank in giving testimony.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Ulfa, Indri Yanti; Budhiawan, Adlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Abstract

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Mega Oktoviona, Dwi; Yaswirman, Yaswirman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.
PENGGELAPAN HARTA WARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: 1264/PDT.G/2020/PA.PRA) Rizqy Syailendra, Moody; Aulia, Dzikrina; Divabuena Purba, Nanda
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.462

Abstract

Tujuan dari penulisan ini agar pembaca memahami isi dari pada penggelapan harta waris yang dimana penggelapan harta waris bagian dari kejahatan sudah diatur juga lama perundangan Indonesia juga untuk mengetahui proses penyelesaian penggelapan harta waris. Penulis sekaligus mengangkat permasalahan dengan mengangkat kasus dengan cara menganalisis kasus tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa dan menetapkan mengabulkan kasus seperti dalam putusan nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.pra. Metode yang digunakan penulis menggunakan yuridis normatif yang mana penelitian isi dari pada perundang - undangan, bahan pustaka, artikel ilmiah atau buku. Hasil penelitian ini yaitu penggelapan harta menyalahgunakan haknya agar menguasai suatu benda dan hak yang tidak boleh melalui dari hak sebagai orang diberikan kepercayaan untuk memiliki benda tersebut bukan karena adanya kejahatan. Ada pula unsur penggelapan melekat pada batang tubuh pasal yang mengatur pada penggelapan yaitu pasal 372 - 376 KUHP, ada dua kelompok berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian, mempunyai struktur tata cara manusia menetapkan tanah, tanah termasuk benda tidak bergerak dan merupakan bagian dari harta waris. Harta waris menurut hukum waris perdata harta benda bersama ada hak dan kewajiban pewaris.
RESPONSIBILITAS DALAM PENJERATAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Aulia, Dzikrina; Nabila Yusri Budiman, Sitti; Mayra Tsabitha, Tanissa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.463

Abstract

With the freedom to fish on the high seas according to article 86 of the 1982 law of the sea convention, the availability of high seas fish, especially species that are limited and have long migrations, has continued to decline sharply. This will encourage the international community to find a solution to this problem, not intend to fish illegally in other countries' seas. Illegal fishing or what is also known as illegal fishing is illegal fishing activity, a series of fishing that is not regulated by applicable regulations, there is no report to the fishing agency or institution that is available or authorized. The purpose of the author's research is so that the reader understands, the settlement of marine crimes by enforcement according to UNCLOS. Basic doctrinal legal research based on legal positivism uses an approach of convention regulations with legislation. The result of this research is that illegal fishing enforcement is presented as an activity carried out by the state in the form of international cooperation, countries need to work together to follow rules and agreements, either by themselves or with help from groups working with many countries. They can do things together, such as making sure boats are safe, taking care of living things in the sea, keeping the environment clean, learning about the sea, and using technology.

Page 223 of 392 | Total Record : 3918

 221   222   223   224   225 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue