Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

jkse
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 20896980 EISSN : 25273280 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi

Arjuna Subject : -

Articles 210 Documents

8 9 10 11 12

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Riesti Triyanti; Indah Susilowati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan memerlukan peran dan dukungan seluruh stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh stakeholders dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Juli 2018; sedangkan pengolahan data menggunakan software Mactor dan dianalisis menggunakan analisis stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melibatkan tiga pemangku kepentingan kunci, enam pemangku kepentingan utama, dan tiga pemangku kepentingan pendukung, yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Pemetaan stakeholders menunjukkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir sebagai subyek, pemain, aktor, dan penonton. Strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subyek dan pemain yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Title: Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul RegencySustainable management of coastal area requires a role and support from all stakeholders. The aims of this study are to analyze the role, interest, and influence of stakeholders in the coastal zone management of Gunungkidul, as well as to formulate sustainable coastal management strategies. The research used quantitative and qualitative methods with questionnaires and in-depth interview. Data were collected from April to July 2018; processed by Mactor software and analysed using stakeholder analysis. The results showed that coastal management of Gunungkidul Regency involved three key stakeholders, six primary stakeholders, and three supporting stakeholders as a coordinator, facilitator, and implementer. Mapping stakeholders shows the categories of stakeholders involved in the management of coastal zones as subjects, players, actors, and spectator. Therefore, strategies are necessary to optimize stakeholder arrangements in realizing sustainable coastal area management through increasing collaboration and cooperation between subjects and players who have a level high of power and interest in coastal management policies. The sustainable coastal area management policies can be realized through effective collaboration and cooperation between government and community. The strategies must also involve all related parties to protect natural resources and environment, to concern with environment quality, and it increase the income of coastal communities.

ANALISIS POTENSI KEBERLANJUTAN MULTI USAHA SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO Titis Istiqomah; M. Pudjihardjo; Sumarno Sumarno; Bagyo Yanuwiadi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Permasalahan sektor perikanan saling terkait antar sub sektor perikanan tangkap, budidaya, serta olahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian bertujuan menganalisis potensi keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan skala kecil - menengah oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif dilaksanakan April 2015 s/d April 2018. Survey terestris dengan teknik rekam data tertutup dan terarah menggunakan alat bantu kuesioner. Data diberi bobot dan dianalisa menggunakan analisis shift share dan statistik untuk mengetahui keterkaitan antar sub sektor perikanan terhadap potensi keberlanjutannya. Hasil analisis keberlanjutan usaha tangkap (kode 01.T) bernilai terendah 2,3529 gap 6,0 dari nilai tertinggi 8,3529. Nilai regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X menunjukkan usaha penangkapan ikan belum mampu memberdayakan sektor lain. Tingkat signifikansi uji T tidak nyata 22,2%. Nilai R Square 0,005 dan Adjusted R Square -0,061 merepresentasikan tingkat kepercayaan usaha penangkapan ikan sangat rendah. Keberlanjutan usaha perikanan budidaya di tambak (simbol 02.Y) bernilai terendah 2,9783. Nilai regresi linier sebesar Y = 0,980 + 3,375 X menunjukkan usaha budidaya memberikan keberdayaan bagi sub sektor lain secara signifikan 97,8%*. Nilai R Square 0,225 dan Adjusted R Square 0,188 merepresentasikan keberlanjutan usaha budidaya kurang menjanjikan. Keberlanjutan olahan dan pemasaran hasil perikanan (kode 03.U) bernilai terendah 7,2600 dengan shift share gap positif 0,2600. Nilai regresi linier Y = 6,031 + 3,235 X signifikansi 100% menunjukkan usaha olahan dan pemasaran berpengaruh terhadap usaha lainnya, dengan nilai R Square 0,651 dan nilai Adjusted R Square 0,636. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan berpeluang besar untuk ditumbuh-kembangkan.Title: Analysis of Potential Sustainability of Multi Fisheries Sub Sector Business in the Sidoarjo RegencyThe problems of fisheries sector are interrelated between the capture fisheries, cultivation, processing and marketing of fishery products. The research aims to analyze the potential sustainability of small and medium scale multi sub-sector fisheries businesses by people in Sidoarjo Regency. Descriptive research was conducted from April 2015 to April 2018. Terrestrial survey with closed data recording techniques and questionnaires were used in the study. Data were measured and analyzed using shift share matrix and statistics to find out the relation between fisheries sub-sectors to their potential sustainability. Results of the capture business sustainability analysis (code 01.T) have the lowest value of 2.3529 gap 6.0 from the highest value of 8.3529. The regression value of fishing business Y = 0.005 + 0.961 X indicates that fishing businesses have not been able to empower other sectors. The significance level of the T test is not real 22.2%. The R Square value of 0.005 and Adjusted R Square -0.061 represents the relatively low level of trust in fishing businesses. The sustainability of aquaculture business in the pond (symbol 02.Y) has the lowest value of 2.9783. The linear regression value of Y = 0.980 + 3.375 X indicates that cultivation provides empowerment for other sub-sectors significantly of 97.8%*. The value of R Square 0.225 and Adjusted R Square 0.188 representing the sustainability of aquaculture is less promising. Sustainability of processed and marketing of fishery products (code 03.U) has the lowest value of 7.2600 with a positive shift share gap of 0.2600. The linear regression value Y = 6.031 + 3.235 X 100% significance indicates that the processed business and marketing affect other businesses, with the value of R Square 0.651 and the value of Adjusted R Square 0.636. It is concluded that the processed and marketing of fishery products subsector have a great opportunity to be developed.

EVALUASI HASIL PELATIHAN GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) UNTUK PEREMPUAN PESISIR: ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF Zuzy Anna; Rahmahwati Rosidah; Armida Salsiah Alisjahbana; Robi Andoyo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan tangkap adalah sektor yang memberikan kontibusi yang cukup besar bagi perikanan Indonesia. Sektor ini diharapkan bisa menjadi peranan strategis bagi pembangunan perikanan Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah peningkatan hasil perikanan tangkap. Indramayu merupakan daerah dengan hasil perikanan tangkap yang memberikan kontribusi sebesar 60% dari perikananan tangkap Jawa Barat, menjadikan Indramayu sebagai daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya. Produksi dari aktivitas perikanan ini didapatkan rata-rata sebesar 2500 ton dengan nilai rata-rata 30 miliar perbulan. Nilai ini akan lebih meningkat dengan adanya aktivitas pengolahan menjadi suatu produk. Untuk mendapatkan hasil produk perikanan yang bernilai tinggi, diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan praktik manufaktur yang baik atau good manufacturing practice (GMP). Universitas Padjadjaran melalui program pelatihan GMP Eretan telah melakukan pelatihan GMP dari tahun 2013-2015. Sebagai evaluasi, analisis kesejahteraan dilakukan. Sejauh ini kesejahteraan dinilai secara objektif. Pada penelitian ini, kesejahteraan secara subjektif dianalisis untuk memberikan gambaran dari perspektiv individu responden dengan analisis kesejahteraan subjektif dan regresi logistik untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh. Hasilnya kesejahteraan subjektif di pesisir Indramayu bisa meningkat dengan adanya pelatihan GMP dimana responden yang mendapatkan pelatihan GMP meningkat kesejahteraan subjektifnya dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan. Title: Training Results Evaluation on Good Manufacturing Practices (GMP) for the Coastal Women: A Subjective Well-being AnalysisCapture fisheries give significant contribution to Indonesian fisheries. This sector is expected to be a strategic role in Indonesia fisheries development. One of the strategies is increasing capture fisheries products. Indramayu is an area with capture fisheries products which contributes 60% of West Java capture fisheries, therefore, Indramayu has the most significant contribution to fisheries production among other regions. Average production of this sector is 2500 tons with average value of 30 billion per month. This value will increase with the fisheries processing product actitivites. Good Manufacturing Practice (GMP) is one of effort to obtain high-value fishery products. Padjadjaran University has conducted GMP Eretan training from 2013 to 2015. There is an evaluation to analyzed the welfare of the community. So far, welfare has been assessed objectively. In this study, subjective welfare was analyzed to provide an overview of individual respondents’ perspectives with subjective welfare analysis and logistic regression to determine other influential factors. As a result, subjective welfare on the coastal area of Indramayu can be increased with GMP training. It means that respondents with GMP training have increased subjective welfare compared with before training.

PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL Alfian Hidayat; Purnami Safitri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan PEL model Hexagon dengan melihat dalam 6 dimensi terkait yakni target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance serta planning. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat pro-environment dan pro-poor untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para stakeholders serta upaya monitoring dan evaluasi.Title: Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic DevelopmentSeaweed, one of the competitive commodities in West Nusa Tenggara (NTB), has not been well governed. High potential value and coastal community culture are supposed to improve the competitiveness of the seaweed. Those conditions are the background of this research using Local Economic Development (LED) approach to describe the problems. LED has six dimensions of analysis; targeting group, location factors, policy focus and synergy, sustainability, governance and planning. This study found that NTB government has actually begun to implement LED dimension. However, there should be more optimal efforts to implement this program including selection of targeting group, development of infrastructure, pro-environment and pro-poor policy and regulation to support sustainable development, collaboration among stakeholders and monitoring and evaluation.

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU Christina Yuliaty; Nendah Kurniasari; Rizky Muhartono; Fatriyandi N. Priyatna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan Perikanan berupa relokasi wilayah tangkap kapal berijin pusat ( > 30 GT) dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718 memberikan dampak bagi masyarakat di wilayah tujuan relokasi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan implikasi nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Kajian ini dilakukan di Kota Dobo dan beberapa desa di Kepulauan Aru sebagai salah satu lokasi relokasi kapal berijin pusat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran kondisi secara nasional, meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas. Hasil penelitian memperlihatkan jumlah kapal berijin pusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293,2% selama periode 2015-Maret 2018 dan terdapat potensi konflik terkait perebutan ruang tangkapan dan perubahan terhadap potensi relasi produksi ilegal. Title: Policy Implications of Relocating Centralized Vessels Licensie to Local Fishers in the Aru IslandsThe policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries to relocate the capture areas of in central licensed vessels (> 30 GT) from Fisheries Management Area (WPP) 712 to other more moderate fishery areas including to WPP 718 gives an impact on communities in the destination areas. This paper aims to describe the implications of migrant fishers on the relations and business patterns of local fishers in the Aru Islands. This study was conducted in Dobo City and several villages in the Aru Islands as one of destination fishing area. This is a descriptive qualitative reserach. This study gives an overview of national condition, even though more comprehensive analysis focused on limited sample location. The results showed a significant increase in the number of central licensed vessels in the WPP 718 Fisheries Management Region of 293.2% during 2015 to March 2018. This study also found potential conflicts related to struggle for fishing areas and changes to the potential of illegal production.

MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI MARINE SPATIAL PLANNING (MSP): MUNGKINKAH? Andrian Ramadhan; Wilmar A. Salim
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pesisir dan laut telah sejak kala mengalami tekanan aktivitas manusia sehingga mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap masalah ini menjadi semakin besar dan melahirkan konsep-konsep keberlanjutan pada wilayah pesisir dan laut seperti Marine Spatial Planning (MSP). Tulisan berikut mengeksplorasi konsepsi MSP dan hambatan yang dihadapi dalam tinjauan prosedur perencanaan. Metode yang digunakan adalah systematic review dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian terkait. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya problematika empiris untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Idealisme MSP yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipatif akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif. Penulis berargumentasi bahwa perencana perlu memberikan perhatian terhadap kekuasaan dan mampu mengontrol kekuasaan tersebut. Hal ini diperlukan agar kelemahan konsep MSP dapat tertutup dengan keberpihakan kekuasaan terhadap isuisu keberlanjutan. Title: Achieving Marine Ecosystem Sustainability Through Marine Spatial Planning (MSP): Is it possible?Since a long time ago, the coast and the sea have undergone hard pressure from human activities that threaten the sustainability of the ecosystem functions. As time goes by, the attention to this problem becomes greater and creates sustainability concepts in coastal and marine areas such as MSP. The following article explores MSP conceptions and its theoretical problems by reviewing the planning procedures. The method used in this study is a systematic review in order to identify, evaluate and interpret various literatures or results of related studies. The results indicate a theoretical weakness to be implemented. The idealism of MSP which combines a comprehensive and participatory approach will face various obstacles starting from the absence of data and information, limited knowledge, attachment to value and culture, to the issue of domination of power over a collaborative plan. I argues that planners need to pay attention to power and take control of it. This is necessary so that the weakness of the MSP concept can be covered by the alignment of power towards sustainability issues.

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (Studi Kasus: Kota Kendari) Deshinta Vibriyanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat nelayan keluar dari jeratan kemiskinan. Pendapatan yang bersifat tidak pasti membuat keberlanjutan profesi sebagai nelayan tangkap menjadi terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data primer di lakukan pada bulan Mei tahun 2015 di desa Purirano dan Bungkutoko dengan mewawancarai 200 responden di tingkat rumah tangga. Data primer diperoleh juga melalui Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sampel perbulan di kedua lokasi Rp2.307.863. Pendapatan rata-rata di Kelurahan Purirano Rp3.094.803 lebih tinggi dari pendapatan di Kelurahan Bungkutoko sebesar Rp1.981.209. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim panceklik (sekitar Rp1,6 juta). Faktor pembeda pendapatan nelayan yaitu (1) faktor internal (kepemilikan jenis armada dan alat tangkap dan besarnya biaya produksi), (2) faktor eksternal (musim, harga dan pemasaran, dan degradasi sumber daya laut). Title: Descriptive Analysis of Socio Economic Factors Influencing to Fishers’ Household Income (Case Study: Kendari City)Fisheries resources are potential to improve the living standard and welfare of fishers, however, its production has not able yet to lift fishers out of poverty. The uncertain level of income threaten the sustainability of the fishers livelihood. This study aims to determine factors that influence the income of fishers and fisheries resources management in Kendari City, Southeast Sulawesi. Primary data were collected from 200 household respondents in May 2015 through Focus Group Discussion (FGD) in Purirano and Bungkutoko villages. Secondary data were collected from literature. Data were analysed using SPSS program. The results showed that average household income per month in the two locations was IDR2,307,863. The average income in Purirano Sub-district was IDR3,094,803. It was IDR1,981,209 higher than the income in Bungkutoko Sub-District.The highest average household income was obtained during the calm wave season (around IDR 3 million), and the lowest income was obtained in the strong wave season (around IDR 1.6 million). The fishers income differentiate factors are (1) internal factors (ownership of fleet type, fishing gear, and production costs), (2) external factors (season, prices and marketing, and degradation of marine resources).

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7499

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ≤ 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.Title: A Legal Study on Vessel Size Policy Within The Definition of Small Scale FisherThe definition of small scale fisher plays a vital role in public policy, especially as the government attempts to establish a well and fairway managing its national fishery area. The purpose of this study is to determine the appropriate vessel size for small fisher definition. Data were analyzed using a normative juridical method and were described in a narrative description. The results suggest that the most appropriate vessel size for the small scale fishers is less than 5 Gross Tonnage/GT. The difference in unit usage between Constitution No. 45/2009 and Constitution No. 7/2016, has also made impacts towards several aspects, such as: 1) which constitution to refer to; 2) vessel authorization licensing (refer to Constitution No. 23/2014); 3) fishing area; 4) ability to catch fishes (technology); 5) administrative procedures for vessels’ recording. Therefore, based on these findings, this study recommends the government to equalize the size of the vessel in at least one of the text that defines small fisher, either Constitution No. 45/2009 or Constitution No. 7/2016.

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN Retno Widihastuti; Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton Selatan cukup besar meliputi jenis ikan pelagis besar dan kecil, serta demersal. Kabupaten Buton Selatan yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 (WPP RI 714), secara rata-rata mampu berkontribusi melalui produksi perikanan tangkap dengan jumlah rata-rata 35,452,429kg/tahun. Angka tersebut adalah tidak termasuk pelagis besar tuna dan cakalang (KepMenKP No.50, 2017). Kenyataannya pada tahun 2014 kontribusi Kabupaten Buton Selatan hanya sejumlah 7.308.000 kg/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, 2015). Pertimbangan karakteristik inilah, menjadikan Kabupaten Buton Selatan dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan masukan berupa strategi dalam mengembangkan industri perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016.Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari informasi yang terkumpul, kemudian dikelompokkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk statistik sederhana, sedangkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan daerah dilakukan identifikasi USG (Urgency, Seriousness and Growth), SWOT (StrengthWeakneses Opportunity and Threat), dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis menunjukan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan belum optimal, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang berbasis pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mendukung program pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun implikasi kebijakan yang diperlukan pemerintah meliputi : a) Mempromosikan pemanfaatan sumberdaya perairan kepada investor dengan peluang dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); b) Memanfaatkan seluruh armada dan alat tangkap untuk memanfaatkan PPI yang akan dibangun; c) Mempromosikan PSKPT ke investor; serta d) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta potensi perikanan tangkap. Title: Strategy of Capture Fisheries Industry Development In South Buton DistrictThe potential of capture fisheries in South Buton District is quite large, including large and small pelagic fish species, and demersal fish. South Buton District which is part of the Fisheries Management Region of the Republic of Indonesia 714 (WPP RI 714) on average is able to contribute through capture fisheries production with an average number of 35.452,429kg / year. This number is not including the large pelagic tuna and skipjack. In fact, in 2014 production was only 7,308,000 kg / year (South Buton District Marine and Fisheries Data, 2014). Consider this characteristic, making South Buton District was chosen as the research location. The research aims to give input a strategy in developing the capture fisheries industry in South Buton District. The study was conducted in October 2016. Data collected are primary and secondary data. Primary data collection is done by using interview and observation techniques. Data analysis was performed descriptively qualitative and quantitative. Qualitative data were obtained from information collected, then grouped, arranged, and analyzed descriptively qualitatively. Quantitative data were analyzed in the form of simple statistics, while to identify opportunities for regional development USG (Urgency, Seriousness and Growth) identification, SWOT (Strength-Weakneses Opportunity and Threat), and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).The results of the analysis show that the utilization of the potential of capture fisheries in South Buton District is not optimal, therefore a policy that is based on the problem of the lack of capture fisheries facilities and infrastructure that supports the development of the marine and fisheries sector is needed. The policy implications required by the government include: a) Promoting the use of aquatic resources to investors with the opportunity to develop PPIs; b) Utilizing the entire fleet and fishing gear to utilize the Fish Landing Base to be built; c) PromotingPSKPT to investors; and d) Prepare Human Resources (HR) in the management of facilities and infrastructure as well as the potential of capture fisheries.

SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUBU DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT Muhammad Fitri Rizky; Zuzy Anna; Achmad Rizal; Asep Agus Handaka Suryana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan perikanan bubu dan mencari tahu faktor apa yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan perikanan bubu. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 60 orang nelayan alat tangkap bubu. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi perikanan bubu. Analisis sosial meliputi aspek sosio demografi, institusional dan konflik. Analisis finansial meliputi analisis pendapatan dan B/C ratio serta dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel input. Analisis lingkungan dilakukan berdasarkan pandangan nelayan mengenai dampak pengoperasian bubu terhadap lingkungan. Aspek sosial menunjukkan nelayan bubu Karangsong tidak memiliki kelompok, ditemukan konflik alat tangkap dan konflik terkait kegiatan perikanan dan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan aktifitasnya ke TPI maupn PPI. Hasil analisis finansial didapatkan pendapatan nelayan berkisar antara Rp1.532.000 - Rp5.401.600 dan nilai B/C Ratio rata rata per jenis kapal adalah 2.05 untuk 3 GT, 5.1 untuk 4 GT dan 5.6 untuk 6 GT. Hasil analisis lingkungan diketahui 100% nelayan memiliki perspektif bahwa perikanan bubu ramah lingkungan.Title: Socio-Economic and Environment Analysis of Trap Fishery Will Karangsong Village Indramayu of West Java This research was conducted in Karangsong, Indramayu, West Java in February 2018 with 60 respondents of traps fishermen. This research aims to analyze the socio-economic and environmental condition of fishing traps and tried to find out what factors influencing the conditions. Primary data were collected through questionnaires and interviews about the condition of fishing traps. Social analysis of the research includes demography, institution and conflict, while financial analysis includes income analysis and B/C ratio as well as regression analysis to find out correlation between inputs. Environmental analysis was built upon fishermen’s perspective about how fishing traps affect the environment. Social aspect of the research found that fishermen did not have any group, and there are many conflicts especially related to fishing gear and unreported fishing. Results in financial analysis found that fishermen’s income range between IDR 1.532.000 - IDR 5.401.600 and average value of B/C Ratio for 3 GTs, 4 GTs and 6 GTs were 2.05, 5.1 and 5.6, respectively. Environmental analysis indicated that 100% of fishermen perceive that fishing traps are environmentally friendly.

Page 10 of 21 | Total Record : 210

8 9 10 11 12

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA