cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 24   25   26   27   28 
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Ferdy Nugraha; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.379

Abstract

Good Governance berawal dari proses reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan tanggung jawab. Adapun dalam penulisan ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pertanahan. Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badang Pertanahan Nasional RI, sebagai penyelenggara pemerintahan berupaya mewujudkan Good Governance terutama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sabagaimana tujuan PTSL adalah untuk menjamin kepastian hukum bidang tanah dan teruwjudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya tertib administrasi pertanahan.
URGENSI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA TAHUN 2024 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sandy Mulia Arhdan; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.391

Abstract

Kekosongan pimpinan daerah yang akan datang dipengaruhi oleh pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Akan ada kebutuhan untuk penjabat kepala daerah sementara setelah masa jabatan 101 kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir dan yang telah digantikan oleh penjabat Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tidak diangkat untuk keperluan pengisian lowongan sementara, melainkan untuk memenuhi tanggung jawab jabatan itu sendiri. Lantas, bagaimana mekanisme mengisi jabatan kepala daerah hingga pilkada serentak 2024 ? Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif, menganalisis sumber data hukum primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan tentang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan aturan pelaksana terkait pengisian jabatan penjabat sementara kepala daerah agar tugas serta wewenang juga diperhatikan kembali karena masa jabatan penjabat sementara cukup lama sampai terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024.
COMPLIANCE OF POLRI MEMBERS WITH THE ENFORCEMENT OF THE STATE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Dedy Setio
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.393

Abstract

The Indonesian National Police has the capacity to maintain peace in society. Police agencies have an obligation to act as a driving force for the creation of security and order in people's lives. The existence of police agencies is required to be able to overcome various problems that exist in society, especially the problem of compliance with police officers in enforcing the police professional code of ethics towards optimizing police member compliance. This research method is normative research by using statutory and conceptual approaches as a basis for answering these problems. The conclusion is that the enforcement of the police professional code of ethics is due to the weak internal control carried out by the police agency on all of its members. This weak internal oversight has caused many cases of violations of the police professional code of ethics to emerge. The efforts of the Indonesian National Police in improving its internal affairs must be able to uphold the law without violating the professional code of ethics. So that the formation of disciplinary regulations for POLRI members aims to increase and maintain credibility and unwavering commitment. The credibility and commitment of members of the National Police are as state officials who are given the task and authority as protectors, protectors and public servants, as well as law enforcers and maintaining security.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA Zainudin Hasan; Nadhia Kholif Fadia
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.397

Abstract

Such as ethnicity, faith, race, gender, skin shade , defects, and plenty of more, as for the accountability of the perpetrators of hate speech crimes towards the defendant HS violating Article 45A paragraph (2) Jo. Article 28 paragraph (2) of law wide variety 19 of 2016 concerning facts and electronic Transactions, is punishable by imprisonment for 8 months, because the premise for the sentence is suitable and it's miles clean that the crime committed through the defendant HS is obvious. recommendations for law enforcers, especially the Panel of Judges, in prosecuting and enforcing instances of crook acts of hate speech, they should definitely look at and be aware of the advantage of the community, in order that selections that are conventional through each the defendant and the sufferer can produce peace and quietness for the community, but prioritizing criminal interests.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT Fahri Bachmid
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.398

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022 dan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pemaparan fakta berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1.) Masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan setelahnya hanya dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dengan memakai cara berfikir seperti ini dapat meniadakan dan menghalangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. 2) Dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat, pimpinan organisasi advokat yang sedang memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode sebelum Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak mengakibatkan permasalah di dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat yang berkaitan tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan dan setelahnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana putusan Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022.
PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DETERMINING REPRODUCTIVE HEALTH RELATED TO FAMILY PLANNING POLICY BY THE GOVERNMENT Ign Agung Wira Anom Saputra; Tiar Yustianno
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems in the policy aspect of the family planning program, although it is a concrete form of increasing awareness and community participation through maturing the age of marriage, birth control, fostering family resilience, increasing family welfare to create happy and prosperous small families, but the program is a form of restraining women's rights. to determine and regulate reproductive aspects, because the reproductive health aspect of women is a basic right that must be given fulfillment of needs without any discriminatory actions or policies. The existence of this program seems to be a program that must be followed by all women of childbearing age by using Family Planning officers to attract women without any process, so that these women are limited in terms of reproductive affairs, and women do not have the right to their reproductive organs. determine what program is suitable for him, when and how many will have children. The government is obliged to review the existence of this policy so that there are no restrictions on rights in terms of determining the reproductive aspects of women.
PENGUJIAN PERKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56 PUU-XIV/2016 Andrivand Andrivand
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Kewenangan pengujian Perkada menjadi ranah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya bahwa pembatalan Perkada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam lingkungan pemerintah yang lebih tinggi terhadap satuan yang lebih rendah. Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUUXIV/2016 maka ketentuan mengenai pembatalan terhadap Peraturan Kepala Daerah oleh pemerintah sebagai mekanisme kontrol tetap bisa dilakukan. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan; dan (2) Bagaimana kewenangan pengujian Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari serta mengamati peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang bersinggungan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perkada memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perkada merupakan salah satu peraturan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Perkada merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu seharusnya pengujian Perkada tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perkada oleh Pemerintah menurut Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Kepala Daerah harus melalui proses pengujian perundang-unadangan di Mahkamah Agung.
IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG Yandriza Yandriza; Siska Elvandari
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.434

Abstract

Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.
INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA Wetria Fauzi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.435

Abstract

Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR Asirah Asirah; Andi Muhammad Sofyan; Audyna Mayasari Muin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.

Page 26 of 391 | Total Record : 3910

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue