Articles
789 Documents
KAJIAN POTENSI DAN KENDALA DALAM PROSES USAHATANI DAN PEMASARAN MANGGA DI KABUPATEN INDRAMAYU
Elly Rasmikayati
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.47 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.15859
Mangga merupakan salah satu buah favorit yang selalu dicari oleh konsumen namun sulit didapatkan di pasar. Padahal, respon konsumen terhadap buah mangga adalah peluang bisnis yang dapat dimaksimalkan oleh petani mangga terutama di Kabupaten Indramayu sebagai sentra produksi mangga terbesar di Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik proses usahatani dan pemasaran mangga di Kabupaten Indramayu dan juga menjelaskan kendala dan potensi dalam memenuhi ketersediaan mangga sepanjang tahun. Survey dilakukan di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu sentra produksi mangga di Jawa Barat terhadap 130 petani yang dipilih menggunakan teknik sampling acak sederhana. Data dianalisis menggunakan alat analisis kuantitatif descriptive statistics analysis dan Chi-Square yang dipadukan dengan analisis data kualitatif berupa wawancara dengan para responden. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi petani yang penguasaan pohon mangganya terbatas adalah 56% sedangkan sisanya 44% adalah petani mangga yang jumlah pohonnya lebih banyak. Petani yang kepemilikan pohon mangganya terbatas cenderung mengusahakan mangga dengan seadanya, sebaliknya petani yang jumlah penguasaan pohonnya besar cenderung lebih serius dan intensif baik dalam proses usahatani mangga maupun dalam segi pemasaran mangganya. Potensi yg dapat menjadi modal pengembangan usahatani mangga dan pemasaran mangga adalah pengalaman bertani mangga dan kemudahan pinjaman modal, terutama dari perbankan, sehingga sangat berpotensi bagi para petani untuk dapat meningkatkan meningkatkan kontinuitas produktvitas dan kualitas mangganya. Sedangkan kendala yang terjadi adalah akses pinjaman modal untuk petani kecil yang relatif masih sulit, faktor curah hujan yang tinggi, biaya pemeliharaan yang semakin mahal, dan masih terbatasnya industri pengolahan mangga di Indramayu.
PEREMPUAN DALAM MODERNISME DAN POSTMODERNISME
Budi Rajab
Sosiohumaniora Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.006 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5421
Modernisme telah menerima dan mendorong perempuan untuk bisa berkiprah di sektor publik, tetapi sekaligus ia pun dituntut agar tetap dapat berkiprah di sektor rumah tangga. Konsekuensinya, gerakan perempuan yang terpengaruh dan mengikuti arus modernisasi, aliran feminisme liberal, malah menjadikan perempuan itu sendiri terbebani peran ganda. Gerakan feminisme liberal telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan produktif perempuan di domain publik, tetapi belum bisa mengubah ketimpangan gender itu sendiri. Bagi gerakan perempuan yang berorientasi posmodernisme, konsekuensi dari beban peran ganda perempuan dan tetap berlangsungnya ketimpangan gender merupakan hal yang pasti akan terjadi, karena modernisme itu sendiri merupakan produk kekuasaan patriarkhi. Untuk itulah, kaum feminisposmodernisme menyatakan, supaya gerakan perempuan efektif dan membuahkan hasil berupa kesetaraan gender, sudah harus sejak awal melakukan dekonstruksi atas wacana modernisme itu dan membangun wacana yang bersumber dari pengalaman-pengalaman hidup perempuan itu sendiri.
DAMPAK PARTISIPASI DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI INDONESIA
Ahmadriswan Nasution;
Ernan Rustiadi;
Bambang Juanda;
Setia Hadi
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.116 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5760
Penelitian ini meneliti dampak partisipasi dalam kelompok kemasyarakatan (kegiatan keagamaan,olah raga, dan arisan) terhadap pendapatan (dengan proksi pengeluaran perkapita) rumah tangga di perdesaanIndonesia. Hasil penelitian menemukan ada hubungan kausal dua arah antara pengeluaran perkapita dan akses padakegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya masalah endogenitas, sehingga artikel ini menggunakanpendekatan probit kuadrat terkecildua tahap (2SPLS) yang dapat mengontrol endogenitas. Dengan menggunakandata hasil survei Badan Pusat Statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam organisasikemasyarakatan secara positif memengaruhi pengeluaran perkapita, sehingga dapat meningkatkan pendapatandan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita dan lamasekolah kepala rumah tangga secara positif terkait dengan akses terhadap organisasi kemasyarakatan. Dari temuanini, strategi pemerintah untuk untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga di perdesaan dapat bersifat kelompokdengan mendorong jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan akan mengurangi kemiskinan lebih cepatdi perdesaan.
POTRET TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PEMBUDIDAYA IKAN DI CIGANJUR JAKARTA SELATAN
Achmad - Rizal
Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.611 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14401
Penelitian mengenai analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga pembudidaya ikan di Lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan, telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2017. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan menganalisis tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan berdasarkan standar kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus dimana data dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung terhadap 29 pembudidaya ikan menggunakan kuisioner. Parameter penelitian meliputi karakteristik pembudidaya dan aspek lingkungan yang terangkum dalam 11 indikator kesejahteraan dari BPS dalam Susenas 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga pembudidaya ikan di lahan Pusat Budidaya Perikanan seluruhnya dikategorikan tidak miskin. Berdasarkan 11 indikator tersebut skor rata-rata yang diperoleh adalah 34, yang menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan seluruh pembudidaya di lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan tergolong kesejahteraan tinggi.
LATAR HISTORIS SEBUAH GAGASAN: Perkembangan Ilmu Komunikasi dalam Kapitalisme Lanjut
Abdul Firman Ashaf
Sosiohumaniora Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v9i2.5385
Tulisan ini menunjukan bahwa, sebagai sebuah kajian, Ilmu Komunikasi berkembang pada formasi sosial kapitalisme. Mengapa?. Pertama, karakter sejarah disiplin-disiplin yang menyokongnya, terutama dalam hal ini Sosiologi dan Antropologi. Kedua, dukungan dari sosiologi dan antropologi, menawarkan dua dimensi bagi gagasan dan praktik dalam mensikapi masyarakat modern, yaitu dominasi dan perlawanan terhadap struktur dan gagasan masyarakat modern itu sendiri. Kata Kunci: ilmu komunikasi, sosiologi dan antropologi, dominasi dan perlawanan, masyarakat modern
PENGUNGKAPAN GAGASAN-GAGASAN TENTANG KETIDAKADILAN GENDER DALAM NOVEL GENI JORA
Ida Farida Sachmadi;
Sapardi Djoko Damono;
Harfiyah Widiawati
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.49 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5727
Kajian ini meneliti cara gagasan-gagasan diungkapkan dalam novel Geni Jora karya Abidah ELKhalieqy berdasarkan teori yang disusun Raymond Williams. Teori tersebut mengatakan bahwa ada tujuh tipecara gagasan-gagasan diungkapkan dalam sebuah karya fiksi: 1) mempropagandakannya; 2) menambahkangagasan; 3) memperbantahkan gagasan; 4) menyodorkan gagasan sebagai konvensi; 5) memunculkan gagasanmelalui penokohan; 6) melarutkan gagasan dalam cerita; 7) menampilkannya sebagai suprstruktur. Gagasan yangditeliti hanyalah yang berbicara mengenai ketidakadilan gender, yang didasarkan pada pandangan feminis muslimseperti pandangan Nasaruddin Umar, Anita Rahman, Fatima Mernissi, dan Ali Ashgar Engineer, karena tujuan daripenelitian ini adalah menunjukkan dengan tipe apa teks menyampaikan gagasan-gagasan mengenai ketidakadilangender. Gagasan-gagasan tersebut dianalisis dengan cara mengkaji unsur-unsur naratif tertentu dari teori GérardGenette dan Seymour Chatman, yaitu peristiwa, alur, penokohan, dan sudut pandang, selain suara naratif untukmelihat keberpihakan tkes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Geni Jora menggunakan tipe kedua yaitupenambahan gagasan pada cerita dan tipe kelima yaitu memunculkan gagasan melalui penokohan. Selain itu,analisis suara naratif memperlihatkan bahwa novel ini sangat berpihak pada perempuan.Kata kunci: tujuh tipe pengungkapan gagasan teori Raymond Williams, ketidakadilan gender, unsur naratif, Geni Jora.
MODAL SOSIAL USAHAWAN PENDATANG DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Muhammad Faisal
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.115 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10331
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan ilmiah tentang nilai dan norma yang dianut dibalik modal sosial usahawan pendatang di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan usahawan pendatang sebagai informan. Secara kualitatif hasil penelitian ini menjelaskkan bahwa bagi usahawan pendatang Bugis, budaya siri’, pesan leluhur, agama, dan pengejaran status sosial telah menjadi spirit utama mereka dalam bekerja. Usahawan pendatang Bali memulai usahanya dengan konsep menanam budi yaitu memperbaiki hubungan baik dengan sesama manusia menjadi sumber motivasi utama dalam berusaha. Menanam budi terhadap sesama manusia, alam, dan Tuhan adalah sumber spirit mereka dalam berusaha karena menganggap bahwa usaha adalah karma. Pada usahawan pendatang Jawa dengan sikap tradisionalnya dalam berusaha didasari oleh keyakinannya bahwa orang harus hidup dalam persekutuan mesra dengan alam dan mengutamakan keselarasan dan kesabaran. Usahawan pendatang Cina, kepercayaan terhadap leluhur dan keyakinannya bahwa kalau usaha dikelola dengan sungguh-sungguh akan berhasil menjadi spirit mereka dalam berusaha. Usahawan pendatang Jawa, Cina, Bali dan Bugis, mereka memiliki unsur-unsur modal sosial seperti saling percaya, hubungan timbal-balik, dan jaringan kerja yang luas.
PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN SEBAGAI REFLEKSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH JAWA BARAT
Erlis Karnesih
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5353
Pengentasan penduduk miskin merupakan masalah yang cukup serius bagi Jawa Barat. Data empirik berupa indikator yang paling sering dipergunakan untuk mengukur intensitas kemiskinan head count ratio dan poverty gap index menjelaskan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan antar daerah kabupaten dan kota. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Pada periode 1996-1999, persentase penduduk miskin meningkat tajam, namun pada tahun 2004 menurun, sejalan dengan implementasi program nasional. Pemerintah menyediakan paket JPS (Jaring Pengaman Sosial) meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha untuk keluarga miskin. Data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi pendidikan menurun dalam kurun waktu tersebut. Walaupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama yaitu persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Keadaan ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik. Sejalan dengan desentralisasi yang dibawakan oleh otonomi daerah pada tahun 1999 seharusnya kinerja elit lokal (local-state actors) meningkat secara signifikan dalam mengimplementasikan progarm-program kemiskinan secara efisien dan akuntabel. Padahal,Indonesia meletakkan prinsip dasar kebijakan publik bahwa sumberdaya manusia bukan saja sebagai alat, namun juga sebagai tujuan. Kata kunci : Pengentasan Penduduk miskin, otonomi daerah, dan elit lokal.
ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
Sarinah -;
Agus Kusnadi;
Atje -
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5562
Obyek penelitian ini adalah tentang gugatan sengketa kepegawaian di PTUN Bandung oleh Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mendapat SK Penurunan Pangkat karena beristri lebih dari satu tanpa sepengetahuan istri dan seijin atasan, dan Putusan PTUN Bandung yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima, dan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud penggunaan metode tersebut adalah, untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan obyek sengketa. Kesimpulan penelitian: SK Penurunan Pangkat terhadap Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS, serta PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin PNS. Putusan PTUN Bandung yang menyatakan “tidak berwenang memeriksa perkara dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan ”, sesuai dengan Pasal 48, 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kata kunci : PNS, Pelanggaran disiplin, SK Penurunan Pangkat, Sengketa kepegawaian, wewenang menangani perkara
"MEDIASI-ARBITRASE” UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Nia Kurniati
Sosiohumaniora Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.058 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008
Penyelesaiansengketa pertanahan yang bersifat keperdataan oleh pengadilan, dilakukan melalui proses gugatan berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Sistem penyelesaian sengketa di pengadilan yang formalistik, dan adanya berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian sehingga biaya tidak terukur, dan produk penyelesaian sengketa berupa Putusan Pengadilan yang bersifat “kalah – menang”,menjadi alasan penggunaan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Melalui penelitian hukum normatif dan mempergunakan metode analisis data secara kualitatif dan deskriptif analisis, diperoleh hasil bahwa sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi-arbitrase”. Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses “mediasi-arbitrase” secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, akan mengikat para pihak pada proses arbitrase, yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan mengikat. Sehingga “mediasi-arbitrase” dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Kelemahan daripada mediasi disempurnakan oleh arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam satu proses penyelesaian.