Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSEPSI DAN STRATEGI ADAPTASI NELAYAN TERHADAP ISU PENCABUTAN SUBSIDI BBM Rizki Aprilian Wijaya; Subhechanis Saptanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan input produksi penting bagi nelayan. Pada awal tahun2014, terdapat wacana untuk menghapus subsidi BBM untuk nelayan. Tulisan ini bertujuan untukmenganalis persepsi nelayan terhadap kemungkinan kebijakan pencabutan subsidi BBM dan menganalisisstrategi adaptasi nelayan terhadap kemungkinan pencabutan subsidi BBM. Lokasi penelitian berada diPelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman dan Pelabuhan Pendaratan Perikanan (PPI)Muara Angke di Provinsi D.K.I. Jakarta. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulandata dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth Interview) kepada petugas pelabuhan, tokohnelayan, pemilik dan nahkoda kapal perikanan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajianmenunjukan bahwa sebagian besar nelayan (khususnya nelayan kecil) menolak terhadap kebijakanpencabutan subsidi BBM. Jenis strategi adaptasi nelayan terhadap kemungkinan diberlakukannyakebijakan pencabutan subsidi BBM diantaranya adalah tidak melakukan aktivitas melaut dalam jangkawaktu tertentu, beralih pekerjaan ke sektor non perikanan maupun sektor perikanan lainnya dan mencarisolusi pemecahan masalah melalui kelompok.Title: Fishers Perception and Adaptation Strategy toFuel Subsidize RevocationFuel is an important production inputs for fishers. At the beginning of 2014, there was a discourseto remove fuel subsidies for fishers. This paper aims to analyze the perception of fishers to the possibilityof fuel subsidy removal policy and analyzing the adaptation strategies of fishers on the possible liftingof fuel subsidies. Locations of the study are in the Ocean Fishing Port (PPS) Nizam Zachman and Portof Fish Landing (PPI) Muara Angke in DKI Jakarta. The study was conducted through a qualitativeapproach. Data collected through in-depth interviews to the port officials, leaders of fishers, fishingvessel owners and captains. The data were analyzed descriptively. Results of the study showed thatmost of the fishers (particularly small fishing) refuse to fuel subsidy removal policy. Type of fishing forpossible adaptation strategies enactment of policies withdrawal of fuel subsidies which are not fishingactivity within a certain time period, switch jobs to the fisheries sector and other fisheries sector and seeksolutions through group problem solving.

ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MINAPOLITAN DI PROVINSI GORONTALO Taslim Arifin; Syahrial Nur Amri; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pengembangan wilayah dengan pendekatan minapolitan sebagai konsep pembangunan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perikanan harus dibangun secara holisitik yaitu dengan membangun semua yang tersedia di perkotaan ke perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengetahui potensi dan daya saing lokasi sebagai prioritas pusat pertumbuhan perikanan di Provinsi Gorontalo. Studi ini menggunakan analisis tipologi Klassen dan Shift-Share (S-S). Wilayah yang memiliki struktur ekonomi relatif baik adalah Kabupaten Pohuwato. Daerah ini memiliki PDRB perkapita di atas nilai provinsi namun pertumbuhan ekonomi masih dibawah provinsi (high income but low growth), atau termasuk kategori daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Bone Bolango termasuk dalam kategori relatif tertinggal (low growth and low income). Kabupaten Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango memiliki pertumbuhan subsektor perikanan yang hampir sama yaitu 18,6%, 16,2% dan 12,7%. Kabupaten Gorontalo hanya bertumbuh sebesar 7,4%. Hal ini tidak terlepas dari produksi subsektor perikanan Kabupaten Gorontalo yang hanya memiliki share 8% terhadap produksi perikanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan, perlu memperhatikan hal-hal berikut: (a) menyediakan fasilitas publik, (b) pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi, (c) pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, (d) Pemda Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, perlu melakukan tindakan pro aktif dan konstruktif untuk merangsang tumbuhnya minat penanaman modal disertai dengan peningkatan dan pembenahan kualitas SDM. Title: Regional Typhology Analysis for Developing of Minapolitan in the Gorontalo ProvinceRegional development by using Minapolitan approach is as a fisheries development concept cannot be applied partially. Fisheries sector should be holistically developed by developing all of potency of rurals and urban areas. This study aims to: (1) understand the structure and pattern of regional economic growth, (2) find out the potency and competitiveness of the area as a priority for fisheries development center in Gorontalo Province. This study uses Klassen and Shift-Share (S-S) typology analysis. Finding of this study showed that has the better economic structure was Pohuwato Regency. This region has Gross Regional Domestic Bruto (GRDB) per capita above the provincial value. However, economic development is still below the provincial level (high income but low growth). It is categorized as developed region but they still under preasure of economy. Boalemo Regency, Pohuwato Regency and Bone Bolango Regency have almost equal fishery development value, which are 18.6%, 16.2% and 12.7% respectively. Gorontalo Regency is grow only 7.4 %. This is due to fisheries production in Gorontalo Regency is only share 8% of total fisheries production. In order to improve economic growth, is fisheries sector need to pay attention to several important points: (a) provide public facilities, (b) development of an integrated fisheries sector, (c) development of processing industry, (d) Boalemo and Pohuwato regencies, need to tae action of pro-active and constructive to stimulate investor in improving quality of human resources.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA Risna Yusuf; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing. Title: Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara Kayong Utara Regency located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The resultshowed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were ( developing capture technology with the total score was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

KEBIJAKAN ANTISIPATIF DALAM MENGHADAPI DINAMIKA HARGA BBM PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP Siti Hajar Suryawati; Andrian Ramadhan; Achmad Zamroni; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Mengingat bahwa kenaikan ketersediaan energi alternatif belum dapat mengimbangipenurunan stok energi fosil, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tak terhindarkan.Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasionalusaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan. Makalah ini bertujuan untuk: menganalisiskeragaan usaha perikanan tangkap, menganalisis dampak kenaikan harga BBM terhadap usahaperikanan tangkap, dan merumuskan strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan hargaBBM untuk jangka pendek dan menengah pada usaha perikanan tangkap. Untuk analisis-analisis ini,dipergunakan data-data sekunder yang diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu statistik perikanantangkap, laporan-laporan terkait penggunaan BBM pada kapal perikanan dan laporan-laporan dampakkenaikan harga BBM pada periode sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan: (1) Kenaikan harga BBMberdampak secara langsung proses produksi, distribusi dan konsumsi usaha perikanan; (2) Pelakuusaha perikanan melakukan usaha adaptasi dalam bentuk inovasi pembiayaan, pengurangan operasikegiatan penangkapan, penggunaan kapal pengangkut dan penjualan langsung yang memberikandampak lanjutan terhadap penurunan produksi dan penurunan pendapatan; (3) Strategi kebijakanyang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, mendorong dan mempromosikan penggunaan energialternatif; kedua, mempertimbangkan daerah over fishing sebagai daerah konservasi; ketiga, penjaminanharga ikan berkualitas; dan keempat, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk penangananpasca panen. Kebijakan di hilir seperti penjaminan harga ikan berkualitas dan pengadaan sarana danprasarana untuk penanganan pasca panen direkomendasikan sebagai kebijakan kreatif yang dapatmemberikan dampak positif kepada pelaku usaha perikanan dan kinerja usaha perikanan secara umum.Title: Policy Anticipation to Cope With Fuel Price Dinamics inCapture FisheriesDue to the fact that the accumulating rate of alternative energies has not compensated thedecrease in stock of fossil energy, fuel price increased are unavoidable. Fuel price increases areexpected to bring negative impacts onoperationa costs of capture fisheries, aquaculture as well as fishprocessing. This paper aims to : (1) analyze the status of capture fisheries, (2) the impact of fuel priceincreased on capture fisheries activity and (3) formulate policy strategies to anticipate the impacts offuel price increased in the near future and long temperiod. This analysis used secondary data that havecollected from three main sources, namely Capture Fisheries Statistics, fuel consumption documentsof fishing vessels and reports on the impact fuel price increase of past period. Results shows that: (1)Fuel price increase impacts directly affected to production process as well as productsdistribution andconsumption; (2) Fishing vessel operators adapted to the situation through various approaches including financial innovation, reduction in fishing activities, deploying carrier vessels, and carrying out direct selling; (3) Policystrategy options consist on several points: firstly, promoting the alternative energy;secondly, converting overexploitedfishing grounds into conservation areas;thirdly, imposing quality –based pricing policies; and fourthly, increasing thecapacity of post-harvest handlingfacilities and infrastructure. Downstream policies such as price guaranty based onfish quality and provision of post-harvest facilities and infrastructure are considered as creative policies, which canpositively impact on fisheries performance.

DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK SEMI INTENSIF DAN INTENSIF: STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT Andrian Ramadhan; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Analisis kenaikan harga BBM khususnya solar sebesar 23% memberi dampak yang berarti bagi usaha perikanan budidaya berskala intensif dan semi-intensif. Kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap biaya produksi secara langsung. Penelitian ini ditujukan untuk melihat keragaan usaha budidaya sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Lokasi Karawang dipilih karena merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak aktivitas budidaya di tambak. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus dan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis usaha.Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kenaikan biaya operasional akibat kenaikan BBM. Kenaikan terbesar terjadi untuk penggunaan energi yang naik sebesar 40% karena sumber energi utama berasal dari generator yang menggunakan BBM didalam operasionalisasinya. Secara keseluruhan biaya naik sebesar 15,95% untuk budidaya semi-intensif dan naik sebesar 16,40% untuk budidaya intensif. Pada sisi penerimaan juga mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada budidaya intensif yaitu 14.61%. Hal ini dikarenakan komoditas udang yang diusahakan dalam budidaya intensif mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Sementara penerimaan pada budidaya semi intensif mengalami kenaikan tipis sebesar 1.7%. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini adalah penyediaan kebutuhan listrik yang memadai untuk mengurangi penggunaan BBM pada budidaya secara intensif. Hal ini diyakini dapat menekan biaya operasional sampai dengan 22%. Selain itu penyediaan pakan yang terjangkau perlu didukung oleh kebijakan terkait baik melalui pengembangan pakan alternatif mupun subsidi pakan yang sudah ada. AbstractThe increasing of fuel prices especially diesel by 23% has given a great impact in aquaculture business both for intensive and semi-intensive scale. It will imply directly on the production cost. This study aimed to look at the business performance change as a result of the fuel prices change. Study has been conducted in Karawang due to the number of aquaculture active on this district. The case study method was performed on this research. Financial analysis is used in order to explain the impact of fuel price to the aquaculture business. The result show the increasing of operating costs due to the fuel change. The largest increasing occurred in energy cost that rose by 40%. It was happened because of the use of generator for electricity supply that need fuel in its operation. Overall costs increased by 15.95% for semi-intensive and 16.40% for intensive scale. On the revenue side is also increased by 14.61% in intensive scale and 1,7% in semi-intensive scale. Intensive scale gain a high revenue because of the high shrimp price increasing in the same time. One of the policy needed to responds this issue is reducing the use of fuel in aquaculture by providing adequate electricity supply that estimate could reduce operating costs up to 22%. Other policy could be taken is providing a low price of fish feed. It could be reach by developing alternative fish feed and giving subsidiy for existing commercial fish feed.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DANAU MANINJAU Luce Dwi Nanda; Firwan Tan; Melinda Noer
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode survei. Tingkat partisipasi masyarakat dianalisis pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dengan menggunakan Tipologi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program termasuk pada tingkat informing, sementara pada tahap pelaksanaan termasuk tingkat consultation sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi hanya mencapai tingkat therapy. Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk berusaha, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap keramba, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kurangnya komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah serta belum adanya komitmen dan ketegasan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Title; Community Participation Level InThe Sustainable Management and Conservation Program of Maninjau Lake Damage and pollution in Lake Maninjau has resulted in economic and social losses. Government has made many efforts to overcome these problems. This study aims to review the community participation level in the restoration and management of sustainable environmental conservation program of Lake Maninjau. This is a descriptive qualitative research with survey method. Level of community participation was analyzed in planning, implementation, monitoring and evaluation of the program using Arnstein’s Typology. The results showed that community participation level at the planning phase is in informing level, while during application phase is in consultation level, and finally, during monitoring and evaluation phase is in therapy level. Problems in sustainable management of Lake Maninjau are caused by limited land for business, low level of education and limited employment, high level of economic dependence on “keramba”, lack of community knowledge on sustainable environmental management, lack of community commitment in preserving lakes, lack of inter-governmental coordination and lack of commitment and firmness from the government to enforce the established rules.

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA TERUMBU KARANG DAN MANGROVE DI KAWASAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA, LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT Siti Hajar Suryawati; Permana Ari Soejarwo; Irwan Muliawan; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Taman Wisata Perairan Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP Gili Matra juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra menggunakan metode TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung menggunakan metode effect on production (EoP) dan travel cost method (TCM), nilai guna tidak langsung menggunakan metode replacement cost dan contingent valuation method (CVM), nilai pilihan menggunakan benefit transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kegunaan langsung yang meliputi nilai kegunaan sebagai perikanan tangkap sebesar Rp151.130.418/ ha/tahun, nilai kegunaan sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp1.102.165.479/tahun. Nilai kegunaan tidak langsung meliputi nilai kegunaan sebagai pelindung pantai sebesar Rp9.569.065.000/tahun, nilai kegunaan sebagai serapan karbon sebesar Rp150.378,54/tahun serta sebagai nilai kegunaan sosial budaya sebesar Rp4.460.856.979/tahun. Selanjutnya sebagai nilai pilihan untuk penyedia keanekaragaman hayati yaitu untuk ekosistem mangrove sebesar Rp3.043.593.225/tahun serta terumbu karang sebesar Rp10.821.883.500/tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumberdaya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan TWP Gili Matra harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar ketersediaan sumberdaya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Title: Economic Valuation of Coral Reef and Mangrove Resources in The Gili Matra Marine Tourism Park Area, Lombok Utara, Nusa Tenggara BaratGili matra tourism park (TWP Gili Matra) is an area with a high value and quality in both ecological and economical. TWP Gili Matra also contributes to living source for local community. This research aims to identify utilization of coral reef and mangrove ecosystem in TWP Gili Matra by using Total Economic Value (TEV) method that consists of direct utilization value analysis using Effect on Production (EoP) method and Travel Cost Method (TCM), while indirect utilization value using Replacement Cost Method and Contingent Valuation Method (CVM), option value analysis using Benefit Transfer method. The results showed that the direct use value including the use value as a capture fishery of IDR 151,130,418/ ha/year, the use value as a tourist service provider of IDR 1,102,165,479/year. Indirect use value including the use value as a coastal protector of IDR 9.569.065.000/year, the use value as carbon uptake of IDR150,378,54/year and the use value as social cultural value of IDR 4,460,856,979/year. Furthermore as selected value for natural biodiversity provider namely for mangrove ecosystem of IDR 3,043,593,225/year and coral reef of IDR 10,821,883,500/year. This result showed that the economic value gives important benefits and functions as economic and ecological resources for society and government. Therefore, it is necessary to preserve the existence of TWP Gili Matra as an asset of regional development. Integrated control and monitoring among government, community and private sector in its utilization will ensure the availability of coral reef and mangrove resources in TWP Gili Matra.

STRATEGI PENGELOLAAN ADAPTIF BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL SUMBER DAYA PERAIRAN Atikah Nurhayati; Isni Nurruhwati; Titin Herawati; Asep Agus Handaka
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pemanfaatan sumber daya perairan umum perlu diatur dengan kelembagaan pengelolaan yang efektif yang dapat menjamin manfaat bagi pelaku usaha dan kelestarian sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan perairan umum berbasis kelembagaan lokal, yang diharapkan dapat secara efektif menjawab tantangan pengelolaan sumber daya perairan umum. Penelitian ini menggunakan metode participatory action research kemudian dideskriptifkan secara kuantitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Focused Group Disscusion (FGD) dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di waduk Cirata telah diterapkan kelembagaaan lokal yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) yang melibatkan segenap stakeholders yaitu masyarakat pengguna perairan umum di Waduk Cirata, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan pembudidaya ikan KJA. Dari kasus kelembagaan di Waduk Cirata ini, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang dapat diterapkan untuk kasus serupa di tempat lain. Pelajaran terpenting adalah terkait dengan penerapan strategi adaptif. Komponen utama dari strategi adaptif yang menopang efektivitas kelembagaan pada kasus Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan kontrol tepat guna yang dilandasi kesepahamaan di antara stakeholders tentang fungsi potensial dari waduk dan interaksinya dengan lingkungan. Implementasi operasional dari strategi ini adalah: (1) memperbolehkan berlangsungnya perikanan budidaya karamba jaring apung (KJA), namun di sisi lain menerapkan kontrol dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya dengan melibatkan kelompok MPC, (2) mendorong pengembangan wisata pemancingan (recreational fishing), tetapi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian tangkapan sehingga tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan endemik, (3) pemanfaatan gulma eceng gondok yang dipadukan sekaligus dengan upaya pembersihan jalur transportasi air. Title: Studi Kasus di Perairan Umum Waduk Cirata Kab Cianjur, Jawa Barat) Adaptive Management Strategy Based on Local Institution of The Aquatic Resource (A Case Study at The Cirata Reservoir of Cianjur Regency, West JavaUtilization of open water resources needs to be regulated with effective management institution that can guarantee the benefits for the users and its sustainability. This research aims to examine and formulate adaptive strategies for the management of open water based on local institutions, which are expected to effectively answer the challenges of open water resource management. This research used participatory action research method approach and quantitatively described with primary and secondary data collected from Focused Group Disscusion (FGD) and surveys. Results showed that there are local established institution named Cirata Community Care (MPC) which involves all relevant stakeholders, they are common users, West Java Province Marine and Fisheries Service Office, Cirata Reservoir Management Agency (BPWC), and fisheries community. The case study of Cirata Reservoir resulted in a number of lesson learned that applicable to similar cases elsewhere. The most important one is its adaptive strategies. Main component of adaptive strategies to support the effectiveness of its local institution is the appropriate use and control mechanisms, i.e., those that are based on a common understanding among stakeholders regarding prospective functions of the reservoir and their interactions with environment. The implementation of this strategy covers the following actions : (1) to allow the floating net cage aquaculture as well as to control and evaluate its operation in order to maintain the balance of its ecosystem by involving MPC group; (2) to encourage the development of recreational fishing as well as to control the catch in order to sustain the endemic fish resources, and; (3) to use combined water hyacinth weeds as well as to clean water transport pathway altogether.

ANALISIS DAN PENGHITUNGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP) Yayan Hikmayani; Irwan Muliawan; Tukul Rameyo Adi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Analisis terhadap perkembangan nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2016. Permasalahan penentuan tingkat kesejahteraan dengan menyusun indikator yang mengarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara sektoral dan menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting. Tujuan penulisan makalah ini untuk melihat kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Metode penelitian menggunakan metode desk study. Data terdiri data sekunder yang meliputi data ekonomi dan sosial kelembagaan yang dikumpulkan dan diperoleh dari Eselon 1 lingkup KKP. Verifikasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh pengambil kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 sebesar 48,33. Nilai dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan nilai dimensi ekonomi sebesar 43,27. Daerah yang memiliki Nilai IKMKP terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 100. Sementara itu, daerah yang memiliki nilai IKMKP paling kecil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 0,00. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan sebaliknya untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraaanya. Adapun dari analisa faktor penimbang, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan lebih efektif jika semakin banyak jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang terfasilitasi permodalan dan tidak terjadi perubahan komposisi pada struktur ongkos usaha perikanan.Title: Analysis of The Development Marine and Fisheries Welfare Community Index (IKMKP) Analysis of the development of Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) has been carried out since 2014 until 2016. It is important to determine the welfare level by formulating indicators to the development of the marine and fisheries sector through Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The purpose of this paper is to measure the performance of marine and fisheries development based on fisheries businessmen welfare indicators. The research used desk study method and secondary data of economic and social institutional which are collected from Echelon-1 of MMAF. Data were verified in focus group discussions among policy makers of MMAF and were analyzed using quantitative descriptive approach. The results showed that Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) value in 2016 was 48.33. The value of social and institutional dimensions is 43.31 and value of economic dimension is 43.27. Regions that have the highest IKMKP value is West Nusa Tenggara Province with a value of 100. Meanwhile, Central Kalimantan Province has the lowest IKMKP value of 0.00. These results indicate that government programs has contributed to the improvement of welfare in West Nusa Tenggara Province, meanwhile, it has not contributed to the welfare in Central Kalimantan Province. Based on weighted factor analysis, the welfare of marine and fisheries community will be more effective if there are more number of Community Resilience Institutions (MFIs) facilitated by capital and there is no changes in the structure of fisheries business costs.

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KOTA SABANG Nendah Kurniasari; Latifatul Rosidah; Mei Dwi Erlina
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sektor tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan setiap tipologi. Penelitian dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.Title: Strategy for Development of Marine and Fisheries Sector in Sabang CityMarine and fisheries sector in Sabang City has different problems and thus requires different solutions in each typology. Therefore, it is necessary to identify which typologies are more priority, important, and urgent to resolve. This study aims to formulate development strategy for the sector to be more effective and efficient. The study was conducted in Sabang City in 2016 using qualitative and quantitative approaches based on primary and secondary data. Primary data were collected through interview, observation, documentation, and focused group discussions (FGD) between fishery businessmen and stakeholders in Sabang. Data were analyzed using analysis of Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) and analysis of Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). The results showed that the development priority for marine and fishery sector in Sabang City is developing fisheries processing business. Therefore, it needs following strategies: 1) optimizing the tourist destination as a market place by improving the quality of fishery products through the quality of its raw materials, 2) developing “fish processing center” supported with the availability and quality of fresh water to meet the market needs, and 3) Improving the access of fish processors to the raw materials through the development fish landing center.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA