cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 9   10   11   12   13 
Front+Back Matter Marina, sekretariat
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.102 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.8386

Abstract

KELOMPOK KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT PALABUHANRATU Eva Royandi; Arif Satria; Saharuddin Saharuddin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.89 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7430

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu.  Lokasi penelitian di Perairan Laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanismes akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Palabuhanratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU. Title: Group of Interest and Relation Power in The Utilization of Marine Resources PalabuhanratuThe purpose of this study is to analyze the actors and power relations occured in the management of Palabuhanratu marine resources. Research was located in Palabuhanratu Sea Waters, Sukabumi, West Java. Research used qualitative methods. Results of the study showed that all actors built power through right-based access mechanisms and mechanisms based on structure and social relations with a basis of power of capital, markets, technology, knowledge, social identity, authority, and patron clients. Local fishing groups, outside fishers (Banten fishers) and Javanese ethnic fishers tried to maintain access, while Bugis ethnic fishers groups tried to control access to marine resources. Differences in position between fishers groups led to power relations among the groups in obtaining Palabuhanratu marine resources. While the activities of the management of the Steam Power Plant (PLTU) were considered to limit the power of fishers groups through the use of coastal areas and sea transportation routes. Limited access of fishers groups led to power relations between fishers and managers of Steam Power Plants (PLTU). 
PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA Umari Hasan; Harianto Harianto; Catur Sarwanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1267.144 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7778

Abstract

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Kawasan SKPT Biak belum beroperasi secara maksimal karena beberapa hal, antara lain belum memiliki model dan strategi pengelolaan kawasan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) menyusun model pengelolaan SKPT Biak; 2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternalyang mempengaruhi pengelolaan SKPT Biak; 3) merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan Business Model Canvas (BMC) yang disesuaikan untuk organisasi non-profit, serta analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) yang diintegrasikan dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis pada penelitian ini adalah model pengelolaan SKPT Biak, yang memilikitiga segmen yang dinilai relatif lebih penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan segmen lainnya yaitu: Proporsi Nilai, Aktifitas Kunci, dan Arus Pendapatan. Prioritas strategi yang dirumuskan, yaitu: (1) Mengoptimalkan semua sumber daya produksi untuk menciptakan nilai yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra, serta untuk menarik pelanggan dan investor baru; (2) Melakukan promosi peluang investasi dan kerja sama, serta mengusulkan alokasi bantuan dalam rangka mengoptimalkan seluruh aktifitas dalam kawasan SKPT Biak; (3) Penyusunan peraturan penerapan retribusi, sistem pembayaran, pengelolaan, dan sanksi dengan melibatkan Pemeritah, asosiasi usaha, dan instansi terkait lainnya; serta (4) Menyusun perencanaan seluruh kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan SKPT Biak, untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kementerian terkait, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta (BUMN/BUMS) penyalur Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).Title: Model and Strategy Planning on Integrated Management of Biak Marine and Fisheries Center (SKPT) in Biak Numfor District, PapuaIntegrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is an integrated marine and fisheries business center from the upstream to downstream based on area, which has been developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2016 through various activities, such as the construction of business facilities, supporting facilities, business support distribution, and training for fisheries labors. The SKPT Biak area has not yet operated optimally due to several factors, including the lack of area management model and strategy. This research has three main objectives namely : 1) develop a SKPT Biak management model;  2) identify internal and external factors that affect the management of SKPT Biak; 3) formulate alternative and priority management strategies. The method used in this research is descriptive method using Business Model Canvas (BMC) which is adjusted for non-profit organizations, as well as strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) analysis which is integrated with the Analitycal Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis inthis study is management model of SKPT Biak, that the segments that are considered relatively more important and greatly affect the success of other segments, that is: Proportion of Values, Key Activities, and Revenues. Formulated priority strategies are: (1) Optimizing all production resources to create value that can increase customer and partner loyalty, and to attract new customers and investors; (2) Promoting investment opportunities and cooperation, and proposing the allocation of assistance in order to optimize all activities in the SKPT Biak area; (3) Formulation of regulations on user fees, payment systems, management, and sanctions involving the Government, business associations, and other relevant agencies; and (4) Arranging the planning of all activities and budgets in the context of optimizing the management of the Biak SKPT area, to be proposed to the KKP, relevant ministries, as well as BUMN/BUMS channeling CSR /PKBL. 
KELAS DAN POTENSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA KUPANG (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur) Petrus Kobesi; Rilus A. Kinseng; Satyawan Sunito
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7918

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah; salah satunya perikanan tangkap. Potensi ini didukung oleh luas perairan mencapai 200.000 km2 dan letak yang sangat strategis. Hal yang sama juga dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam laut yang melimpah sehingga masyarakat pesisir pantai memilih melaut sebagai sumber penghidupan ekonomi kelaurga. Dalam proses penangkapan ikan oleh nelayan; seringkali memperlihatkan  cara-cara yang bersifat eksploitasi sehingga berpotensi konflik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui formasi kelas, potensi konflik dan pengelolaan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan teknologi penangkapan mengakibatkan terbentuknya kelas sosial nelayan. Terdapat 4 kelas nelayan di Kecamatan Kelapa Lima yakni nelayan buruh, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Adapun potensi konflik yang mengemuka, yakni konflik yang dipicu oleh hubungan produksi antara pemilik perahu dengan  nelayan buruh. Konflik yang dipicu oleh cara produksi dan penggunaan alat penangkapan antara bagan apung dengan bagan tanam. Konflik yang dipicu oleh tumpang tindih wilayah penangkapan antara nelayan purse seine dengan nelayan pukat. Pengelolaan konflik dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas sebagai mediator seperti pemerintah, tokoh agama dan pemilik perahu. Title: Class and Potential Conflict of Fishers in Kupang City (Case Study of Fishers in Kelapa Lima sub-district, Kupang City, East Nusa Tenggara)Indonesia is blessed with rich natural resources; one of which is capture fisheries. This potential is supported by an area of   water reaching 200,000 km2 and a very strategic location. The same thing also with Kelapa Lima Subdistrict, Kupang City, East Nusa Tenggara has abundant natural resources of the sea so that coastal communities choose to go to sea as a source of family economic livelihood. In the process of fishing by fishers; often shows ways that are exploitative so that the potential for conflict. The purpose of this study is to determine class formation, potential conflicts and conflict management. The method used in this study is a qualitative method using a critical paradigm. The results showed that changes in fishing technology resulted in the formation of a social class of fishers. There are 4 classes of fishers in Kelapa Lima Sub-district namely labor fishers, small fishers, medium fishers and big fishers classes. The potential for conflicts that arise are, the potential for conflict  triggered by the production relations between boat owners and labor fishers. Conflict triggered by the method of production and use of capture equipment between floating and planting charts. Conflict triggered by overlapping fishing areas between purse seine fishers and trawlers. Conflict management is carried out by various parties who have authority as mediators such as the government, religious leaders and boat owners. 
KONTRIBUSI PAYMENT FOR ENVIRONMENT SERVICES (PES) TERHADAP KEBERLANJUTAN WISATA SELAM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT GILI MATRA Lalu Solihin; Tridoyo Kusumastanto; Akhmad Fauzi; Fredinan Yulianda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.356 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7621

Abstract

Kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi wisata selam, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sumberdaya terumbu karang yang ada disekitarnya. Wisatawan yang memperoleh kepuasan ketika menikmati keindahan alam laut, maka mereka harus memberikan kontribusi balik terhadap lingkungan. Dana kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PES terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang sebagai penunjang kegiatan wisata selam, dan bagaimana mekanisme pungutan PES yang efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, iuran PES dari pengguna jasa wisata selam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang apabila iuran tersebut dikelola secara baik dan benar. Dalam skema pungutan PES yang diusulkan pada artikel ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan konservasi ke dalam lembaga pengelola dana PES. Title: PES (Payment For Environment Services) Contribution for Sustainability of Scuba Diving Tourism in Gili Matra Conservation AreaConservation areas which are utilized as diving tourism location, have potencials to cause damages of the surrounding thicks of coral reef ecosystem resources. Tourists who have gained satisfaction when enjoying the beauty of the nature “under the sea”, hence they must provide reciprocal contributions for the environment. The contribution funds will be used for costs of damaged environmental quality restoration due to tourist activities. Therefore, the purpose of this research is to analyze the magnitude of PES’ contribution to the sustainability of coral reef ecosystems as  a mean to support diving tourism activities, and how the collection mechanism of PES is being efficient and optimal. Research results indicated that, PES fees from users of diving tourism services have significant effects on growth of coral reef ecosystem if the fees are managed properly and correctly. In the collection scheme of PES which is proposed in this article is by involving the entire stakeholders who have importance to the conservation areas into funding management institution for PES.
EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT Frensly Demianus Hukom; Fredinad D.G. Yulianda; Bengen M.M. Kamal
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.352 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7661

Abstract

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan untuk berbagai tujuan, termasuk melindungi spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman hayati laut, memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata, dan meminimalkan konflik di antara beragam pengguna sumber daya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Selat Dampier Raja Ampat telah dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang berkelanjutan serta meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut.Analisis penerapan zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut Selat Dampier diukur dengan memetakan kelimpahan dan biomasa ikan karang, memotret persepsi nelayan tentang zonasi serta menilai tingkat kepatuhan nelayan pada batas-batas zonasi. Penelitian ini dilakukan di kawasan konservasi Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, antara November 2016 dan Oktober 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, termasuk data primer dan sekunder. Metode transek sabuk, dilakukan pada kedalaman 3 m, digunakan untuk mengukur kelimpahan dan biomasa ikan. Responden adalah nelayan terumbu karang yang tinggal di Desa Saonek, Desa Yenbuba, Desa Friwen dan Desa Arborek. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber (Dinas Perikanan Kabupaten, BPS, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian). Data dianalisis secara deskriptif dan metode tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi pada pengelolaan kawasan konservasi di perairan Selat Dampier, Raja Ampat dapat dikatakan cukup efektif terlihat dari kelimpahan ikan dan biomasa yang cukup tinggi pada zona inti dan zona wisata (sebagai Daerah Perlindungan Laut/DPL) dimana pada kedua zona tersebut nilainya 1.5 sampai 2 kali dibandingkan dengan zona perikanan (Non DPL). Rata-rata tingkat kesadaran dan kepatuhan nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di daerah zona inti dan zona wisata cukup tinggi yakni 95%, Persepsi sebagian besar nelayan mengekspresikan kesadaran lingkungan dan pengetahuan yang baik tentang kawasan konservasi.Title: EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN  PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT Marine Protected Areas (MPAs) are defined for various purposes, including to protect marine species and habitats, to conserve marine biodiversity, to restore fishery stocks, to manage tourism activities, and to minimize conflicts among diverse resource users. Therefore, question arises whether there has been effective management of the Marine protected Area in the Raja Ampat Dampier Strait in order to achieve sustainable results and improve the socio-economic status of its society. Analysis of the zoning system in the management of the Dampier Strait was measured by mapping the abundance and biomass of reef fish, capturing fishers’ perception towards zoning and assessing the level of fishers’ compliance at zoning boundaries. This research was conducted in the Dampir Strait conservation area, Raja Ampat District, West Papua Province, from November 2016 to October 2017. Primary and secondary data were collected through surveys. The belt transect method was carried out to a depth of 3 m to measure the abundance and biomass of fish. Primary data were collected from coral reef fishers living in Saonek Village, Yenbuba Village, Friwen Village and Arborek Village. Secondary data were taken from several sources (District Fisheries Service, BPS, scientific journals, and research reports). Data were analyzed descriptively and cross tabulated method. The results showed that the zoning system was effective to manage the conservation areas in the Dampier Strait waters, Raja Ampat since there are abundance of fish and high biomass in the core zone and tourist zo9ne (as Marine Protected Areas) with 1.5 to 2 times amount compared with the fisheries zone (Non DPL). The average level of awareness and average compliance of fishers to prevent themselves from fishing activities in the core zone and tourism zone is 95 %. Most fishers express high environmental awareness and good knowledge toward conservation areas.
EVALUASI SISTIM BUDIDAYA LELE: ASPEK PRODUKSI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA (Studi Kasus: Pembudidaya Lele Kabupaten Tangerang) Nur Fauziyah; Kukuh Nirmala; Eddy Supriyono; Yani Hadiroseyani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1141.602 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7764

Abstract

Budi daya lele merupakan komponen penting dalam sektor usaha perikanan air tawar di Kabupaten Tangerang dengan kontribusi lebih dari 70% (senilai Rp109,5 milyar) pada tahun 2018. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan produksi di masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pasar. Peningkatan tersebut perlu didukung oleh informasi potensi budi daya serta strategi pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik kegiatan budi daya serta merumuskan strategi pengembangan budi daya lele di Kabupaten Tangerang. Pengambilan data dilakukan melalui survei dengan kuesioner terstruktur selama bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019. Metode analisis data terdiri atas analisis deskriptif dan analisis SWOT. Alternatif strategi yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu strategi SO (Strength-Opportunities) yang berada pada kuadran I. Peningkatan keterampilan, ketersediaan benih berkualitas, dan penerapan teknolologi informasi diharapkan mampu mendukung efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan usaha. Alternatif strategi yang disarankan yaitu: (1) Dinas terkait memfasilitasi pelatihan teknologi intensifikasi budi daya yang ramah lingkungan, serta penyediaan benih unggul; dan (2) Perluasan wilayah pemasaran dan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta penguatan kerjasama antar pembudidaya.Title: Evaluation of Catfish Farming System: Production Aspect and Developmental Strategy, (Case studies: Catfish Farmers in Tangerang Regency)Catfish farming is an important element in the freshwater fisheries business in Tangerang Regency that contributes more than 70 percent of total production (Rp. 109.5 billion) in 2018. However, it is necessary to increase the number of future production to anticipate the market demand. This increasing production should be supported with information on potential aquaculture and its development strategies. This study aims to describe the characteristics of aquaculture activities as well as to formulate the development strategies of catfish farming in Tangerang Regency. Data were collected by structured questionnaires from October 2018 to January 2019. Data were analyzed using descriptive and SWOT analysis. Result of SWOT analysis suggests that SO (Strength-Opportunities), which was in quadrant 1, should be prioritized.  Skill improvement, availability of good fingerling, and application of information technology were expected to encourage its productivity, efficiency, and business sustainability. The study suggests following recommendation: (1) Associated agencies facilitate training of green intensification on aquaculture technology and supply superior fingerlings; and (2) Market expansion and business development using information technology, and the intense cooperation among farmers. 
KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH Encik Muhammad Fauzan; Indra Yulianingsih; Azizah Azizah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.084 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v10i1.8349

Abstract

Pemerintah telah membentuk peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.  Undang-undang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk produk hukum dan kebijakan daerah agar petambak garam dapat merasakan manfaat dari peraturan-peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih sangat sedikit daerah yang membentuk peraturan daerah (perda) untuk mewujudkan amanat undang-undang ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah. Kajian ini menggunakan metoda penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Pola analisis yang digunakan dengan cara deduktif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).  Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah ada secara tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk konstitusionalitas. Bentuk regulasi yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan lain. Penelitian ini merekomendasikan daerah-daerah yang mempunyai tambak garam untuk membentuk regulasi tersebut yaitu peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberayaan petambak garam dan peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati terkait pedoman teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan optimalisasi industri garam lokal serta kebijakan daerah terkait tim pelaksana pemberdayaan petambak garam. Tittle: Constitutionality of Salt Farmer’s Protection Through Local RegulationThe government has established regulations related to the protection and empowerment of salt farmers through Law Number 7 of 2016. This law needs to be realized in the form of regional legal and other regional policies in order that salt farmers can benefit from this regulation. In fact, very few regions have formed local laws (perda) to realize the mandate of this law. The purpose of this study is to analyze and provide a basis for constitutional protection for salt farmers and determine the regulations that must be established at the regional level. This study uses doctrinal legal research with a statutory approach. The pattern of analysis used in a deductive way starting with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). The results in this study are the protection and empowerment of salt farmers already implied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a form of constitutionality. The form of regulations that must be formed by the regional government are regional regulations, regional head regulations and other policies. This study recommends areas that have salt ponds to form such regulations, namely local laws related to the protection and empowerment of salt farmers and regional head regulations such as regent regulations related to technical guidelines for the implementation of protection and empowerment of salt farmers, and optimization of the local salt industry and regional policies related to the team executor of empowering salt farmers 
PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA Meirina Anggraeni; Ernan Rustiadi; Gatot Yulianto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.625 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v10i1.8155

Abstract

Kabupaten Natuna sebagai daerah pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang besar khususnya perikanan. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu alternatif menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah, menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages) sektor perikanan dan menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. Analisis data yang digunakan adalah Skalogram dan Input-Output (I-O). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Tiga. Sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan real estate dan jasa perusahaan termasuk ke dalam sektor unggulan karena memiliki daya penyebaran ke belakang dan daya kepekaan terhadap permintaan akhir sektor-sektor perekonomian. Sementara sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak secara langsung perekonomian di Kabupaten Natuna. Upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor perikanan dengan sektor perekonomian wilayah dengan pengembangan industri hilir yang memanfaatkan output kegiatan perikanan sebagai bahan baku produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung dan difokuskan pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan Tittle: Role of Fisheries Sector to Economy of the Natuna RegencyNatuna Regency is a potential area with great amount of fisheries resources. Its fisheries resources are expected to encourage the development within the regency. The establisment of economic growth center and increased linkages among sectors were suggested to accelerate the regional development. This study aims to analyze the level of regional development based on the completeness of regional infrastructure, to analyze the backward and forward linkages of the fisheries sector and to measure the role of fisheries in economy of Natuna Regency. Scalogram and Input-Output were used for data analysis. The results suggested two districts as a center of economic growth, they are Bunguran Timur District and Pulau Tiga. Instead of fisheries sector,  the manufacturing, accommodation, food and beverage, transportation, warehousing, financial and insurance services, real estate and company services were the leading sectors due to their backward deployment and sensitivity to the final demands of the economic sectors. Efforts to encourage linkages between fisheries and other regional economic sector are necessary through the development of downstream industries. It includes the directly and indirectly use of fisheries outputs as raw material for production in the focus area of centers of growth 
STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN Freshty Yulia Arthatiani; Rismutia Hayu Deswati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.836 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v10i1.8622

Abstract

Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan mengurangi defisit neraca perdagangan. Peruntukkan impor mackarel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khusunya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor. Analisis data menggunakan metode analysis hierarchi process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan prioritas keempat adalah edukasi dan sosialiasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap. Tittle:  Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish IndustriesMackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia’s trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish. Therefore, this study aims to formulate strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews and discussions among stakeholders of fish brine industries from March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as centers of imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to formulate import control strategies of mackerel for fish brine industries. The results suggested strategies with four priority scales. The priority was improving the logistic and distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority was increasing the capacity of the fishing fleet with a value of 0,233. The third priority was reviewing the mechanism of recommendations, import licenses and controlling procedures with a value of 0,215. The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability of local fish raw materials with appropriate price level for the brine fish businessmen in order to gradually reduce the number of imported mackerel for the brine fish industry.

Page 11 of 21 | Total Record : 210

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue