cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 75   76   77   78   79 
Efisiensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Muahammad Fachri Herawza; Muhammad Surial; Zaki Elyunusi; Iqra Chandra; Ainun Ayu Pratiwi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1008

Abstract

Pendaftaran tanah melalui system elektronik dan konvensional berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021. Adanya perkembangan teknologi dalam pelayanan administrasi dan disahkan aturan Peraturan Menteri tentang sertifikat elektronik, membuat efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum san mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara di pengadilan mengenai pertanahan. sertipikat merupakan proses atau tujuan akhir dari pendaftaran tanah dan dengan diterbitkannya sertipikat akan membawa adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum juga bagi si pemegang hak, karena Sertipikat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 beserta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Pendaftaran tanah bisa dilaksanakan secara manual atau analog maupun secara elektronik dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tetang Sertifikat Elektronik sebagai bentuk kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara digital sesuai dengan kesiapan kantor pertanahan dari segi yuridis dan fisik yang telah divalidasi dan kesiapan data pertanahan yang siap untuk diberlakukan secara elektronik.
Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut Ibra Fulenzi Amri; Siti Aura Fadhillah; Britney Wilhelmina Minga; Kasmita Andriani; Dwi Sukma Ramdhani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1009

Abstract

Ekonomi global yang semakin terbuka, ekspor pasir laut menjadi topik yang menarik perhatian di Indonesia. Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, namun eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum yang mengatur ekspor pasir laut, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi di laut dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut. Penelitian akan membahas aspek hukum yang terkait dengan regulasi ekspor pasir laut, termasuk prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut, serta menganalisis konsistensi antara peraturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam analisis normatif yuridis ini, penelitian akan mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang berkaitan dengan ekspor pasir laut. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga membahas dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian akan mengkaji potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekspor pasir laut, serta dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial.
Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum Henny Andriani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1010

Abstract

Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 menentukan kualifikasi Hakim Agung sebagai berikut: "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum." Dalam penelitian hukum normatif ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana model rekrutmen hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman menurut konsepsi negara hukum. Jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman maka setidaknya terdapat beberapa ciri negara hukum yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman, yaitu: (a.) Perlindungan konstitusional; (b.) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (c.) Hak-hak Asasi Manusia; (d.) Pemisahan atau pembagian kekuasaan. Terdapat beberapa model yang dikenal dalam proses judicial appointment, antara lain, Model Hamilton yang mempunyai alat ukur untuk menciptakan kekuasaan hakim yang merdeka dan mandiri dan Model Ginsburg yang merangkum empat model pengisisan jabatan hakim yang diterapkan pada negara-negara modern. Proses rekrutmen hakim menjamin hadirnya hakim yang berkualitas, dan proses rekrutmen hakim harus mampu menjamin kemerdekaan kehakiman pada setiap tingkat lembaga peradilan tersebut. UUD 1945 mengatur mekanisme rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, yang membentuk calon hakim pada kedua puncak kekuasaan kehakiman akan melibatkan lembaga-lembaga yang berbeda. Penelitian hukum ini akan menganalisis putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap pola rekrutmen hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Hendri Joni; Elwi Danil; Yuslim Yuslim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1011

Abstract

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.
Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Atas Tanah Bersertifikat Ganda Adinda Naura Salsabila; Rafika Zachriena Chumaira; Nur Afifah Sitti Maharani Musa Maharani Musa
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1012

Abstract

Dalam mengadakan jual beli tanah, para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli memerlukan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli dengan objek yang berkaitan dengan tanah yang wewenang tersebut diberikan secara atributif oleh PP 37/1998. Oleh karena itu, PPAT sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam jual beli tanah dapat diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam surat gugatan apabila tanah yang diperjualbelikan tersebut mendapati sengketa berupa adanya sertipikat ganda. Sertipikat ganda merupakan keadaan dimana di dalam satu bidang tanah terdapat lebih dari satu sertipikat. Padahal, sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian paling kuat diantara barang bukti lainnya.
Strategi Advokasi Anti Diskriminasi sebagai Solusi Perlindungan terhadap Kelompok Rentan Albino Nurul Mawadda; Andi Putri Dewanti; Andi Ahmad Alfarabi; Nurul Aisyah; Nurfitah Ersya Mubarak; Andi Syahwiah Andi Sapiddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1013

Abstract

In addressing the issue of discrimination against albino individuals, a specific and comprehensive approach and strategy are needed to prioritize human rights protection principles such as equality, equity, mutual respect, and inclusivity among individuals. This approach is known as "anti-discrimination advocacy." This research aims to examine the legal status of vulnerable albino groups, the fulfillment of albino individuals' human rights, and to design anti-discrimination advocacy strategies as a means of protection for the vulnerable albino community. This research utilizes a qualitative approach, combining normative-empirical research methods and in-depth interviews. Sample selection is conducted through purposive sampling techniques. The research findings indicate that albino individuals have not been explicitly recognized in legislation. The fulfillment of the human rights of albino individuals, especially in terms of physical and sensory limitations related to the right to life, education, health, and employment, remains suboptimal. Therefore, government involvement is necessary to ensure human rights protection for albino individuals, including their recognition in specific legislation, particularly in Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.
Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang) Raden Lita Nur Elita; Deny Guntara; Muhamad Abas; Tatang Targana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1014

Abstract

There are still fights that continue to occur among students in groups that are free from the supervision of law enforcement, in this case the police. The police must be able to make preventive efforts so that brawls do not occur among students in groups in areas by monitoring areas prone to conflict, providing direction and assistance to schools, parents and the local community. By carrying out supervision and direction, it is believed that brawls among students can be limited. The problems in this research are, first, how is law enforcement by the Karawang Regency regional police against perpetrators of brawls between students linked to Regulation Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia? , secondly, what factors hinder police law enforcement efforts against perpetrators of brawls between students in the Karawang Regency area? This research uses subjective exploration and in this research the author uses a standard juridical methodology with the main information used being selected information, namely information obtained from writing research, and supporting information in the form of books, papers, articles, legal guidelines, etc. The results of the research are law enforcement efforts against perpetrators of brawls/fights between students in the Karawang area, especially the resolution of brawls, assisted through reformatory and non-punitive efforts, corrective intervention efforts have been completed including schools and students related to the fights and the variables that influence them. Then there are 4 (four) inhibiting factors, namely, law enforcement itself, limited facilities or agencies, lack of active role in prevention efforts from the community and the culture of fighting which has become a habit among students.
Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Wahyu Koswara; Deny Guntara; Muhamad Abas; Adyan Lubis
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1015

Abstract

The reform resulted in changes to the 1945 Constitution, changing the Indonesian constitutional system, including dividing power horizontally functionally, namely the Executive, Legislative and Judiciary Institutions. All three have different powers according to their functions. This is to reinforce the system of checks and balances against the three institutions, but also not to interfere in the affairs of other institutions outside of their powers and functions. The removal of Judge Aswanto is one example of the Legislature's involvement in Judicial affairs, the article being that the removal of Judge Aswanto often annulled laws made by the legislature so that the removal was full of political interests. In this research, it examines and analyzes the dismissal of judges at the constitutional court by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in connection with Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court with a normative juridical research type so that the approach taken is a statute approach, historical approach and conceptual approach. As for the author's view, the decision to remove judge Aswanto from the House of Representatives as a legislative institution shows that the judiciary has lost its value as an independent institution. That the independence of judges should start with transparent appointments and dismissals with due regard to judicial accountability. Furthermore, the judicial power or in this case as an institution of judicial power must be free from any political interests in carrying out its duties and return the concept to Law Number 7 of 2020.
Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya Nurul Dessy Ardiani; Hibnu Nugroho; Antonius Sidik Maryono; Muhammad Ryan Ramadhani Miano
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1016

Abstract

Penerapan asas dominus litis merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya dan penerapan asas dominus litis dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan hukum progresif.
Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia Labib Musthofa Kemal; Ifadah Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1019

Abstract

Pelecehan seksual memang sudah dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tidak asing lagi terjadi dikalangan masyarakat, berbagai tindakan banyak yang terjadi dalam di Indonesia dalam hal pelecehan verbal maupun non verbal. Salah satu jenis pelecehan yang sudah dianggap biasa terjadi adalah pelecehan seksual non fisik yaitu tanpa sentuhan dengan perbuatan seksual dengan melihatkan keinginan seksual terhadap lawan jenis atau merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, banyak masyarakat menyepelehkan perbuatan kini dalam hal ini para pelaku dapat terjerat atau dimintai pertangung jawaban berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini tentang kasus pelecehan seksual non fisik di Indonesia memang masih menjadi problematika dilingkungan masyarakat akan tetapi dengan adanya undang – undang Nomor 12 tahun 2022 (UU TPKS) masyarakat dihimbau agar bisa melapor pihak penegak hukum jika mengalami kejadian tersebut serta adanya peraturan ini supaya para pelaku agar tau akan bagaimana konsekuensi atas perbuatanya.

Page 77 of 391 | Total Record : 3910

 75   76   77   78   79 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue