cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,960 Documents
 392   393   394   395   396 
Pengaturan Hukum Eutanasia di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Belanda, Belgia dan Spanyol Aulia Nurani Rahma; Lolita Fitriyana
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nf39ad84

Abstract

Eutanasia merupakan isu hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perlindungan hak untuk hidup, otonomi pasien, serta kepastian hukum bagi tenaga medis. Di Indonesia, eutanasia hingga saat ini masih diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan belum memiliki pengaturan khusus yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum eutanasia di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Belanda, Belgia, dan Spanyol. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara tegas melarang eutanasia berdasarkan hukum pidana, hukum kesehatan, dan prinsip hak asasi manusia, tanpa adanya pengaturan yang membedakan secara jelas antara eutanasia aktif, eutanasia pasif, dan penghentian perawatan medis. Sebaliknya, Belanda, Belgia, dan Spanyol telah mengatur eutanasia melalui undang-undang khusus yang menetapkan syarat ketat, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pengaturan antara Indonesia dan negara pembanding, sehingga diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas dan sistematis di Indonesia guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan perlindungan hak pasien.
Analisis Putusan KPPU Terhadap Sany Group Berdasarkan Dampak Persaingan dan Perlindungan Konsumen Dominggus Suebu; Ervan Ifyan Hansel; Yehuda Gilbert Tanalessy
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e7chwh61

Abstract

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Sany Group menjadi salah satu perkara penting dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya sanksi denda yang diberikan KPPU kepada Sany Group, sanksi denda terbesar dari semua putusan KPPU yang pernah ada. Isu utama yang muncul adalah sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mencerminkan tujuan hukum persaingan usaha, khususnya perlindungan terhadap persaingan sehat dan kesejahteraan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pertimbangan hukum dalam putusan KPPU. Pembahasan diarahkan kepada identifikasi pasal-pasal yang diterapkan, analisis pertimbangan hukum KPPU, dan relevansinya dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menekankan pentingnya mengkaji konstruksi yuridis dalam putusan KPPU agar tidak hanya sebatas menegakkan hukum persaingan usaha, tetapi juga memperhatikan perlindungan konsumen sebagai salah satu tujuan utama hukum persaingan usaha di Indonesia.
Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 Fadhil Andika Satria; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0arxa018

Abstract

Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.
Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Herrie Widjaja; Muhammad Rozien Khairunnasaj; Muhammad Purnama Rajabi; Franciscus Xaverius Wartoyo
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5gn31586

Abstract

Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama dengan munculnya berbagai cara dan media baru seperti penggunaan vape sebagai alat konsumsi zat narkotika sintetis. Fenomena tersebut menjadi ancaman serius bagi anak di bawah umur yang rentan terpapar akibat pengaruh lingkungan, pergaulan, serta kemajuan teknologi. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023 mencatat tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73%, dengan peningkatan signifikan pada kalangan pelajar, sementara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2024 melaporkan terdapat 292 juta pengguna narkotika di seluruh dunia. Data UNODC menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, namun pelaksanaannya masih belum optimal dalam menghadapi perkembangan modus baru penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta kebijakan preventif guna menjamin perlindungan hak anak secara lebih efektif.
Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI): Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris Muhammad Rafli Chaniago; Fokky Fuad
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/156ywb32

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual, khususnya dalam penentuan kepemilikan hak cipta. AI kini mampu menghasilkan karya kreatif yang memiliki nilai orisinalitas tinggi, seperti teks, musik, dan gambar, tanpa keterlibatan signifikan dari manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berpegang pada prinsip human authorship requirement, di mana hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Sebaliknya, Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988 telah memberikan pengakuan terbatas terhadap karya yang dihasilkan komputer, dengan menyebut bahwa pencipta adalah pihak yang mengatur proses penciptaan karya tersebut. Amerika Serikat tetap mempertahankan prinsip bahwa hak cipta hanya berlaku pada karya manusia yang tertulis dalam U.S. Copyright Act. Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi guna mengakomodasi perkembangan teknologi AI agar tercipta kepastian hukum bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Dalam Penerapan Prinsip Due Process Of Law atas Pemanfaatan Data Automatic Exchange Of Information (AEOI) Untuk Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Lina Rosmiana Djunaedi; Yenny Yuniawaty
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rgnbt302

Abstract

Pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan instrumen penting dalam penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak di Indonesia yang harus dilaksanakan sejalan dengan prinsip due process of law sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Salah satu bentuk penerapan AEOI dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Meskipun secara normatif SP2DK tidak menimbulkan akibat hukum langsung, dalam praktik instrumen ini memiliki daya koersif implisit dan berpotensi berlanjut pada pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip due process of law dalam pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun pemanfaatan data AEOI memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen pengawasan pajak, pengaturan prosedural pada tahap pemanfaatannya melalui SP2DK belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut melemahkan penerapan prinsip due process of law dan berdampak pada berkurangnya kepastian serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum dan standar prosedural pemanfaatan data AEOI, penjaminan hak klarifikasi Wajib Pajak, serta penempatan AEOI dalam kerangka pengawasan berbasis risiko guna menjaga keberlanjutan sistem self-assessment dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. 
Analisis Hukum Terhadap Penyesuaian Premi Asuransi Kesehatan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen di Indonesia Sugianto
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7v4p3h41

Abstract

Penyesuaian premi asuransi sering kali atau bisa terjadi dalam usaha perasuransian. Penyesuaian premi asuransi sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, serta diatur lebih lanjut dalam POJK No. 36 Tahun 2024 mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan jasa yang dikonsumsinya. Proses penyesuaian premi terutama asuransi kesehatan seringkali dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa melibatkan peserta asuransi sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundangan terutama hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang merupakan penelitian dengan mengkaji konsep hukum/sumber hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan suatu mekanisme yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan kepentingan antara perusahaan asuransi dan konsumen agar tercipta keadilan, tranparansi dan perlindungan konsumen dalam praktik penyesuaian premi asuransi kesehatan melalui penyempurnaan regulasi.
Disparitas Penggunaan Alat Bukti Dalam Perkara Splitsing Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt) Nadya Arinal Hidayah; Arief Rachman Hakim
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/j726wc81

Abstract

Studi ini menganalisis disparitas penggunaan alat bukti pada perkara splitsing tindak pidana narkotika yang berfokus pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta keterkaitannya dengan putusan lain yang berasal dari peristiwa yang sama. Temuan kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt lebih memfokuskan pembuktian pada perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa, sehingga sebagian barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sama tidak dijadikan dasar pertimbangan. Pengesampingan barang bukti dalam perkara splitsing tersebut memunculkan perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang sama pada putusan terkait yang berpotensi menimbulkan disparitas hukum serta berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan rasa keadilan.
Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Timbul Dari Kebijakan Publik Alief Iswadi; Zuhad Aji Firmantoro
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/r4d6yh73

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dalam kebijakan publik serta menilai penerapan asas ultimum remedium dalam praktik peradilan dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terkait kebijakan impor gula. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural dalam kebijakan publik tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi untuk memastikan adanya penyalahgunaan wewenang yang disengaja. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium belum berjalan sebagaimana mestinya karena penggunaan hukum pidana secara langsung masih dilakukan tanpa didahului penyelesaian melalui peradilan tata usaha negara atau mekanisme perdata sebagaimana prinsip primum remedium. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan efek ketakutan bagi pejabat publik dalam menjalankan diskresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administrasi digunakan secara optimal guna menjaga keseimbangan antara perlindungan keuangan negara dan kepastian hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Tambang Pasir di Desa Pagintungan Banten Berdasarkan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) Muhammad Sholeh; Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dhg7wk56

Abstract

Tambang pasir merupakan salah satu sektor yang menguntungkan bagi masyarakat Desa Pagintungan Banten. Kegiatan usaha tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan apabila operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Pada akhir tahun 2025 terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa air menjadi keruh akibat aktivitas tambang tersebut. Selain itu menyebabkan banjir di area sawah serta terdapat salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di luar izin miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Banten terhadap tambang pasir yang melakukan pelanggaran serta untuk menganalisis dampak kegiatan usaha tersebut kepada masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif tiga skema utama tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan purposive sampling kepada 4 (empat) responden sebagai aktor sosial terkait. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Banten menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tambang pasir di Desa Pagintungan. Kemudian keberadaan tambang tersebut berdampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat akan tetapi berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Page 396 of 396 | Total Record : 3960

 392   393   394   395   396 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue