Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018"
:
12 Documents
clear
ASAS-ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL DALAM MENGGUGAT CYBERSQUATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA
Muhamad Amirulloh;
Helitha Novianty Muchtar;
Rika Ratna Permata
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.231 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.13915
Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (cybersquatter) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yurisdis normatif dan metode komparatif dengan Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para cybersquatters, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum legitima persona stands in judicio dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKATAN HIBRIDA DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA
Orthinus Ferdinando Samfar Kawer;
M. Baiquni;
Yeremias T. Keban;
Agustinus Subarsono
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (652.963 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.18489
Kebijakan pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan di daerah. Namun pembangunan rumah layak huni (RLH) dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan RLH perlu mempertimbangkan pendekatan kombinasi, yaitu pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-up), yang dikenal sebagai pendekatan hibrida. Paper ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan RLH dengan pendekatan hibrida di Kabupaten Supiori dengan memperhatikan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat penerima dana bantuan sosial RLH, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan RLH di Kabupaten Supiori telah dimulai sejak tahun 2012 dengan orientasi utama pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah. Pembangunan RLH ini dibiayai dengan dana bantuan sosial atau dikenal sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari dana Otonomi Khusus. Perpaduan antara peran Pemerintah Kabupaten Supiori serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung, dan peran masyarakat benar-benar sudah terlihat, yang merefleksikan pendekatan hibrida dalam implementasi pembangunan RLH. Masyarakat berpartisipasi aktif melalui tiga bentuk partisipasi, yaitu keterlibatan dalam sosialisasi dan musyawarah kampung, penyediaan material dan tenaga kerja lokal, serta manajemen konflik sosial akibat adanya kesan diskriminasi dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH. Dengan prosedur operasi standar yang dibuat, maka sulit bagi pemerintah daerah untuk berlaku dominan dalam intervensi masyarakat. Sebaliknya, prosedur operasi standar yang ada memungkinkan masyarakat berpartisipasi maupun mendampingi otoritas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan RLH di masing-masing kampung prioritas.Implentasi Kebijakan Pembangunan; Rumah Layak Huni; Pendekatan Hibrida.
MODEL TATA KELOLA (GOVERNANCE) DALAM RANGKA AKSELERASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI LAMPUNG
Simon Sumanjoyo Hutagalung
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.497 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.10484
Perkembangan daerah otonom baru membutuhkan daya dukung tata kelola yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kondisi existing, factor yang mendorong kondisi pendidikan dan potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga yang dapat membangun suatu model. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan focus group discussion. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; (1). Kondisi existing sumber daya pendidikan masih menghadapi kuantitas sekolah yang belum memenuhi rasio nasional dan distribusi guru belum merata. Anggaran belum optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan. (2). Faktor yang dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan itu antara lain warisan kebijakan pendidikan yang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan serta kondisi daya dukung infrastruktur yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. (3). Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga terletak pada peran Dinas Pendidikan, Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya yang terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Hubungan inilah yang membangun model tata kelola yang mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan.
UPAYA DISASTER DIPLOMACY PEMERINTAH INDONESIA DI KONFLIK ACEH TAHUN 2005
Arfin Sudirman;
Naura Nabila Haryanto
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.965 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.15586
Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Aceh juga merupakan zona konflik yang dibatasi akses dengan komunitas internasional. Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik berkepanjangan akibat usaha Pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme GAM. Namun, peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami merupakan momentum titik balik konflik RI dengan GAM ke arah negosasi dan perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Helsinski tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan Disaster Diplomacy dan metode kualitatif deskriptif analitis, artikel ini bertujuan untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum bencana alam untuk mencapai perdamaian dengan GAM. Artikel ini menyimpulkan bahwasanya hambatan terhadap upaya diplomasi perdamaian di Aceh yang selama ini terjadi dapat dihilangkan akibat dampak destruktif bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana ini membawa konflik mencapai titik jenuh hingga GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia pun sadar bahwa momentum ini dapat ‘dimanfaatkan’ untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.
MODEL EDUKASI BERDASARKAN SEGMENTASI KONSUMEN UNTUK MEMBANGUN MINAT MASYARAKAT PADA PERBANKAN SYARIAH
Bambang Waluyo;
Sylvia Rozza;
Sujarwo Sujarwo
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.102 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.14561
Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian mengetahui variasi pelaku segmentasi konsumen dengan memperhatikan aspek-aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, estetika dan spiritual. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu menemukan lima segmen konsumen yaitu syariah loyalis, obligatory, follower, functional benefit, dan essentially conventional. Ranking pemahaman terhadap perbankan syariah berdasarkan urutan dari yang paling paham hingga yang paling tidak paham adalah syariah loyalis, obligatory, follower, functional benefit dan essentially conventional. Dasar yang dapat digunakan dalam edukasi perbankan syariah adalah : (1). edukasi perbankan syariah masih sangat diperlukan, (2). Edukasi perbankan syariah perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, (3). Informasi tentang bank syariah dapat disampaikan melalui iklan pada berbagai media, dan (4). Segmen essentially conventional perlu diberi edukasi baik tentang produk maupun tentang perbankan syariah itu sendiri. Kerjasama diantara para stakeholders sangat diperlukan dalam edukasi perbankan syariah. Evaluasi keberhasilan edukasi dapat dilihat dari meningkatnya awareness segmen essentially conventional pada perbankan syariah.
PARTISIPASI POLITIK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Marthen Kimbal
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.224 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.19018
Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga diperlukan adanya partisipasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi politik dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan penelitian Deskriptif yang didasarkan pada. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat pendidikan politik masih sangat rendah dan pendidikan politik dianggap sebagai alternatif untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat desa dalam demokrasi.
CITRA DESTINASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTENSI UNTUK BERKUNJUNG KEMBALI DI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA
Ahmad AB
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.182 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.14050
Salah faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata adalah citra destinasi. Setiap destinasi pariwisata harus menciptakan sebuah citra yang positif untuk menarik wisatawan memiliki intensi untuk berkunjung kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan untuk berkunjung kembali ke Sulawesi Selatan. Convenience sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui survey, dimana kuesioner diberikan kepada 546 wisatawan dan yang memenuhi syarat untuk diolah adalah 482 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa citra kognitif berpengaruh langsung terhadap intensi wisatawan untuk berkunjung kembali ke Sulawesi Selatan. Citra kognitif juga berpengaruh tidak langsung terhadap intensi wisatawan untuk berkunjung kembali melalui citra afektif.
IMPLIKASI PROGRAM DANA DESA TERHADAP KOHESI SOSIAL DI DESA TAMALATE KABUPATEN TAKALAR
Muhammad Faisal
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.608 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16070
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi pelaksanaan program dana desa terhadap kohesi sosial. Pelaksanaan program dana desa menjadi penting untuk dianalisis karena kehadirannya adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.Jenis penelitian ini adalah korelasional prediktif, non eksperimental. Data diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner. Responden penelitian ini adalah 265 warga Desa Tamalate (198 laki-laki, 67 perempuan)yang diambil dengan teknik convenience sampling, insidental, dan secara purposif diupayakan agar responden dapat dijaring pada setiap RW dari 10 RW di Desa Tamalate dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear satu variabel independen dan dengan bantuan Program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif dan siginifikan terhadap kohesi sosial masyarakat. Dari persamaan regresi linear diperoleh informasi bahwa pelaksanaan program dana desa berkontribusi sebesar 0,539 terhadap kohesi sosial. Nilai R Square sebesar 0,300 yang menjelaskan bahwa sebanyak 30% variasi yang berbeda dari kohesi sosial ditentukan oleh pelaksanaan program dana desa pada taraf signifikansi = 0,05. Kohesi sosial tercipta seiring dengan munculnya rasa suka diantara anggota masyarakat dan interaksi yang terjadi didominasi kerjasama serta mempunyai tujuan yang terkait satu dengan lainnya.
SIMBOLISME AYAM JAGO DALAM PEMBANGUNAN IDENTITAS KULTURAL KABUPATEN CIANJUR
Ani Rachmat
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.29 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.14549
Penelitian ini mengkaji latar kultural dan historis pemaknaan ayam jago dalam kebudayaan Indonesia secara umum, dan kebudayaan Sunda secara khusus. Ayam pelung menjadi fokus kajian karena secara simbolik erat kaitannya dengan masyarakat Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Sumber-sumber penelitian ini menggunakan sumber naskah, buku, jurnal, serta sumber lisan berupa wawancara. Ayam jago adalah satwa yang merepresentasikan kekuatan. Dalam kebudayaan Sunda, ayam jago erat kaitannya dengan kisah Ciung Wanara. Kisahnya merepresentasikan kebiasaan masyarakat yang gemar dalam memelihara dan mengadu ayam. Kebiasaan memelihara ayam tergambar pula dalam kebiasaan masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap ayam pelung. Ayam pelung yang memiliki suara bagus dimaknai bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi historis dan kultural. Ayam pelung pun kemudian menjadi simbol pembangunan fisik dan psikis Kabupaten Cianjur. Slogan “Cianjur Jago” mengandung harapan akan terciptanya masyarakat yang “jago” secara positif dalam pembangunan kultural masyarakat Kabupaten Cianjur di masa yang akan datang.
PERANAN MUSYAWARAH MUFAKAT (BUBALAH) DALAM MEMBENTUK IKLIM AKADEMIK POSITIF DI PRODI PPKN FKIP UNILA
Yesi Eka Pratiwi;
Sunarso Sunarso
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.092 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan peranan budaya musyawarah mufakat (Bubalah) dalam membentuk iklim akademik positif pada civitas akademika di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. (Bubalah) merupakan salah satu tradisi adat Lampung yang diadopsi oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung sebagai budaya akademik. (Bubalah) atau musyawarah mufakat memiliki makna yang sama yakni berkumpul bersama untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Dalam pelaksanaannya, budaya musyawarah mufakat (Bubalah) di agendakan tiga kali dalam satu semester, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir semester. Budaya musyawarah mufakat (Bubalah) memiliki peranan sebagai jembatan untuk mempersatukan civitas akademika di program studi PPKn FKIP Universitas Lampung menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membentuk iklim akademik yang positif, melalui hubungan kekeluargaan yang harmonis diantara civitas akademika. Selain itu budaya musyawarah mufakat (Bubalah) juga berfungsi sebagai wadah dalam menampung aspirasi seluruh civitas akademika agar dapat tersalurkan dengan baik. Pengembangan budaya musyawarah mufakat (Bubalah) merupakan sebuah langkah yang diambil Ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung untuk mempertahankan kebudayaan lokal agar tetap terjaga kelestariannya. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat (Bubalah) merupakan konsensus bangsa Indonesia dan dinilai sebagai cara yang lebih efisien dalam mencapai keputusan bersama (win-win solution). Pada praktik nyata di lapangan menunjukan bahwa mahasiswa mulai enggan untuk melestarikan budaya musyawarah mufakat (Bubalah) karena dalam pelaksanaannya memakan waktu yang relatif lama, sehingga mahasiswa lebih memilih sistem voting yang lebih praktis di bandingkan musyawarah mufakat (Bubalah).